PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2006

10 02 2010

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  2  TAHUN 2006

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :   a.   bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional perlu diatur pembinaan dan penerapan pola karier pegawai yang adil dan transparan;

  1. bahwa berdasarkan hasil  evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dipandang perlu untuk disempurnakan;
  2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat     :   1.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000  tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1966, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  7. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 tentang Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
  8. 10. Keputusan …

    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :   PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

  1. Unit Organisasi adalah unit organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang terdiri dari :

a.   Badan Pertanahan Nasional;

b.   Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, selanjutnya disebut Kantor Wilayah;

c.   Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Kantor Pertanahan;

d.   Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, selanjutnya disebut STPN.

  1. Pola karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara penempatan, jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama sampai dengan pensiun.
  2. Karier adalah seluruh jabatan yang dipegang oleh seseorang selama masa kerjanya.
  3. Sistem karier dan sistem prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian di mana pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan pada masa kerja, kesetiaan, pengabdian, kecakapan dan prestasi kerja yang bersangkutan, serta syarat-syarat obyektif lainnya.
  4. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
  5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
  6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu sistem organisasi negara.
  7. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
  8. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam susunan organisasi.
  9. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural dan pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural serta kenaikan pangkat istimewa di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
  10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  11. 13. Kepala Biro …

    Unit Kerja adalah satuan unit organisasi yang tercermin dalam subbagian dan seksi di Kantor Pertanahan, bagian dan bidang di Kantor Wilayah; serta sekretariat utama, deputi, inspektorat utama dan pusat di Badan Pertanahan Nasional.

  1. Kepala Biro adalah Kepala Biro yang bertanggung jawab dalam bidang kepegawaian.
  2. Penghargaan adalah piagam yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi tertentu dan berkaitan dengan bidang tugasnya.

BAB II

PEMBINAAN KARIER

Pasal 2

(1)     Pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dimulai sejak pengangkatan seseorang sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil hingga pensiun atau berhenti.

(2)     Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada kebutuhan organisasi antara lain dengan mempertimbangkan  dari segi kualitas maupun kuantitas SDM pada satuan unit organisasi atau pertimbangan lain Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(3)     Pegawai Negeri Sipil yang lulus diklat dengan nilai terbaik memperoleh prioritas dalam promosi dan tugas belajar dengan mempertimbangkan konduite yang bersangkutan dan pertimbangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(4)     Lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang lulus dengan nilai terbaik memperoleh prioritas dalam promosi pertama kali dan tugas belajar, dengan memperhatikan formasi jabatan struktural yang tersedia, konduite yang bersangkutan dan pertimbangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(5)     Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dan melakukan inovasi yang bermanfaat bagi organisasi memperoleh prioritas dalam promosi dan tugas belajar selanjutnya dan pertimbangan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(6)     Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan tugas belajar dengan nilai terbaik memperoleh prioritas dalam penempatan dan promosi.

Pasal 3

(1)     Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Kantor Pertanahan yang belum pernah menduduki Jabatan Struktural secara berjenjang dapat diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Struktural Eselon V di Kantor Pertanahan atau Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Wilayah, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional.

(2)     Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Wilayah yang belum pernah menduduki Jabatan Struktural secara berjenjang dapat diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, atau Badan Pertanahan Nasional.

(3)     Penyimpangan terhadap ketentuan di atas hanya dapat dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Struktural di daerah yang jumlah dan kualitas sumberdaya manusianya sangat terbatas, atau pertimbangan lain dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

BAB III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 4

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Pasal 5

Pasal 6 …

Secara normal alih tugas dan atau alih wilayah bagi Pejabat Struktural dapat dilaksanakan, dalam waktu antara 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural dan kemudian akan dimutasikan dalam suatu Jabatan Struktural maka jabatan yang akan didudukinya sekurang-kurangnya setingkat dengan jabatan yang terakhir.

BAB IV

PERSYARATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 7

Persyaratan umum pengangkatan dalam Jabatan Struktural berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)     Persyaratan khusus Jabatan Eselon V adalah sebagai berikut :

  1. pangkat/golongan minimal Pengatur Tk. I (II/d);
  2. pendidikan diutamakan serendah-rendahnya SMTA atau yang sederajat dengan memperhatikan pendidikan tertinggi yang dicapai para calon;
  3. memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang tugas untuk jabatan yang akan diduduki;
  4. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya;
  5. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat berat dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

(2)     Persyaratan khusus Jabatan Eselon IV adalah sebagai berikut :

  1. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tk. I (III/b);
  2. pernah menduduki jabatan struktural Eselon V di Kantor Pertanahan, jabatan fungsional, atau staf dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau Badan Pertanahan Nasional Pusat;
  3. pendidikan diutamakan serendah-rendahnya SMTA atau yang sederajat dengan memperhatikan pendidikan tertinggi yang dicapai para calon;
  4. memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang tugas untuk jabatan yang akan diduduki;
  5. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tk.IV) atau yang dipersamakan;
  6. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya;
  7. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(3)     Persyaratan khusus Jabatan Eselon III adalah sebagai berikut:

  1. pangkat/golongan minimal Penata Tk. I (III/d);
  2. pendidikan diutamakan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau Diploma III atau yang sederajat dengan memperhatikan pendidikan tertinggi yang dicapai para calon;
  3. memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang tugas untuk jabatan yang akan diduduki;
  4. pernah/sedang menduduki jabatan struktural setingkat di bawahnya atau jabatan fungsional yang setara dengan jabatan struktural eselon IV sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  5. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III (Diklatpim Tk.III) atau yang dipersamakan;
  6. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya;
  7. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(4)     Persyaratan khusus Jabatan Eselon II adalah sebagai berikut :

  1. pangkat/golongan minimal Pembina Tk. I (IV/b);
  2. pendidikan diutamakan serendah-rendahnya Sarjana atau Diploma IV atau yang sederajat dengan memperhatikan pendidikan tertinggi yang dicapai para calon;
  3. memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang tugas untuk jabatan yang akan diduduki ;
  4. e. diutamakan …

    pernah/sedang menduduki jabatan struktural setingkat di bawahnya atau jabatan fungsional yang setara dengan jabatan struktural eselon III sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

  1. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II (Diklatpim Tk.II) atau yang dipersamakan;
  2. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 9

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, selain telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), juga memenuhi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4).

BAB V

PERPINDAHAN JABATAN ATAU WILAYAH KERJA

Pasal 10

(1)     Dalam rangka pembinaan karier Pegawai, maka perpindahan jabatan dilakukan secara terencana baik dalam bentuk perpindahan antar unit kerja dan/atau perpindahan antar wilayah kerja.

(2)     Perpindahan jabatan dilakukan secara horizontal yaitu perpindahan jabatan dalam tingkat eselon yang sama atau secara vertikal yaitu perpindahan yang bersifat kenaikan jabatan atau promosi.

(3)     Perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) termasuk perpindahan dari Jabatan Struktural ke dalam Jabatan Fungsional atau sebaliknya.

(4)     Untuk kepentingan dan kelancaran tugas-tugas kedinasan, memperluas wawasan serta meningkatkan prestasi kerja, perpindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang setingkat dalam perpindahan antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)     Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam 1 (satu) unit organisasi atau antar unit organisasi dalam rangka mengisi jabatan yang lowong atau perpindahan antar jabatan dengan memperhatikan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6)     Perpindahan pejabat yang menduduki jabatan struktural dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1)     Permohonan pindah wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan setelah bertugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada unit kerja yang bersangkutan, kecuali:

  1. mengikuti suami sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/Pegawai Swasta;
  2. dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa/dari kawasan barat Indonesia ke kawasan timur Indonesia.

(2)     Permohonan pindah Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar tidak diperkenankan.

(3)     Permohonan pindah antar Provinsi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani tugas belajar di STPN dilaksanakan sekurang-kurangnya setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas di tempat semula selama 4 (empat) tahun, kecuali ada pertimbangan lain dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(4)     Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perpindahan harus tetap melaksanakan tugas di tempat semula sebelum ada keputusan dari pejabat yang berwenang tentang perpindahannya.

BAB VI …


BAB VI

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

Pasal 12

Kepala Badan Pertanahan Nasional membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) pada Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Kantor Wilayah dan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional membentuk Tim Pembantu BAPERJAKAT, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PROSEDUR PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 13

(1)     Kepala Biro melaporkan Jabatan Eselon II, III dan IV yang akan lowong paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(2)     Kepala Subbagian yang bertanggung jawab dalam bidang Kepegawaian melaporkan Jabatan Eselon III, IV dan V yang akan lowong paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Kepala Kantor Wilayah atau Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

(3)     Usulan pengisian jabatan yang akan lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 14

(1)     Pengangkatan dalam Jabatan Eselon V diusulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Bidang kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Bagian Tata Usaha dalam bentuk daftar calon disertai hasil penilaian.

(2)     Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, dan 10 yang disusun berdasarkan daftar urut usulan pengangkatan (DUP) dalam jabatan dengan mempertimbangkan daftar urutan kepangkatan (DUK).

(3)     Untuk promosi diusulkan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang, sedangkan untuk alih tugas dan wilayah diusulkan 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.

(4)     Sekretaris Tim Pembantu BAPERJAKAT membuat daftar jabatan yang lowong dalam bentuk matrik.

(5)     Tim  Pembantu BAPERJAKAT mengusulkan calon-calon pejabat Eselon V kepada Kepala Kantor Wilayah.

(6)     Kepala Kantor Wilayah menetapkan 1 (satu) orang calon Pejabat Eselon V sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menerbitkan Surat Keputusan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Pejabat yang ditunjuk, dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak usulan tersebut diterima.

(7)     Apabila dalam waktu 30 hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum mendapatkan persetujuan, maka Kepala Kantor Wilayah menetapkan Pejabat Eselon V tersebut.

Pasal 15

(1)     Pengangkatan dalam Jabatan Eselon IV diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah, Ketua STPN atau Pejabat Eselon I kepada Sekretaris Utama dalam bentuk daftar calon disertai hasil penilaian.

(2) Daftar …

(2)     Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, dan 10 yang disusun berdasarkan daftar urut usulan pengangkatan (DUP) dalam jabatan dengan mempertimbangkan daftar urutan kepangkatan (DUK).

(3)     Untuk promosi diusulkan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang, sedangkan untuk alih tugas dan wilayah diusulkan 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.

(4)     Kepala Biro secara fungsional membuat daftar jabatan yang lowong dengan meneliti dan menyusun nilai pertimbangan berdasarkan matrik yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyiapkan usulan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(5)     Usulan promosi atau alih tugas dan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diteruskan oleh Sekretaris Utama kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat pertimbangan kemampuan teknis dari Deputi terkait dan konduite para calon dari Inspektur Utama.

(6)     Deputi yang terkait dan Inspektur Utama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja harus sudah memberikan konfirmasi pengisian jabatan dan apabila lewat tenggang waktu tersebut maka sudah dianggap menyetujui.

(7)     Setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Biro menyiapkan Surat Keputusan Pengangkatan  Pejabat Eselon IV untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16

(1)     Pengangkatan dalam Jabatan Eselon III diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Sekretaris Utama, Deputi serta Inspektur Utama kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk daftar calon disertai hasil penilaian.

(2)     Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, dan 10 yang disusun berdasarkan daftar urut usulan pengangkatan (DUP) dalam jabatan dengan mempertimbangkan daftar urutan kepangkatan (DUK).

(3)     Untuk promosi diusulkan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang, sedangkan untuk alih tugas dan wilayah diusulkan 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.

(4)     Kepala Biro selaku Sekretaris BAPERJAKAT membuat daftar jabatan yang lowong dengan meneliti dan menyusun nilai pertimbangan berdasarkan matrik yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)     Hasil BAPERJAKAT dibuat dalam daftar calon yang akan mengisi jabatan yang lowong atau mutasi tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan disertai pertimbangan hasil BAPERJAKAT  untuk menetapkan seorang calon yang paling memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut.

(6)     Setelah mendapat persetujuan Kepala Badan, Kepala Biro selaku Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan Surat Keputusan Pengangkatan  Pejabat Eselon III untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 17

(1)     Pengangkatan dalam Jabatan Eselon II diusulkan oleh Sekretaris Utama, Deputi dan Inspektur Utama kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk daftar calon disertai hasil penilaian.

(2)     Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, dan 10 yang disusun berdasarkan daftar urut usulan pengangkatan (DUP) dalam jabatan dengan mempertimbangkan daftar urutan kepangkatan (DUK).

(3)

(4) Kepala Biro…

Untuk promosi diusulkan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang, sedangkan untuk alih tugas dan wilayah diusulkan 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.

(4)     Kepala Biro selaku Sekretaris BAPERJAKAT membuat daftar jabatan yang lowong dengan meneliti dan menyusun nilai pertimbangan berdasarkan matrik yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)     Hasil BAPERJAKAT dibuat dalam daftar calon yang akan mengisi jabatan yang lowong atau mutasi tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan disertai pertimbangan hasil BAPERJAKAT untuk menetapkan seorang calon yang paling memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut.

(6)     Setelah mendapat persetujuan Kepala Badan, Kepala Biro selaku Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan Surat Keputusan Pengangkatan  Pejabat Eselon II untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Dalam hal calon yang diusulkan oleh BAPERJAKAT kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional ditolak, maka Tim BAPERJAKAT segera melakukan rapat dengan mengusulkan calon lain yang memenuhi syarat.

Pasal 19

Pelantikan Pejabat Struktural dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 20

(1)     Penilaian calon yang diusulkan untuk diangkat dalam suatu jabatan struktural dilakukan melalui penilaian berdasarkan nilai skor matrik terhadap unsur-unsur penilaian sebagai berikut :

  1. Kepangkatan/Golongan;
  2. Lama dalam Kepangkatan/Golongan;
  3. Pendidikan Formal;
  4. Pengalaman Dalam Jabatan;
  5. Pengalaman Penempatan;
  6. Diklat Kepemimpinan/Diklat Struktural;
  7. Lemhanas;
  8. Diklat Fungsional;
  9. Diklat Teknis;
  10. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
  11. Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  12. Penghargaan Satyalencana Karya Satya;
  13. Penghargaan lainnya.

(2)     Selain dari unsur penilaian  tersebut diatas, oleh pejabat yang berwenang juga dilakukan penilaian terhadap kemampuan manajemen yang meliputi integritas, kompetensi dan komitmen.

(3)     Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

BAB IX …


BAB IX

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

(1)     Persyaratan penilaian, pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)     Perpindahan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional dapat dilakukan apabila pegawai yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

(1)     Penempatan pegawai yang masih ada hubungan kekeluargaan seperti suami–isteri, orang tua–anak, kakak–adik tidak diperbolehkan pada satu unit satuan kerja;

(2)     Pengecualian untuk ayat (2) adalah untuk mereka yang menduduki jabatan fungsional.

(3)     Pegawai Negeri Sipil yang ada hubungan keluarga seperti suami–isteri, orang tua–anak,  atau kakak–adik, tidak diperkenankan bekerja sebagai pengelola kegiatan.

Pasal 23

Sebagai bahan penilaian prestasi kerja, pimpinan mengisi buku penilaian kegiatan pelaksanaan pekerjaan bawahannya.

Pasal 24

Pengecualian dari ketentuan peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 25

Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat meminta lembaga independen untuk melakukan fit and proper test terhadap calon-calon yang akan menduduki jabatan struktural eselon II kebawah.

Pasal 26

Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan jabatan struktural eselon I dalam organisasi baru belum terisi, pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II kebawah dalam struktur organisasi baru ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 27

Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II kebawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat meminta bantuan lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk melakukan fit and proper test.

BAB XI …


BAB XI

PENUTUP

Pasal 28

(1)     Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2)     Semua ketentuan bidang kepegawaian di lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

(3)     Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal  : 16 Mei  2006

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

ttd

JOYO WINOTO, Ph.D.

Iklan




PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006

10 02 2010

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang      :   a.    bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia;

b.    bahwa tanah merupakan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, karenanya perlu diatur dan dikelola secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara;

c.   bahwa pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban hukum, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan yang timbul;

d.   bahwa kebijakan nasional di bidang pertanahan perlu disusun dengan memperhatikan aspirasi dan peran serta masyarakat guna dapat memajukan kesejahteraan umum;

e.   bahwa sehubungan dengan dasar menimbang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta dalam rangka penguatan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional, dipandang perlu untuk mengatur kembali Badan Pertanahan Nasional dengan Peraturan Presiden;

Mengingat         :  1.    Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun     1945;

2.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:  PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)  Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2)  Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;

e. penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan;

f. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;
g. pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;

h. pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus;

i. penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;

j. pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;
k. kerja sama dengan lembaga-lembaga lain;

l. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;

m. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;

n. pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan;

o. pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;
p. penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;

q. pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan;

r. pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;

s. pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan;

t. pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

u. fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

Badan Pertanahan Nasional terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat Utama;
c. Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;
d. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
e. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
f. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
g. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
h. Inspektorat Utama.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Utama

Pasal 6

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Badan Pertanahan Nasional;

c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Badan Pertanahan Nasional;

d. pembinaan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi, hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Badan Pertanahan Nasional;

f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Badan Pertanahan Nasional.

Bagian Keempat
Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan

Pasal 9

(1) Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 10

Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
b. pelaksanaan survei dan pemetaan tematik;
c. pelaksanaan pengukuran dasar nasional;
d. pelaksanaan pemetaan dasar pertanahan.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Pasal 12

(1) Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dipimpin oleh Deputi.

Pasal 13

Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah;
b. pelaksanaan pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;

c. inventarisasi dan penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah;

d. pelaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi sosial keagamaan, dan kepentingan umum lainnya;

e. penetapan batas, pengukuran dan perpetaan bidang tanah serta pembukuan tanah;

f. pembinaan teknis Pejabat Pembuat Akta Tanah, Surveyor Berlisensi dan Lembaga Penilai Tanah.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Pasal 15

(1) Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang pengaturan dan penataan pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 16

Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan dan penataan pertanahan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengaturan dan penataan pertanahan;
b. penyiapan peruntukan, persediaan, pemeliharaan, dan penggunaan tanah;

c. pelaksanaan pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan tanah serta pemanfaatan dan penggunaan tanah;

d. pelaksanaan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

(1) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Deputi.

Pasal 19

Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat;

b. pelaksanaan pengendalian kebijakan, perencanaan dan program penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;

c. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
d. evaluasi dan pemantauan penyediaan tanah untuk berbagai kepentingan.

Bagian Kedelapan
Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan

Pasal 21

(1) Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 22

Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan;

b. pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan konflik pertanahan;

c. penanganan masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum;

d. penanganan perkara pertanahan;

e. pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya;

f. pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan pertanahan;

g. penyiapan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Inspektorat Utama

Pasal 24

(1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 25

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala Badan Pertanahan Nasional;

c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Utama;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Bagian Kesepuluh
Lain-lain

Pasal 27

(1) Di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dapat dibentuk Pusat-Pusat sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.

(2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

(3) Pusat terdiri dari sejumlah Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, masing-masing Bidang terdiri dari sejumlah Subbidang.

Pasal 28

(1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota.

(2) Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 29

Di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

(1) Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Biro, masing masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(2) Deputi terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat, masing masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

(3) Inspektorat Utama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Inspektorat dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha, Inspektorat membawahkan kelompok jabatan fungsional Auditor dan Bagian Tata Usaha terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian.

BAB III
STAF KHUSUS

Pasal 31

Di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan penugasan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 32

(1) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.

(2) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

(3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai usia batas usia pensiun.

Pasal 33

(1) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(2) Masa bakti Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional paling lama sama dengan masa jabatan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan.

(3) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun atau uang pesangon.

Pasal 34

(1) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diberikan setingkat dengan jabatan struktural eselon II.a atau setinggi-tingginya eselon I.b.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional difasilitasi oleh Sekretariat Utama.

BAB IV
KOMITE PERTANAHAN

Pasal 35

Untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan bidang pertanahan dan dalam rangka perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional membentuk Komite Pertanahan.

Pasal 36

Komite Pertanahan mempunyai tugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.

Pasal 37

Komite Pertanahan di ketuai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional secara ex-officio.

Pasal 38

(1) Keanggotaan Komite Pertanahan berjumlah paling banyak 17 (tujuh belas) orang.

(2) Keanggotaan Komite Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari para pakar di bidang pertanahan dan tokoh masyarakat.

Pasal 39

Keanggotaan Komite Pertanahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pertanahan didukung oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 41

Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, masa jabatan keanggotaan, dan tata kerja Komite Pertanahan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 42

Semua unsur di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 47

(1) Kepala adalah jabatan negeri.

(2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri.

Pasal 48

(1) Kepala yang berasal dari Pegawai Negeri, Sekretaris Utama, Deputi, Inspektur Utama adalah jabatan eselon I.a.

(2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi adalah jabatan eselon II.a.

(3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah jabatan eselon III.a.

(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan eselon IV.a.

Pasal 49

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

(3) Pejabat Eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

Pasal 50

Pelantikan Kepala dilakukan oleh Presiden atau Menteri yang ditugaskan oleh Presiden.

Pasal 51

Hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain bagi Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dijabat oleh bukan pegawai negeri diberikan setingkat dengan jabatan eselon I.a.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 52

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pertanahan Nasional, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

(1) Peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 yang mengatur mengenai Badan Pertanahan Nasional, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, tetap melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(3) Sampai dengan terbentuknya organisasi Badan Pertanahan Nasional secara terinci berdasarkan Peraturan Presiden ini, seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tetap melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

a. Ketentuan sepanjang mengenai Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

b. Ketentuan mengenai Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO