Dir. Pengendalian Penerapan Kebijakan Dan Program

20 01 2010

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertanahan yang mempunyai visi mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. Salah satu misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah mengembangkan dan menyelenggarakan kebijakan pertanahan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan misi tersebut Badan Pertanahan Nasional telah melaksanakan pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah (Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan) dan Ijin Lokasi bagi masyarakat, badan hukum dan atau perusahaan. Setiap pemegang hak tersebut wajib  menggunakan dan memanfaatkan tanah haknya sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian haknya. Sebagai contoh, Badan Hukum/Perusahaan yang memperoleh Hak Guna Usaha untuk perkebunan kelapa sawit, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan usaha perkebunan kelapa sawit di lokasi tanah HGU yang telah diberikan kepadanya.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pemegang hak menggunakan dan memanfaatkan tanah hak yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Bahkan, banyak pemegang hak atas tanah skala besar (HGU, HGB induk dan Hak Pakai) yang tersebar di seluruh provinsi, ada indikasi menelantarkan tanahnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa potensi tanah yang merupakan sumber kemakmuran bagi rakyat tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Oleh karena itu tanah-tanah hak yang diindikasikan terlantar ini perlu ditertibkan sebagai upaya menciptakan sumber kemakmuran bagi rakyat melalui penataan kembali tanah-tanah hak yang diindikasikan terlantar tersebut demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Salah satu tahap kegiatan dalam rangka penertiban tanah hak yang diindikasikan terlantar adalah identifikasi tanah terindikasi terlantar yang dimaksudkan untuk meneliti secara detil baik subyek maupun obyek hak atas tanah/perijinan untuk memperoleh data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tanah serta aspek-aspek fisik, sosial dan ekonomi lainnya pada lokasi hak atas tanah yang diindikasikan terlantar. Selanjutnya data tersebut dapat dijadikan dasar penetapan langkah tindak lanjut dalam rangka pengendalian pertanahan khususnya penertiban tanah terindikasi terlantar untuk ditata kembali agar dapat dimanfaatkan untuk memberikan kemakmuran secara optimal bagi rakyat.

Pengertian Tanah Terlantar

Tanah terlantar berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dan Tujuan Penertiban Tanah Terlantar

Maksud dilaksanakan penertiban tanah yang diindikasikan terlantar adalah untuk menghidupkan aset tanah yang tertidur (terlantar) agar dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan kontribusi untuk kesejahteraan rakyat. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pemegang hak/dasar penguasaan atas tanah untuk memanfaatkan tanah haknya yang diindikasikan terlantar, dan apabila tidak dapat memanfaatkannya, pemerintah akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanah yang diindikasikan terlantar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dasar Hukum Penertiban Tanah Terlantar

  1. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan HP atas Tanah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2006 Tentang BPN RI
  6. Peraturan Ka BPN Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN RI
  7. Peraturan Ka BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan
  8. Keputusan Kepala BPN Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Kegiatan Pokok Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program

a.   Inventarisasi tanah yang diindikasikan terlantar, meliputi tahapan pengumpulan sumber data untuk keperluan inventarisasi; inventarisasi dilaksanakan secara terus menerus oleh petugas di jajaran seksi pengendalian dan pembedayaan pada kantor pertanahn kabupaten/kota; koordinasi antar komponen pda kantor yang bersangkutan untuk memperoleh data; pengolahan data hasil inventarisasi dan pelaporan hasil inventarisasi.

b.   Identifikasi tanah yang diindikasikan terlantar, meliputi tahapan perencanaan identifikasi; pelaksanaan identifikasi; pengolahan data hasil identifikasi dan pelaporan hasil identifikasi.

c.   Penilaian hasil identifikasi tanah tanah yang diindikasikan terlantar, meliputi tahapan pembentukan panitia penilai kabupaten/kota; pelaksanaan penilaian hasil identifikasi tanah terlantar dan pelaporan hasil penilaian.

d.   Tindakan pendayagunaan tanah yang diindikasikan terlantar, meliputi tahapan persiapan penanganan penetapan tindakan pendayagunaan tanah terlantar; pelaksanaan penetapan tindakan pendayagunaan tanah terlantar; pemantauan  pelaksanaan penetapan tindakan pendayaagunaan tanah yang diindikasikan terlantar.

e.   Penertiban dan pendayagunaan tanah yang diindikasikan terlantar

Produk Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program

  1. Database hak atas tanah dan indikasi tanah yang ditelantarkan;
  2. Surat Peringatan 1,2 dan 3 atas tanah-tanah yang diindikasikan terlantar.
  3. Peta yang disertai informasi secara geografis posisi tanah-tanah terlantar berikut informasi tekstualnya.

Kesimpulan

  1. Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program adalah suatu direktorat yang berada di bawah Deputi IV yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan.
  2. Kegiatan Utama Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program adalah inventarisasi tanah yang diindikasikan terlantar; identifikasi tanah yang diindikasikan terlantar; penilaian hasil identifikasi tanah tanah yang diindikasikan terlantar; tindakan pendayagunaan tanah yang diindikasikan terlantar; dan penertiban dan pendayagunaan tanah yang diindikasikan terlantar.
  3. Produk Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program adalah Database hak atas tanah dan indikasi tanah yang ditelantarkan; dan Surat Peringatan 1, 2 dan 3 atas tanah-tanah yang diindikasikan terlantar.

Saran

  1. Perlunya payung hukum yang efektif dan efisien yang dapat dijadikan sebagai instrumen dalam penegakan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pengendalian pertanahan, sehingga para aparat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
  2. Diperlukannya basis data yang jelas dan akurat mengenai hak atas tanah dalam kaitannya dengan hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan dengan menggunakan teknologi informasi untuk meminimalisir konflik, perkara, dan sengketa pertanahan selain itu dapat juga dijadikan dasar oleh pemangku kepentingan dalam pengembangan pertanahan  dan pemberdayaan masyarakat.
  3. Perlu adanya kebijakan pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas hak guna tanah baik disektor pertanian maupun sektor non pertanian sehingga kecil kemungkinan timbul tanah-tanah terlantar di sektor tersebut.

Perlu adanya kebijakan-kebijakan praktis yang perlu dipikirkan lebih dalam sebagai langkah-langkah apabila terjadi komplikasi di luar dugaan akibat adanya pencabutan hak atas tanah yang ditelantarkan.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: