Dir. Landreform

19 01 2010

Dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan, politik, arah dan kebijakan pertanahan didasarkan pada empat prinsip : (1) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, (2) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T), (3) pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat, (4) pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.

Berlandaskan empat prinsip pengelolaan pertanahan tersebut, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional RI telah merumuskan 11 agenda prioritas, antara lain mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pertanahan. Semua ini dibingkai dalam sebuah kebijakan yaitu Reforma Agraria. Reforma Agraria, secara operasional, didefinisikan sebagai (1) menata kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan pancasila, UUD 1945 dan UUPA, dan didalam implementasinya merupakan (2) proses penyelenggaraan Land reform atau asset reform secara bersama (Reforma Agraria = Land Reform + Access Reform)

Pengertian Landreform

Landreform merupakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan peraturan perundangan pertanahan, dan access reform merupakan proses penyediaan akses bagi penerima manfaat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik, seperti partisipasi ekonomi-politik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan.

Tujuan Landreform

Tujuan Landreform meliputi:

  1. Segi Sosial Ekonomi

Landreform dapat memeperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memeperkuat hak milik dan memperbaiki produksi nasional khususnya sector pertanian guna memepertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

  1. Segi Sosial Politis

Dengan landreform sistem tuan tanah dapat dihapuskan dan pemilikan tanah dalam skala besar dapat dibatasi sehingga tanah dapat dibagikan secara adil agar menjadi sumber-sumber penghidupan rakyat tani.

  1. Segi Mental Psikologis

Landreform dapat meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah serta dapat memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarapnya.

Dasar Hukum Landreform

Beberapa landasan hukum mengenai landreform yaitu :

  1. Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
  2. Undang-undang No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.
  3. Undang-undang No.56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
  4. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (jo.PP No.41 tahun 1964 dan PP No.4 tahun 1977).

Kegiatan Pokok Landreform

  1. Kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T).

Hasil kegiatan IP4T adalah data dan informasi mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan setiap bidang tanah. Hasil analisis berupa informasi P4T yang mencakup: tingkat ketimpangan P4T, kesesuaian penggunaan tanah dengan tata ruang, neraca penggunaan tanah detail, potensi tanah-tanah objek landreform, potensi masalah landreform, sengketa dan konflik, tanah terlantar.

  1. Redistribusi tanah objek landreform.

Kegiatan redistribusi tanah objek landreform terdiri dari serangkaian sub kegiatan yang meliputi kegiatan penyuluhan, inventarisasi dan identifikasi penerima manfaat dan tanah yang dialokasikan (subyek dan obyek), pengukuran dan pemetaan, penerbitan Surat Keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka redistribusi dan pendaftaran hak atas tanah (penerbitan sertifikat hak atas tanah), yang di dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan sinkronisasi berbagai bidang yang terkait. Salah satu tujuan pelaksanaan kegiatan redistribusi  tanah objek landreform adalah memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah bagi para petani miskin.

Produk Landreform

  1. SK Penegasan TOL, SK Pengeluaran TOL dan SK Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee
  2. Basis Data hasil inventarisir penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
  3. Peta Tematik 4 layer mengenai Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

Kesimpulan

  1. Direktorat Landreform adalah suatu direktorat yang berada di bawah Deputi III yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan landreform.
  2. Kegiatan Utama Direktorat Landreform adalah melaksanakan kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) dan redistribusi tanah objek landreform.
  3. Produk Direktorat Landreform berupa SK Penegasan TOL; SK Pengeluaran TOL; SK Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee; Basis Data hasil inventarisir penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; serta Peta Tematik 4 layer mengenai Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
  4. Tanah-tanah yang menjadi objek Landreform adalah tanah Negara hasil pelepasan dan tanah Negara bebas.

Saran

  1. Substansi dari UU No 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian perlu diperbaharui. Dalam UU ini penetapan mengenai angka tingkat kepadatan penduduk dalam suatu daerah dan luas tanah pertanian maksimum yang dapat dimiliki tidak relevan lagi dengan keadaan yang ada di Indonesia.
  2. Substansi dari PP No 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian perlu diperbaharui, khususnya mengenai jumlah ganti rugi terhadap tanah yang mengalami kelebihan maksimum karena tidak sesuai dengan nilai pasar pada saat ini.
  3. Agar BPN khususnya direktorat Landreform mengadakan kerjasama dalam hal penanganan alokasi tanah-tanah yang akan diredistribusikan kepada penerima manfaat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aksi

Information

One response

26 07 2011
terry

infonya menarik untuk bahan presentasi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: