Inspektorat Utama (IRTAMA)

20 01 2010

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Utama

Berdasarkan peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja BPN RI, maka tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPN.

Adapun dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPN;
  2. penyusunan standar pengawasan intern di bidang pertanahan;
  3. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala BPN;
  4. pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan atas hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan dalam bidang pertanahan;
  5. penyiapan pelaksanaan tindakan penertiban terhadap permasalahan di bidang pertanahan yang ditemukan;
  6. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dalam pengelolaan dan pelayanan pertanahan;
  7. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Utama terdiri dari:

  1. Inspektorat Wilayah I ;
  2. Inspektorat Wilayah II ;
  3. Inspektorat Wilayah III ;
  4. Inspektorat Wilayah IV;
  5. Inspektorat Wilayah V;
  6. Bagian Tata Usaha

Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan  pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah I yang meliputi : Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Inspektorat Utama,  dan Provinsi-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat  berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Wilayah II

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan  maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan  pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah  II  yang meliputi : Deputi Bidang Survei,Pengukuran dan Pemetaan, Pusat Pendidikan dan Latihan dan Provinsi-provinsi Jambi , Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku  berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Wilayah III

Inspektorat Wilayah III  mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan  maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan  pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah III  yang meliputi : Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Provinsi-provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Wilayah IV

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan  maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan  pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah  IV  yang meliputi :  Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Provinsi-Provinsi Riau, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Wilayah V

Inspektorat Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah V yang meliputi :  Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Data dan Informasi Pertanahan, dan Provinsi-provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah,  Bali dan Papua berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan program, serta laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Utama.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan penyusunan dan rencana program pengawasan;
  2. penghimpunan dan penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan;
  3. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Utama.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

  1. Sub Bagian Penyusunan Program;

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengawasan;

  1. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi;

Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas menghimpun dan menyiapkan penyusunan laporan hasil pengawasan;

  1. Sub Bagian Umum.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Inspektorat Utama.

Definisi Umum

Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasioanal provinsi serta Kantor pertanahan kabupaten/kota agar dapat mendorong terselenggaranya pengawasan melekat pada satuan kerja masing-masing dengan baik dan benar.

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dan terus-menerus serta berkesinambungan dengan tujuan untuk membina, mengupayakan, serta mengembangkan tugas bawahannya dan/atau instansi/unit kerja yang dipimpinnya agar berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran sesuai rencana, kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Pengawasan

  • Menilai ketaatan atas jalannya pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pelaksana, apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  • Mengetahui apakah pelaksanaan TUPOKSI telah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
  • Mengetahui adanya penyalahgunaan wewenang, korupsi, pemborosan, penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana.
  • Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat.
  • Hasil pengawasan merupakan umpan balik dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan dalam menentukan rencana kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang masing-masing.
  • Hasil pengawasan akan dijadikan sebagai bahan penilaian terhadap Auditan yang bersangkutan.

Wewenang Pengawasan

  • Melakukan pengawasan BPN Pusat maupun Daerah;
  • Meminta dan menerima laporan-laporan dan bahan-bahan yang diperlukan dari semua Pejabat/Aparat BPN;
  • Menerima, meneliti, menganalisa, memeriksa dan mengevaluasi pengaduan masyarakat;
  • Memanggil Pejabat/Aparat BPN untuk dimintai keterangan yang diperlukan dalam audit;
  • Melakukan audit seluruh atau sebagian kegiatan pelaksanaan TUPOKSI/Pelayanan masyarakat;
  • Melaporkan hasil audit kepada Pejabat berwenang;
  • Menyarankan kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap permasalahan yang ada;

Prinsip Pengawasan

  • Obyektif

Pengawasan harus bersifat OBYEKTIF, tidak bias, tanpa kepentingan serta meletakkan permasalahan sebagaimana mestinya.

  • Menghasilkan Fakta

Pengawasan harus dapat menemukan fakta-fakta mengenai pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

  • Berpedoman Pada Kriteria

Untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan dan penyimpangan, Pengawasan harus berpedoman pada KRITERIA.

  • Sifatnya Preventif / Mencegah.

Karena Pengawasan pada dasarnya adl untuk menjamin tercapainya tujuan yg ditetapkan, maka Pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, berkembangnya kesalahan dan atau terulangnya kesalahan.

  • Bukan tujuan, tetapi Sarana.

Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sebagai sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan.

  • Apa yang salah.

Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, tidak mencari siapa yang salah, tetapi lebih utama pada apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahannya.

  • Berkesinambungan.

Pengawasan merupakan proses berkesinambungan, sehingga dapat diperoleh hasil yg optimal dalam rangka mencapai tujuan Organisasi.

  • Dinamis dan Membimbing.

Sebagai unsur manajemen, Pengawasan harus bersifat DINAMIS dan MEMBIMBING, yg dapat menimbulkan nilai tambah untuk perbaikan dan mengurangi atau meniadakan kesalahan dalan pelaksanaan kegiatan.

  • Korektif

Hasil Pengawasan harus menjamin adanya pengambilan koreksi yg cepat dan tepat atas terjadinya kesalahan, penyimpangan dan penyelewengan.

Sasaran pengawasan mencakup seluruh aspek pelaksanaan kegiatan , yaitu Kebijakan / ketetapan, Rencana / Program Kerja, Sumbernya berupa Dana, SDM, Sarana, Waktu, Prosedur dan cara kerjanya, Produk yang berupa kualitatif dan kuantitatif.

Audit adalah pengujian atas kegiatan auditan baik prosedur, teknis maupun kualitas dengan cara membandingkan antarakeadaan senyatanya dengan ketentuan pelaksanaannya, melakukan analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi dan melaporkan hasil kegiatannya, baik di bidang teknis pertanahan yang meliputi pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Norma Audit adalah kaidah, pedoman, dan patokan yang harus diikuti dalam melakukan audit agar mencapai maksud yang dikehendaki untuk dipergunakan sebagai dasar dalam menetapkan batas-batas tanggung jawab auditor bagi perangkat pengawasan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Perencanaan Audit meliputi

  1. Menetapkan Tujuan :
  • Tujuan Umum adalah merupakan hasil akhir yg hendak dicapai dlm jangka waktu tertentu.
  • Tujuan Khusus :
    • Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yg berlaku.
    • Menilai kesesuaian dg pedoman akuntansi yg berlaku.
    • Menilai apakah kegiatan dilaksanakan Secara 3 E.
    • Mendeteksi adanya kecurangan.
  1. Menyiapkan Jadwal Kerja

Jadwal kerja biasanya dimuat dalam PKPT.

Data dalam PKPT antara lain :

  • Identitas Auditan
  • Anggaran Biaya
  • Sasaran Audit
  • Periode Audit
  • Jumlah Auditor
  • Waktu Mulai Audit
  • Waktu Penerbitan LHA.
  1. Menyiapkan Perencanaan Staf

Keberhasilan audit sangat ditentukan oleh ketepatan dalam memilih Auditor.

Hal-hal yg perlu diperhatikan dalam pemilihan Auditor :

  • Jenis dan Luas cakupan pengujian;
  • Tingkat luas/besarnya auditan;
  • Tingkat kompleksitas audit dan jenis pengolahan datanya;
  • Keahlian dan pengalaman Auditor;
  • DIKLAT yg pernah diikuti Auditor;
  • Jenis audit pertama (initial audit) atau audit ulangan (repeat audit).

Landasan Hukum

  1. UUPA No 5 Tahun 1160, Pasal 1 ayat (2).

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan YME adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

  1. Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang auditor
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
  3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
  4. Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2006 tentang struktur organisasi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan
  5. Keputusan Kepala BPN Nomor 2 tahun 2004 tentang Norma pengawasan dan daftar materi audit di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

KESIMPULAN

Secara garis besar tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Utama adalah sebagai berikut :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPN;
  2. Penyusunan standar pengawasan intern di bidang pertanahan;
  3. Pelaksanaan  pengawasan kinerja,  keuangan  dan  pengawasan untuk  tujuan tertentu atas  petunjuk Kepala BPN;
  4. Pengusutan  kebenaran  laporan  atau  pengaduan  atas  hambatan,  penyimpangan dan penyalahgunaan dalam bidang pertanahan;
  5. Penyiapan  pelaksanaan  tindakan  penertiban  terhadap  permasalahan  di  bidang     pertanahan  yang ditemukan;

Demikian secara keseluruhan kegiatan orientasi kelompok 11 di Inspektorat Utama selama 2 (dua) minggu.

Diharapkan dengan adanya orientasi ini dapat menjadi proses pembelajaran bagi kami, Untuk memperoleh  gambaran yang utuh dan lengkap tentang Inspektorat Utama  sehingga nantinya dapat diimplementasikan dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.


Aksi

Information

6 responses

24 02 2010
aau

thanks ya….

8 03 2010
eleveners

sama – sama, jangan bosen bosen kunjungi situs kami y..hehe

1 04 2010
dedyihram. S.hut

mengenai ketidak beresan BPN Pasaman Barat yang selalu memberatkan masyarakat dan sering mempersulit pengakuan atas Hak Yang telah di Putuskan oleh MA. no 274 k/PDT/1993 sehingga tidak memcermikan ke profosinalnya BPN Pasaman Barat yang selalu membuat peratuan seenaknya dan biaya yang timbul tidak Jelas sehingga Timbul Markus Markus Tanah oleh oknum – oknum BPN sendirinya.

27 04 2010
eleveners

Salam,
Sebenarnya semua pelayanan pertanahan untuk masyarakat telah diatur dalam peraturan mengenai Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, termasuk biaya dan waktu pelayanan telah diatur di dalamnya.

Saran dari kami mengenai permasalahan Bapak Dedy, silakan datang ke loket BPN Pasaman Barat.

10 06 2010
asepteddy

tolong untuk dana taktis atau peduli yg diminta kasih kwitansi biar kita tahu peruntukan dana yg di minta sama petugas’soalnya kalo tidak di bayar ngendap tuh kerjaan.trim’s

23 06 2011
yudaterry

pak, saya lagi orientasi di kanwil jawa tengah nih, bagaimana saya bisa masuk ke inspektorat utama di bpn ri.
Saya lulusan d3 akuntansi apa bisa masuk ke sana? Atau harus se. Ak. Dulu?
Makasih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: