Inspektorat Utama (IRTAMA)

20 01 2010

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Utama

Berdasarkan peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja BPN RI, maka tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPN.

Adapun dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPN;
  2. penyusunan standar pengawasan intern di bidang pertanahan;
  3. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala BPN;
  4. pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan atas hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan dalam bidang pertanahan;
  5. penyiapan pelaksanaan tindakan penertiban terhadap permasalahan di bidang pertanahan yang ditemukan;
  6. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dalam pengelolaan dan pelayanan pertanahan;
  7. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Utama terdiri dari:

  1. Inspektorat Wilayah I ;
  2. Inspektorat Wilayah II ;
  3. Inspektorat Wilayah III ;
  4. Inspektorat Wilayah IV;
  5. Inspektorat Wilayah V;
  6. Bagian Tata Usaha

Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan  pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah I yang meliputi : Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Inspektorat Utama,  dan Provinsi-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat  berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Wilayah II

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan  maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan  pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah  II  yang meliputi : Deputi Bidang Survei,Pengukuran dan Pemetaan, Pusat Pendidikan dan Latihan dan Provinsi-provinsi Jambi , Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku  berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Wilayah III

Inspektorat Wilayah III  mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan  maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan  pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah III  yang meliputi : Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Provinsi-provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Wilayah IV

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan  maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan  pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah  IV  yang meliputi :  Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Provinsi-Provinsi Riau, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Wilayah V

Inspektorat Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah V yang meliputi :  Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Data dan Informasi Pertanahan, dan Provinsi-provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah,  Bali dan Papua berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan program, serta laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Utama.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan penyusunan dan rencana program pengawasan;
  2. penghimpunan dan penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan;
  3. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Utama.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

  1. Sub Bagian Penyusunan Program;

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengawasan;

  1. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi;

Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas menghimpun dan menyiapkan penyusunan laporan hasil pengawasan;

  1. Sub Bagian Umum.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Inspektorat Utama.

Definisi Umum

Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasioanal provinsi serta Kantor pertanahan kabupaten/kota agar dapat mendorong terselenggaranya pengawasan melekat pada satuan kerja masing-masing dengan baik dan benar.

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dan terus-menerus serta berkesinambungan dengan tujuan untuk membina, mengupayakan, serta mengembangkan tugas bawahannya dan/atau instansi/unit kerja yang dipimpinnya agar berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran sesuai rencana, kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Pengawasan

  • Menilai ketaatan atas jalannya pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pelaksana, apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  • Mengetahui apakah pelaksanaan TUPOKSI telah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
  • Mengetahui adanya penyalahgunaan wewenang, korupsi, pemborosan, penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana.
  • Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat.
  • Hasil pengawasan merupakan umpan balik dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan dalam menentukan rencana kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang masing-masing.
  • Hasil pengawasan akan dijadikan sebagai bahan penilaian terhadap Auditan yang bersangkutan.

Wewenang Pengawasan

  • Melakukan pengawasan BPN Pusat maupun Daerah;
  • Meminta dan menerima laporan-laporan dan bahan-bahan yang diperlukan dari semua Pejabat/Aparat BPN;
  • Menerima, meneliti, menganalisa, memeriksa dan mengevaluasi pengaduan masyarakat;
  • Memanggil Pejabat/Aparat BPN untuk dimintai keterangan yang diperlukan dalam audit;
  • Melakukan audit seluruh atau sebagian kegiatan pelaksanaan TUPOKSI/Pelayanan masyarakat;
  • Melaporkan hasil audit kepada Pejabat berwenang;
  • Menyarankan kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap permasalahan yang ada;

Prinsip Pengawasan

  • Obyektif

Pengawasan harus bersifat OBYEKTIF, tidak bias, tanpa kepentingan serta meletakkan permasalahan sebagaimana mestinya.

  • Menghasilkan Fakta

Pengawasan harus dapat menemukan fakta-fakta mengenai pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

  • Berpedoman Pada Kriteria

Untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan dan penyimpangan, Pengawasan harus berpedoman pada KRITERIA.

  • Sifatnya Preventif / Mencegah.

Karena Pengawasan pada dasarnya adl untuk menjamin tercapainya tujuan yg ditetapkan, maka Pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, berkembangnya kesalahan dan atau terulangnya kesalahan.

  • Bukan tujuan, tetapi Sarana.

Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sebagai sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan.

  • Apa yang salah.

Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, tidak mencari siapa yang salah, tetapi lebih utama pada apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahannya.

  • Berkesinambungan.

Pengawasan merupakan proses berkesinambungan, sehingga dapat diperoleh hasil yg optimal dalam rangka mencapai tujuan Organisasi.

  • Dinamis dan Membimbing.

Sebagai unsur manajemen, Pengawasan harus bersifat DINAMIS dan MEMBIMBING, yg dapat menimbulkan nilai tambah untuk perbaikan dan mengurangi atau meniadakan kesalahan dalan pelaksanaan kegiatan.

  • Korektif

Hasil Pengawasan harus menjamin adanya pengambilan koreksi yg cepat dan tepat atas terjadinya kesalahan, penyimpangan dan penyelewengan.

Sasaran pengawasan mencakup seluruh aspek pelaksanaan kegiatan , yaitu Kebijakan / ketetapan, Rencana / Program Kerja, Sumbernya berupa Dana, SDM, Sarana, Waktu, Prosedur dan cara kerjanya, Produk yang berupa kualitatif dan kuantitatif.

Audit adalah pengujian atas kegiatan auditan baik prosedur, teknis maupun kualitas dengan cara membandingkan antarakeadaan senyatanya dengan ketentuan pelaksanaannya, melakukan analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi dan melaporkan hasil kegiatannya, baik di bidang teknis pertanahan yang meliputi pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Norma Audit adalah kaidah, pedoman, dan patokan yang harus diikuti dalam melakukan audit agar mencapai maksud yang dikehendaki untuk dipergunakan sebagai dasar dalam menetapkan batas-batas tanggung jawab auditor bagi perangkat pengawasan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Perencanaan Audit meliputi

  1. Menetapkan Tujuan :
  • Tujuan Umum adalah merupakan hasil akhir yg hendak dicapai dlm jangka waktu tertentu.
  • Tujuan Khusus :
    • Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yg berlaku.
    • Menilai kesesuaian dg pedoman akuntansi yg berlaku.
    • Menilai apakah kegiatan dilaksanakan Secara 3 E.
    • Mendeteksi adanya kecurangan.
  1. Menyiapkan Jadwal Kerja

Jadwal kerja biasanya dimuat dalam PKPT.

Data dalam PKPT antara lain :

  • Identitas Auditan
  • Anggaran Biaya
  • Sasaran Audit
  • Periode Audit
  • Jumlah Auditor
  • Waktu Mulai Audit
  • Waktu Penerbitan LHA.
  1. Menyiapkan Perencanaan Staf

Keberhasilan audit sangat ditentukan oleh ketepatan dalam memilih Auditor.

Hal-hal yg perlu diperhatikan dalam pemilihan Auditor :

  • Jenis dan Luas cakupan pengujian;
  • Tingkat luas/besarnya auditan;
  • Tingkat kompleksitas audit dan jenis pengolahan datanya;
  • Keahlian dan pengalaman Auditor;
  • DIKLAT yg pernah diikuti Auditor;
  • Jenis audit pertama (initial audit) atau audit ulangan (repeat audit).

Landasan Hukum

  1. UUPA No 5 Tahun 1160, Pasal 1 ayat (2).

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan YME adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

  1. Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang auditor
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
  3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
  4. Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2006 tentang struktur organisasi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan
  5. Keputusan Kepala BPN Nomor 2 tahun 2004 tentang Norma pengawasan dan daftar materi audit di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

KESIMPULAN

Secara garis besar tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Utama adalah sebagai berikut :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPN;
  2. Penyusunan standar pengawasan intern di bidang pertanahan;
  3. Pelaksanaan  pengawasan kinerja,  keuangan  dan  pengawasan untuk  tujuan tertentu atas  petunjuk Kepala BPN;
  4. Pengusutan  kebenaran  laporan  atau  pengaduan  atas  hambatan,  penyimpangan dan penyalahgunaan dalam bidang pertanahan;
  5. Penyiapan  pelaksanaan  tindakan  penertiban  terhadap  permasalahan  di  bidang     pertanahan  yang ditemukan;

Demikian secara keseluruhan kegiatan orientasi kelompok 11 di Inspektorat Utama selama 2 (dua) minggu.

Diharapkan dengan adanya orientasi ini dapat menjadi proses pembelajaran bagi kami, Untuk memperoleh  gambaran yang utuh dan lengkap tentang Inspektorat Utama  sehingga nantinya dapat diimplementasikan dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Iklan




Dir. Pengendalian Penerapan Kebijakan Dan Program

20 01 2010

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertanahan yang mempunyai visi mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. Salah satu misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah mengembangkan dan menyelenggarakan kebijakan pertanahan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan misi tersebut Badan Pertanahan Nasional telah melaksanakan pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah (Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan) dan Ijin Lokasi bagi masyarakat, badan hukum dan atau perusahaan. Setiap pemegang hak tersebut wajib  menggunakan dan memanfaatkan tanah haknya sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian haknya. Sebagai contoh, Badan Hukum/Perusahaan yang memperoleh Hak Guna Usaha untuk perkebunan kelapa sawit, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan usaha perkebunan kelapa sawit di lokasi tanah HGU yang telah diberikan kepadanya.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pemegang hak menggunakan dan memanfaatkan tanah hak yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Bahkan, banyak pemegang hak atas tanah skala besar (HGU, HGB induk dan Hak Pakai) yang tersebar di seluruh provinsi, ada indikasi menelantarkan tanahnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa potensi tanah yang merupakan sumber kemakmuran bagi rakyat tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Oleh karena itu tanah-tanah hak yang diindikasikan terlantar ini perlu ditertibkan sebagai upaya menciptakan sumber kemakmuran bagi rakyat melalui penataan kembali tanah-tanah hak yang diindikasikan terlantar tersebut demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Salah satu tahap kegiatan dalam rangka penertiban tanah hak yang diindikasikan terlantar adalah identifikasi tanah terindikasi terlantar yang dimaksudkan untuk meneliti secara detil baik subyek maupun obyek hak atas tanah/perijinan untuk memperoleh data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tanah serta aspek-aspek fisik, sosial dan ekonomi lainnya pada lokasi hak atas tanah yang diindikasikan terlantar. Selanjutnya data tersebut dapat dijadikan dasar penetapan langkah tindak lanjut dalam rangka pengendalian pertanahan khususnya penertiban tanah terindikasi terlantar untuk ditata kembali agar dapat dimanfaatkan untuk memberikan kemakmuran secara optimal bagi rakyat.

Pengertian Tanah Terlantar

Tanah terlantar berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dan Tujuan Penertiban Tanah Terlantar

Maksud dilaksanakan penertiban tanah yang diindikasikan terlantar adalah untuk menghidupkan aset tanah yang tertidur (terlantar) agar dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan kontribusi untuk kesejahteraan rakyat. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pemegang hak/dasar penguasaan atas tanah untuk memanfaatkan tanah haknya yang diindikasikan terlantar, dan apabila tidak dapat memanfaatkannya, pemerintah akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanah yang diindikasikan terlantar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dasar Hukum Penertiban Tanah Terlantar

  1. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan HP atas Tanah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2006 Tentang BPN RI
  6. Peraturan Ka BPN Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN RI
  7. Peraturan Ka BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan
  8. Keputusan Kepala BPN Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Kegiatan Pokok Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program

a.   Inventarisasi tanah yang diindikasikan terlantar, meliputi tahapan pengumpulan sumber data untuk keperluan inventarisasi; inventarisasi dilaksanakan secara terus menerus oleh petugas di jajaran seksi pengendalian dan pembedayaan pada kantor pertanahn kabupaten/kota; koordinasi antar komponen pda kantor yang bersangkutan untuk memperoleh data; pengolahan data hasil inventarisasi dan pelaporan hasil inventarisasi.

b.   Identifikasi tanah yang diindikasikan terlantar, meliputi tahapan perencanaan identifikasi; pelaksanaan identifikasi; pengolahan data hasil identifikasi dan pelaporan hasil identifikasi.

c.   Penilaian hasil identifikasi tanah tanah yang diindikasikan terlantar, meliputi tahapan pembentukan panitia penilai kabupaten/kota; pelaksanaan penilaian hasil identifikasi tanah terlantar dan pelaporan hasil penilaian.

d.   Tindakan pendayagunaan tanah yang diindikasikan terlantar, meliputi tahapan persiapan penanganan penetapan tindakan pendayagunaan tanah terlantar; pelaksanaan penetapan tindakan pendayagunaan tanah terlantar; pemantauan  pelaksanaan penetapan tindakan pendayaagunaan tanah yang diindikasikan terlantar.

e.   Penertiban dan pendayagunaan tanah yang diindikasikan terlantar

Produk Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program

  1. Database hak atas tanah dan indikasi tanah yang ditelantarkan;
  2. Surat Peringatan 1,2 dan 3 atas tanah-tanah yang diindikasikan terlantar.
  3. Peta yang disertai informasi secara geografis posisi tanah-tanah terlantar berikut informasi tekstualnya.

Kesimpulan

  1. Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program adalah suatu direktorat yang berada di bawah Deputi IV yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan.
  2. Kegiatan Utama Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program adalah inventarisasi tanah yang diindikasikan terlantar; identifikasi tanah yang diindikasikan terlantar; penilaian hasil identifikasi tanah tanah yang diindikasikan terlantar; tindakan pendayagunaan tanah yang diindikasikan terlantar; dan penertiban dan pendayagunaan tanah yang diindikasikan terlantar.
  3. Produk Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program adalah Database hak atas tanah dan indikasi tanah yang ditelantarkan; dan Surat Peringatan 1, 2 dan 3 atas tanah-tanah yang diindikasikan terlantar.

Saran

  1. Perlunya payung hukum yang efektif dan efisien yang dapat dijadikan sebagai instrumen dalam penegakan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pengendalian pertanahan, sehingga para aparat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
  2. Diperlukannya basis data yang jelas dan akurat mengenai hak atas tanah dalam kaitannya dengan hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan dengan menggunakan teknologi informasi untuk meminimalisir konflik, perkara, dan sengketa pertanahan selain itu dapat juga dijadikan dasar oleh pemangku kepentingan dalam pengembangan pertanahan  dan pemberdayaan masyarakat.
  3. Perlu adanya kebijakan pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas hak guna tanah baik disektor pertanian maupun sektor non pertanian sehingga kecil kemungkinan timbul tanah-tanah terlantar di sektor tersebut.

Perlu adanya kebijakan-kebijakan praktis yang perlu dipikirkan lebih dalam sebagai langkah-langkah apabila terjadi komplikasi di luar dugaan akibat adanya pencabutan hak atas tanah yang ditelantarkan.





Dir. Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan Dan Wilayah Tertentu (WP3WT)

20 01 2010

Pengertian Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

  1. Wilayah Pesisir

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (UU No 27 tahun 2007). Wilayah pesisir mempunyai kharakteristik yang khusus sebagai akibat interaksi antara proses-proses yang terjadi di daratan dan di lautan. Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

  1. Pulau Kecil

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 beserta kesatuan ekosistemnya (UU No 27 tahun 2007).

  1. Perbatasan

Perbatasan adalah wilayah yang strategis yang mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan negara. Pengertian lainnya, wilayah perbatasan adalah wilayah yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas (Bappenas, 2008)

  1. Wilayah Tertentu

Wilayah yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan meliputi aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan hidup.

Dasar Hukum Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

  1. UU No 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria
  2. UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  3. UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  4. UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
  5. PP No 40 Tahun 1996  tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
  6. PP No 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
  7. PP  No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional
  8. PerPres No 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
  9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional RI

Kegiatan Pokok Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

  1. Menyiapkan Bahan Kebijakan Teknis.
  2. Melakukan pendataan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.
  3. Menyusun basis data wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.
  4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan.

Objek Kegiatan Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

  1. Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 24 pulau besar dan 17.480 pulau kecil, diantaranya 92 pulau kecil terluar;
  2. Garis pantai Indonesia adalah garis pantai terpanjang, yaitu 81.000 km (273  kabupaten pada 33 provinsi);
  3. Perbatasan Indonesia dengan negara lain berupa laut  (92  buah pulau kecil terluar di 20 provinsi) dan daratan (15 kabupaten pada 4 provinsi);
  4. Wilayah tertentu Indonesia adalah kawasan strategis nasional menurut PP 26/2008, meliputi kawasan strategis dari aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan;
  5. Prioritas danau besar (>500 ha) sebanyak 12 danau.

Produk Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

  1. Kebijakan Teknis mengenai pengaturan dan penataan pertanahan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
  2. Data mengenai P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan  Tanah) di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
  3. Data Sekunder mengenai potensi wilayah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;

KESIMPULAN

  1. Direktorat WP3WT adalah suatu direktorat yang berada di bawah Deputi III yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.
  2. Kegiatan Utama Direktorat WP3WT adalah  menyiapkan bahan kebijakan teknis; melakukan pendataan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu; menyusun basisdata wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu; melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan.
  3. Produk Direktorat WP3WT adalah kebijakan teknis mengenai pengaturan dan penataan pertanahan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu; data mengenai P4T (penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan  tanah) di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu; data sekunder mengenai potensi wilayah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.

SARAN

  1. Diperlukan payung hukum yang jelas tentang pengaturan dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan wilayah tertentu.
  2. Diperlukan kegiatan untuk menyiapkan dan mengembangkan suatu sistem manajemen data/informasi spasial (data spasial) yang mampu berfungsi mendukung pengambilan keputusan dalam penataan ruang laut, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.
  3. Diperlukan suatu kebijakan khusus dalam pemanfaatan dan pengelolaan pulau-pulau kecil melalui kegiatan perlindungan, pemeliharaan, pengawasan dan pemantauan secara terus menerus agar keberadaannya terus dipertahankan.
  4. Diperlukan adanya kebijakan khusus tentang  penguasaan, pemilikan, penggunaaan dan pemanfaatan Tanah (P4T) khususnya di daerah perbatasan (zona perbatasan sejauh 5 km), sehingga diharapkan ada kepastian “legal status” yang  berdampak posisif  bagi masyarakat sekitar perbatasan.




Dir. Konsolidasi Tanah (KT)

20 01 2010

Pertumbuhan dan perkembangan kota dalam perjalanannya telah memunculkan berbagai persoalan. Salah satunya adalah persoalan pertanahan, ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan tanah untuk memenuhi kebutuhan perumahan, pertanian dan kegiatan usaha serta penyediaan infrastruktur lingkungannya. Kondisi ini mengakibatkan munculnya permukiman-permukiman kumuh terutama di pinggiran perkotaan yang sangat minim dengan sarana dan prasarana lingkungan permukiman. Hal seperti ini dapat dihindari apabila dari awal perencanaan dan menata kota berpihak pada kepentingan masa datang dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungannya.

Pengertian Konsolidasi Tanah

Konsolidasi Tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Peraturan KaBPN No. 4 tahun 1991 pasal 1 ayat 1).

Tujuan dan Sasaran Konsolidasi Tanah

Kegiatan konsolidasi tanah memiliki tujuan untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatkan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur dan dilengkapi dengan prasarana-sarana lingkungan.

Manfaat Konsolidasi Tanah

Untuk kawasan perumahan dan permukiman, konsolidasi tanah dapat member manfaat berupa :

  1. Kesempatan kepada pemilik tanah untuk menikmati secara langsung keuntungan dari konsolidasi tanah, baik kenaikan harga tanah maupun kenikmatan lainnya karena terciptanya lingkungan yang teratur;
  2. Terhindar dari ekses-ekses yang sering timbul dalam penyediaan tanah secara konvensional;
  3. Adanya percepatan laju pembangunan wilayah permukiman;
  4. Tertib administrasi pertanahan serta menghemat pengeluaran dana Pemerintah untuk biaya pembangunan prasarana, fasilitas umum, ganti rugi dan operasional.

Prinsip-Prinsip Dasar Konsolidasi Tanah

  1. Membangun tanpa menggusur;
  2. Kegiatan pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat;
  3. Dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama (musyawarah);
  4. Penyediaan tanah melalui STUP (Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan) ;
  5. Pembangunan dibiayai melalui TPBP (Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan);
  6. Transparansi;
  7. Keadilan;
  8. Kepastian hak atas tanah dengan lingkungan yang tertata.

Peraturan Pelaksana Konsolidasi Tanah

  1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;
  2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
  3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  dan Kantor Pertanahan;
  4. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah;
  5. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No.410-4245 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
  6. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1078 tentang Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah;
  7. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1637 tentang Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP) Konsolidasi Tanah;
  8. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-55 tentang Organisasi Peserta Konsolidasi Tanah;
  9. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 462-3872 tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah;
  10. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-2084 tentang Peningkatan Pelayanan Konsolidasi Tanah;
  11. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1047 tentang Penggunaan Dana Kompensasi TPBP;
  12. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1150 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-2084 tentang Peningkatan Pelayanan Konsolidasi Tanah;
  13. Surat Edaran Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah No. 410-1919.DII tentang Petunjuk Laporan monitoring Tindak Lanjut dan Kemajuan Pekerjaan Konsolidasi Tanah;
  14. Surat Edaran Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah No. 225.2/DII/VII/99 tentang Izin Perubahan Penggunaan dan Izin Lokasi dalam Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
  15. Surat Edaran Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah No. 22/D.III/2004 tentang Tindak-lanjut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 2003.

Wilayah Yang Berpotensi Untuk Konsolidasi Tanah

  1. Wilayah yang direncanakan menjadi kota/permukiman baru;
  2. Wilayah yang sudah mulai tumbuh;
  3. Wilayah permukiman yang tumbuh pesat (daerah pinggiran kota dan sepanjang jalan-jalan kota besar);
  4. Wilayah bagian pinggir kota yang telah ada atau direncanakan jalan penghubung;
  5. Wilayah yang relatif kosong;
  6. Wilayah yang belum teratur/kumuh (permukiman padat);
  7. Wilayah yang perlu renovasi/rekonstruksi;
  8. Wilayah pengembangan industri;
  9. Wilayah lain yang bercirikan perkotaan;
  10. Di daerah-daerah yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) direncanakan untuk pengembangan permukiman baru dan juga perkampungan/permukiman yang akan dilalui oleh jalan tol atau jalan arteri antar propinsi/kabupaten;
  11. Permukiman di pinggiran kota yang penduduknya jarang dan memiliki akses ke jalan utama serta diperkirakan akan berkembang menjadi wilayah permukiman baru.

Tahapan Konsolidasi Tanah

  1. Pemilihan Lokasi

Hal-hal yang harus diperhatikan dlm pemilihan lokasi:

  1. Sesuai dengan RTRW
  2. Minat Awal Masyarakat
  3. Dukungan dari Stakeholder
  4. Tingkat kemudahan Pencapaian lokasi (aksesibilitas)
    1. Jumlah peserta, jumlah bidang tanah dan luas yang akan ditata
    2. Status Tanah

g.Keadaan topografis

  1. Bimbingan Masyarakat

bertujuan untuk mendorong masyarakat berperan aktif dalam organisasi/asosiasi yang akan dibentuk dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah, mendorong terbentuknya organisasi peserta berikut tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta tanggung jawab dengan susunan pengurus. Selain itu melakukan pendampingan terhadap para peserta Konsolidasi Tanah.

  1. Penjajakan kesepakatan,

Bertujuan agar lokasi terpilih yang akan ditata telah disepakati para peserta Konsolidasi Tanah, lokasi terpilih sesuai RTRW, diperoleh gambaran lokasi secara umum dan Rencana Pembangunan Daerah pada lokasi terpilih, calon peserta Konsolidasi Tanah menyatakan bersedia memberikan Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP).

  1. Penetapan Lokasi
  2. Pengorganisasian
  3. Identifikasi subyek dan obyek
  1. Perkotaan (Luas </= 10 Ha ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
  2. Pedesaan (Luas </= 200 Ha ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
  3. Luas diatas 10 ha (perkotaan) dan diatas 200 Ha (pertanian) ditetapkan oleh Bupati/Walikota

merupakan kegiatan pengumpulan data yuridis yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pelaksanaan Konsolidasi (nama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, dan informasi lain).

  1. Pengukuran Dan Pemetaan Keliling

Pengukuran dan pemetaan keliling dilaksanakan oleh Satgas teknis/petugas yang ditunjuk. Kegiatannya meliputi: Pemasangan tugu-tugu poligon, pengukuran keliling, pemetaan hasil pengukuran keliling, menghitung luas area lokasi.

  1. Pengukuran dan pemetaan rincikan, meliputi:
    1. Menetapkan batas bidang tanah
    2. Melaksanakan pengukuran batas bidang tanah dan bangunan yang ada
    3. Membuat gambar ukur
    4. Membuat peta bidang tanah
    5. Membuat daftar tanah
    6. Membuat peta pendaftaran
    7. Mencocokan luas tanah hasil perhitungan dengan luas tanah yang tercantum dalam leter C/Girik/Pipil atau bukti hak atas tanah lainnya.
  2. Pengukuran dan Pemetaan Topografi serta Pemetaan Penggunaan Tanah

bertujuan untuk mengetahui ketinggian dan sudut kemiringan lereng lokasi Konsolidasi Tanah serta mengetahui jenis penggunaan tanah saat ini pada lokasi Konsolidasi Tanah.

  1. Penyusunan Rencana Blok/Pradesain Konsolidasi Tanah dan Perhitungan Luas Rencana Peruntukkan Tanah

Hasil akhir dari rencana blok adalah gambaran tata letak dari struktur jaringan jalan, kavling, fasilitas umum, fasilitas sosial dan TPBP yang dituangkan dalam Peta skala 1:1.000 atau skala tertentu.

11. Penyusunan Desain Konsolidasi Tanah dan Perhitungan Luas

untuk menyusun perencanaan letak, bentuk dan luas kavling-kavling baru pada lokasi Konsolidasi Tanah setelah dikurangi STUP.

12. Musyawarah Rencana Penetapan Kavling Baru

bertujuan untuk menyakinkan kepada para peserta Konsolidasi Tanah bahwa telah diadakan penetapan kavling baru dan dikurangi untuk STUP.

13. Pelepasan Hak Atas Tanah

dimaksudkan untuk memenuhi syarat legalitas agar menjadikan status tanah sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara yang diwujudkan dalam bentuk Surat Pernyataan. Setelah pelepasan hak, tanah tersebut ditegaskan sebagai tanah obyek Konsolidasi Tanah.

14. SK Penegasan Tanah Obyek Konsolidasi Tanah

Penerbitan SK Penegasan Tanah Obyek Konsolidasi Tanah didasarkan atas usulan Penegasan Tanah Obyek Konsolidasi Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

15. Relokasi/Pemindahan Desain Konsolidasi Tanah Ke Lapang, meliputi:

  1. Pengukuran dan penempatan patok batas fasilitas umum, fasilitas sosial dan TPBP;
  2. Penentuan batas badan jalan dan saluran air;
  3. Checking lapangan masing-masing peserta Konsolidasi Tanah untuk penempatan kavling baru.

16. Konstruksi

merupakan pekerjaan fisik seperti pembangunan fisik bangunan/pembersihan badan jalan, penggali parit, pengerasan jalan, pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya.

17. Penerbitan Surat Keputusan Hak Atas Tanah

peserta Konsolidasi Tanah yang tanahnya sudah dilekati suatu hak atas tanah, maka dalam perolehan hak atas tanah tersebut setelah konsolidasi tanah, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara.

18. Penerbitan Sertipikat Tanah.

STUP dan TPBP

STUP adalah sumbangan tanah dari  para peserta yang akan dipergunakan untuk pembangunan/penyediaan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya dan pembiayaan pelaksanaan konsolidasi tanah.  Besarnya STUP ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama peserta konsolidasi tanah. Peserta yang persil tanahnya terlalu kecil sehingga tidak mungkin menyerahkan sebagian tanahnya sebagai STUP dapat mengganti sumbangan tersebut dengan uang atau bentuk lainnya yang disetujui bersama oleh para peserta konsolidasi tanah.

Adapun TPBP adalah bagian dari Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan yang tidak digunakan untuk prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya. TPBP  diserahkan penggunaannya kepada peserta Konsolidasi Tanah yang memiliki kapling kecil atau kepada pihak lainnya dengan pembayaran kompensasi berupa uang dengan jumlah yang ditetapkan berdasarkan musyawarah para peserta Konsolidasi Tanah.

Pembiayaan Konsolidasi Tanah

  1. Pada azasnya biaya kegiatan konsolidasi tanah ditanggung oleh peserta Konsolidasi Tanah (dalam bentuk uang maupun TPBP);
  2. Sumbangan berupa tanah dilepaskan  Hak Atas Tanah/garapannya kepada Negara dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat;
  3. Uang kompensasi diterima dan dikelola oleh Bendaharawan Khusus Kantor Pertanahan;
  4. Pertanggungjawaban atas pengelolaan disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Jenis Konsolidasi Tanah

Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan dengan dua cara,yaitu:

  1. Konsolidasi Tanah Horizontal
  2. Konsolidasi Tanah Vertikal

KESIMPULAN

  1. Direktorat Konsolidasi Tanah adalah suatu direktorat yang berada di bawah Deputi III yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan konsolidasi tanah.
  2. Kegiatan Utama Direktorat Konsolidasi Tanah adalah merumuskan kebijakan teknis  mengenai kegiatan konsolidasi tanah; promosi dan sosialisasi konsolidasi tanah; evaluasi pelaksanaan konsolidasi tanah; pengelolaan basis data dan informasi konsolidasi tanah.
  3. Produk Direktorat Konsolidasi Tanah adalah kebijakan teknis mengenai konsolidasi tanah.

SARAN

  1. Pemberian pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai konsolidasi tanah terhadap masyarakat sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan.
  2. Dibutuhkan kerjasama dengan pihak swasta sehingga pendanaan untuk kegiatan Konsolidasi Tanah tidak terbatas dari anggaran pemerintah saja.
  3. Perlu perhitungan yang holistik pada perencanaan konsolidasi tanah sehingga nilai/produktivitas tanah hasil konsolidasi memiliki ukuran yang jelas.
  4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana sehingga rencana tata ruang lebih menampung aspirasi masyarakat.
  5. Pembenahan aturan mengenai konsolidasi tanah agar tidak terjadi tumpang tindih dengan sektor lainnya.
  6. Penyuluhan masyarakat merupakan awal kegiatan yang menentukan bahwa konsolidasi tanah bisa terlaksana atau tidak. Maka pada kegiatan tersebut perlu digambarkan hasil dari konsolidasi tersebut berupa gambaran visual tata ruang dan keuntungan yang diperoleh masyarakat.




Dir. Landreform

19 01 2010

Dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan, politik, arah dan kebijakan pertanahan didasarkan pada empat prinsip : (1) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, (2) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T), (3) pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat, (4) pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.

Berlandaskan empat prinsip pengelolaan pertanahan tersebut, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional RI telah merumuskan 11 agenda prioritas, antara lain mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pertanahan. Semua ini dibingkai dalam sebuah kebijakan yaitu Reforma Agraria. Reforma Agraria, secara operasional, didefinisikan sebagai (1) menata kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan pancasila, UUD 1945 dan UUPA, dan didalam implementasinya merupakan (2) proses penyelenggaraan Land reform atau asset reform secara bersama (Reforma Agraria = Land Reform + Access Reform)

Pengertian Landreform

Landreform merupakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan peraturan perundangan pertanahan, dan access reform merupakan proses penyediaan akses bagi penerima manfaat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik, seperti partisipasi ekonomi-politik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan.

Tujuan Landreform

Tujuan Landreform meliputi:

  1. Segi Sosial Ekonomi

Landreform dapat memeperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memeperkuat hak milik dan memperbaiki produksi nasional khususnya sector pertanian guna memepertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

  1. Segi Sosial Politis

Dengan landreform sistem tuan tanah dapat dihapuskan dan pemilikan tanah dalam skala besar dapat dibatasi sehingga tanah dapat dibagikan secara adil agar menjadi sumber-sumber penghidupan rakyat tani.

  1. Segi Mental Psikologis

Landreform dapat meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah serta dapat memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarapnya.

Dasar Hukum Landreform

Beberapa landasan hukum mengenai landreform yaitu :

  1. Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
  2. Undang-undang No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.
  3. Undang-undang No.56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
  4. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (jo.PP No.41 tahun 1964 dan PP No.4 tahun 1977).

Kegiatan Pokok Landreform

  1. Kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T).

Hasil kegiatan IP4T adalah data dan informasi mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan setiap bidang tanah. Hasil analisis berupa informasi P4T yang mencakup: tingkat ketimpangan P4T, kesesuaian penggunaan tanah dengan tata ruang, neraca penggunaan tanah detail, potensi tanah-tanah objek landreform, potensi masalah landreform, sengketa dan konflik, tanah terlantar.

  1. Redistribusi tanah objek landreform.

Kegiatan redistribusi tanah objek landreform terdiri dari serangkaian sub kegiatan yang meliputi kegiatan penyuluhan, inventarisasi dan identifikasi penerima manfaat dan tanah yang dialokasikan (subyek dan obyek), pengukuran dan pemetaan, penerbitan Surat Keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka redistribusi dan pendaftaran hak atas tanah (penerbitan sertifikat hak atas tanah), yang di dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan sinkronisasi berbagai bidang yang terkait. Salah satu tujuan pelaksanaan kegiatan redistribusi  tanah objek landreform adalah memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah bagi para petani miskin.

Produk Landreform

  1. SK Penegasan TOL, SK Pengeluaran TOL dan SK Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee
  2. Basis Data hasil inventarisir penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
  3. Peta Tematik 4 layer mengenai Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

Kesimpulan

  1. Direktorat Landreform adalah suatu direktorat yang berada di bawah Deputi III yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan landreform.
  2. Kegiatan Utama Direktorat Landreform adalah melaksanakan kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) dan redistribusi tanah objek landreform.
  3. Produk Direktorat Landreform berupa SK Penegasan TOL; SK Pengeluaran TOL; SK Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee; Basis Data hasil inventarisir penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; serta Peta Tematik 4 layer mengenai Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
  4. Tanah-tanah yang menjadi objek Landreform adalah tanah Negara hasil pelepasan dan tanah Negara bebas.

Saran

  1. Substansi dari UU No 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian perlu diperbaharui. Dalam UU ini penetapan mengenai angka tingkat kepadatan penduduk dalam suatu daerah dan luas tanah pertanian maksimum yang dapat dimiliki tidak relevan lagi dengan keadaan yang ada di Indonesia.
  2. Substansi dari PP No 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian perlu diperbaharui, khususnya mengenai jumlah ganti rugi terhadap tanah yang mengalami kelebihan maksimum karena tidak sesuai dengan nilai pasar pada saat ini.
  3. Agar BPN khususnya direktorat Landreform mengadakan kerjasama dalam hal penanganan alokasi tanah-tanah yang akan diredistribusikan kepada penerima manfaat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




Dir. Penatagunaan Tanah (PGT)

19 01 2010

Dari segi pertanahan, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai usaha untuk menyeimbangkan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang jumlahnya terbatas dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Untuk mencapai maksud tersebut maka tanah perlu diatur penggunaan dan pemanfataannya secara optimal melalui rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Selain dilihat dari segi keberlanjutannya maka dalam kehidupan sehari-hari tanah telah dimanfaatkan untuk hidup dan berlangsung secara terus-menerus. Hal inilah yang kemudian menjadi sebab diperlukannya jaminan kepastian hukum dalam hubungan antara manusia dan tanah. Jaminan kepastian hukum ini melahirkan sistem kelembagaan pengelolaan tanah. Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan hukum maupun kelembagaan yang telah berkembang di masyarakat. Kelembagaan hukum di Indonesia antara lain Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, sedangkan kelembagaan dalam masyarakat antara lain hukum adat, norma/nilai yang berlaku dalam masyarakat dan lain-lain.

Mengingat kelembagaan pengelolaan tanah tersebut sangat banyak maka diperlukan suatu usaha untuk menserasikan kelembagaan-kelembagaan pengelolaan tanah yang ada di Indonesia serta menjamin keberlanjutan tanah. Dengan tujuan tersebut maka diperlukan kegiatan penatagunaan tanah.

Pengertian Penatagunaan Tanah

Penatagunaan tanah adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara.

Sedangkan pengertian Penatagunaan Tanah berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah adalah pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dalam hal ini Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Tujuan Penatagunaan Tanah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah tujuan dari penatagunaan tanah ialah pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Secara rinci penatagunaan tanah bertujuan untuk:

  1. Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
  2. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah.
  3. Menjamin kepastian hukum untuk memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah.

Kegiatan Pokok Penatagunaan Tanah

Sesuai dengan uraian diatas maka dalam kegiatan penatagunaan tanah ada tiga kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan yaitu:

  1. Pengumpulan data (inventarisasi) dan informasi penatagunaan tanah. Kegiatan pengumpulan data dan informasi penatagunaan tanah ini berfungsi untuk mengetahui:
    1. Sebaran hak tanah
    2. Sebaran kelembagaan pengelolaan tanah
    3. Sebaran penggunaan tanah
    4. Sebaran pemanfaatan tanah, dll
  2. Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah, dilaksanakan Analisa Penatagunaan Tanah yang meliputi :
    1. Analisa Perubahan Penggunaan Tanah

Dalam analisa ini, dilaksanakan inventarisasi luas dan letak perubahan penggunaan tanah pada kurun waktu tertentu dalam fungsi kawasan pada rencana tata ruang wilayah. Analisa ini dilaksanakan dengan overlay peta penggunaan tanah terbaru dan peta penggunaan tanah sebelumnya; selanjutnya hasilnya dioverlay terhadap peta rencana tata ruang wilayah. Hasil dari analisa ini adalah Peta Perubahan Penggunaan Tanah.

  1. Analisa Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam analisa ini, dilihat kesesuaian penggunaan tanah saat ini terhadap fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) melalui overlay penggunaan tanah dengan RTRW. Sebagai alat bantu dalam menentukan kesesuaian, disusun matrik kesesuaian penggunaan tanah terhadap fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah. Hasil dari analisa ini adalah Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah.

  1. Analisa Prioritas Ketersediaan Tanah

Dalam analisa ini, dilihat prioritas ketersediaan tanah berdasarkan kondisi penggunaan dan penguasaan tanah serta arahan fungsi kawasan dalam RTRW. Melalui overlay peta penggunaan tanah dan peta gambaran umum penguasaan tanah, diidentifikasi tanah-tanah yang dapat dikategorikan masih tersedia, yaitu pada penggunaan tanah non-budidaya dan belum ada penguasaan tanah skala besar. Selanjutnya tanah-tanah yang tersedia tersebut dioverlay dengan RTRW, sehingga diperoleh ketersediaan tanah-tanah untuk kegiatan budidaya sesuai dengan fungsi kawasan serta tanah-tanah yang tersedia terbatas untuk kegiatan yang berfungsi lindung.

  1. Pola penyesuaian/kebijakan penatagunaan tanah.

Pola penyesuaian merupakan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan hasil analisis yang telah dilaksanakan.

Produk Penatagunaan Tanah

Salah satu produk yang dihasilkan dari direktorat penatagunaan tanah yaitu peta. Peta yang dihasilkan Direktorat Penatagunaan Tanah antara lain:

ü  Peta Neraca Penatagunaan Tanah

  • Peta Analisa Perubahan Penggunaan Tanah
  • Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan Tata Ruang
  • Peta Ketersediaan Tanah

ü  Peta Kesesuaian Peruntukan Penggunaan Tanah (komoditas pertanian/perkebunan, perumahan dll.)

ü  Peta Persediaan Tanah

Meskipun Direktorat Penatagunaan Tanah memproduksi peta-peta, namun kegiatan pemetaan tematik bukanlah tugas pokok Direktorat Penatagunaan Tanah. Dalam kaitannya dengan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah, kegiatan pengumpulan data penatagunaan tanah, penggambaran serta analisanya merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan, oleh karenanya menjadi tugas pokok dan fungsi Penatagunaan Tanah.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat kami peroleh selama orientasi kerja di Direktorat Penatagunaan Tanah adalah sebagai berikut :

  1. Direktorat Penatagunaan Tanah adalah suatu direktorat yang berada di bawah Deputi III yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penatagunaan tanah.
  2. Kegiatan Utama Direktorat Penatagunaan Tanah adalah membuat penatagunaan tanah (neraca perubahan penggunaan tanah, neraca kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW, dan neraca perioritas ketersediaan tanah), inventarisasi data PGT, penyesuaian penggunaan tanah dengan RTRW, pelayanan PGT, Monitoring alih guna tanah, dan pengelolaan SIG PGT.
  3. Dalam kegiatan membuat neraca sawah diperlukan data yang akurat, ketelitian baik dalam menghitung maupun dalam menganalisa tabel-tabel yang ada sehingga dapat memberikan informasi yang baik dan benar.

Saran

  1. PP No. 16 th. 2004 tentang penatagunaan tanah perlu dibuat aturan pelaksananya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan penatagunaan tanah mempunyai pola standarisasi prosedur pelaksanaan..
  2. Terkait saran diatas maka perlu disusun suatu pedoman teknis yang dapat mengoperasionalkan kegiatan penggunaan/pemanfaatan tanah.

Perlu dilakukan sinkronisasi letak lokasi Pemetaan Tematik dengan lokasi kegiatan Penatagunaan Tanah





Dir. Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang

19 01 2010

Sub Direktorat Pendaftaran Hak

Dalam UUPA pasal 19 disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran tersebut meliputi:

  1. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
  2. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  3. pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pengertian pendaftaran tanah menurut PP No.24 tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan  penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran tanah bertujuan :

  1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan  hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,
  2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
  3. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Sub Direktorat Pendaftaran Hak Guna Ruang dan Perairan

Seiring dengan berkembangnya pembangunan di wilayah perkotaan yang menunjukkan bahwa pemanfaaatan tanah tidak hanya terbatas pada bidang tanah yang dikuasai, akan tetapi pemanfaatannya berkembang pada ruang bawah tanah, ruang atas tanah dan ruang perairan. Kondisi ini mendorong instansi yang mengatur masalah pertanahan, yaitu Badan Pertanahan Nasional untuk menentukan kebijakan yang mengatur pemanfaatan ruang atas tanah (RAT), ruang bawah tanah (RBT) dan perairan (RPer).

Pengertian HGRAT/ HGBRT

–          Hak untuk menggunakan permukaan bumi (tanah) seperti hak milik, hak pakai, dan hak guna usaha

–          Hak untuk menggunakan ruang di atas permukaan bumi dan di dalam tubuh bumi

–          Hak mempunyai bangunan yang terdapat dalam ruang di atas permukaan bumi dan dalam tubuh bumi

Subdirektorat Pendaftaran Hak Guna Ruang dan Perairan mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin, mengkoordinir, mengelola, kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pendaftaran hak guna ruang dan perairan untuk terbentuknya aturan kebijakan teknis pendaftaran hak guna ruang dan perairan dalam rangka pendaftaran hak guna ruang atas tanah dan pendaftaran hak guna ruang bawah tanah serta pendaftaran hak guna ruang perairan.

Dasar hukum pokok-pokok pengaturan hak atas tanah dan hak guna ruang :

–          PASAL 33 UUD 45

–          PASAL 2 dan Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)

–          UU Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun

–          UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman

–          UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Hak Guna Ruang Atas Tanah (HGAT)

  1. Hak Guna Ruang Atas Tanah meliputi hak atas permukaan bumi tempat pondasi bangunan dan hak untuk menguasai ruang udara seluas bangunan tersebut serta hak kepemilikan bangunan.
  2. HGAT tidak terlepas dari hak untuk memiliki atau mepergunakan tanah, perlu dilandasi dengan sesuatu hak atas tanah, misalnya; hak untuk memiliki tanah atau hak guna bangunan, dan hak pakai untuk menggunakan tanah atau memanfaatkan hasil tanah.
  3. Diperlukan hak untuk menggunakan ruang udara di atas permukaan bumi yang dihakinya, ataupun di atas hak orang lain.
  4. Diperlukan hak untuk memiliki bangunan guna kepastian hukum, dari bangunan itu sendiri yang mungkin nilai ekonominya lebih tinggi dari tanah tempat pondasi bangunan.

Hak Guna Ruang Bawah Tanah (HGBT)

  1. Hak Guna Ruang Bawah Tanah meliputi hak atas permukaan bumi yang merupakan pintu masuk/keluar tubuh bumi dan hak membangun dan memakai ruang dalam tubuh bumi, serta hak milik atas bangunan yang berbentuk ruang dalam tubuh bumi.
  2. HGBT tidak terlepas dari hak atas tanah. Untuk memiliki/menggunakan tanah sebagai pintu masuk/keluar tubuh bumi harus dilandasi dengan suatu hak atas tanah.
  3. Sebagai landasan hak untuk menggunakan/memiliki ruangan di dalam tubuh bumi, di bawah tanah yang menjadi hak orang lain.
  4. Untuk kepastian hukum dalam kepemilikan bangunan dalam ruang di dalam tubuh bumi.

Hak Guna Ruang Perairan

Hak Guna Ruang Perairan, Dalam Perspektif hukum agraria Indonesia harus dapat dibedakan antara ruang (lahan) perairan pantai dan ruang laut, karena adanya perbedaan substansial di antara keduanya yang berada dalam satu wilayah yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, untuk merumuskan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya laut dalam kerangka Marine Cadastre, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  • Ruang perairan pantai merupakan wilayah yang sangat rentan (fragile), baik ditinjau dari aspek fisik dan ekosistem maupun ditinjau dari aspek hukum dan sosial-ekonomi, yaitu sangat berhubungan erat dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (land tenureships) daratan (pantai);
  • Ruang perairan pantai merupakan wilayah perairan dangkal, termasuk wilayah yang pada saat air laut surut nampak sebagai ruang daratan, dan oleh karena itu kepemilikan lahan ini dapat dicirikan oleh tipologi atau karakteristik kepemilikan daratan (land-based tenure) maupun runag laut (sea based tenure secara seimbang)
  • Mengingat karakteristik laut dan konsepsi marine cadastre dalam konstelasi UUPA, maka pemberian hak atas pemanfaatan ruang laut dapat dikategorikan ke dalam jenis hak yaitu hak pakai, hak guna bangunan dan hak guna air.

Sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan perairan masih dalam pembahasan. Padahal UUPA dan beberapa ketentuan peraturan perundangan lainnya mengisyaratkan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai RAT, RBT dan RPer. Namun BPN sebagai lembaga yang mengatur masalah pertanahan di Indonesia dipercaya untuk membuat kebijakan-kebijakan mengenai pemanfaatan tanah dengan membentuk subdirektorat pendaftaran hak guna ruang dan perairan.

Sub Direktorat Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT

Subdirektorat Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak atas tanah, serta melaksanakan pembinaan teknis PPAT. Subdirektorat Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah dan pembinaan teknis PPAT;
  2. pelaksanaan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak atas tanah;
  3. penyaringan, pengendalian, pengangkatan dan mutasi PPAT;
  4. penyiapan pembinaan teknis PPAT.

Subdirektorat Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT terdiri dari:

  1. Seksi Peralihan dan Pembebanan Hak;
  2. Seksi PPAT.

Seksi Peralihan dan Pembebanan Hak

Seksi Peralihan dan Pembebanan Hak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah dan menyiapkan bahan peralihan dan pembebanan hak tanggungan dan hak atas tanah.

Seksi PPAT

Seksi PPAT mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah dan menyiapkan bahan pengangkatan, pembinaan, mutasi dan pemberhentian PPAT, dan pembinaan teknis PPAT.

Tugas dan fungsi PPAT sesuai PP No. 37 1998 pasal 2 ayat 1 adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh “Perbuatan Hukum” itu

Perbuatan hukum meliputi (Pasal 2 ayat (2) :

  1. Jual beli
  2. Tukar menukar
  3. Hibah
  4. Pemasukan ke dalam Perusahaan (Inbreng)
  5. Pembagian hak bersama
  6. Pemberian HGB/HP atas tanah Hak Milik
  7. Pemberian Hak Tanggungan
  8. Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

Sesuai PP No. 24 tahun 1997 pasal 39, maka PPAT menolak untuk membuat akta sebagai berikut:

  1. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
  2. mengenai bidang  yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan :

1)      surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan

2)      surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau

  1. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau
  2. salah satu atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau
  3. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  4. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sedang sengketa mengenai data fisik atau data yuridisnya; atau
  5. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Kesimpulan

Dari apa yang telah didiskusikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

  1. Direktorat Pendaftaran Hak Tanah Dan Guna Ruang merupakan salah satu direktorat yang dalam struktur organisasi termasuk dalam lingkungan Deputi II yang membidangi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
  2. Direktorat Pendaftaran Hak Tanah Dan Guna Ruang terdiri dari 3 (tiga) subdirektorat yang masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing seperti telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Saran

Sedangkan dari beberapa masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas, berikut ini beberapa saran yang dapat kami sampaikan:

  1. Dalam kaitannya  agar tidak ada lagi diskriminasi dalam segala urusan pertanahan terutama dalam mengurus hak maupun pengalihan hak pertanahan, Kantor BPN pusat sebaiknya melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai tata cara pengurusan dokumen-dokumen pertanahan yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Kewarganegaraan serta mengirimkan surat edaran ke seluruh kantor pertanahan di seluruh Indonesia tentang Undang Undang Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa menghapus diskriminasi dalam hal menyangkut status kewarganegaraan baik Warga Negara Indonesia asli maupun Warga Negara Indonesia Keturunan.
  2. Sering terjadinya kesalahan-kesalahan administratif dalam pengurusan akta maupun surat-surat lain yang berkaitan dengan pertanahan merupakan “pr” bagi Kantor Pusat dan Wilayah BPN untuk melakukan sosialisasi serta pembinaan lebih lanjut mengenai aturan-aturan tata cara pendaftaran dan pengalihan Hak atas tanah kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Kantor-kantor Pertanahan. Sedangkan, yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen, sebaiknya menggunakan sistem komputerisasi dalam mengelola data secara online atau lebih sering disebut sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS). Dengan menggunakan sistem komputerisasi tersebut, dokumen dapat dengan mudah dicari dan diklasifikasikan. Yang pada akhirnya dapat meminimalisasi adanya konflik dan sengketa dikemudian hari.
  3. Diperlukan peraturan yang mengatur tentang HGAT dan HGBT serta Marine Cadastre, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang secara tegas mengatur mengenai hal tersebut, selain itu untuk melindungi wilayah perairan di Indonesia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Wilayah NKRI, khususnya dalam peraturan keagrariaannya.
  4. Perlu adanya penerapan sanksi yang cukup tegas terhadap PPAT yang kredibilitasnya kurang serta memberi reward kepada PPAT yang mempunyai kredibilitas yang baik.