Dir. Perkara Pertanahan

25 01 2010

Salah satu direktorat yang ada dibawah Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah Direktorat Perkara Pertanahan. Direktorat ini membawahi 3 (tiga) subdirektorat sesuai dengan lingkup wilayah kerja yang ditangani.

Dalam pelaksanaan orientasi di direktorat perkara, para CPNS termasuk kelompok 11 ditempatkan di suatu ruangan “spesial” dan diserahi tugas pemahaman mandiri untuk menyelesaikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi direktorat perkara pertanahan (daftar pertanyaan terlampir). Hasil pemahaman mandiri tersebut diserahkan dalam bentuk makalah perorangan pada hari terakhir orientasi di direktorat perkara.

Bentuk pengetahuan dan pengalaman kerja yang dimaksud adalah:

  1. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Perkara Pertanahan, sub direktorat-sub direktorat dibawahnya dan struktur organisasinya.
  2. Pemetaan masalah pertanahan, gelar perkara, Risalah Pengolahan Data (RPD), bagaimana berperkara di pengadilan dan tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan, serta penyusunan keputusan pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah/pendaftaran/sertifikat hak atas tanah.
  3. Teknis foto kopi dan lain-lain.

Semua pengetahuan dan pengalaman kerja diatas diperoleh melalui hasil kajian pustaka beberapa literatur yang telah disiapkan, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Pokok Agraria.

Definisi Umum

  • Masalah pertanahan meliputi permasalahan teknis, sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian.
  • Permasalahan teknis adalah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di pusat maupun di daerah berkaitan dengan sistem perundang-undangan, administrasi pertanahan atau mekanisme penanganan yang belum sempurna.
  • Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang-perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.
  • Konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan warga dan atau kelompok masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.
  • Perkara adalah sengketa dan atau konflik pertanahan yang penyelesaiannya dilakukan melalui badan peradilan.
  • Tipologi masalah pertanahan adalah jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani, terdiri dari masalah yang berkaitan dengan :
  1. Penguasaan dan pemilikan tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan diatas tanah tertentu yang tidak atau belumdilekati dengan hak (tanah negara) maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
  2. Penetapan hak dan pendaftaran tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perizinan di bidang pertanahan.
  3. Batas atau letak bidang tanah, yaitu perbedaan pendapat, nilai, kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
  4. Pengadaan tanah, yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal dari pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi.
  5. Tanah objek land reform, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subjek-objek dan pembagian tanah objek landreform.
  6. Tuntutan ganti rugi tanah partikelir, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan atau nilai mengenai keputusan tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang dilikwidasi.
  7. Tanah ulayat, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat diatas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah ataupun yang belum akan tetapi dikuasai oleh pihak lain.
  8. Pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subjek atau objek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Gelar Perkara merupakan kegiatan pemaparan yang disampaikan oleh penyaji untuk mendalami dan atau pengkajian secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan obyektif mengenai masalah pertanahan, langkah-langkah penanganan dan penyelesaiannya dalam suatu diskusi di antara para peserta gelar perkara untuk mencapai suatu kesimpulan.

Landasan Hukum

  1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

  1. UUPA No 5 Tahun 1960, Pasal 1 ayat (2).

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan YME adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

  1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2006 tentang struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional
  2. Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2006 tentang struktur organisasi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan
  3. Keputusan Kepala BPN Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
  5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
  6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.34 tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan orientasi di Direktorat Perkara Pertanahan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Direktorat Perkara Pertanahan adalah satu dari tiga direktorat yang terdapat dibawah Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan sengketa dan Konflik Pertanahan. Direktorat Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengkajian, penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan.
  2. Kegiatan orientasi di Direktorat  Perkara Pertanahan bertujuan untuk mendidik dan mengarahkan para CPNS agar memahami tugas pokok dan fungsi direktorat ini sehingga menciptakan sumber daya manusia BPN yang berkualitas ke depannya.

SARAN

Selama kegiatan orientasi di Direktorat Perkara Pertanahan, ada beberapa hal yang dapat disarankan sebagai berikut :

  1. Hendaknya para CPNS diberi pengarahan secara langsung melalui sharing informasi dan komunikasi dua arah sehingga tercipta harmoni dan kesan yang baik terhadap direktorat ini.
  2. Memperhatikan ruang kerja direktorat perkara, sepertinya diperlukan tata ruang yang lebih rapi lagi sehingga tercipta kenyamanan kerja pegawai. Salah satunya mungkin dengan dibuatkannya papan nama (plang) bagi tiap-tiap ruangan kerja kasubdit, kasi dan staf sehingga memudahkan akses bagi pihak yang berkepentingan.

Aksi

Information

3 responses

27 08 2010
Hasanuddin. Jr

Ass…
Gimana cara saya untuk berkonsultasi mengenai perkara pertanahan / hak atas tanah ? karena berapa kali kami coba konsultasi melalui situs resmi BPN tidak pernah ada jawaban.
Wass…

22 09 2010
eleveners

Wa’alaikum Salam, Salam kenal dari kami…Begini Pak Hasanuddin, permasalahan pertanahan di Indonesia tergolong cukup banyak, sehingga banyak sekali permasalahan yang dikeluhkan masyarakat melalui email dan maupun web BPN belum bisa terjawab semua dan memuaskan masyarakat. Saran kami segeralah untuk konsultasi pada kantor pertanahan dimana tanah tersebut bermasalah, dengan membawa bukti-bukti kepemilikan tanah. Pak Hasanuddin bisa menemui pejabat yang berwenang pada seksi sengketa dan konflik pertanahan. Demikian saran dari kami, semoga bisa membantu…Wa’alaikum Salam WR.WB.

29 10 2010
sarmanpsagala

saran yang baik….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: