Cara Membaca Peta

24 02 2010

PETA

 

Menurut sejarah, pengembangan dari peta topografis telah sebagian besar digunakan untuk kebutuhan militer. Pelatihan Pembacaan Peta Angkatan perang sangat dipentingkan pada saat itu untuk menambah keahlian. Selain digunakan untuk angkatan perang, sekaRang ini peta juga banyak digunakan oleh warga sipil untuk  memancing, berkemah, gerak jalan, tehnik mendaki gunung, menyusuri jalan, atau penggunaan lain yang bersifat untuk mengarahkan ke suatu tujuan atau tempat (navigasi). Bahkan 80 % dari pekerjaan melibatkan data georeference yang dapat di ekstrak dalam peta.

 

A. DEFINISI

Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi ke dalam bidang yang dipilih dengan skala dan system proyeksi tertentu.

Informasi yang dapat diekstrak dalam peta :

1. Informasi Geometris berupa posisi/lokasi, keruangan/spasial

2. Informasi Semantik atau deskriptif berupa atribut peta dan karakteristik objek

 

B. JENIS PETA

Peta bisa dijeniskan berdasarkan isi, skala, penurunan serta penggunaannya.

  • Peta berdasarkan isinya:

ü  Peta hidrografi: memuat informasi tentang kedalaman dan keadaan dasar laut serta informasi lainnya yang diperlukan untuk navigasi pelayaran.

ü  Peta geologi: memuat informasi tentang keadaan geologis suatu daerah, bahan-bahan pembentuk tanah dll. Peta geologi umumnya juga menyajikan unsur peta topografi.

ü  Peta kadaster: memuat informasi tentang kepemilikan tanah beserta batas dll-nya.

ü  Peta irigasi: memuat informasi tentang jaringan irigasi pada suatu wilayah.

ü  Peta jalan: memuat informasi tentang jejaring jalan pada suatu wilayah

ü  Peta Kota: memuat informasi tentang jejaring transportasi, drainase, sarana kota dll-nya.

ü  Peta Relief: memuat informasi tentang bentuk permukaan tanah dan kondisinya.

ü  Peta Teknis: memuat informasi umum tentang tentang keadaan permukaan bumi yang mencakup kawasan tidak luas. Peta ini dibuat untuk pekerjaan perencanaan teknis skala 1 : 10 000 atau lebih besar.

ü  Peta Topografi: memuat informasi umum tentang keadaan permukaan bumi beserta informasi ketinggiannya menggunkan garis kontur. Peta topografi juga disebut sebagai peta dasar.

ü  Peta Geografi: memuat informasi tentang ikhtisar peta, dibuat berwarna dengan skala lebih kecil dari 1 : 100 000.

  • Peta berdasarkan skalanya:

ü  Peta skala besar: skala peta 1 : 10 000 atau lebih besar.

ü  Peta skala sedang: skala peta 1 : 10 000 – 1 : 100 000.

ü  Peta skala kecil: skala peta lebih kecil dari 1 : 100 000.

Peta tanpa skala kurang atau bahkan tidak berguna. Skala peta menunjukkan ketelitian dan kelengkapan informasi yang tersaji dalam peta. Peta skala besar lebih teliti dan lebih lengkap dibandingkan peta skala kecil. Skala peta bisa dinyatakan dengan: persamaan (engineer’s scale), perbandingan atau skala numeris (numerical or fractional scale) atau skala fraksi dan grafis (graphical scale).

  • Peta berdasarkan penurunan dan penggunaan:

ü  Peta dasar: digunakan untuk membuat peta turunan dan perencanaan umum maupun pengembangan suatu wilayah. Peta dasar umunya menggunakan peta topografi.

ü  Peta tematik: dibuat atau diturunkan berdasarkan peta dasar dan memuat tema-tema tertentu.

 

 

PETA TOPOGRAFI

A. UNSUR PETA TOPOGRAFI

Peta topografi adalah suatu representasi di atas bidang datar tentang seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat natural dan buatan yang terlihat dari atas dan diperkecil dengan perbandingan ukuran tertentu. Peta topografi menggambarkan secara proyeksi dari sebagian fisik bumi, sehingga dengan peta ini bisa diperkirakan bentuk permukaan bumi. Bentuk relief bumi pada peta topografi digambarkan dalam bentuk garis-garis kontur.

Dalam menggunakan peta topografi harus diperhatikan kelengkapan petanya  yang juga merupakan unsur yang terdapat dalam peta yaitu:

  • Judul Peta
    Adalah identitas yang tergambar pada peta, ditulis nama daerah atau identitas lain yang menonjol
  • Keterangan Pembuatan Peta
    Merupakan informasi mengenai pembuatan dan instansi pembuat. Dicantumkan di bagian kiri bawah dari peta
  • Nomor Peta (Indeks Peta)
    Adalah angka yang menunjukan nomor peta. Dicantumkan di bagian kanan atas.
  • Pembagian Lembar Peta
    Adalah penjelasan nomor-nomor peta lain yang tergambar di sekitar peta yang digunakan, bertujuan untuk memudahkan penggolangan peta bila memerlukan interpretasi suatu daerah yang lebih luas.
  • Sistem Koordinat

Adalah perpotongan antara dua garis sumbu koordinat. Macam koordinat adalah:

ü  Koordinat Geografis: Sumbu yang digunakan adalah garis bujur (BB dan BT), yang berpotongan dengan garis lintang (LU dan LS) atau kordinat yang penyebutannya menggunakan garis lintang dan bujur. Koordinatnya menggunakan derajat, menit dan detik. Misalnya Co 120°32′ 12″BT 5°17′ 14″ LS.

ü  Koordinat Grid: Perpotongan antara sumbu absis (x) dengan ordinal (y) pada koordinat grid. Kedudukan suatu titik dinyatakan dalam ukuran jarak (meter), sebelah selatan ke utara dan barat ke timur dari titik acuan.

ü  Koordinat Lokal: Untuk memudahkan membaca koordinat pada peta yang tidak ada gridnya, dapat dibuat garis-garis faring seperti grid pada peta.

Skala bilangan dari sistem koordinat geografis dan grid terletak pada tepi peta. Kedua sistem koordinat ini adalah sistem yang berlaku secara internasional. Namun dalam pembacaan seiring membingungkan, karenanya pembacaan koordinat dibuat sederhana atau tidak dibaca seluruhnya.
Misalnya: 72100 mE dibaca 21, 9° 9700 mN dibaca 97, dan lain-lain.

  • Skala Peta

Adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak horisontal sebenarnya di medan atau lapangan. Rumus jarak datar dipeta dapat dituliskan sbb:
JARAK DI PETA x SKALA = JARAK DI MEDAN

 

Ada dua macam skala yakni skala angka atau non garis (grafis), misalnya skala 1:25.000, berarti 1 cm di peta sama dengan 250 m di medan yang sebenarnya, dan skala garis atau grafis (biasanya di peta skala garis berada di bawah skala angka).

 

  • Orientasi Arah Utara

Pada peta topografi terdapat tiga arah utara yang harus diperhatikan sebelum menggunakan peta dan kompas, karena tiga arah tersebut tidak berada pada satu garis. Tiga arah utara tersebut adalah:

ü  Utara Sebenarnya (True North/US/TN) diberi simbol * (bintang), yaitu utara yang melalui Kutup Utara di Selatan Bumi.

ü  Utara Peta (Grid North/UP/GN) diberi simbol GN, yaitu Utara yang sejajar dengan garis jala vertikal atau sumbu Y. Hanya ada di peta.

ü  Utara Magnetis (Magnetic North/UM) diberi simbol ↑ (anak panah separuh), yaitu Utara yang ditunjukan oleh jarum kompas. Utara magnetis selalu mengalami perubahan tiap tahunnya (ke Barat atau Timur) dikarenakan oleh pengaruh rotasi bumi.

Karena ketiga arah utara tersebut tidak berada pada satu garis, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan sudut, antara lain:

ü  Penyimpangan sudut antaraUS – UP baik ke Barat maupun ke Timur, disebut ikhlaf Peta (IP) atau Konvergensi Meridian. Yang menjadi patokan adalah Utara Sebenarnya (US).

ü  Penyimpangan sudut antara US -UM baik ke Barat maupun ke Timur, disebut Ikhtilaf Magnetis (IM) atau Deklinasi. Yang menjadi patokan adalah I Utara Sebenarnya (IS).

ü  Penyimpangan sudut antara UP – UM baik ke Barat maupun ke Timur, disebut Ikhtilaf Utara Peta-Utara Magnetis atau Deviasi. Yang menjadi patokan adalah Utara Peta f71′. dengan diagram sudut digambarkan US UP UM

 

  • Orientasi Peta

Orientasi peta adalah menyamakan kedudukan peta dengan medann yang sebenarnya. Sebelum anda mulai orientasi peta, usahakan untuk mengenal dulu tanda-tanda medan sekitar yang menyolok dan posisinya di peta. Hal ini dapat dilakukan dengan pencocokan nama puncakan, nama sungai, desa, dan lain-lain. Jadi minimal anda tahu kasar posisi anda ada dimana. Orientasi peta ini hanya berfungsi untuk meyakinkan anda bahwa perkiraan posisi anda di peta adalah benar.

Langkah-langkah orientasi peta :

  1. usahakan untuk mencari tempat yang berpemandangan terbuka agar dapat melihat tanda-tanda medan yang menyolok.
  2. Siapkan kompas dan peta anda, letakan pada bidang datar.
  3. Utarakan peta, dengan berpatokan pada kompas, sehingga arah peta sesuai dengan arah medan sebenarnya.
  4. Cari tanda-tanda medan yang paling menonjol disekitar anda, dan temukan tanda-tanda medan tersebut di peta. Lakukan hal ini untuk beberapa tanda medan.
  5. ingat tanda-tanda itu, bentuknya dan tempatnya di medan yang sebenarnya
  • Garis Kontur Atau Garis Ketinggian

Garis kontur adalah gambaran bentuk permukaan bumi pada peta topografi. Sifat-sifat garis kontur, yaitu:

ü  Garis kontur merupakan kurva tertutup sejajar yang tidak akan memotong satu sama lain dan tidak bercabang.

ü  Garis kontur yang didalam selalu lebih tinggi dari yang diluar.

ü  Interval kontur selalu merupakan kelipatan yang sama.

ü  Indek kotur dinyatakan dengan garis tebal.

ü  Semakin rapat jarak antara garis kontur, berarti semakin terjal. Jika garis kontur bergerigi (seperti sisir) maka kemiringannya hampir sama atau sama dengan 90°.

ü  Pelana (sadel) terletak antara dua garis kontur yang sama tingginya tetapi terpisah satu sama lain. Sadel yang terdapat diantara dua gunung besar dinamakan PASS.

 

  • Titik Triangulasi

Selain dari garis-garis kontur dapat pula diketahui tinggi suatu tempat dengan pertolongan titik ketinggian, yang dinamakan titik triangulasi, titik ini adalah suatu titik atau benda yang meruakan pilar atau tonggak yang menyatakan tinggi mutlak suatu tempat dari permungkaan laut. macam-macam titik triangulasi:

ü  Titik Primer, 1′.14 titik ketinggian gol. I, No. 14, tinggi 3120 mdpl. 3120

ü  Titik Sekunder, S.45, titik ketinggian gol. II, No.45, tinggi 2340 mdpl. 2340

ü  Titik Tersier, 7:15 , titik ketinggian gol.III No. 15, tinggi 975 mdpl 975

ü  Titik Kuarter, Q.20 , titik ketinggian gol.IV No. 20, tinggi 875 mdpl 875

ü  Titik Antara, TP.23 , titik ketinggian Antara, No.23, tinggi 670 mdpl 670

ü  Titik Kadaster, K.131 , titik ketinggian Kedaster, No.I 31, tg 1202 mdpl 7202

ü  Titik kadaster Kuater, K.Q 1212, titikketinggian Kedaster Kuarter, No. 1212, tinggi 1993 mdpl 1993

 

  • Legenda Peta

Adalah informasi tambahan untuk memudahkan interprestasi peta, berupa unsur yang dibuat oleh manusia maupun oleh alam. Legenda peta yang penting dan perlu sekali dipahami antara lain:

ü  Titik ketingian

ü  Jalan setapak

ü  Garis batas wilayah

ü  Jalan raya

ü  Pemukiman

ü  Air Kuburan, dll.

Supaya peta mudah dibaca dan dipahami, maka aneka ragam informasi peta pada skala tertentu harus disajikan dengan cara-cara tertentu, yaitu:

ü  Simbol: digunakan untuk membedakan berbagai obyek, misalnya jalan, sungai, rel dan lain-lainnya.
Daftar kumpulan simbol pada suatu peta disebut legenda peta.

ü  Warna: digunakan untuk membedakan atau memerincikan lebih jauh dari simbol suatu obyek, misalnya laut yang lebih dalam diberi warna lebih gelap, berbagai kelas jalan diberi warna yang berbeda-beda dll.

B. MEMAHAMI PETA TOPOGRAFI

  • Membaca Garis Kontur
    Punggungan Gunung

Punggungan gunung merupakan rangkaian garis kontur berbentuk huruf U dimana Ujung dari huruf U menunjukan tempat atau daerah yang lebih pendek dari kontur diatasnya.
Lembah atau Sungai

Lembah atau sungai merupakan rangkaian garis kontur yang berbentuk n (huruf V terbalik) dengan Ujung yang Tajam.
Daerah landai datar dan terjal curam

Daerah datar/landai garis konturnya jarang, sedangkan daerah terjal/curam garis konturnya rapat.

 

  • Menghitung Harga Interval Kontur

Pada peta skala 1:50.000 dicantumkan interval konturnya 25 meter. Untuk mencari interval kontur berlaku rumus 1/2000 x skala peta. Tapi rumus ini tidak berlaku untuk semua peta, pada peta GUNUNG MERAPI/1408-244/JICA TOKYO-1977/1:25.000, tertera dalam legenda peta interval konturnya 10 meter sehingga berlaku rumus 1/2500 x skala peta. Jadi untuk penentuan interval kontur belum ada rumus yang baku, namun dapat dicari dengan:

Cari dua titik ketinggian yang berbeda atau berdekatan. Misalnya titik A dan B, Hitung selisih ketinggiannya (antara A dan B), Hitung jumlah kontur antara A dan B, Bagilah selisih ketinggian antara A-B dengan jumlah kontur antara A-B hasilnya adalah interval kontur.

 

 

 

  • Membaca Utara Peta

Setiap kali menghadapi peta topografi, pertama-tama carilah utara peta tersebut. selanjutnya lihat judul peta (judul peta selalu berada pada bagian utara, bagian atas dari peta). Atau lihat tulisan nama gunung atau desa di kolom peta, utara peta adalah bagian atas dari tulisan tersebut.

 

  • Mengenal Tanda Medan

Selain tanda pengenal yang terdapat pada legenda peta, untuk keperluan orientasi harus juga digunakan bentuk-bentuk bentang alam yang mencolok di lapangan dan mudah dikenal di peta, disebut Tanda Medan. Beberapa tanda medan yang dapat dibaca pada peta sebelum berangkat ke lapangan, yaitu:

ü  Lembah antara dua puncak

ü  Lembah yang curam

ü  Persimpangan jalan atau ujung desa

ü  Perpotongan sungai dengan jalan setapak

ü  Percabangan da kelokan sungai, air terjun, dan lain-lain

ü  Untuk daerah yang datar dapat digunakan, persimpangan jalan dan percabangan sungai, jembatan dan lain-lain.

  • Menggunakan Peta
    Pada perencanaan perjalanan dengan menggunakan peta topografi, sudah tentu titik awal dan titik akhir akan diplot di peta. Sebelum berjalan catatlah:

ü  Koordinat titik awal (A)

ü  Koordinat titik tujuan (B)

ü  Sudut peta antara A – B

ü  Tanda medan apa saja yang akan dijumpai sepanjang lintasan A – B

ü  Berapa panjang lintasan antara A – B dan berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan lintasan A – B

Yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu operasi adalah :

ü  Kita harus tahu titik awal keberangkatan kita, balk di medan maupun di peta

ü  Gunakan tanda medan yang jelas balk di medan dan peta

ü  Gunakan kompas untuk melihat arah kita, apakah sudah sesuai dengan tanda medan yang kita gunakan sebagai patokan, atau belum.

ü  Perkirakan berapa jarak lintasan. Misalnya, medan datar 5 km ditempuh selama 60 menit dan medan mendaki ditempuh selama 10 menit.

ü  Lakukan orientasi dan resection, bila keadaannya memungkinkan.

ü  Perhatikan dan selalu waspada terhadap adanya perubahan kondisi medan dan perubahan arah perjalanan, menyeberangi sungai, ujung lembah dan lainnya-lainnya.

Panjang lintasan sebenarnya dapat dibuat dengan cara, pada peta dibuatkan lintasan dengan jalan membuat garis (skala vertikal dan horisontal) yang disesuaikan dengan skala peta. Gambar garis lintasan tersebut (pada peta) memperlihatkan kemiringan lintasan juga penampang dan bentuk peta. Panjang lintasan diukur dengan mengalikannya dengan skala peta, maka akan didapatkan panjang lintasan sebenarnya.

  • Membaca Koordinat
    Cara menyatakan koordinat ada dua cara, yaitu:
  1. Cara koordinat peta

Menentukan koordinat ini dilakukan diatas peta dan bukan dilapangan. Penunjukan koordinat ini meggunakan:
Sistem Enam Angka, misalnya: koordinat titik A (374:622), titik B (377:461)
Cara Delapan Angka, misalnya: koordinat titik A (3740:6225), titik B (3376:4614)

  1. Cara Koordinat Geografis

Untuk Indonesia sebagai patokan perhitungan adalah Jakarta yang dianggap 0 atau 106° 44′ 27,79″. Sehingga di wilayah Indonesia awal perhitungan adalah kota Jakarta. Bila di sebelah barat Jakarta akan berlaku pengurangan dan sebaliknya. Sebagai patokan letak lintang adalah garis ekuator (sebagai 0). Untuk koordinat geografis yang perlu diperhatikan adalah petunjuk letak peta.

 

  • Sudut Peta

Sudut peta dihitung dari utara peta ke arah garis sasaran searah jarum jam. Sistem pembacaan sudut dipakai Sistem azimuth (0° – 360°). Sistem Azimuth adalah sistem yang menggunakan sudut-sudut mendatar yang besarnya dihitung atau diukur sesuai dengan arah jarum jam dari suatu garis yang tetap (arah utara). Bertujuan untuk menentukan arah-arah di medan atau di peta serta untuk melakukan pengecekan arah perjalanan, karena garis yang membentuk sudut kompas tersebut adalah arah lintasan yang menghubungkan titik awal dan akhir perjalanan. Sistem perhitungan sudut dibagi menjadi dua berdasarkan sudut kompasnya.
Back azimuth: bila sudut kompas > 180° maka sudut kompas dikurangi 180°. Bila sudut kompas < 180° maka sudut kompas ditambah 180°.

TEKNIK MEMBACA PETA

Prinsipnya: “menentukan posisi dari arah perjalanan dengan membaca peta dan menggunakan tehnik orientasi dan resection, bila keadaan memungkinkan”

ü  Titik awal: Kita harus tahu titik keberangkatan kita, baik itu dipeta maupun di lapangan. Plot titik tersebut di peta dan catat koordinatnya.

ü  Tanda Medan: Gunakan tanda medan yang jelas (punggungan yang menerus, aliran sungai, tebing, dll) sebagai guide line atau pedoman arah perjalanan. Kenali tanda medan tersebut dengan menginterprestasikan peta.

ü  Arah Kompas: Gunakan kompas untuk melihat arah perjalanan kita. Apakah sesuai dengan arah punggungan atau sungai yang kita susuri.

ü  Menaksir Jarak: Dalam berjalan, usahakan selalu menaksir jarak dan selalu memperhatikan arah perjalanan. Kita dapat melihat kearah belakang dan melihat jumlah waktu yang kita pergunakan. Jarak dihitung dengan skala peta sehingga kita memperoleh perkiraan jarak di peta. Perlu diingat, bahwa taksiran kita itu tidak pasti.
10′ x 10′ untuk peta 1:50.000
20′ x 20′ untuk peta 1:100.000
Untuk peta ukuran 20′ x 20′ disebut juga LBD, sehingga pada 20′ pada garis sepanjang khatulistiwa (40.068) merupakan paralel terpanjang.
40.068km: (360° : 20′) = 40.068 km: (360° : 1/3) = 40.068 km: (360° x 3) 40.068km : 1080 = 37,1km
Jadi 20′ pada garis sepanjang khatulistiwa adalah 37,1 km. Jarak 37,1 km kalau digambarkan dalam peta skala 1 : 50.000 akan mempunyai jarak: 37,1 km = 3.710.000 cm. Sehingga dipeta: 3.710.000 : 50.000 akan mempunyai jarak: 37,1 km = 3.710.000 : 50.000 = 74,2 cm.
Akibatnya 1 LBD peta 20′ x 20′ skala 1:50.000 di sepanjang khatulistiwa berukuran 74,2 x 74,2 cm. Hal ini tidak praktis dalam pemakaiannya.

ü  Lembar Peta
Dikarenakan LBD tidak praktis pemakaiannya, karena terlalu lebar. Maka tiap LBD dibagi menjadi 4 bagian dengan ukuran masing-masing 10′ x 10′ atau 37,1 x 37,1 cm. Tiap-tiap bagian itu disebut lembar peta atau sheet, dan diberi huruf A, B, C, D. Jika skala peta tersebut 1:50.000, maka peta itu mempunyai ukuran 50.000 x 37,1 = 1.855.000cm = 18,5km.

ü  Penomoran Lembar Peta
Meridian (garis bujur) yang melalui Jakarta adalah 106° 48′ 27,79″ BT dipakai sebagai meridian pokok untuk penomoran peta topografi di Indonesia. Jakarta sebagai garis bujur 0.

Iklan




Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran

24 02 2010

Tugas Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.3 Tahun 2003 adalah melaksanakan pengelolaan anggaran dan penerimaan, perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta akuntansi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi yang terdapat dalam Pasal  Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006, yaitu :

  1. Penyiapan pedoman dan pelaksanaan pengelolaan anggaran
  2. Pengelolaan keuangan Non Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
  3. Administrasi dan penatausahaan keuangan
  4. Pelaksanaan perbendaharaan dan penertiban Surat Perintah Membayar (SPM)
  1. Akuntansi pelaksanaan anggaran dan penerimaan serta penyusunan laporan.

Sesuai dengan pembahasan diatas, Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran terdiri atas :

  1. Bagian Anggaran dan Penerimaan;
  2. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan;
  3. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
  1. 1. Bagian Anggaran dan Penerimaan

Bagian Anggaran dan Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman dan pelaksanaan pengelolaan anggaran, pengelolaan keuangan Non Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Bagian Anggaran dan Penerimaan menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan pengelolaan anggaran pengaluaran;
  2. Penyiapan pengelolaan anggaran penerimaan;
  3. Penyiapan penglolaan anggaran Non DIPA.

Bagian Anggaran dan Penerimaan

  1. a. Sub Bagian Anggaran Pengeluaran

Sub Bagian Anggaran Pengeluaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan anggaran pengeluaran. Uraian tugas Sub Bagian Anggaran Pengeluaran adalah:

  1. Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Anggaran dan Penerimaan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang pengelolaan anggaran pengeluaran;
  2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis sera bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Anggaran Pengeluaran sebagai pedoman pelaksana tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam mempersiapkan pengelolaan anggaran pengeluaran;
  5. Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan/ mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan pengelolaan anggaran pengeluaran;
  6. Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan pengelolaan anggaran pengeluaran;
  7. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran  pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  8. Menyiapkan dan memproses usulan revisi DIPA dan pembahsan revisi DIPA yang bersumber dari rupiah murni dan PHLN dalam melaksanakan anggaran pengeluaran tahun berjalan;
  9. Menyiapkan bahan pembahasan revisi DIPA anggaran pengeluaran bersama dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Komponen dan Instansi  terkait;
  10. Menyiapkan bahan koordinasi atas pelaksanaan pengelolaan anggaran pengeluaran dengan instansi pemerintah dan unit-unit kerja terkait di lingkungan BPN RI;
  11. Menyiapkan dan memproses revisi POK BPN RI yang dananya bersumber dari kegiatan Rupiah Murni (RM) dan PHLN;
  12. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan anggaran pengeluaran;
  13. Menyiapkan bahan usulan dan proses RAPBN-P;
  14. Melakukan koordinasi pelaksanaan penyusunan dan pembahasan anggaran (RAPBN);
  15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
  16. b. Sub Bagian Anggaran Penerimaan

Sub Bagian Anggaran Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan anggaran penerimaan. Uraian tugas Sub Bagian Anggaran Penerimaan adalah:

1)      Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Anggaran dan Penerimaan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang pengelolaan anggaran penerimaan;

2)      Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

3)      Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Anggaran Penerimaan sebagai pedoman pelaksana tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

4)      Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka  penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan pengelolaan anggaran penerimaan;

5)      mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistimatisasikan/mengolah  data  dan informasi  yang  berhubungan  dengan penyiapan bahan pengelolaan anggaran penerimaan;

6)      melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan pengelolaan anggaran penerimaan;

7)      melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

8)      menyiapkan, memproses dan pembahasan usulan revisi DIPA khususnya kegiatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan;

9)      memantau dan mengevaluasi pengelolaan PNBP;

10)  melakukan pencatatan/inventarisasi data pengelolaan uang pemasukan pemberian hak (SK pusat maupun daerah) dan uang redistribusi tanah;

11)  menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka PNBP;

12)  menyiapkan bahan monitoring pengelolaan uang pemasukan ( SK hak atas tanah);

13)  menyiapkan bahan koordinasi atas pelaksanaan pengelolaan anggaran penerimaan dengan instansi pemerintah dan unit-unit kerja terkait dilingkungan BPN RI;

14)  melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan anggaran penerimaan;

15)  menyiapkan dan memproses revisi POK BPN RI yang bersumber dari PNBP;

16)  melakukan pencatatan/inventarisai data PNBP penerimaan umum;

17)  melakukan koordinasi pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan anggaran RAPBN-PNBP;

18)  menyiapkan bahan usulan dan proses RAPBN-P;

19)  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. c. Sub Bagian Anggaran Non DIPA

Sub bagian Anggaran Non DIPA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan anggaran Non DIPA. Uraian tugas dari Sub bagian Anggaran Non DIPA adalah:

1)      menyampaikan saran-saran dan  atau  pertimbangan-pertimbangan  kepada Kepala  Bagian  Anggaran dan Penerimaan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang pengelolaan anggaran non-DIPA;

2)      menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

3)      membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Anggaran non-DIPA sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

4)      mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan pengelolaan anggaran non-DIPA;

5)      mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistimatisasikan/mengolah  data  dan  informasi  yang  berhubungan dengan penyiapan bahan pengelolaan anggaran non-DIPA;

6)      melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan pengelolaan anggaran non-DIPA;

7)      melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

8)      menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyetoran dana bantuan pengelolaan dari Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan;

9)      menyiapkan  bahan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanan  pengelolaan  dana  pelayanan  pertanahan  yang dilakukan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah (SPKS);

10)   menyiapkan  bahan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  biaya  transport  pengukuran  dan pemeriksaan tanah;

11)   menyiapkan bahan evaluasi laporan bulanan dari bendahara penggunan non-DIPA (dana bantuan pengelolaan (transito), dana pelayanan pertanahan kerjasama dengan instansi pemerintah (SPKS), dan biaya transport pengukuran dan pemeriksaan tanah serta biaya pelayanan pertanahan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

12)   melakukan penyiapan bahan-bahan untuk proses revisi anggaran non-DIPA BPN RI dan laporan realisasi anggaran non-DIPA;

13)   menyiapkan bahan pembinaan bendaharawan dan atasan langsung bendahara pengguna non-DIPA dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran non-DIPA di daerah;

14)   menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyiapan kegiatan SPKS dan anggaran non-DIPA dengan BiroPerencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;

15)   menyiapkan bahan koordinasi atas pelaksanaan pengelolaan anggaran non-DIPA dengan instansi pemerintah dan unit-unit kerja terkait dilingkungan BPN RI;

16)   melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan anggaran non-DIPA;

17)   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan penatausahaan keuangan, pelaksanaan perbendaharaan serta penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan menyelenggarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan
  2. Pelaksanaan administrasi perbendaharaan
  3. Pelaksanaan administrasi tuntutan ganti rugi
  4. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan terdiri dari :

  1. a. Sub Bagian Tata Usaha Keuangan

Sub Bagian Tata Usaha Keuangan tugas melakukan administrasi keuangan, biaya pindah mutasi dan pensiun. Uraian tugas Sub Badian Tata Usaha Keuangan adalah:

1)      menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang administrasi keuangan, biaya pindah mutasi dan pensiun;

2)      menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

3)      membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

4)      mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistimatisasikan/mengolah  data  dan  informasi  yang  berhubungan dengan penyiapan bahan administrasi keuangan, biaya pindah mutasi, dan pensiun;

5)       melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalahadministrasi keuangan, biaya pindah mutasi, dan pensiun;

6)       menerima surat masuk, pengagendaan, pendistribusian, dan pengendalian yang memerlukan pertimbangan tindak lanjut;

7)      melakukan penanganan surat-surat keluar yang bersifat internal maupun eksternal;

8)      menyiapkan usulan dan bahan pertimbangan pengembangan pegawai dilingkungan Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran;

9)      menyiapkan permintaan surat usulan, memproses dan menyiapkan penerbitan SK Pengelola Keuangan dilingkungan BPN RI dan Kantor Wilayah BPN;

10)   menyiapkan dan memproses usulan pembayaran biaya pindah mutasi dan pensiun pegawai BPN serta CPNS;

11)   melakukan penyelesaian pembayaran biaya pindah/mutasi dan pensiun pegawai BPN RI;

12)   melakukan inventarisasi pelaporan rekening dinas;

13)   melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;

14)   menyiapkan dan memproses usulan retensi arsip keuangan;

15)    menyiapkan bahan koordinasi dengan unit dan instansi terkait berkaitan dengan pelaksanaan retensi arsip

16)    keuangan dan penyelesaian masalah administrasi keuangan;

17)    menyiapkan bahan penyusunan penetapan kinerja dilingkungan Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran;

18)   melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

19)    melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan administrasi keuangan, biaya pindah mutasi, dan pensiun;

20)   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. b. Sub Bagian Perbendaharaan

Sub BagianPerbendaharaan mempunyai tugas melakukan tugas administrasi perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Uraian tugas Sub Bagian Perbendaharaan adalah:

1)      menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang administrasi perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

2)      menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

3)       membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Perbendaharaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

4)      mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan dan pembinaan administrasi perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

5)      mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistimatisasikan/mengolah  data  dan  informasi  yang  berhubungan dengan administrasi perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

6)      menyiapkan  konsep  nota  dan  surat  yang  berkaitan  dengan  tindak  lanjut  upaya  penyelesaian  masalah perbendaharaan/tuntutan ganti rugi;

7)      menyiapkan bahan rapat koordinasi penyelesaian masalah (Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ) dengan unit dan instansi terkait;

8)      menyiapkan   bahan   pemantauan   dan   evaluasi,   perkembangan   penyelesaian   proses   masalah perbendaharaan/TGR;

9)      melaksanakan pembinaan administrasi perbendaharaan dan TGR;

10)   menghimpun dan menyiapkan laporan perkembangan penyelesaian masalah kasus TGR setiap bulan ke BPK sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1999;

11)   melakukan inventarisasi dan evaluasi Berita Acara Pemeriksaan Kas Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (triwulan I, II dan III) tahun berjalan serta triwulan IV tahun yang lalu;

12)   melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dalam rapat tim pertimbangan tuntutan ganti rugi;

13)   melakukan hubungan kerja dalam rangka kelacaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

14)   melaksanakan  evaluasi  dan  merekap  laporan  hasil  pemeriksaan (BPK,  BPKP,  Irtama)  khusus  bidang administrasi keuangan sebagai bahan tindak lanjut;

15)   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. c. Sub Bagian Penerbitan Surat Membayar (SPM)

Sub bagian Penerbitan Surat Membayar (SPM) mempunyai tugas menyiapkan dan memproses Surat Perinah  Membayar. Uraian tugas dari Sub Bagian Penerbitan Surat Membayar (SPM) adalah:

1)      menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan dan memproses SPM;

2)      menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

3)      membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Penerbitan SPM sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

4)      melakukan   pembinaan   prosedur   pencairan   dan   pertanggungjawaban   keuangan          (melakukan pembinaan/evaluasi pengelolaan penerbitan SPM di daerah);

5)      mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistimatisasikan/mengolah  data  dan  informasi  yang  berhubungan dengan penyiapan dan proses SPM;

6)      melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam penyiapan dan proses SPM;

7)      menginventarisasi  data  pagu  anggaran  DIPA  dan  POK  BPN  RI  menurut  masing-masing  satuan  kerja (SATKER), kegiatan, serta klasifikasi belanja;

8)      memasukkan data pagu anggaran DIPA BPN RI sesuai dengan program Aplikasi SPM;

9)      menerima dan meneliti dokumen Surat Permintaan Pembayaran DU/ Tambahan Uang(TU)/ Ganti Uang (GU)/ Langsung  (LS) sebagai data pendukung penerbitan SPM yang diajukan masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen untuk digunakan sebagai data pendukung penerbitan SPM;

10)   memeriksa kesesuaian tujuan dan sasaran kegiatan dengan POK yang tercantum dalam DIPA;

11)   melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen/berkas tagihan dan persyaratan lainnya menurut ketentuan yang berlaku;

12)   melakukan pembukuan dalam buku kendali penerbit SPM;

13)   menyiapkan dan meneliti konsep SPM;

14)   memproses  penyiapan  konsep/net  SPM  yang  selanjutnya  untuk  mendapatkan  pengesahan  Pejabat Penandatanganan SPM setelah Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4) membubuhkan paraf;

15)   melakukan pengendalian dan pemantauan penerbitan SPM serta tindak lanjut penerbitan SP2D;

16)   menyiapkan surat penolakan terhadap Surat Permintaan Pembayaran yang tidak lengkap/tidak sesuai dengan pembayaran untuk ditetapkan oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4);

17)   menyiapkan bahan laporan bulanan penerbitan SPM/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara berkala;

18)   melakukan koordinasi dengan sub bagian Akuntansi Pelaporan I, Bagian Akuntansi dan Pelaporan dalam rangka rekonsiliasi atas penerbitan SPM dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V maupun KPPN Khusus Jakarta VI;

19)   melakukan tindak lanjut atas surat-surat peringatan dari KPPN setempat tentang penggunaan dana uang persediaan (UP);

20)   menyampaikan foto copy dokumen SPM/SP2D per bulan kepada Sub Bagian Akuntansi Pelaporan paling lambat  3 hari setiap akhir bulan;

21)   melaksanakan penyimpanan dokumen SPM;

22)   melakukan Penerbitan Surat Kuasa Pelaksanaan Anggaran (SKPA);

23)   melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait berkaitan dengan penyiapan serta penerbitan SP2D dan atau SPM;

24)   melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan dan memproses SPM;

25)   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan. Bagian akuntasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan verifikasi dan akuntans;
  2. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan (LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan)

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

  1. a. Sub Bagian Akuntasi dan Pelaporan I

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan verfikasi, akuntansi dan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca untuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan BPN Pusat. Uraian tugas Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan I adalah:

1)      menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

2)      menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

3)       membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

4)      mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam melakukan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

5)      mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistimatisasikan/mengolah  data  dan  informasi  yang  berhubungan dengan penyiapan bahan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

6)       melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam melakukan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

7)       melakukan  hubungan  kerja  dalam  rangka  kelancaran  pelaksanaan  tugasnya  dengan  unit  kerja  terkait pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);

8)       menyiapkan bahan verifikasi, akuntansi, penatausahaan serta penyusunan LRA, neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai wilayah kerjanya;

9)      menyiapkan bahan pembinaan penyusunan laporan keuangan di wilayah lingkup tugasnya;

10)   menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan dan rekonsiliasi  data anggaran BPN RI  ke KPPN Jakarta V;

11)   menyusun Laporan keuangan belanja pengeluaran secara manual dari laporan Keadaan Kas dan Laporan Keadaan Kas Anggaran (LKK/LKKA);

12)   menyiapkan bahan penggabungan data laporan keuangan SAI;

13)   menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan per triwulan (LRA dan neraca) dan laporan keuangan per semester laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;

14)   melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam melakukan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

15)   melaksanakan verifikasi laporan keuangan belanja pengeluaran manual dengan laporan keuangan dengan sistem SAI;

16)   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. b. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan II

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan verifikasi, akuntansi dan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca untuk Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat. Uraian tugas dari Sub bagian Akuntansi dan Pelaporan II adalah:

1)      menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

2)      menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

3)       membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

4)      mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam melakukan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

5)      mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistematisasikan/mengolah  data  dan  informasi  yang  berhubungan dengan penyiapan bahan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

6)       melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam melakukan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

7)       melakukan  hubungan  kerja  dalam  rangka  kelancaran  pelaksanaan  tugasnya  dengan  unit  kerja  terkait pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);

8)       menyiapkan bahan verifikasi, akuntansi, penatausahaan serta penyusunan LRA, neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai wilayah kerjanya;

9)       menyiapkan bahan pembinaan penyusunan laporan keuangan di wilayah lingkup tugasnya;

10)   menyiapkan  bahan  penggabungan  data  laporan  keuangan  SAI  dan  melakukan  penggabungan  laporan keuangan;

11)   melaksanakan  rekonsiliasi  data  dengan  Direktorat  Informasi  dan  Akuntansi,  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan (DIA);

12)   menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan per triwulan (LRA dan Neraca) dan laporan keuangan per semester laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;

13)   menyampaikan laporan keuangan ke Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan;

14)    melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam melakukan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

15)   mempersiapkan bahan tanggapan terhadap reviuw dan audit laporan keuangan;

16)    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. c. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan III

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan III mempunyai tugas melaukan verifikasi, akuntasni dan penyusunana Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca untuk Nangroe Aceh Darussalam, Sumater Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Jawa Timur, Jambi, Lampung dan Sulawesi Utara. Uraian tugas Sub Bagian dan Pelaporan III adalah:

1)      menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

2)      menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

3)       membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Akuntansi Pelaporan I sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

4)      mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam melakukan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

5)      mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistematisasikan/mengolah  data  dan  informasi  yang  berhubungan dengan penyiapan bahan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

6)       melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam melakukan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

7)       melakukan  hubungan  kerja  dalam  rangka  kelancaran  pelaksanaan  tugasnya  dengan  unit  kerja  terkait  pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);

8)       menyiapkan bahan verifikasi, akuntansi, penatausahaan serta penyusunan LRA, neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai wilayah kerjanya;

9)      menyiapkan bahan pembinaan penyusunan laporan keuangan di wilayah lingkup tugasnya;

10)   menyusun laporan keuangan belanja pendapatan secara manual dari Laporan Keadaan Kas Penerimaan (LKKUP);

11)   menyiapkan bahan penggabungan data laporan keuangan SAI;

12)   menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan per triwulan (LRA dan neraca) dan laporan keuangan per semester laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;

13)   melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam melakukan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

14)   menyampaikan laporan keuangan belanja pendapatan ke Departemen Keuangan;

15)   melaksanakan verifikasi laporan keuangan belanja pendapatan manual dengan laporan keuangan dengan sistem SAI;

16)   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. B. Kegiatan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran

Kegiatan CPNS pada Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran dumulai dengan membantu pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No 73/PMK.05/2008 tentang “Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja” selama 3 (tiga) hari, dimulai dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009.

Dimana pada intinya isi Peraturan Menteri Keuangan No 73/PMK.05/2008 tersebut adalah:

  1. 1. Ruang Lingkup Peraturan

Bahwa ruang lingkup Peraturan Menteri Keuangan No 73/PMK.05/2008 adalah seperti terdapat dalam Pasal 2 yaitu:

(1)    Kewajiban melakukan penatausahaan dan penyusunan LPJ dilakukan oleh setiap Bendahara Penerimaan/Pengeluaran pada satuan kerja Kementrian Negara/ Lembaga, termasuk BPP dan bendahara pengelola dana dikonsentrasi dan dana tugas pembantuan.

(2)    Penatausahaan dan penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilakukan atas pengelolaan uang atau surat berharga dalam rangka pelaksanaan APBN.

(3)    Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bendahara pengeluaran yang menyalurkan dana dalam rangka pelaksanaan APBD.

  1. 2. Pengelolaan Kas Bendahara Penerimaan

Dalam hal pengelolaan Kas Bendahara Penerimaan, terdapat beberapa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No 73/PMK.05/2008 yaitu:

(1)    Orang atau badan hukum yang berdasarkan ketentuan diwajibkan menyetor PNBP, wajib menyetorkannya langsung ke Kas Negara, kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang diatur secara khusus dan telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(2)     Penyetoran PNBP ke Kas Negara harus menggunakan formulir SSBP.

(3)    SSBP yang dinyatakan sah disampaikan kepada Bendahara Penerimaan satuan kerja yang diberi tugas untuk menatausahakan penerimaan berkenaan, sebagai bukti bahwa orang atau badan hukum dimaksud telah melaksanakan kewajibannya.

(4)    Bendahara Penerimaan dilarang menerima secara langsung setoran dari wajib setor, kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang diatur secara khusus dan telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(5)    Dalam hal Bendahara Penerimaan secara langsung penerimaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari wajib setor, Bendahara wajib:

  1. membuat dan menyampaikan SBS lembar ke-1 kepadapenyetor, dan lembar ke-2 sebagai bukti pembukuan bendahara;
  2. Menyetor seluruh penerimaannya ke Kas Negara selambat lambatnya dalam waktu satu hari kerja kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang berdasarkan ketentuan penyetorannya diatur secara berkala;
  3. Dalam hal penyetoran dilakukan secara berkala, Bendahara Penerimaan wajib menyimpan uang yang diterimanya dalam rekening sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (9).

(6).    Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b dilakukan dengan menggunakan formulir SSBP. SSBP yang dinyatakan sah, merupakan bukti bahwa bendahara telah melaksanakan kewajibannya selaku wajib setor.

(7).   Bentuk dan format SBSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga yang bertanggungjawab atas penerimaan dimaksud sesuai kebutuhan.

3. Laporan Pertanggungjawaban

a. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban

Bentuk Laporan Pertanggungjawaban bendahara dicantumkan dalam pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan No 73/PMK.05/2008 yaitu:

    1. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib menyusun LPJ secara bulanan atas uang yang dikelolanya.
    2. LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyajikan informasi sebagai berikut:
  1. Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu;
  2. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo di rekening bank/pos;
  3. Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA);
  4. Penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.

b. Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Selanjutnya, tata cara penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dalam pasal 19 adalah:LPJ disusun berdasarkan Buku kas Umum, buku-buku pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran yang direkonsiliasi dengan UAKPA.

  1. c. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

Setelah Laporan tersebut disusun, tahap selanjutnya adalah Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban. Dalam pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan No 73/PMK.05/2008 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja wajib menyampaikan LPJ kepada:

  1. Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA satuan kerja yang berada dibawah pengelolaannya;
  2. Menteri/pimpinan lembaga masing-masing;
  3. Badan Pemeriksa Keuangan.

Perlu diingat juga bahwa penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dilakukan secara bulanan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya,disertai dengan salinan rekening koran dari bank/pos untuk bulanberkenaan.

d. Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban

Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban dilakukan oleh KPPN selaku Kuasa BUN melakukan verifikasi atas LPJ yangditerima dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban dilakukan dengan cara:

1)      Membandingkan saldo UP yang tertuang dalam LPJ denganKartu Pengawasan Kredit Anggaran yang ada di KPPN;

2)       membandingkan saldo awal yang tertuang dalam LPJ dengansaldo akhir yang tertuang dalam LPJ bulan sebelumnya;

3)      menguji kebenaran nilai uang di rekening bank yangtercantum dalam LPJ dengan salinan rekening koranbendahara;

4)      menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan)pada LPJ;

5)      meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak dandalam penyampaian LPJ.

BAB III. PENUTUP

  1. A. Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisai dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri berada di bawah Sekretaris Utama.

Biro Keuangan Dan Pelaksanaan Anggaran dipimpin oleh pejabat eselon 2 yang membawahi 3(tiga) bagian yang dipimpin oleh pejabat eselon 3 yaitu :

  1. Bagian Anggaran dan Penerimaan;
  2. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan;
  3. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Dan tiap-tiap bagian membawahi sub bagian yang dipimpin oleh pejabat eselon 4.

Tugas dan fungsi Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisai dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional, yaitu melaksanakan pengelolaan anggaran dan penerimaan, perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta akuntansi dan pelaporan.

Orientasi CPNS di Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran di isi dengan kegiatan mandiri yang dilakukan oleh para CPNS dengan cara mencari berbagai macam bahan bacaan yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran.

  1. B. Saran

Selama menjalani kegiatan orientasi CPNS di Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran ada beberapa hal yang ingin di sampaikan untuk menjadi saran :

  1. Untuk lebih terarahnya proses pembelajaran mohon kiranya para pejabat di Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran dapat menyisihkan sedikit waktunya untuk memberikan pengarahan kepada CPNS secara terjadwal berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dari Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran, sehingga para CPNS dapat lebih mendalami mengenai tugas pokok dan fungsi dari Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran sendiri.
  2. Hendaknya peserta orientasi di Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran diberikan tugas mandiri ataupun kelompok yang dimaksudkan agar kami lebih giat dalam mendalami mengenai tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran secara umum.
  3. Hendaknya perangkat teknologi yang sudah ada (Wifi) diperbaiki, sehingga memudahkan para CPNS untuk dapat mendapatkan informasi lebih jauh lagi tentang Biro ini.




PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2006

10 02 2010

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  2  TAHUN 2006

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :   a.   bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional perlu diatur pembinaan dan penerapan pola karier pegawai yang adil dan transparan;

  1. bahwa berdasarkan hasil  evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dipandang perlu untuk disempurnakan;
  2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat     :   1.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000  tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1966, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  7. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 tentang Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
  8. 10. Keputusan …

    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :   PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

  1. Unit Organisasi adalah unit organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang terdiri dari :

a.   Badan Pertanahan Nasional;

b.   Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, selanjutnya disebut Kantor Wilayah;

c.   Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Kantor Pertanahan;

d.   Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, selanjutnya disebut STPN.

  1. Pola karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara penempatan, jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama sampai dengan pensiun.
  2. Karier adalah seluruh jabatan yang dipegang oleh seseorang selama masa kerjanya.
  3. Sistem karier dan sistem prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian di mana pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan pada masa kerja, kesetiaan, pengabdian, kecakapan dan prestasi kerja yang bersangkutan, serta syarat-syarat obyektif lainnya.
  4. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
  5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
  6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu sistem organisasi negara.
  7. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
  8. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam susunan organisasi.
  9. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural dan pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural serta kenaikan pangkat istimewa di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
  10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  11. 13. Kepala Biro …

    Unit Kerja adalah satuan unit organisasi yang tercermin dalam subbagian dan seksi di Kantor Pertanahan, bagian dan bidang di Kantor Wilayah; serta sekretariat utama, deputi, inspektorat utama dan pusat di Badan Pertanahan Nasional.

  1. Kepala Biro adalah Kepala Biro yang bertanggung jawab dalam bidang kepegawaian.
  2. Penghargaan adalah piagam yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi tertentu dan berkaitan dengan bidang tugasnya.

BAB II

PEMBINAAN KARIER

Pasal 2

(1)     Pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dimulai sejak pengangkatan seseorang sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil hingga pensiun atau berhenti.

(2)     Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada kebutuhan organisasi antara lain dengan mempertimbangkan  dari segi kualitas maupun kuantitas SDM pada satuan unit organisasi atau pertimbangan lain Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(3)     Pegawai Negeri Sipil yang lulus diklat dengan nilai terbaik memperoleh prioritas dalam promosi dan tugas belajar dengan mempertimbangkan konduite yang bersangkutan dan pertimbangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(4)     Lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang lulus dengan nilai terbaik memperoleh prioritas dalam promosi pertama kali dan tugas belajar, dengan memperhatikan formasi jabatan struktural yang tersedia, konduite yang bersangkutan dan pertimbangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(5)     Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dan melakukan inovasi yang bermanfaat bagi organisasi memperoleh prioritas dalam promosi dan tugas belajar selanjutnya dan pertimbangan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(6)     Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan tugas belajar dengan nilai terbaik memperoleh prioritas dalam penempatan dan promosi.

Pasal 3

(1)     Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Kantor Pertanahan yang belum pernah menduduki Jabatan Struktural secara berjenjang dapat diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Struktural Eselon V di Kantor Pertanahan atau Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Wilayah, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional.

(2)     Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Wilayah yang belum pernah menduduki Jabatan Struktural secara berjenjang dapat diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, atau Badan Pertanahan Nasional.

(3)     Penyimpangan terhadap ketentuan di atas hanya dapat dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Struktural di daerah yang jumlah dan kualitas sumberdaya manusianya sangat terbatas, atau pertimbangan lain dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

BAB III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 4

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Pasal 5

Pasal 6 …

Secara normal alih tugas dan atau alih wilayah bagi Pejabat Struktural dapat dilaksanakan, dalam waktu antara 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural dan kemudian akan dimutasikan dalam suatu Jabatan Struktural maka jabatan yang akan didudukinya sekurang-kurangnya setingkat dengan jabatan yang terakhir.

BAB IV

PERSYARATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 7

Persyaratan umum pengangkatan dalam Jabatan Struktural berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)     Persyaratan khusus Jabatan Eselon V adalah sebagai berikut :

  1. pangkat/golongan minimal Pengatur Tk. I (II/d);
  2. pendidikan diutamakan serendah-rendahnya SMTA atau yang sederajat dengan memperhatikan pendidikan tertinggi yang dicapai para calon;
  3. memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang tugas untuk jabatan yang akan diduduki;
  4. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya;
  5. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat berat dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

(2)     Persyaratan khusus Jabatan Eselon IV adalah sebagai berikut :

  1. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tk. I (III/b);
  2. pernah menduduki jabatan struktural Eselon V di Kantor Pertanahan, jabatan fungsional, atau staf dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau Badan Pertanahan Nasional Pusat;
  3. pendidikan diutamakan serendah-rendahnya SMTA atau yang sederajat dengan memperhatikan pendidikan tertinggi yang dicapai para calon;
  4. memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang tugas untuk jabatan yang akan diduduki;
  5. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tk.IV) atau yang dipersamakan;
  6. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya;
  7. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(3)     Persyaratan khusus Jabatan Eselon III adalah sebagai berikut:

  1. pangkat/golongan minimal Penata Tk. I (III/d);
  2. pendidikan diutamakan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau Diploma III atau yang sederajat dengan memperhatikan pendidikan tertinggi yang dicapai para calon;
  3. memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang tugas untuk jabatan yang akan diduduki;
  4. pernah/sedang menduduki jabatan struktural setingkat di bawahnya atau jabatan fungsional yang setara dengan jabatan struktural eselon IV sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  5. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III (Diklatpim Tk.III) atau yang dipersamakan;
  6. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya;
  7. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(4)     Persyaratan khusus Jabatan Eselon II adalah sebagai berikut :

  1. pangkat/golongan minimal Pembina Tk. I (IV/b);
  2. pendidikan diutamakan serendah-rendahnya Sarjana atau Diploma IV atau yang sederajat dengan memperhatikan pendidikan tertinggi yang dicapai para calon;
  3. memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang tugas untuk jabatan yang akan diduduki ;
  4. e. diutamakan …

    pernah/sedang menduduki jabatan struktural setingkat di bawahnya atau jabatan fungsional yang setara dengan jabatan struktural eselon III sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

  1. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II (Diklatpim Tk.II) atau yang dipersamakan;
  2. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 9

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, selain telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), juga memenuhi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4).

BAB V

PERPINDAHAN JABATAN ATAU WILAYAH KERJA

Pasal 10

(1)     Dalam rangka pembinaan karier Pegawai, maka perpindahan jabatan dilakukan secara terencana baik dalam bentuk perpindahan antar unit kerja dan/atau perpindahan antar wilayah kerja.

(2)     Perpindahan jabatan dilakukan secara horizontal yaitu perpindahan jabatan dalam tingkat eselon yang sama atau secara vertikal yaitu perpindahan yang bersifat kenaikan jabatan atau promosi.

(3)     Perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) termasuk perpindahan dari Jabatan Struktural ke dalam Jabatan Fungsional atau sebaliknya.

(4)     Untuk kepentingan dan kelancaran tugas-tugas kedinasan, memperluas wawasan serta meningkatkan prestasi kerja, perpindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang setingkat dalam perpindahan antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)     Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam 1 (satu) unit organisasi atau antar unit organisasi dalam rangka mengisi jabatan yang lowong atau perpindahan antar jabatan dengan memperhatikan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6)     Perpindahan pejabat yang menduduki jabatan struktural dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1)     Permohonan pindah wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan setelah bertugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada unit kerja yang bersangkutan, kecuali:

  1. mengikuti suami sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/Pegawai Swasta;
  2. dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa/dari kawasan barat Indonesia ke kawasan timur Indonesia.

(2)     Permohonan pindah Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar tidak diperkenankan.

(3)     Permohonan pindah antar Provinsi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani tugas belajar di STPN dilaksanakan sekurang-kurangnya setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas di tempat semula selama 4 (empat) tahun, kecuali ada pertimbangan lain dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(4)     Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perpindahan harus tetap melaksanakan tugas di tempat semula sebelum ada keputusan dari pejabat yang berwenang tentang perpindahannya.

BAB VI …


BAB VI

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

Pasal 12

Kepala Badan Pertanahan Nasional membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) pada Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Kantor Wilayah dan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional membentuk Tim Pembantu BAPERJAKAT, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PROSEDUR PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 13

(1)     Kepala Biro melaporkan Jabatan Eselon II, III dan IV yang akan lowong paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(2)     Kepala Subbagian yang bertanggung jawab dalam bidang Kepegawaian melaporkan Jabatan Eselon III, IV dan V yang akan lowong paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Kepala Kantor Wilayah atau Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

(3)     Usulan pengisian jabatan yang akan lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 14

(1)     Pengangkatan dalam Jabatan Eselon V diusulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Bidang kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Bagian Tata Usaha dalam bentuk daftar calon disertai hasil penilaian.

(2)     Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, dan 10 yang disusun berdasarkan daftar urut usulan pengangkatan (DUP) dalam jabatan dengan mempertimbangkan daftar urutan kepangkatan (DUK).

(3)     Untuk promosi diusulkan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang, sedangkan untuk alih tugas dan wilayah diusulkan 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.

(4)     Sekretaris Tim Pembantu BAPERJAKAT membuat daftar jabatan yang lowong dalam bentuk matrik.

(5)     Tim  Pembantu BAPERJAKAT mengusulkan calon-calon pejabat Eselon V kepada Kepala Kantor Wilayah.

(6)     Kepala Kantor Wilayah menetapkan 1 (satu) orang calon Pejabat Eselon V sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menerbitkan Surat Keputusan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Pejabat yang ditunjuk, dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak usulan tersebut diterima.

(7)     Apabila dalam waktu 30 hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum mendapatkan persetujuan, maka Kepala Kantor Wilayah menetapkan Pejabat Eselon V tersebut.

Pasal 15

(1)     Pengangkatan dalam Jabatan Eselon IV diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah, Ketua STPN atau Pejabat Eselon I kepada Sekretaris Utama dalam bentuk daftar calon disertai hasil penilaian.

(2) Daftar …

(2)     Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, dan 10 yang disusun berdasarkan daftar urut usulan pengangkatan (DUP) dalam jabatan dengan mempertimbangkan daftar urutan kepangkatan (DUK).

(3)     Untuk promosi diusulkan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang, sedangkan untuk alih tugas dan wilayah diusulkan 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.

(4)     Kepala Biro secara fungsional membuat daftar jabatan yang lowong dengan meneliti dan menyusun nilai pertimbangan berdasarkan matrik yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyiapkan usulan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(5)     Usulan promosi atau alih tugas dan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diteruskan oleh Sekretaris Utama kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat pertimbangan kemampuan teknis dari Deputi terkait dan konduite para calon dari Inspektur Utama.

(6)     Deputi yang terkait dan Inspektur Utama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja harus sudah memberikan konfirmasi pengisian jabatan dan apabila lewat tenggang waktu tersebut maka sudah dianggap menyetujui.

(7)     Setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Biro menyiapkan Surat Keputusan Pengangkatan  Pejabat Eselon IV untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16

(1)     Pengangkatan dalam Jabatan Eselon III diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Sekretaris Utama, Deputi serta Inspektur Utama kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk daftar calon disertai hasil penilaian.

(2)     Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, dan 10 yang disusun berdasarkan daftar urut usulan pengangkatan (DUP) dalam jabatan dengan mempertimbangkan daftar urutan kepangkatan (DUK).

(3)     Untuk promosi diusulkan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang, sedangkan untuk alih tugas dan wilayah diusulkan 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.

(4)     Kepala Biro selaku Sekretaris BAPERJAKAT membuat daftar jabatan yang lowong dengan meneliti dan menyusun nilai pertimbangan berdasarkan matrik yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)     Hasil BAPERJAKAT dibuat dalam daftar calon yang akan mengisi jabatan yang lowong atau mutasi tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan disertai pertimbangan hasil BAPERJAKAT  untuk menetapkan seorang calon yang paling memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut.

(6)     Setelah mendapat persetujuan Kepala Badan, Kepala Biro selaku Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan Surat Keputusan Pengangkatan  Pejabat Eselon III untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 17

(1)     Pengangkatan dalam Jabatan Eselon II diusulkan oleh Sekretaris Utama, Deputi dan Inspektur Utama kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk daftar calon disertai hasil penilaian.

(2)     Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, dan 10 yang disusun berdasarkan daftar urut usulan pengangkatan (DUP) dalam jabatan dengan mempertimbangkan daftar urutan kepangkatan (DUK).

(3)

(4) Kepala Biro…

Untuk promosi diusulkan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang, sedangkan untuk alih tugas dan wilayah diusulkan 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.

(4)     Kepala Biro selaku Sekretaris BAPERJAKAT membuat daftar jabatan yang lowong dengan meneliti dan menyusun nilai pertimbangan berdasarkan matrik yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)     Hasil BAPERJAKAT dibuat dalam daftar calon yang akan mengisi jabatan yang lowong atau mutasi tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan disertai pertimbangan hasil BAPERJAKAT untuk menetapkan seorang calon yang paling memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut.

(6)     Setelah mendapat persetujuan Kepala Badan, Kepala Biro selaku Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan Surat Keputusan Pengangkatan  Pejabat Eselon II untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Dalam hal calon yang diusulkan oleh BAPERJAKAT kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional ditolak, maka Tim BAPERJAKAT segera melakukan rapat dengan mengusulkan calon lain yang memenuhi syarat.

Pasal 19

Pelantikan Pejabat Struktural dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 20

(1)     Penilaian calon yang diusulkan untuk diangkat dalam suatu jabatan struktural dilakukan melalui penilaian berdasarkan nilai skor matrik terhadap unsur-unsur penilaian sebagai berikut :

  1. Kepangkatan/Golongan;
  2. Lama dalam Kepangkatan/Golongan;
  3. Pendidikan Formal;
  4. Pengalaman Dalam Jabatan;
  5. Pengalaman Penempatan;
  6. Diklat Kepemimpinan/Diklat Struktural;
  7. Lemhanas;
  8. Diklat Fungsional;
  9. Diklat Teknis;
  10. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
  11. Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  12. Penghargaan Satyalencana Karya Satya;
  13. Penghargaan lainnya.

(2)     Selain dari unsur penilaian  tersebut diatas, oleh pejabat yang berwenang juga dilakukan penilaian terhadap kemampuan manajemen yang meliputi integritas, kompetensi dan komitmen.

(3)     Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

BAB IX …


BAB IX

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

(1)     Persyaratan penilaian, pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)     Perpindahan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional dapat dilakukan apabila pegawai yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

(1)     Penempatan pegawai yang masih ada hubungan kekeluargaan seperti suami–isteri, orang tua–anak, kakak–adik tidak diperbolehkan pada satu unit satuan kerja;

(2)     Pengecualian untuk ayat (2) adalah untuk mereka yang menduduki jabatan fungsional.

(3)     Pegawai Negeri Sipil yang ada hubungan keluarga seperti suami–isteri, orang tua–anak,  atau kakak–adik, tidak diperkenankan bekerja sebagai pengelola kegiatan.

Pasal 23

Sebagai bahan penilaian prestasi kerja, pimpinan mengisi buku penilaian kegiatan pelaksanaan pekerjaan bawahannya.

Pasal 24

Pengecualian dari ketentuan peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 25

Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat meminta lembaga independen untuk melakukan fit and proper test terhadap calon-calon yang akan menduduki jabatan struktural eselon II kebawah.

Pasal 26

Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan jabatan struktural eselon I dalam organisasi baru belum terisi, pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II kebawah dalam struktur organisasi baru ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 27

Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II kebawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat meminta bantuan lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk melakukan fit and proper test.

BAB XI …


BAB XI

PENUTUP

Pasal 28

(1)     Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2)     Semua ketentuan bidang kepegawaian di lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

(3)     Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal  : 16 Mei  2006

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

ttd

JOYO WINOTO, Ph.D.





PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006

10 02 2010

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang      :   a.    bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia;

b.    bahwa tanah merupakan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, karenanya perlu diatur dan dikelola secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara;

c.   bahwa pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban hukum, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan yang timbul;

d.   bahwa kebijakan nasional di bidang pertanahan perlu disusun dengan memperhatikan aspirasi dan peran serta masyarakat guna dapat memajukan kesejahteraan umum;

e.   bahwa sehubungan dengan dasar menimbang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta dalam rangka penguatan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional, dipandang perlu untuk mengatur kembali Badan Pertanahan Nasional dengan Peraturan Presiden;

Mengingat         :  1.    Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun     1945;

2.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:  PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)  Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2)  Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;

e. penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan;

f. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;
g. pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;

h. pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus;

i. penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;

j. pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;
k. kerja sama dengan lembaga-lembaga lain;

l. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;

m. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;

n. pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan;

o. pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;
p. penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;

q. pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan;

r. pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;

s. pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan;

t. pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

u. fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

Badan Pertanahan Nasional terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat Utama;
c. Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;
d. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
e. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
f. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
g. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
h. Inspektorat Utama.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Utama

Pasal 6

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Badan Pertanahan Nasional;

c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Badan Pertanahan Nasional;

d. pembinaan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi, hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Badan Pertanahan Nasional;

f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Badan Pertanahan Nasional.

Bagian Keempat
Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan

Pasal 9

(1) Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 10

Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
b. pelaksanaan survei dan pemetaan tematik;
c. pelaksanaan pengukuran dasar nasional;
d. pelaksanaan pemetaan dasar pertanahan.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Pasal 12

(1) Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dipimpin oleh Deputi.

Pasal 13

Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah;
b. pelaksanaan pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;

c. inventarisasi dan penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah;

d. pelaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi sosial keagamaan, dan kepentingan umum lainnya;

e. penetapan batas, pengukuran dan perpetaan bidang tanah serta pembukuan tanah;

f. pembinaan teknis Pejabat Pembuat Akta Tanah, Surveyor Berlisensi dan Lembaga Penilai Tanah.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Pasal 15

(1) Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang pengaturan dan penataan pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 16

Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan dan penataan pertanahan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengaturan dan penataan pertanahan;
b. penyiapan peruntukan, persediaan, pemeliharaan, dan penggunaan tanah;

c. pelaksanaan pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan tanah serta pemanfaatan dan penggunaan tanah;

d. pelaksanaan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

(1) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Deputi.

Pasal 19

Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat;

b. pelaksanaan pengendalian kebijakan, perencanaan dan program penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;

c. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
d. evaluasi dan pemantauan penyediaan tanah untuk berbagai kepentingan.

Bagian Kedelapan
Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan

Pasal 21

(1) Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 22

Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan;

b. pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan konflik pertanahan;

c. penanganan masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum;

d. penanganan perkara pertanahan;

e. pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya;

f. pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan pertanahan;

g. penyiapan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Inspektorat Utama

Pasal 24

(1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 25

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala Badan Pertanahan Nasional;

c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Utama;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Bagian Kesepuluh
Lain-lain

Pasal 27

(1) Di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dapat dibentuk Pusat-Pusat sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.

(2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

(3) Pusat terdiri dari sejumlah Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, masing-masing Bidang terdiri dari sejumlah Subbidang.

Pasal 28

(1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota.

(2) Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 29

Di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

(1) Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Biro, masing masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(2) Deputi terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat, masing masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

(3) Inspektorat Utama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Inspektorat dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha, Inspektorat membawahkan kelompok jabatan fungsional Auditor dan Bagian Tata Usaha terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian.

BAB III
STAF KHUSUS

Pasal 31

Di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan penugasan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 32

(1) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.

(2) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

(3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai usia batas usia pensiun.

Pasal 33

(1) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(2) Masa bakti Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional paling lama sama dengan masa jabatan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan.

(3) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun atau uang pesangon.

Pasal 34

(1) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diberikan setingkat dengan jabatan struktural eselon II.a atau setinggi-tingginya eselon I.b.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional difasilitasi oleh Sekretariat Utama.

BAB IV
KOMITE PERTANAHAN

Pasal 35

Untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan bidang pertanahan dan dalam rangka perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional membentuk Komite Pertanahan.

Pasal 36

Komite Pertanahan mempunyai tugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.

Pasal 37

Komite Pertanahan di ketuai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional secara ex-officio.

Pasal 38

(1) Keanggotaan Komite Pertanahan berjumlah paling banyak 17 (tujuh belas) orang.

(2) Keanggotaan Komite Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari para pakar di bidang pertanahan dan tokoh masyarakat.

Pasal 39

Keanggotaan Komite Pertanahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pertanahan didukung oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 41

Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, masa jabatan keanggotaan, dan tata kerja Komite Pertanahan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 42

Semua unsur di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 47

(1) Kepala adalah jabatan negeri.

(2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri.

Pasal 48

(1) Kepala yang berasal dari Pegawai Negeri, Sekretaris Utama, Deputi, Inspektur Utama adalah jabatan eselon I.a.

(2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi adalah jabatan eselon II.a.

(3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah jabatan eselon III.a.

(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan eselon IV.a.

Pasal 49

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

(3) Pejabat Eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

Pasal 50

Pelantikan Kepala dilakukan oleh Presiden atau Menteri yang ditugaskan oleh Presiden.

Pasal 51

Hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain bagi Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dijabat oleh bukan pegawai negeri diberikan setingkat dengan jabatan eselon I.a.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 52

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pertanahan Nasional, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

(1) Peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 yang mengatur mengenai Badan Pertanahan Nasional, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, tetap melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(3) Sampai dengan terbentuknya organisasi Badan Pertanahan Nasional secara terinci berdasarkan Peraturan Presiden ini, seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tetap melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

a. Ketentuan sepanjang mengenai Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

b. Ketentuan mengenai Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO