Dir. Sengketa Pertanahan

25 01 2010

Tanah merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan hidup dan kehidupan masyarakat serta berlangsungnya proses pembangunan. Dalam konteks yang demikian maka masalah pertanahan menjadi bersifat multi aspek, baik aspek fisik dan non fisik yang meliputi dimensi hukum, sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan keamanan Negara. Begitu kompleksnya masalah pertanahan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka pemahaman terhadap pengelolaan masalah pertanahan seyogyanya diposisikan dalam kerangka sistem ketatanegaraan kita.

Untuk itu penanganan sengketa pertanahan secara sistematis dan langsung ke akar masalahnya akan menuntaskan masalah yang sudah ada dan dapat mencegah konflik-konflik baru. Permasalahan yang timbul tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks historis kebijakan pemerintah dalam penanganan penyelesaian sengketa pertanahan.

Pengertian Sengketa

Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya (Petunjuk Teknis No: 01/juknis/d.v/2007 (Tentang Pemetaan masalah dan akar masalah pertanahan). Permasalahan sengketa tersebut timbul karena sistem perundang-undangan, administrasi pertanahan, atau mekanisme penanganan yang belum sempurna.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
  4. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN RI
  5. Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan:
  1. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/DV/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan
  2. Petunjuk Teknis Nomor 02/JUKNIS/DV/2007 tentang Tata Laksana Loket Penerimaan Pengaduan Masalah Pertanahan
  3. Petunjuk Teknis Nomor 03/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyelenggaraan Gelar Perkara
  4. Petunjuk Teknis Nomor 04/JUKNIS/DV/2007 tentang Penelitian Masalah Pertanahan
  5. Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/DV/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi
  6. Petunjuk Teknis Nomor 06/JUKNIS/DV/2007 tentang Berperkara di Pengadilan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan
  7. Petunjuk Teknis Nomor 07/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyusunan Risalah Pengolahan Data (RDP)
  8. Petunjuk Teknis Nomor 08/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyusunan Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/Pembatalan/Sertifikat Hak Atas Tanah
  9. Petunjuk Teknis Nomor 09/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyusunan Laporan Periodik
  10. Petunjuk Teknis Nomor 10/JUKNIS/DV/2007 tentang Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Republik Indonesia.

Kegiatan Direktorat SengketaPertanahan

Kegiatan yang telah kami lakukan di Direktorat Konflik Pertanahan antara lain:

  1. Telaah kasus sengketa hak atas tanah ex grand no 13 tanggal 5 November 1904 pada tanah di kawasan Jalan Kol. Yos Sudarso / Jalan Cilincing, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan antara Budi Hardjo Candra dengan Safri tanjung.
  2. Telaah pengaduan kasus sengketa tanah peninggalan Belanda yang merupakan Eigendom Verponding No 10031 yang dijadikan kompleks perumahan oleh para purnawirawan dan putra-putri purnawirawan di kompleks Siliwangi seluas 91.500 M2.
  3. Telaah permohonan pemeriksaan warkah yang selanjutnya dibuat rekontruksi perkaplingan (peta) dilahan yang terletak dipinggira Jalan raya Jakarta –Bekasi, Kelurahan Ujung Menteng, Kawasan Jakarta Timur, dengan No Girik  No. 1556 persil c.No.35.F.8, seluas 7 Ha.
  4. Telaah mengenai surat aduan dari H. dajadja Sukmaputra, S.H, selaku Direktur Utama PT. Saprotan, tanggal 16 juni 2009 No 16/DIR-SAP/VI/2009 atas permohonan pembatalan sertifikat HGB No 1, 4, dan 8 atas nama PT. Mandala Pratama Permai .
  5. Telaah kasus penguasaan tanah Ex Eigendom oleh Yayasan Darul Hikam dengan dibuatnya sertifikat HGB tanpa sepengetahuan yang berhak atau kuasanya yang sah.
  6. Telaah kasus permohonan pembatalan HGB No 3/ Sodong karena terjadi tumpang tindih dengan sertifikat Hak Milik atas nama Sdr. H. Uding Pathudin dan Sdr. Djumri.
  7. Telaah kasus penerbitan sertifikat HGB No. 318/Gambir Jakarta Pusat tanggal 9- November 2000, yang mencakup Jalan Veteran I No. 27 telah mengabaikan hak dan penguasaan fisik yang dimiliki oleh PT. Kertajaya(Travel Agent) yaitu dalam kurun waktu SIP dan sewa yang masih berlaku sampai dengan 6 Maret 2000.
  8. Telaah Resume keberatan LSM Clean Government  terhadap penolakan permohonan balik nama SHM No. 87 Surat Ukur No. 10 RT 1 dan RW III Kota Bogor.
  9. Resume permohonan penyelesaian tanah milik ahli waris dari Alm. Michael Maximiliaan Lanchinsky di Kawasan Polonia, Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur berdasarkan Akte Van Eigendom No 1285 tanggal 15 Agustus 1949.

Penanganan Secara Sistemik Sebagai Strategi Percepatan

Beberapa operasi yang dilakukan pada tahun 2008 dalam menangani sengketa pertanahan sacara sistemik dan cepat sehingga permasalah-permasalahan pertanahan dapat berkurang.

A.    Operasi Dengan Sandi “Tuntas Sengketa”

Tahun 2008 ditetapkan 1660 Target Operasi (TO)

–        Periode I         :  628 kasus (dicanangkan bulan Februari s/d bulan Maret 2008)

–        Periode II        :  660 kasus (dicanangkan bulan Juli s/d. September 2008)

–        Periode III      :  372 kasus (dicanangkan bulan November s/d Desember 2008)

B.     Operasi Dengan Sandi “Sidik Sengketa”

Tahun 2008 ditetapkan  170 Target Opersai (TO)

–        Periode I         :  101 kasus

–        Periode II        :   69  kasus

Kesimpulan

  1. Direktorat Sengketa Pertanahan adalah suatu direktorat yang berada di bawah Deputi V yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan.
  2. Sampai saat ini penyelesaian permasalahan sengketa pertanahan masih belum tuntas, hal ini terlihat dari data masih banyaknya kasus sengketa pertanahan yaitu mencapai 4.581  kasus. (data tahun 2007).

Saran

  1. Sebaiknya dapat diusahakan  koordinasi  yang baik antara BPN dengan berbagai instansi terkait sehubungan dengan penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di tingkat pemerintah pusat dan daerah termasuk PEMDA, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengurus permasalahan tanahnya.
  2. Dengan terwujudnya percepatan penanganan dan penyelesaian permasalahan pertanahan maka dapat membantu terwujudnya trust building masyarakat kepada BPN sesuai dengan 11 agenda prioritas BPN RI.
Iklan




Dir. Perkara Pertanahan

25 01 2010

Salah satu direktorat yang ada dibawah Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah Direktorat Perkara Pertanahan. Direktorat ini membawahi 3 (tiga) subdirektorat sesuai dengan lingkup wilayah kerja yang ditangani.

Dalam pelaksanaan orientasi di direktorat perkara, para CPNS termasuk kelompok 11 ditempatkan di suatu ruangan “spesial” dan diserahi tugas pemahaman mandiri untuk menyelesaikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi direktorat perkara pertanahan (daftar pertanyaan terlampir). Hasil pemahaman mandiri tersebut diserahkan dalam bentuk makalah perorangan pada hari terakhir orientasi di direktorat perkara.

Bentuk pengetahuan dan pengalaman kerja yang dimaksud adalah:

  1. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Perkara Pertanahan, sub direktorat-sub direktorat dibawahnya dan struktur organisasinya.
  2. Pemetaan masalah pertanahan, gelar perkara, Risalah Pengolahan Data (RPD), bagaimana berperkara di pengadilan dan tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan, serta penyusunan keputusan pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah/pendaftaran/sertifikat hak atas tanah.
  3. Teknis foto kopi dan lain-lain.

Semua pengetahuan dan pengalaman kerja diatas diperoleh melalui hasil kajian pustaka beberapa literatur yang telah disiapkan, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Pokok Agraria.

Definisi Umum

  • Masalah pertanahan meliputi permasalahan teknis, sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian.
  • Permasalahan teknis adalah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di pusat maupun di daerah berkaitan dengan sistem perundang-undangan, administrasi pertanahan atau mekanisme penanganan yang belum sempurna.
  • Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang-perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.
  • Konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan warga dan atau kelompok masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.
  • Perkara adalah sengketa dan atau konflik pertanahan yang penyelesaiannya dilakukan melalui badan peradilan.
  • Tipologi masalah pertanahan adalah jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani, terdiri dari masalah yang berkaitan dengan :
  1. Penguasaan dan pemilikan tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan diatas tanah tertentu yang tidak atau belumdilekati dengan hak (tanah negara) maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
  2. Penetapan hak dan pendaftaran tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perizinan di bidang pertanahan.
  3. Batas atau letak bidang tanah, yaitu perbedaan pendapat, nilai, kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
  4. Pengadaan tanah, yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal dari pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi.
  5. Tanah objek land reform, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subjek-objek dan pembagian tanah objek landreform.
  6. Tuntutan ganti rugi tanah partikelir, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan atau nilai mengenai keputusan tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang dilikwidasi.
  7. Tanah ulayat, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat diatas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah ataupun yang belum akan tetapi dikuasai oleh pihak lain.
  8. Pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subjek atau objek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Gelar Perkara merupakan kegiatan pemaparan yang disampaikan oleh penyaji untuk mendalami dan atau pengkajian secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan obyektif mengenai masalah pertanahan, langkah-langkah penanganan dan penyelesaiannya dalam suatu diskusi di antara para peserta gelar perkara untuk mencapai suatu kesimpulan.

Landasan Hukum

  1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

  1. UUPA No 5 Tahun 1960, Pasal 1 ayat (2).

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan YME adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

  1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2006 tentang struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional
  2. Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2006 tentang struktur organisasi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan
  3. Keputusan Kepala BPN Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
  5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
  6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.34 tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan orientasi di Direktorat Perkara Pertanahan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Direktorat Perkara Pertanahan adalah satu dari tiga direktorat yang terdapat dibawah Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan sengketa dan Konflik Pertanahan. Direktorat Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengkajian, penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan.
  2. Kegiatan orientasi di Direktorat  Perkara Pertanahan bertujuan untuk mendidik dan mengarahkan para CPNS agar memahami tugas pokok dan fungsi direktorat ini sehingga menciptakan sumber daya manusia BPN yang berkualitas ke depannya.

SARAN

Selama kegiatan orientasi di Direktorat Perkara Pertanahan, ada beberapa hal yang dapat disarankan sebagai berikut :

  1. Hendaknya para CPNS diberi pengarahan secara langsung melalui sharing informasi dan komunikasi dua arah sehingga tercipta harmoni dan kesan yang baik terhadap direktorat ini.
  2. Memperhatikan ruang kerja direktorat perkara, sepertinya diperlukan tata ruang yang lebih rapi lagi sehingga tercipta kenyamanan kerja pegawai. Salah satunya mungkin dengan dibuatkannya papan nama (plang) bagi tiap-tiap ruangan kerja kasubdit, kasi dan staf sehingga memudahkan akses bagi pihak yang berkepentingan.