Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)

20 01 2010

Teknologi Informasi Pertanahan

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah merambah ke berbagai sektor termasuk pertanahan. Meskipun bidang pertanahan merupakan bidang yang sangat penting, akan tetapi adopsi teknologi informasi relatif tertinggal. Sebagai contoh, dari sebagian banyak kantor pertanahan diseluruh Indonesia belum seluruhnya mengadopsi sistem komputerisasi. Masih banyak kantor pertanahan di tanah air yang masih menggunakan sistem analog. Dan kebanyakan masih bersifat paper oriented. Disisi lain, masyarakat menyadari bahwa teknologi informasi marupakan salah satu tool penting dalam peradaban manusia untuk mengatasi sebagian masalah derasnya arus manajemen informasi. Teknologi informasi  dan komunikasi saat ini adalah bagian penting dalam manajemen informasi.

Nampaknya penerapan teknologi informasi dalam bidang pertanahan mutlak diterapkan dalam era serba digitalisasi seperti sekarang ini. Seperti diketahui bahwa sebagian besar tanah di tanah air banyak yang belum memiliki sertifikat. Oleh sebab itu, maka Badan Pertanahan Nasional merupakan pihak yang paling berperan untuk mengatasi hal tersebut. Sebagai jalan keluar dari masalah tersebut adalah penerapan teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan sistem manual, diantaranya seperti memiliki kemampuan dalam penyimpanan data dalam jumlah yang lebih besar berkali-kali lipat dibandingkan dengan sistem manual, serta memiliki konektivitas antardaerah maupun antara daerah dan pusat secara lebih cepat. Disamping itu hal ini berkaitan dengan karakteristik data pertanahan itu sendiri yang bersifat multidimensi yang terkait dengan masalah ekonomi, politik, pertanahan dan keamanan dan sosial budaya.

Pengelolaan data pertanahan itu sendiri harus terintegrasi suatu Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) yang mengalirkan informasi antar seluruh unit organisasi baik di tingkat kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. Disamping sifat data pertanahan tersebut juga pengelolaan pertanahan secara elektronik ini untuk mewujudkan good governance yang akhirnya akan berkaitan dengan keterbukaan informasi untuk masyarakat dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

BASIS DATA PERTANAHAN

Basis data menurut Adi Nugroho adalah sebagai “koleksi dari data yang terorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga data mudah disimpan dan dimanipulasi (diperbaharui, dicari, diolah dengan perhitungan-perhitungan tertentu serta dihapus)”

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pertanahan Nasional saat ini memiliki jenis basis data sebagai berikut:

  • Data spasial (objek hak)
  • Data Yuridis (data textual) beserta riwayat tanahnya
  • Penilaian Tanah dan
  • Penggunaan dan pemanfaaran bidang-bidang tanahnya

Dari berbagai basis data yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional tersebut, sering kali ditemui beberapa permasalahan pertanahan yang signifikan sering ditemui dari data tekstual maupun data spasial analog diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Data Tekstual:
  • Dokumen yang tidak terdapat di dalam bundel;
  • Dokumen sedang dalam proses di prosedur, tetapi tidak ada informasi dokumen mana yang sedang diproses;
  • Tidak ada informasi dokumen sudah dipindahkan ke bundel yang lain, karena:

–          Data peningkatan dari HGB ke HM

–          Data GS/SU yang sudah pindah bundel karena penomoran baru;

–          Pindah Desa / Kelurahan

  • Nomor Loncat
  • Dokumen hilang
  • Data tidak lengkap; Surat Ukur tanpa informasi buku tanah atau sebaliknya; informasi yang tidak lengkap.
  • Data tidak standar: Desa lama yang tidak diketahui desa barunya, perubahan data yang tidak standar, HPL berdasarkan desa, type SU yang tidak standar, penomoran dengan menggunakan karakter (huruf)
  • Data duplikat/Ganda; Surat Ukur Ganda. Nomor hak ganda, Gambar Ukur Ganda.
  1. Data Spasial:
  • Batas persil tidak jelas
  • Persil mempunyai beberapa nomor Hak/SU/NIB yang sama
  • Batas persil dari hasil penggabungan beberapa peta tidak konsisten (berbeda)
  • Perubahan batas wilayah administrasi, contoh : satu blok perumahan secara geografis posisinya telah berada dikelurahan yang berbeda berdasarkan Informasi Textual.
  • Pemberian penomeran menggunakan karakter
  • Luas tidak sesuai dengan dimensi pada GU

Maka berdasarakan permasalahan seperti tersebut diatas, maka perubahan sistem dari analog ke digital merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan. Badan Pertanahan Nasional sendiri telah mulai melakukan pembangunan database pertanahan secara elektronik pada tahun 1999 melalui kegiatan Komputerisasi kantor Pertanahan (LOC). Diharapkan kedepan, seluruh Kantor Wilayah, serta Kantor Pertanahan diseluruh Indonesia dapat menerapkan sistem komputerisasi secara online. Layanan online yang dimaksudkan adalah layanan online antara masing-masing Kantor Pertanahan dengan Kantor BPN Pusat, antara Kantor Pertanahan dengan Publik (masyarakat dan PPAT) dan antara Kantor Pertanahan dengan Instansi Lain (Dirjen Pajak dan Tata Kota)

Beberapa layanan online yang telah dikembangkan oleh Pusdatin diantaranya seperti peta online, dan informasi status berkas permohonan. Layanan lainnya yang masih dikembangkan diantaranya adalah layanan PPAT untuk pengecekan sertipikat dan untuk pendaftaran pelayanan secara online dan sedang disiapkan pula layanan online untuk masyarakat yaitu dengan menyiapkan layanan e-form sebagai sarana pengisian form pendaftaran pertanahan secara online. Disamping itu, telah dikembangkan pula data centre di BPN Pusat untuk membangun database pertanahan secara nasional dan sebagai backup data untuk semua Kantor Pertanahan.

Skema rancangan penggunaan teknologi informasi dapat dilihat dalam skema berikut:

Dalam hal pengelolaan arsip, buku tanah sebagai salah satu arsip dokumen negara yang sangat penting, maka BPN telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 19 Tahun 1997ntentang Pedoman Pengurusan Surat dan Pengelolaan Arsip dan Keputusan Kepala BPN No.4 Tahun 1989 tentang Tata Kearsipan BPN, sedangkan dalam rangka pelaksanaan agenda BPN tahun 2007-2009 mengenai pembangunan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan Sistem Pengamanan Dokumen Pertanahan (SPDP) kegiatan yang dilakukan antara lain document scanning/imaging, pembangunan database tekstual (digitalisasi dan validasi), pembangunan database spasial (digitalisasi dan validasi). Hal ini sesuai pula dengan Keputusan Presiden No.34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan khususnya Pasal 1 yang menyatakan bahwa pembangunan SIMTANAS meliputi antara lain penyusunan basis data tanah-tanah di seluruh Indonesia dan penyiapan aplikasi tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah.

Kegiatan BPN dalam rangka mendukung SIMTANAS dan SPDP antara lain penerapan Local Office Computerization (LOC) dan Stand Alond System (SAS) dalam pelayanan pertanahan. keduanya dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan pelayanan pertanahan.

Landasan Hukum

  1. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disyahkan pada tanggal 21 April 2008. Undang undang ini banyak memberikan terobosan-terobosan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan data elektronik, prosedur transaksi elektronik dan keamanan dan legalitas data melalui tandatangan elektronik (digital signature).
  2. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini memuat beberapa pasal yang berkaitan dengan:
    1. pengelolaan data digital yaitu pada pasal 35 ayat (5) yang menyatakan bahwa secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm dan ayat (6) yang menyatakan bahwa rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kekuatan pembuktian sesudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
    2. Akses informasi pertanahan kepada publik yaitu pada pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsi informasi dimaksud, maka data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. Pada pasal 33 ayat (1) secara spesifik dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan daftar umum dalam penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah adalah terdiri peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan daftar nama.
    3. Pembatasan informasi pertanahan kepada publik untuk yang bersifat pribadi yaitu pada pasal 34 ayat (2) bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya
  3. Perpres 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional pasal 3 Huruf r pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan yang ditindaklanjuti dengan dibentuknya Pusat Data dan Informasi Pertanahan (PUSDATIN). Adapun tugas PUSDATIN menurut pasal 411 adalah mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi pertanahan serta membangun dan mengembangkan sistem informasi pertanahan nasional (SIMTANAS) berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala. Dengan fungsi ini maka PUSDATIN melaksanakan tugas untuk membangun ‘Etalase’ informasi BPN, menyiapkan dan mengembangkan Teknologi Informasi secara terintegrasi untuk seluruh unit kegiatan di Badan Pertanahan Nasional dan menyediakan Layanan data dan informasi untuk keperluan internal dan ekternal.
  4. Keputusan Presiden nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan pada Ayat 1 huruf b, menugaskan Badan Pertanahan Nasional untuk membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pertanahan dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) angka 2 mengenai Penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan pemilikan tanah, yang dihubungkan dengan e-government, ecommerce dan e-payment. Ketentuan ini dijadikan sebagai landasan bagi Badan Pertanahan Nasional dalam menyiapkan sistem elektronik dalam penggunaan sistem komputer secara luas yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi.
  5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan mengenai media penyimpanan dan tatacara penyimpanan data dan dokumen pertanahan.
  • keterangan mengenai media dan metoda penyimpanan data dan dokumen secara  elektronik dijelaskan pada pasal 184
    • ayat (1) bahwa dokumen dan data pendaftaran tanah dapat disimpan dalam bentuk digital, imaging system atau mikro film,
    • ayat (2) bahwa data yang dapat disimpan dalam bentuk digital grafis yaitu gambar ukur, surat ukur dan peta pendaftaran, sedangkan daftar-daftar isian dapat disimpan sebagai data digital tekstual,
    • ayat (3) bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan alat bukti pendaftaran tanah dapat disimpan dalam bentuk mikro film atau imaging system, misalnya girik, kikitir dan lainnya
    • keterangan mengenai tatacara penyimpanan data dan dokumen pertanahan dijelaskan pada pasal 186
      • ayat (1) bahwa media penyimpan data dan dokumen yang berbentuk digital, imaging system atau mikro film, harus disimpan di Kantor Pertanahan dalam tempat khusus sesuai dengan tata cara yang standard untuk penyimpanan media yang bersangkutan.
      • ayat (2) bahwa dalam hal data dan dokumen telah dibuat mikro film atau imaging system, maka data asli dapat disimpan di tempat lain
  1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan. Keputusan ini merupakan landasan operasinal dan layanan Badan Pertanahan Nasional kepada Publik dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Keputusan ini merupakan salah satu landasan operasional agar menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab. Ke depan harus dipertimbangakan mengenai standar pelayanan pertanahan yang berstandar ISO diseluruh kantor pertanahan secara bertahap baik dari sisi jumlah dan jenis pelayanan pertanahan maupun dari sisi jumlah kantor , seperti yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota malang untuk 2 jenis pelayanan yaitu Roya dan Pengecekan Sertipikat.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal pengelolaan data pertanahan ini juga sesuai dengan pandangan dari hasil studi FIG (Cadastre 2014 A Vision for a future Cadaster System, FIG, Juli 1998) mengenai perkiraan Cadastral pada tahun 2014 disebutkan antara lain bahwa:

1. Pemisahan antara peta-peta dan pendaftaran-pendaftaran akan hilang

2. Pemetaan kadastral akan berakhir dan digantikan dengan model yang sifatnya abadi.

3. “Kadaster – kertas dan pensil” akan berakhir

4. Kadaster 2014 akan menjadi swadana

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat suatu kesimpulan mengenai Pusat Data dan Informasi Pertanahan BPN RI adalah sebagai berikut:

  1. Pusat Data dan Informasi Pertanahan (PUSDATIN) Badan Pertanahan Nasional RI mempunyai peran yang sangat strategis dalam menghimpun, mengelola, mengolah dan menginformasikan kepada semua pihak yang membutuhkan mengenai pertanahan di seluruh Indonesia secara akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
  2. Undang-Undang nomor 11 tahun tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum dan tatacara dalam pemanfaatan teknologi informasi karena pendekatan sistem hukum secara konvensional sudah tidak relevan lagi digunakan. Pengunaan teknologi informasi ini menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun.

Saran

Saran yang dapat diberikan di Pusat Data dan Informasi Pertanahan BPN RI ini adalah sebagai berikut.

  1. Dalam menjalankan dan mendukung implementasi TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) yang sedang dikembangkan oleh PUSDATIN, maka diperlukan komitmen

Dari seluruh jajaran aparat BPN RI baik yang berada di pusat maupun di daerah. Hal ini dimaksudkan agar realisasi SIMTANAS (Sistem Manajemen Informasi Pertanahan Nasional) di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

  1. Meningkatkan kinerja dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka mendukung SIMTANAS dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat (public) secara cepat, cermat, dan sempurna.
  2. Menfasilitasi layanan online di tiap Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah secara terintegrasi sehingga proses pemutakhiran (update) data dan informasi mengenai pertanahan di BPN Pusat dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif.
  3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat ataupun jajaran aparat pemerintah lainnya seluruh Indonesia yang terkait dengan BPN RI, pada hal Teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang pertanahan.
  4. Menyediakan satu orang operator khusus untuk menjawab telepon masuk atau membuat aplikasi sistem otomatis untuk menjawab telepon.

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: