Direktorat Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah

19 01 2010

Sub Direktorat Pengaturan Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah milik dengan cara memberikan imbalan kepada pihak pemilik tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan non pemerintah dilakukan langsung antara pihak yang membutuhkan tanah dengan pemilik tanah dengan cara musyawarah untuk memperoleh kesepakatan harga Setelah diperoleh kata sepakat tentang harga tanah dibuatkan akta jual beli atau pelepasan hak yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam di subdir pengaturan pengadaan tanah antara lain membuat Inventarisasi Data Tanah-tanah yang dikuasai oleh Instansi milik Pemerintah sebagai informasi bagi pihak lain termasuk masyarakat bahwa tanah yang terdapat di dalam daftar inventarisasi tersebut telah dikelola dan digunakan oleh pihak terkait yang telah ditetapkan haknya sehingga tanah-tanah tidak bertumpang tindih haknya.

Sub Direktorat Pengelolaan Tanah

Hak pengelolaan adalah Hak untuk mengatur peruntukan dan penggunaan tanah untuk keperluan sendiri dan untuk keperluan pihak lain. Subyek Hak pengelolaan adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Badan-badan Usaha Milik Negara/Daerah, Lembaga-lembaga pemerintah baik Departemen maupun Non Departemen. Hak pengelolaan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria; Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974, Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999.

Kewenangan Subyek Pemegang Hak Pengelolaan sebagai berikut:

  1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.
  2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
  3. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu, dan keuangannya, dengan ketentuan pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam di subdir pengelolaan hak antara lain membuat Risalah Pengolahan Data (RPD) yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi BPN untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan hak pengelolaan yang dimohonkan oleh subyek hak.

Sub Direktorat Penetapan Hak Tanah

Penetapan hak adalah hak untuk mengatur dan menetapkan hak yang dimohonkan oleh subyek pemegang hak kepada Instansi yang berwenang untuk menetapkan hak. Hak yang dimaksud antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, sedangkan subyek hak yang dimaksud adalah badan hukum milik pemerintah, perwakilan Negara asing dan badan internasional di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam di subdir penetapan hak antara lain membuat Risalah Pengolahan Data (RPD) yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi BPN untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai yang dimohonkan oleh subyek hak.

Kesimpulan

Direktorat dan pengadaan tanah dan pemerintah berperan penting dalam masalah teknis perijinan dan penetapan hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai untuk kepentingan pemerintah. Selain itu direktorat ini mengatur mengenai penguasaan tanah ulayat dari masyarakat hukum adat.

Secara teknis untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya direktorat ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu Subdirektorat Pengadaan Tanah yang mempunyai peran dalam inventarisasi tanah-tanah pemerintah dan badan hukum, Subdirektorat Pengelolaan Tanah yang berperan dalam hal penetapan permohonan hak pengelolaan oleh badan hukum pemerintah dan Subdirektorat Penetapan Hak yang berperan dalam masalah penetapan permohonan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai untuk kepentingan pemerintah, badan hukum pemerintah serta perwakilan negara asing.

Saran

  • Dalam Inventaris tanah yang digunakan oleh pemerintah maupun non pemerintah Perlu adanya SOP mengenai standar baku format rekapitulasi data untuk kantor wilayah sehingga akan memudahkan rekapitulasi data pada tingkat pusat.
  • Perlu adanya standar penyimpanan file/ database pada komputer  (PC), sehingga setiap pegawai akan dengan mudah untuk menemukan file-file dokumen yang telah tersimpan.
  • Perlu adanya format khusus dalam penulisan risalah pengolahan data ataupun penulisan data-data lainnya yang dianggap perlu, sehingga memudahkan dalam membuat data yang baru ataupun yang akan dikerjakan.
  • Diperlukan pengarahan kepada kantor pertanahan tingkat daerah/wilayah untuk melengkapi data-data yang akan diajukan kepada BPN pusat.

Aksi

Information

One response

9 10 2012
musmuallim

mohon informasi ttg peraturan yg terkait dgn pengaturan tanah pemerintah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: