Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri

21 05 2010

A. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat

Bagian Perencanaan dan Anggaran Pusat memiliki tiga Subbagian, Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I, Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II dan Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III.

Uraian Tugas dari Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Sekretariat Utama, Inspektorat Utama dan Unit Pelaksana Teknis.
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Sekretariat Utama, Inspektorat Utama dan Unit Pelaksana Teknis;
  5. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan penyusunan  rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Sekretariat Utama, Inspektorat Utama dan Unit Pelaksana Teknis;
  6. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  7. melaksanakan penyiapan bahan/data dilingkungan Sekretariat Utama, Inspektorat Utama dan Unit Pelaksana Teknis dalam hal;
  1. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Sekretariat Utama, Inspektorat Utama dan Unit Pelaksana Teknis;

–            penyusunan harga satuan biaya khusus dan harga satuan umum lainnya;

–            penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan mengiformasikannya sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;

–            penyiapan bahan nota keuangan;

–            penyusunan RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga) mulai dari pagu indikatif, pagu sementara sampai pagu definitif sesuai dengan satuan kerja yang bersangkutan;

–            penyusunan rencana dan anggaran;

–            pembahasan intern RKAKL sesuai dengan satuan kerja yang bersangkutan dan melakukan pembahasan RKAKL dengan Departemen Keuangan (DJA);

–            penelaah SRAA (Satuan Rincian Alokasi Anggaran) untuk proses penerbitan DIPA;

–            penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis);

–            usulan revisi;

–          rapat dengar pendapat pembahasan anggaran dengan DPR;

–          penetapan kinerja dilingkungan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;

–          penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);

–          koordinasi penyusunan rencana infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang pertanahan;

–          penilaian, sinkronisasi, penelaahan, pembahasan usulan revisi perencanaan dan anggaran antara Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran dan Satuan Kerja pengusul serta unit kerja terkait;

  1. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Sekretariat Utama, Inspektorat Utama dan Unit Pelaksana Teknis;

10.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas dari Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang rencana dan program anggaran dilingkungan Deputi II, Deputi III, Deputi IV dan Deputi V;
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program serta evaluasi teknis penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia satuan-satuan kerja dilingkungan Deputi II, Deputi III, Deputi IV dan Deputi V;
  5. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Deputi II, Deputi III, Deputi IV dan Deputi V;
  6. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan penyusunan  rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Deputi II, Deputi III, Deputi IV dan Deputi V;
  7. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  8. melaksanakan penyiapan bahan/data dilingkungan Deputi II, Deputi III, Deputi IV dan Deputi V dalam hal;

–                      penyusunan harga satuan biaya khusus dan harga satuan umum lainnya;

–       penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan mengiformasikannya sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;

–                                              penyiapan bahan nota keuangan;

–       penyusunan RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga) mulai dari pagu indikatif, pagu sementara sampai pagu definitif sesuai dengan satuan kerja yang bersangkutan;

–       penyusunan rencana dan anggaran;

–       pembahasan intern RKAKL sesuai dengan satuan kerja yang bersangkutan dan melakukan pembahasan RKAKL dengan Departemen Keuangan (DJA);

–       penelaah SRAA (Satuan Rincian Alokasi Anggaran) untuk proses penerbitan DIPA;

–       penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis);

–       usulan revisi;

–       rapat dengar pendapat pembahasan anggaran dengan DPR;

–       penetapan kinerja dilingkungan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;

–       penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);

–       koordinasi penyusunan rencana infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang pertanahan;

–       penilaian, sinkronisasi, penelaahan, pembahasan usulan revisi perencanaan dan anggaran antara Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran dan Satuan Kerja pengusul serta unit kerja terkait;

  1. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Deputi II, Deputi III, Deputi IV dan Deputi V;
  2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas dari Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang rencana dan program anggaran dilingkungan Deputi I, Pusat Data dan Informasi, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pusat Pendidikan dan Latihan;
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program serta evaluasi teknis penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia satuan-satuan kerja dilingkungan Deputi I, Pusat Data dan Informasi, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pusat Pendidikan dan Latihan;
  5. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Deputi I, Pusat Data dan Informasi, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pusat Pendidikan dan Latihan;
  6. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan penyusunan  rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Deputi I, Pusat Data dan Informasi, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pusat Pendidikan dan Latihan;
  7. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  8. melaksanakan penyiapan bahan/data dilingkungan Deputi I, Pusat Data dan Informasi, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pusat Pendidikan dan Latihan dalam hal;

–          penyusunan harga satuan biaya khusus dan harga satuan umum lainnya;

–          penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan mengiformasikannya sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;

–          penyiapan bahan nota keuangan;

–          penyusunan RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga) mulai dari pagu indikatif, pagu sementara sampai pagu definitif sesuai dengan satuan kerja yang bersangkutan;

–          penyusunan rencana dan anggaran;

–          pembahasan intern RKAKL sesuai dengan satuan kerja yang bersangkutan dan melakukan pembahasan RKAKL dengan Departemen Keuangan (DJA);

–          penelaah SRAA (Satuan Rincian Alokasi Anggaran) untuk proses penerbitan DIPA;

–          penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis);

–          usulan revisi;

–          rapat dengar pendapat pembahasan anggaran dengan DPR;

–          penetapan kinerja dilingkungan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;

–          penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);

–          koordinasi penyusunan rencana infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang pertanahan;

–          penilaian, sinkronisasi, penelaahan, pembahasan usulan revisi perencanaan dan anggaran antara Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran dan Satuan Kerja pengusul serta unit kerja terkait;

  1. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Deputi I, Pusat Data dan Informasi, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pusat Pendidikan dan Latihan;

10.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah

Bagian Perencanaan dan Anggaran Pusat memiliki tiga Subbagian, Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah I, Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah II  dan Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah III.

Uraian Tugas dari Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah I berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang rencana program, infrstruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah I sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan penyusunan rencana program, infrstruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  5. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  6. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan penyusunan  rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  7. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  8. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyiapan kegiatan  Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan anggaran non-DIPA dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;
  9. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas dari Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah II berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang rencana program, infrstruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah II sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan penyusunan rencana program, infrstruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  5. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  6. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan penyusunan  rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  7. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  8. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyiapan kegiatan  Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan anggaran non-DIPA dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;
  9. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas dari Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah III berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang rencana program, infrstruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah II sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan penyusunan rencana program, infrstruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  5. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  6. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan penyusunan  rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  7. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  8. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyiapan kegiatan  Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan anggaran non-DIPA dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;
  9. menyiapkan persuratan dan kelengkapan berkas yang berhubungan dengan perjalanan dinas si Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.

10.  melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;

11.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Bagian Kerjasama Luar Negeri

Bagian Kerjasama Luar Negeri memiliki tiga Subbagian, Subbagian Kerjasama Bilateral, Subbagian Kerjasama Multilateral dan Subbagian Kerjasama Organisasi Internasional.

Uraian Tugas dari Subbagian Kerjasama Bilateral berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama bilateral;
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Kerjasama bilateral sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan hubungan kerjasama Bilateral yang dapat dibiayai oleh pinjaman/hibah luar negeri;
  5. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman/hibah luar negeri(PHLN);
  6. menyiapkan bahrevisi bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan Kerjasama Bilateral yang dibiayai oleh PHLN;
  7. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan penyusunan rencana, program, kegiatan dan kerjasama yang dapat dibiayai dari PHLN Bilateral;
  8. menyiapkan bahan, meneliti, mengkaji merumuskan kebijakan terhadap penyusunan rencana, program, kegiatan dan kerjasama luar negeri Bilateral serta mendukung pelaksanaannya;
  9. menyiapkan bahan penyusunan buku biru perencanaan (blue book);
  10. menyiapkan bahan dalam rangka persiapan hubungan dan kerjasama luar negeri bilateral serta koordinasi penyusunan anggaran PHLN;
  11. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  12. melaksanakan koordinasi dengan komponen teknis berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dan dapat dibiayai dengan PHLN bilateral;
  13. melakukan koordinasi dengan komponen dan insansi terkait sehubungan dengan pengembangan sumber daya manusiai bidang pertanah melalui program kegiatan dan hubungan kerjasama bilateral;
  14. mengumpulkan, menyiapkan dan menyusun rencana, program, kegiatan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan melalui program kegiatan dan hubungan kerjasama bilateral;
  15. melaksanakan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan penyiapan penyusunan rencana, program, kegiatan dan  kerjasama luar negeri bilateral;
  16. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama bilateral;
  17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas dari Subbagian Kerjasama Multilateral berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama multilateral;
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Kerjasama Multilateral sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan hubungan kerjasama multilateral yang dapat dibiayai oleh pinjaman/hibah luar negeri;
  5. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan yang dibiayai oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri(PHLN);
  6. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  7. melaksanakan koordinasi dengan komponen teknis berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dan dapat dibiayai dengan PHLN multilateral;
  8. menyiapkan bahan penyusunan buku biru perencanaan (blue book);
  9. menyiapkan bahan dalam rangka persiapan hubungan dan kerjasama multilateral serta koordinasi penyusunan anggaran PHLN;
  10. menyelenggarakan pengurusan persyaratan administrasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka hubungan kerjasama multilateral;
  11. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan penyusunan rencana, program, kegiatan dan kerjasama yang dapat dibiayai dari PHLN multilateral;
  12. melakukan koordinasi dengan komponen dan instansi terkait sehubungan dengan pengembangan sumber daya manusiai bidang pertanah melalui program kegiatan dan hubungan kerjasama multilateral;
  13. mengumpulkan, menyiapkan dan menyusun rencana, program, kegiatan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan melalui program kegiatan dan hubungan kerjasama multilateral;
  14. menyiapkan bahan, meneliti, mengkaji rumusan kebijakan terhadap penyusunan rencana, program, kegiatan dan kerjasama multilateral serta mendukung pelaksanaannya;
  15. melaksanakan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan penyiapan penyusunan rencana, program, kegiatan dan  kerjasama luar negeri multilateral;
  16. menyiapkan surat menyurat dalam rangka hubungan kerjasama multilateral;
  17. menyiapkan revisi bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama multilateral yang dibiayai oleh PHLN;
  18. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama multilateral;
  19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas dari Subbagian Kerjasama Organisasi Internasional berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama organisasi internasional;
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Kerjasama Organisasi Internasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan hubungan kerjasama organisasi internasional yang dapat dibiayai oleh pinjaman/hibah luar negeri;
  5. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan yang dibiayai oleh Pinjaman Hibah Luar Negeri(PHLN);
  6. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  7. melaksanakan koordinasi dengan komponen teknis berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dan dapat dibiayai dengan PHLN organisasi internasional;
  8. menyiapkan bahan penyusunan buku biru perencanaan (blue book);
  9. menyiapkan bahan dalam rangka persiapan hubungan dan kerjasama organisasi internasional serta koordinasi penyusunan anggaran PHLN;
  10. menyelenggarakan pengurusan persyaratan administrasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka hubungan kerjasama organisasi internasional;
  11. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan penyusunan rencana, program, kegiatan dan kerjasama yang dapat dibiayai dari PHLN organisasi internasional;
  12. melakukan koordinasi dengan komponen dan instansi terkait sehubungan dengan pengembangan sumber daya manusiai bidang pertanah melalui program kegiatan dan hubungan kerjasama organisasi internasional;
  13. mengumpulkan, menyiapkan dan menyusun rencana, program, kegiatan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan melalui program kegiatan dan hubungan kerjasama organisasi internasional;
  14. menyiapkan bahan, meneliti, mengkaji rumusan kebijakan terhadap penyusunan rencana, program, kegiatan dan kerjasama organisasi internasional serta mendukung pelaksanaannya;
  15. melaksanakan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan penyiapan penyusunan rencana, program, kegiatan dan  kerjasama organisasi internasional;
  16. menyiapkan surat menyurat dalam rangka hubungan kerjasama organisasi internasional;
  17. menyiapkan revisi bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama organisasi internasional yang dibiayai oleh PHLN;
  18. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama organisasi internasional;
  19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bagian Pemantauan dan Evaluasi

Bagian Pemantauan dan Evaluasi memiliki dua Subbagian, Subbagian Pemantauan dan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Uraian Tugas dari Subbagian Pemantauan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Pemantauan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
  5. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
  6. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
  7. melakukan koordinasi dengan subbagian lain di lingkungan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dalam rangka menyiapkan bahan untuk penyusunan pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
  8. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  9. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Badan Pertanahan Nasional di Pusat dan Daerah;
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas dari Subbagian Pemantauan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan;
  5. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan;
  6. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan;
  7. mengkompilasi seluruh LAKIP di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI);
  8. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi;
  9. melakukan koordinasi dengan subbagian lain di lingkungan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dalam rangka menyiapkan bahan untuk penyusunan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan;

10.  melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

11.  melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Badan Pertanahan Nasional di Pusat dan Daerah;

12.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


PENUTUP

4.1 Kesimpulan dan Saran

4.1.1 Kesimpulan

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Biro Perencanaan dan kerja sama luar negeri mempunyai tugas yang sangat strategis. Diantara tugas tersebut antara lain melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi kerjasama luar negeri serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi perencanaan diperlukan berbagai dokumen perencanaan sebagai sumber dalam merencanakan kegiatan dan anggaran, baik jangka pendek, menengah dan panjang secara regional maupun nasional.

4.1.2 Saran

  1. Dikarenakan proses penyusunan anggaran RKA-KL yang memakan waktu lama akibat dari proses birokrasinya terlalu panjang diharapkan ditemukan solusi yang lebih baik sehingga bisa diperoleh birokrasi yang lebih efisien yang sesuai dengan kaedah hukum tetapi tidak memakan waktu yang lama.
  2. Dalam perancangan anggaran diharapkan melengkapi dan sesuai dengan segala kaedah hukum yang berlaku guna mencegah dana yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan tetapi tidak bisa digunakan atau ditangguhkan karena menunggu kelengkapan yang dimaksud.
  3. Dalam hal perancangan anggaran haruslah di susun dengan teliti dan dikoordinasikan dengan daerah dengan memperhatikan kebutuhan di daerah-daerah sehingga program yang telah di rancang oleh pusat dan daerah itu sendiri bisa berjalan selaras dan tujuan tercapai maksimal.

Aksi

Information

One response

7 06 2010
Biroren

Bagus…. ^_^

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: