Dir. Penatagunaan Tanah (PGT)

19 01 2010

Dari segi pertanahan, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai usaha untuk menyeimbangkan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang jumlahnya terbatas dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Untuk mencapai maksud tersebut maka tanah perlu diatur penggunaan dan pemanfataannya secara optimal melalui rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Selain dilihat dari segi keberlanjutannya maka dalam kehidupan sehari-hari tanah telah dimanfaatkan untuk hidup dan berlangsung secara terus-menerus. Hal inilah yang kemudian menjadi sebab diperlukannya jaminan kepastian hukum dalam hubungan antara manusia dan tanah. Jaminan kepastian hukum ini melahirkan sistem kelembagaan pengelolaan tanah. Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan hukum maupun kelembagaan yang telah berkembang di masyarakat. Kelembagaan hukum di Indonesia antara lain Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, sedangkan kelembagaan dalam masyarakat antara lain hukum adat, norma/nilai yang berlaku dalam masyarakat dan lain-lain.

Mengingat kelembagaan pengelolaan tanah tersebut sangat banyak maka diperlukan suatu usaha untuk menserasikan kelembagaan-kelembagaan pengelolaan tanah yang ada di Indonesia serta menjamin keberlanjutan tanah. Dengan tujuan tersebut maka diperlukan kegiatan penatagunaan tanah.

Pengertian Penatagunaan Tanah

Penatagunaan tanah adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara.

Sedangkan pengertian Penatagunaan Tanah berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah adalah pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dalam hal ini Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Tujuan Penatagunaan Tanah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah tujuan dari penatagunaan tanah ialah pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Secara rinci penatagunaan tanah bertujuan untuk:

  1. Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
  2. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah.
  3. Menjamin kepastian hukum untuk memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah.

Kegiatan Pokok Penatagunaan Tanah

Sesuai dengan uraian diatas maka dalam kegiatan penatagunaan tanah ada tiga kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan yaitu:

  1. Pengumpulan data (inventarisasi) dan informasi penatagunaan tanah. Kegiatan pengumpulan data dan informasi penatagunaan tanah ini berfungsi untuk mengetahui:
    1. Sebaran hak tanah
    2. Sebaran kelembagaan pengelolaan tanah
    3. Sebaran penggunaan tanah
    4. Sebaran pemanfaatan tanah, dll
  2. Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah, dilaksanakan Analisa Penatagunaan Tanah yang meliputi :
    1. Analisa Perubahan Penggunaan Tanah

Dalam analisa ini, dilaksanakan inventarisasi luas dan letak perubahan penggunaan tanah pada kurun waktu tertentu dalam fungsi kawasan pada rencana tata ruang wilayah. Analisa ini dilaksanakan dengan overlay peta penggunaan tanah terbaru dan peta penggunaan tanah sebelumnya; selanjutnya hasilnya dioverlay terhadap peta rencana tata ruang wilayah. Hasil dari analisa ini adalah Peta Perubahan Penggunaan Tanah.

  1. Analisa Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam analisa ini, dilihat kesesuaian penggunaan tanah saat ini terhadap fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) melalui overlay penggunaan tanah dengan RTRW. Sebagai alat bantu dalam menentukan kesesuaian, disusun matrik kesesuaian penggunaan tanah terhadap fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah. Hasil dari analisa ini adalah Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah.

  1. Analisa Prioritas Ketersediaan Tanah

Dalam analisa ini, dilihat prioritas ketersediaan tanah berdasarkan kondisi penggunaan dan penguasaan tanah serta arahan fungsi kawasan dalam RTRW. Melalui overlay peta penggunaan tanah dan peta gambaran umum penguasaan tanah, diidentifikasi tanah-tanah yang dapat dikategorikan masih tersedia, yaitu pada penggunaan tanah non-budidaya dan belum ada penguasaan tanah skala besar. Selanjutnya tanah-tanah yang tersedia tersebut dioverlay dengan RTRW, sehingga diperoleh ketersediaan tanah-tanah untuk kegiatan budidaya sesuai dengan fungsi kawasan serta tanah-tanah yang tersedia terbatas untuk kegiatan yang berfungsi lindung.

  1. Pola penyesuaian/kebijakan penatagunaan tanah.

Pola penyesuaian merupakan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan hasil analisis yang telah dilaksanakan.

Produk Penatagunaan Tanah

Salah satu produk yang dihasilkan dari direktorat penatagunaan tanah yaitu peta. Peta yang dihasilkan Direktorat Penatagunaan Tanah antara lain:

ü  Peta Neraca Penatagunaan Tanah

  • Peta Analisa Perubahan Penggunaan Tanah
  • Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan Tata Ruang
  • Peta Ketersediaan Tanah

ü  Peta Kesesuaian Peruntukan Penggunaan Tanah (komoditas pertanian/perkebunan, perumahan dll.)

ü  Peta Persediaan Tanah

Meskipun Direktorat Penatagunaan Tanah memproduksi peta-peta, namun kegiatan pemetaan tematik bukanlah tugas pokok Direktorat Penatagunaan Tanah. Dalam kaitannya dengan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah, kegiatan pengumpulan data penatagunaan tanah, penggambaran serta analisanya merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan, oleh karenanya menjadi tugas pokok dan fungsi Penatagunaan Tanah.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat kami peroleh selama orientasi kerja di Direktorat Penatagunaan Tanah adalah sebagai berikut :

  1. Direktorat Penatagunaan Tanah adalah suatu direktorat yang berada di bawah Deputi III yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penatagunaan tanah.
  2. Kegiatan Utama Direktorat Penatagunaan Tanah adalah membuat penatagunaan tanah (neraca perubahan penggunaan tanah, neraca kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW, dan neraca perioritas ketersediaan tanah), inventarisasi data PGT, penyesuaian penggunaan tanah dengan RTRW, pelayanan PGT, Monitoring alih guna tanah, dan pengelolaan SIG PGT.
  3. Dalam kegiatan membuat neraca sawah diperlukan data yang akurat, ketelitian baik dalam menghitung maupun dalam menganalisa tabel-tabel yang ada sehingga dapat memberikan informasi yang baik dan benar.

Saran

  1. PP No. 16 th. 2004 tentang penatagunaan tanah perlu dibuat aturan pelaksananya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan penatagunaan tanah mempunyai pola standarisasi prosedur pelaksanaan..
  2. Terkait saran diatas maka perlu disusun suatu pedoman teknis yang dapat mengoperasionalkan kegiatan penggunaan/pemanfaatan tanah.

Perlu dilakukan sinkronisasi letak lokasi Pemetaan Tematik dengan lokasi kegiatan Penatagunaan Tanah


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: