Dir. Landreform

19 01 2010

Dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan, politik, arah dan kebijakan pertanahan didasarkan pada empat prinsip : (1) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, (2) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T), (3) pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat, (4) pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.

Berlandaskan empat prinsip pengelolaan pertanahan tersebut, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional RI telah merumuskan 11 agenda prioritas, antara lain mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pertanahan. Semua ini dibingkai dalam sebuah kebijakan yaitu Reforma Agraria. Reforma Agraria, secara operasional, didefinisikan sebagai (1) menata kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan pancasila, UUD 1945 dan UUPA, dan didalam implementasinya merupakan (2) proses penyelenggaraan Land reform atau asset reform secara bersama (Reforma Agraria = Land Reform + Access Reform)

Pengertian Landreform

Landreform merupakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan peraturan perundangan pertanahan, dan access reform merupakan proses penyediaan akses bagi penerima manfaat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik, seperti partisipasi ekonomi-politik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan.

Tujuan Landreform

Tujuan Landreform meliputi:

  1. Segi Sosial Ekonomi

Landreform dapat memeperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memeperkuat hak milik dan memperbaiki produksi nasional khususnya sector pertanian guna memepertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

  1. Segi Sosial Politis

Dengan landreform sistem tuan tanah dapat dihapuskan dan pemilikan tanah dalam skala besar dapat dibatasi sehingga tanah dapat dibagikan secara adil agar menjadi sumber-sumber penghidupan rakyat tani.

  1. Segi Mental Psikologis

Landreform dapat meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah serta dapat memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarapnya.

Dasar Hukum Landreform

Beberapa landasan hukum mengenai landreform yaitu :

  1. Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
  2. Undang-undang No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.
  3. Undang-undang No.56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
  4. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (jo.PP No.41 tahun 1964 dan PP No.4 tahun 1977).

Kegiatan Pokok Landreform

  1. Kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T).

Hasil kegiatan IP4T adalah data dan informasi mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan setiap bidang tanah. Hasil analisis berupa informasi P4T yang mencakup: tingkat ketimpangan P4T, kesesuaian penggunaan tanah dengan tata ruang, neraca penggunaan tanah detail, potensi tanah-tanah objek landreform, potensi masalah landreform, sengketa dan konflik, tanah terlantar.

  1. Redistribusi tanah objek landreform.

Kegiatan redistribusi tanah objek landreform terdiri dari serangkaian sub kegiatan yang meliputi kegiatan penyuluhan, inventarisasi dan identifikasi penerima manfaat dan tanah yang dialokasikan (subyek dan obyek), pengukuran dan pemetaan, penerbitan Surat Keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka redistribusi dan pendaftaran hak atas tanah (penerbitan sertifikat hak atas tanah), yang di dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan sinkronisasi berbagai bidang yang terkait. Salah satu tujuan pelaksanaan kegiatan redistribusi  tanah objek landreform adalah memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah bagi para petani miskin.

Produk Landreform

  1. SK Penegasan TOL, SK Pengeluaran TOL dan SK Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee
  2. Basis Data hasil inventarisir penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
  3. Peta Tematik 4 layer mengenai Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

Kesimpulan

  1. Direktorat Landreform adalah suatu direktorat yang berada di bawah Deputi III yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan landreform.
  2. Kegiatan Utama Direktorat Landreform adalah melaksanakan kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) dan redistribusi tanah objek landreform.
  3. Produk Direktorat Landreform berupa SK Penegasan TOL; SK Pengeluaran TOL; SK Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee; Basis Data hasil inventarisir penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; serta Peta Tematik 4 layer mengenai Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
  4. Tanah-tanah yang menjadi objek Landreform adalah tanah Negara hasil pelepasan dan tanah Negara bebas.

Saran

  1. Substansi dari UU No 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian perlu diperbaharui. Dalam UU ini penetapan mengenai angka tingkat kepadatan penduduk dalam suatu daerah dan luas tanah pertanian maksimum yang dapat dimiliki tidak relevan lagi dengan keadaan yang ada di Indonesia.
  2. Substansi dari PP No 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian perlu diperbaharui, khususnya mengenai jumlah ganti rugi terhadap tanah yang mengalami kelebihan maksimum karena tidak sesuai dengan nilai pasar pada saat ini.
  3. Agar BPN khususnya direktorat Landreform mengadakan kerjasama dalam hal penanganan alokasi tanah-tanah yang akan diredistribusikan kepada penerima manfaat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Iklan




Dir. Penatagunaan Tanah (PGT)

19 01 2010

Dari segi pertanahan, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai usaha untuk menyeimbangkan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang jumlahnya terbatas dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Untuk mencapai maksud tersebut maka tanah perlu diatur penggunaan dan pemanfataannya secara optimal melalui rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Selain dilihat dari segi keberlanjutannya maka dalam kehidupan sehari-hari tanah telah dimanfaatkan untuk hidup dan berlangsung secara terus-menerus. Hal inilah yang kemudian menjadi sebab diperlukannya jaminan kepastian hukum dalam hubungan antara manusia dan tanah. Jaminan kepastian hukum ini melahirkan sistem kelembagaan pengelolaan tanah. Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan hukum maupun kelembagaan yang telah berkembang di masyarakat. Kelembagaan hukum di Indonesia antara lain Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, sedangkan kelembagaan dalam masyarakat antara lain hukum adat, norma/nilai yang berlaku dalam masyarakat dan lain-lain.

Mengingat kelembagaan pengelolaan tanah tersebut sangat banyak maka diperlukan suatu usaha untuk menserasikan kelembagaan-kelembagaan pengelolaan tanah yang ada di Indonesia serta menjamin keberlanjutan tanah. Dengan tujuan tersebut maka diperlukan kegiatan penatagunaan tanah.

Pengertian Penatagunaan Tanah

Penatagunaan tanah adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara.

Sedangkan pengertian Penatagunaan Tanah berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah adalah pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dalam hal ini Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Tujuan Penatagunaan Tanah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah tujuan dari penatagunaan tanah ialah pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Secara rinci penatagunaan tanah bertujuan untuk:

  1. Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
  2. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah.
  3. Menjamin kepastian hukum untuk memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah.

Kegiatan Pokok Penatagunaan Tanah

Sesuai dengan uraian diatas maka dalam kegiatan penatagunaan tanah ada tiga kegiatan pokok yang perlu dilaksanakan yaitu:

  1. Pengumpulan data (inventarisasi) dan informasi penatagunaan tanah. Kegiatan pengumpulan data dan informasi penatagunaan tanah ini berfungsi untuk mengetahui:
    1. Sebaran hak tanah
    2. Sebaran kelembagaan pengelolaan tanah
    3. Sebaran penggunaan tanah
    4. Sebaran pemanfaatan tanah, dll
  2. Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah, dilaksanakan Analisa Penatagunaan Tanah yang meliputi :
    1. Analisa Perubahan Penggunaan Tanah

Dalam analisa ini, dilaksanakan inventarisasi luas dan letak perubahan penggunaan tanah pada kurun waktu tertentu dalam fungsi kawasan pada rencana tata ruang wilayah. Analisa ini dilaksanakan dengan overlay peta penggunaan tanah terbaru dan peta penggunaan tanah sebelumnya; selanjutnya hasilnya dioverlay terhadap peta rencana tata ruang wilayah. Hasil dari analisa ini adalah Peta Perubahan Penggunaan Tanah.

  1. Analisa Kesesuaian Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam analisa ini, dilihat kesesuaian penggunaan tanah saat ini terhadap fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) melalui overlay penggunaan tanah dengan RTRW. Sebagai alat bantu dalam menentukan kesesuaian, disusun matrik kesesuaian penggunaan tanah terhadap fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah. Hasil dari analisa ini adalah Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah.

  1. Analisa Prioritas Ketersediaan Tanah

Dalam analisa ini, dilihat prioritas ketersediaan tanah berdasarkan kondisi penggunaan dan penguasaan tanah serta arahan fungsi kawasan dalam RTRW. Melalui overlay peta penggunaan tanah dan peta gambaran umum penguasaan tanah, diidentifikasi tanah-tanah yang dapat dikategorikan masih tersedia, yaitu pada penggunaan tanah non-budidaya dan belum ada penguasaan tanah skala besar. Selanjutnya tanah-tanah yang tersedia tersebut dioverlay dengan RTRW, sehingga diperoleh ketersediaan tanah-tanah untuk kegiatan budidaya sesuai dengan fungsi kawasan serta tanah-tanah yang tersedia terbatas untuk kegiatan yang berfungsi lindung.

  1. Pola penyesuaian/kebijakan penatagunaan tanah.

Pola penyesuaian merupakan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan hasil analisis yang telah dilaksanakan.

Produk Penatagunaan Tanah

Salah satu produk yang dihasilkan dari direktorat penatagunaan tanah yaitu peta. Peta yang dihasilkan Direktorat Penatagunaan Tanah antara lain:

ü  Peta Neraca Penatagunaan Tanah

  • Peta Analisa Perubahan Penggunaan Tanah
  • Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan Tata Ruang
  • Peta Ketersediaan Tanah

ü  Peta Kesesuaian Peruntukan Penggunaan Tanah (komoditas pertanian/perkebunan, perumahan dll.)

ü  Peta Persediaan Tanah

Meskipun Direktorat Penatagunaan Tanah memproduksi peta-peta, namun kegiatan pemetaan tematik bukanlah tugas pokok Direktorat Penatagunaan Tanah. Dalam kaitannya dengan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah, kegiatan pengumpulan data penatagunaan tanah, penggambaran serta analisanya merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan, oleh karenanya menjadi tugas pokok dan fungsi Penatagunaan Tanah.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat kami peroleh selama orientasi kerja di Direktorat Penatagunaan Tanah adalah sebagai berikut :

  1. Direktorat Penatagunaan Tanah adalah suatu direktorat yang berada di bawah Deputi III yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penatagunaan tanah.
  2. Kegiatan Utama Direktorat Penatagunaan Tanah adalah membuat penatagunaan tanah (neraca perubahan penggunaan tanah, neraca kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW, dan neraca perioritas ketersediaan tanah), inventarisasi data PGT, penyesuaian penggunaan tanah dengan RTRW, pelayanan PGT, Monitoring alih guna tanah, dan pengelolaan SIG PGT.
  3. Dalam kegiatan membuat neraca sawah diperlukan data yang akurat, ketelitian baik dalam menghitung maupun dalam menganalisa tabel-tabel yang ada sehingga dapat memberikan informasi yang baik dan benar.

Saran

  1. PP No. 16 th. 2004 tentang penatagunaan tanah perlu dibuat aturan pelaksananya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan penatagunaan tanah mempunyai pola standarisasi prosedur pelaksanaan..
  2. Terkait saran diatas maka perlu disusun suatu pedoman teknis yang dapat mengoperasionalkan kegiatan penggunaan/pemanfaatan tanah.

Perlu dilakukan sinkronisasi letak lokasi Pemetaan Tematik dengan lokasi kegiatan Penatagunaan Tanah





Dir. Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang

19 01 2010

Sub Direktorat Pendaftaran Hak

Dalam UUPA pasal 19 disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran tersebut meliputi:

  1. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
  2. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  3. pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pengertian pendaftaran tanah menurut PP No.24 tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan  penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran tanah bertujuan :

  1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan  hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,
  2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
  3. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Sub Direktorat Pendaftaran Hak Guna Ruang dan Perairan

Seiring dengan berkembangnya pembangunan di wilayah perkotaan yang menunjukkan bahwa pemanfaaatan tanah tidak hanya terbatas pada bidang tanah yang dikuasai, akan tetapi pemanfaatannya berkembang pada ruang bawah tanah, ruang atas tanah dan ruang perairan. Kondisi ini mendorong instansi yang mengatur masalah pertanahan, yaitu Badan Pertanahan Nasional untuk menentukan kebijakan yang mengatur pemanfaatan ruang atas tanah (RAT), ruang bawah tanah (RBT) dan perairan (RPer).

Pengertian HGRAT/ HGBRT

–          Hak untuk menggunakan permukaan bumi (tanah) seperti hak milik, hak pakai, dan hak guna usaha

–          Hak untuk menggunakan ruang di atas permukaan bumi dan di dalam tubuh bumi

–          Hak mempunyai bangunan yang terdapat dalam ruang di atas permukaan bumi dan dalam tubuh bumi

Subdirektorat Pendaftaran Hak Guna Ruang dan Perairan mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin, mengkoordinir, mengelola, kegiatan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pendaftaran hak guna ruang dan perairan untuk terbentuknya aturan kebijakan teknis pendaftaran hak guna ruang dan perairan dalam rangka pendaftaran hak guna ruang atas tanah dan pendaftaran hak guna ruang bawah tanah serta pendaftaran hak guna ruang perairan.

Dasar hukum pokok-pokok pengaturan hak atas tanah dan hak guna ruang :

–          PASAL 33 UUD 45

–          PASAL 2 dan Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)

–          UU Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun

–          UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman

–          UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Hak Guna Ruang Atas Tanah (HGAT)

  1. Hak Guna Ruang Atas Tanah meliputi hak atas permukaan bumi tempat pondasi bangunan dan hak untuk menguasai ruang udara seluas bangunan tersebut serta hak kepemilikan bangunan.
  2. HGAT tidak terlepas dari hak untuk memiliki atau mepergunakan tanah, perlu dilandasi dengan sesuatu hak atas tanah, misalnya; hak untuk memiliki tanah atau hak guna bangunan, dan hak pakai untuk menggunakan tanah atau memanfaatkan hasil tanah.
  3. Diperlukan hak untuk menggunakan ruang udara di atas permukaan bumi yang dihakinya, ataupun di atas hak orang lain.
  4. Diperlukan hak untuk memiliki bangunan guna kepastian hukum, dari bangunan itu sendiri yang mungkin nilai ekonominya lebih tinggi dari tanah tempat pondasi bangunan.

Hak Guna Ruang Bawah Tanah (HGBT)

  1. Hak Guna Ruang Bawah Tanah meliputi hak atas permukaan bumi yang merupakan pintu masuk/keluar tubuh bumi dan hak membangun dan memakai ruang dalam tubuh bumi, serta hak milik atas bangunan yang berbentuk ruang dalam tubuh bumi.
  2. HGBT tidak terlepas dari hak atas tanah. Untuk memiliki/menggunakan tanah sebagai pintu masuk/keluar tubuh bumi harus dilandasi dengan suatu hak atas tanah.
  3. Sebagai landasan hak untuk menggunakan/memiliki ruangan di dalam tubuh bumi, di bawah tanah yang menjadi hak orang lain.
  4. Untuk kepastian hukum dalam kepemilikan bangunan dalam ruang di dalam tubuh bumi.

Hak Guna Ruang Perairan

Hak Guna Ruang Perairan, Dalam Perspektif hukum agraria Indonesia harus dapat dibedakan antara ruang (lahan) perairan pantai dan ruang laut, karena adanya perbedaan substansial di antara keduanya yang berada dalam satu wilayah yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, untuk merumuskan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya laut dalam kerangka Marine Cadastre, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  • Ruang perairan pantai merupakan wilayah yang sangat rentan (fragile), baik ditinjau dari aspek fisik dan ekosistem maupun ditinjau dari aspek hukum dan sosial-ekonomi, yaitu sangat berhubungan erat dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (land tenureships) daratan (pantai);
  • Ruang perairan pantai merupakan wilayah perairan dangkal, termasuk wilayah yang pada saat air laut surut nampak sebagai ruang daratan, dan oleh karena itu kepemilikan lahan ini dapat dicirikan oleh tipologi atau karakteristik kepemilikan daratan (land-based tenure) maupun runag laut (sea based tenure secara seimbang)
  • Mengingat karakteristik laut dan konsepsi marine cadastre dalam konstelasi UUPA, maka pemberian hak atas pemanfaatan ruang laut dapat dikategorikan ke dalam jenis hak yaitu hak pakai, hak guna bangunan dan hak guna air.

Sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan perairan masih dalam pembahasan. Padahal UUPA dan beberapa ketentuan peraturan perundangan lainnya mengisyaratkan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai RAT, RBT dan RPer. Namun BPN sebagai lembaga yang mengatur masalah pertanahan di Indonesia dipercaya untuk membuat kebijakan-kebijakan mengenai pemanfaatan tanah dengan membentuk subdirektorat pendaftaran hak guna ruang dan perairan.

Sub Direktorat Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT

Subdirektorat Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak atas tanah, serta melaksanakan pembinaan teknis PPAT. Subdirektorat Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah dan pembinaan teknis PPAT;
  2. pelaksanaan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak atas tanah;
  3. penyaringan, pengendalian, pengangkatan dan mutasi PPAT;
  4. penyiapan pembinaan teknis PPAT.

Subdirektorat Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT terdiri dari:

  1. Seksi Peralihan dan Pembebanan Hak;
  2. Seksi PPAT.

Seksi Peralihan dan Pembebanan Hak

Seksi Peralihan dan Pembebanan Hak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah dan menyiapkan bahan peralihan dan pembebanan hak tanggungan dan hak atas tanah.

Seksi PPAT

Seksi PPAT mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengolah dan menyiapkan bahan pengangkatan, pembinaan, mutasi dan pemberhentian PPAT, dan pembinaan teknis PPAT.

Tugas dan fungsi PPAT sesuai PP No. 37 1998 pasal 2 ayat 1 adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh “Perbuatan Hukum” itu

Perbuatan hukum meliputi (Pasal 2 ayat (2) :

  1. Jual beli
  2. Tukar menukar
  3. Hibah
  4. Pemasukan ke dalam Perusahaan (Inbreng)
  5. Pembagian hak bersama
  6. Pemberian HGB/HP atas tanah Hak Milik
  7. Pemberian Hak Tanggungan
  8. Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

Sesuai PP No. 24 tahun 1997 pasal 39, maka PPAT menolak untuk membuat akta sebagai berikut:

  1. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
  2. mengenai bidang  yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan :

1)      surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan

2)      surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau

  1. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau
  2. salah satu atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau
  3. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  4. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sedang sengketa mengenai data fisik atau data yuridisnya; atau
  5. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Kesimpulan

Dari apa yang telah didiskusikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

  1. Direktorat Pendaftaran Hak Tanah Dan Guna Ruang merupakan salah satu direktorat yang dalam struktur organisasi termasuk dalam lingkungan Deputi II yang membidangi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
  2. Direktorat Pendaftaran Hak Tanah Dan Guna Ruang terdiri dari 3 (tiga) subdirektorat yang masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing seperti telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Saran

Sedangkan dari beberapa masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas, berikut ini beberapa saran yang dapat kami sampaikan:

  1. Dalam kaitannya  agar tidak ada lagi diskriminasi dalam segala urusan pertanahan terutama dalam mengurus hak maupun pengalihan hak pertanahan, Kantor BPN pusat sebaiknya melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai tata cara pengurusan dokumen-dokumen pertanahan yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Kewarganegaraan serta mengirimkan surat edaran ke seluruh kantor pertanahan di seluruh Indonesia tentang Undang Undang Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa menghapus diskriminasi dalam hal menyangkut status kewarganegaraan baik Warga Negara Indonesia asli maupun Warga Negara Indonesia Keturunan.
  2. Sering terjadinya kesalahan-kesalahan administratif dalam pengurusan akta maupun surat-surat lain yang berkaitan dengan pertanahan merupakan “pr” bagi Kantor Pusat dan Wilayah BPN untuk melakukan sosialisasi serta pembinaan lebih lanjut mengenai aturan-aturan tata cara pendaftaran dan pengalihan Hak atas tanah kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Kantor-kantor Pertanahan. Sedangkan, yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen, sebaiknya menggunakan sistem komputerisasi dalam mengelola data secara online atau lebih sering disebut sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS). Dengan menggunakan sistem komputerisasi tersebut, dokumen dapat dengan mudah dicari dan diklasifikasikan. Yang pada akhirnya dapat meminimalisasi adanya konflik dan sengketa dikemudian hari.
  3. Diperlukan peraturan yang mengatur tentang HGAT dan HGBT serta Marine Cadastre, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang secara tegas mengatur mengenai hal tersebut, selain itu untuk melindungi wilayah perairan di Indonesia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Wilayah NKRI, khususnya dalam peraturan keagrariaannya.
  4. Perlu adanya penerapan sanksi yang cukup tegas terhadap PPAT yang kredibilitasnya kurang serta memberi reward kepada PPAT yang mempunyai kredibilitas yang baik.




Dir. Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang

19 01 2010

Sub Direktorat Batas Bidang Tanah

Penetapan batas bidang tanah didasarkan pada kesepakatan pihak yang bersangkutan (contradictoire delemitatie), dimana kegiatan tersebut meliputi,

  • menentukan batas-batas yang bersebelahan dengan pemilik atas tanah yang bersebelahan
  • penentuan tanda batas (berupa patok)
  • pengukuran dan pemetaan bidang tanah

Untuk keperluan pendaftaran hak, Pengukuran bidang tanah dilaksanakan setelah selesai melakukan penetapan batas dan pemasangan tanda-tanda batas pada bidang yang dimohon.

Pengukuran bidang tanah dilaksanakan untuk menentukan posisi / letak geografis, batas, luas, dan bentuk geometris bidang tanah untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah, dalam hal ini untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematik. Pengukuran untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah dilaksanakan untuk pembuatan peta pendaftaran, peta bidang tanah, lampiran sertipikat (berupa surat ukur), dan terutama untuk mendapatkan data ukuran bidang tanah sebagai unsur pengembalian batas apabila karena suatu hal batas-batas bidang tanah tersebut hilang.

Beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk pengukuran bidang tanah dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematik adalah sebagai berikut:

  1. Persiapan pengukuran ; (perhatikan Standard Operasional Prosedur, SOP Pengukuran dan Pemetaan 2001)
  2. Penunjukan batas bidang tanah
  • Hadirkan pemohon/pemilik bidang tanah dan pihak-pihak yang berbatasan di lokasi bidang tanah yang akan diukur. Kewajiban ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas Yuridis.
  • Jika salah satu pihak tidak dapat hadir atau berhalangan, maka sebagai penggantinya dapat menghadirkan Kuasanya. Kuasa dari pihak yang berhalangan dapat diterima dan sah secara hukum apabila dinyatakan dengan Surat Kuasa tertulis. Surat kuasa yang dimaksud dilampirkan bersama dengan gambar ukurnya.
  • Berikan kesempatan kepada pihak-pihak yang hadir untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya untuk memenuhi azas kontradiktur delimitasi.
  • Jika batas bidang tanah yang ditunjukkan oleh salah satu pihak saja, maka batas bidang tanah tersebut merupakan batas sementara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada  ayat 1 pasal 19 PP No.24/1997.
  1. Penetapan batas bidang tanah
  • Tetapkanlah batas bidang tanah yang dimohon berdasarkan hasil penunjukan batas oleh pihak yang berkepentingan.
  • Untuk pengukuran bidang tanah baru (belum terdaftar), penetapan batas bidang tanah menjadi mutlak harus dilakukan.
  • Penetapan batas dilaksanakan oleh Satgas Ukur atas nama Ketua Panitia Ajudikasi apabila pengukuran bidang–bidang tanah dilaksanakan oleh pegawai BPN dalam pendaftaran tanah sistematik, atau
  • Penetapan batas dilaksanakan oleh Satgas Yuridis atas nama Panitia Ajudikasi apabila pengukuran bidang-bidang tanah dilaksanakan oleh pihak ketiga (swasta) dalam pendaftaran tanah sistematik.
  • Jika dalam penetapan batas bidang tanah tidak diperoleh kesepakatan antara pemohon/pemilik bidang tanah yang bersangkutan dengan salah satu pihak yang berbatasan, maka batas bidang tanah yang bersangkutan dinyatakan sebagai batas sementara.
  • Hasil Penetapan batas dituangkan dalam risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Daftar Isian 201), dan dilengkapi tanda tangan pemohon/pemilik bidang tanah dan para pihak yang berbatasan pada kolom yang tersedia.
  • Berilah Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) pada setiap bidang yang telah ditetapkan batas-batasnya.
  1. Penempatan/Pemasangan tanda batas.
  • Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemohon/pemilik bidang tanah yang bersangkutan.
  • Tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah dan, apabila dianggap perlu dipasang pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut atas permintaan petugas ukur.
  1. Pelaksanaan pengukuran bidang tanah.

Pelaksanakan pengukuran bidang tanah mengikuti ketentuan yang terdapat pada Standard Operasional Prosedur (SOP) pengukuran dan pemetaan, serta sesuai dengan PP No.24/1997, PMNA/KBPN No.3/1997 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

  • Satgas Yuridis cukup mengisi skets bidang yang ada pada DI 201 yang akan berfungsi sebagai alat kontrol untuk Satgas ukur bukan pegawai BPN (konsultan pelaksana).
  • Satgas Yuridis harus bekerja bersama-sama dengan Satgas ukur untuk menghasilkan peta bidang maupun peta pendaftaran, terutama dalam koordinasi pemberian dan pencantuman NIB, karena dengan hasil pengukuran dan pemetaan yang baik akan menghasilkan kualitas pendaftaran tanah yang baik dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum.

Sub Direktorat Batas Ruang dan Perairan

Dalam sub direktorat ini, salah satu kajian yg dibahas adalah mengenai pemanfaatan laut untuk diberikan alas hak diatasnya. Kajian mengenai laut dan wilayah perairan tersebut lebih dikenal dengan kadaster kelautan.

Hingga saat ini masih sangat sedikit definisi yang telah dirumuskan oleh para ahli mengenai kadaster kelautan, salah satunya yaitu definisi yang dirumuskan oleh Permanent Comitee on GIS Infrastructure for Asia and the Pasific (PCGIAP), yaitu :

A Marine Cadastre is a system to enable the boundaries of maritime rights and interests to be recorded, spatially managed and physically defined in relationship to the boundaries of other neighbouring or underlying rights and interests.   It is not about defining international boundaries, but about how a country administers its marine resource in the context of UNCLOS” [PCGIAP, 2001].

Pengertian di atas menyatakan bahwa kadaster kelautan adalah suatu sistem yang dapat mengelola dan menyajikan batas-batas wilayah di  laut secara spasial dan hubungannya dengan batas-batas wilayah lain di sekitarnya ataupun yang diatas dan/atau di bawahnya atau di sekitarnya, serta dikaitkan dengan data atribut mengenai kepentingan dan hak yang melekat padanya.

Batasan “persil” pada kadaster kelautan mencakup wilayah yurisdiksi nasional dan internasional, yang terkait dengan UNCLOS 1982, seperti perairan dalam, laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE),  dan landas kontinen, kemudian juga mencakup wilayah yurisdiksi berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yaitu wilayah laut propinsi dan wilayah laut kotamadya/kabupaten, dan kemudian mencakup wilayah-wilayah laut berdasarkan kepemilikan haknya, misalnya wilayah konsesi migas, perikanan, perumahan, penelitian, pelayaran, pariwisata laut, dan lain-lain.

Namun terdapat hal yang membedakan antara persil di darat dengan persil di laut, yaitu ruang di laut bersifat 3 dimensi karena selain bidang mendatar juga memiliki bidang vertikal mengingat laut terdiri dari 3 lapisan, yaitu : dasar laut, kolom air, dan permukaan air laut itu sendiri.   Dengan kondisi tersebut,   dalam satu bidang vertikal, persil di laut memungkinkan untuk memiliki lebih dari satu jenis pemakaian hak, misalnya :

  • persil di bagian permukaan laut digunakan  untuk pemanfaatan arus laut untuk pembangkit tenaga listrik,
  • persil di kolom air (tengah) digunakan untuk penangkapan ikan,
  • dan persil di dasar laut digunakan untuk  penambangan bahan mineral.

Dari uraian tersebut, maka pendefinisian kadaster kelautan adalah terkait dengan pengelolaan data batas-batas persil, jenis hak-hak pemanfaatan, pemilik hak,  batasan-batasan hak, dan tanggung jawab yang melekat pada persil tersebut dalam suatu sistem informasi spasial. Secara garis besar, kadaster kelautan berkaitan dengan bagaimana suatu negara, khususnya Indonesia, mengelola dan mengatur administrasi sumber daya laut dalam konteks terkait dengan Hukum Laut Internasional UNCLOS 82, Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan perundangan yang mengatur hak pengelolaan yang terdapat di laut. Namun dalam hal ini terdapat penegasan bahwa kadaster kelautan tidak membahas penentuan batas-batas internasional.

Sub Direktorat Sistem Informasi Bidang Tanah

Pendaftaran tanah yang diharapkan sebagaimana digambarkan oleh Douglas J. Willem merupakan pekerjaan yang kontinu dan konsisten atas hak-hak seseorang sehingga memberikan informasi dan data administrasi atas bagian-bagian tanah yang didaftarkan.

Dengan informasi pertanahan yang tersedia di kantor pertanahan maka pemerintah akan mudah merencanakan pembangunan negara yang menyangkut tanah, bahkan bagi rakyat sendiri lebih mengetahui kondisi peruntukan tanah dan kepemilikannya.

Setiap ada dilakukan pendaftaran tanah, maka akan ada informasi yang harus diberikan kepada pelaksananya sehingga tanah tersebut dapat didaftarkan dengan benar. Di samping informasi fisik juga ada informasi yuridis yang harus dipenuhi, sehingga inilah yang direkam dalam setiap buku tanah. Dengan rekaman yang tersedia dalam buku tanah ini maka sebenarnya pendaftaran tanah akan memberikan informasi tentang tanah tersebut. Baik atas dasar informasi pendaftaran yang pertama kali dilakukan maupun atas informasi dari peralihan dan perbuatan hukum lain atas dasar tanah yang telah pernah tercatat dan direkam dalam buku tanah. Kehendak inilah yang sebenarnya menjadi tujuan pendaftaran tanah tersebut, sebagaimana jelas disebutkan dalam pasal 3 “bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan informasi tentang tanah”.

Dengan informasi tentang tanah yang sudah terekam dalam buku tanah ini, sangat banyak manfaatnya bila akan dilihat dari berbagai kepentingan, baik bagi diri pemilik, dari pemerintah, maupun dari stakeholder lain yang menginginkan tanah itu untuk dikembangkan kelak. Secara umum informasi yang diberikan atas dasar pendaftaran tersebut meliputi antara lain:

  1. Memberikan jaminan keamanan penggunaan bagi pemiliknya;
  2. Mendorong atau meningkatkan penarikan pajak oleh negara;
  3. Meningkatkan fungsi tanah sebagai jaminan kredit;
  4. Meningkatkan pengawasan pasar tanah;
  5. Melindungi tanah negara;
  6. Mengurangi sengketa tanah;
  7. Memfasilitasi kegiatan rural land reform;
  8. Meningkatkan urban planning dan memajukan infrastruktur;
  9. Mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas;
  10. Dapat menyediakan data statistik tanah yang baik.

Bahkan informasi fisik dan informasi yuridis ini akan dapat ditingkatkan menjadi informasi geografical-nya. Yang sudah dikembangkan menjadi satu sistem informasi tanah yang sering disebut Geographical Information System (GIS), yang akan memberikan semua informasi mengenai tanah dan rencana pemanfaatannya bila akan dikembangkan oleh negara nantinya.

Kesimpulan

Direktorat Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang berperan penting dalam masalah teknis pelaksanaan pengukuran, perpetaan dan pembukuan batas bidang tanah dan ruang serta wilayah perairan. Selain itu direktorat ini mengatur mengenai pelayanan informasi pertanahan yang berkaitan dengan bidang-bidang tanah, ruang atau perairan yang telah diukur dan didaftarkan.

Secara teknis untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya direktorat ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu Subdirektorat Batas Bidang Tanah yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan pengukuran, perpetaan dan pembukuan batas bidang tanah, pembinaan Surveyor Berlisensi serta tenaga teknis dan pengelolaan peralatan teknis; Subdirektorat Batas Ruang dan Perairan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengukuran, perpetaan dan pembukuan ruang atas dan bawah tanah,perairan dan wilayah khusus; dan Subdirektorat Sistem Informasi Bidang Tanah yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi pertanahan, bimbingan dan supervisi, dan komputerisasi pelayanan pertanahan.

Saran

  • Perlu adanya standar penyimpanan file/ database pada komputer  (PC), sehingga setiap pegawai akan dengan mudah untuk menemukan file-file dokumen yang telah tersimpan.
  • Perlu adanya format khusus pelaksanaan pengukuran dan standar ketelitian untuk setiap pengukuran yang mudah dipelajari oleh setiap orang.
  • Perlu adanya penambahan alat dan fasilitas pengukuran lainnya dalam rangka penetapan batas dengan teknologi yang lebih canggih dan ketelitian yang tinggi.
  • Diperlukan pengarahan kepada kantor pertanahan tingkat daerah/wilayah untuk melengkapi data-data yang akan diajukan kepada BPN pusat.




Direktorat Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah

19 01 2010

Sub Direktorat Pengaturan Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah milik dengan cara memberikan imbalan kepada pihak pemilik tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan non pemerintah dilakukan langsung antara pihak yang membutuhkan tanah dengan pemilik tanah dengan cara musyawarah untuk memperoleh kesepakatan harga Setelah diperoleh kata sepakat tentang harga tanah dibuatkan akta jual beli atau pelepasan hak yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam di subdir pengaturan pengadaan tanah antara lain membuat Inventarisasi Data Tanah-tanah yang dikuasai oleh Instansi milik Pemerintah sebagai informasi bagi pihak lain termasuk masyarakat bahwa tanah yang terdapat di dalam daftar inventarisasi tersebut telah dikelola dan digunakan oleh pihak terkait yang telah ditetapkan haknya sehingga tanah-tanah tidak bertumpang tindih haknya.

Sub Direktorat Pengelolaan Tanah

Hak pengelolaan adalah Hak untuk mengatur peruntukan dan penggunaan tanah untuk keperluan sendiri dan untuk keperluan pihak lain. Subyek Hak pengelolaan adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Badan-badan Usaha Milik Negara/Daerah, Lembaga-lembaga pemerintah baik Departemen maupun Non Departemen. Hak pengelolaan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria; Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974, Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999.

Kewenangan Subyek Pemegang Hak Pengelolaan sebagai berikut:

  1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.
  2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
  3. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu, dan keuangannya, dengan ketentuan pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam di subdir pengelolaan hak antara lain membuat Risalah Pengolahan Data (RPD) yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi BPN untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan hak pengelolaan yang dimohonkan oleh subyek hak.

Sub Direktorat Penetapan Hak Tanah

Penetapan hak adalah hak untuk mengatur dan menetapkan hak yang dimohonkan oleh subyek pemegang hak kepada Instansi yang berwenang untuk menetapkan hak. Hak yang dimaksud antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, sedangkan subyek hak yang dimaksud adalah badan hukum milik pemerintah, perwakilan Negara asing dan badan internasional di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam di subdir penetapan hak antara lain membuat Risalah Pengolahan Data (RPD) yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi BPN untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai yang dimohonkan oleh subyek hak.

Kesimpulan

Direktorat dan pengadaan tanah dan pemerintah berperan penting dalam masalah teknis perijinan dan penetapan hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai untuk kepentingan pemerintah. Selain itu direktorat ini mengatur mengenai penguasaan tanah ulayat dari masyarakat hukum adat.

Secara teknis untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya direktorat ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu Subdirektorat Pengadaan Tanah yang mempunyai peran dalam inventarisasi tanah-tanah pemerintah dan badan hukum, Subdirektorat Pengelolaan Tanah yang berperan dalam hal penetapan permohonan hak pengelolaan oleh badan hukum pemerintah dan Subdirektorat Penetapan Hak yang berperan dalam masalah penetapan permohonan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai untuk kepentingan pemerintah, badan hukum pemerintah serta perwakilan negara asing.

Saran

  • Dalam Inventaris tanah yang digunakan oleh pemerintah maupun non pemerintah Perlu adanya SOP mengenai standar baku format rekapitulasi data untuk kantor wilayah sehingga akan memudahkan rekapitulasi data pada tingkat pusat.
  • Perlu adanya standar penyimpanan file/ database pada komputer  (PC), sehingga setiap pegawai akan dengan mudah untuk menemukan file-file dokumen yang telah tersimpan.
  • Perlu adanya format khusus dalam penulisan risalah pengolahan data ataupun penulisan data-data lainnya yang dianggap perlu, sehingga memudahkan dalam membuat data yang baru ataupun yang akan dikerjakan.
  • Diperlukan pengarahan kepada kantor pertanahan tingkat daerah/wilayah untuk melengkapi data-data yang akan diajukan kepada BPN pusat.




Dasar Hukum Pengaturan Wilayah Negara di Laut

19 01 2010

Berikut Undang-Undang dan Peraturan yang telah mengacu pada Konvensi Hukum Laut Internasional:

1.   Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan atas UNCLOS 1982

Pada tanggal 31 Desember 1985 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) untuk meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Menurut UNCLOS, Indonesia berhak untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim dengan batas-batas maksimum ditetapkan sebagai berikut:

  • Laut Teritorial sebagai bagian dari wilayah negara : 12 mil-laut;
  • Zona Tambahan dimana negara memiliki yurisdiksi khusus : 24 mil-laut;
  • Zona Ekonomi Eksklusif : 200 mil-laut, dan
  • Landas Kontinen : antara 200 – 350 mil-laut atau sampai dengan 100 mil-laut dari isobath (kedalaman) 2.500 meter.

Pada ZEE dan Landas Kontinen, Indonesia memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber kekayaan alamnya. Di samping itu, sebagai suatu negara kepulauan Indonesia juga berhak untuk menetapkan:

  • Perairan Kepulauan pada sisi dalam dari garis-garis pangkal kepulauannya,
  • Perairan pedalaman pada perairan kepulauannya.

Berbagai zona maritim tersebut harus diukur dari garis-garis pangkal atau garis-garis dasar yang akan menjadi acuan dalam penarikan garis batas.

2.   Undang-Undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Pada tanggal 8 Agustus 1996, Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang lebih mempertegas batas-batas terluar (outer limit) kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di laut, juga memberikan dasar dalam penetapan garis batas (boundary) dengan negara negara tetangga yang berbatasan, baik dengan negara-negara yang pantainya berhadapan maupun yang berdampingan dengan Indonesia.

Pada dasarnya Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan dasar tentang hak dan kewajiban negara di laut yang disesuaikan dengan status hukum dari berbagai zona maritim, sebagaimana diatur dalarn UNCLOS. Batas terluar laut teritorial Indonesia tetap menganut batas maksimum 12 mil laut, dan garis pangkal yang dipakai sebagai titik tolak pengukurannya tidak berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang No. 4/Prp. tahun 1960 yang disesuaikan dengan ketentuan baru sebagaimana diatur dalam UNCLOS.

3.   Peraturan Pemerintah, No. 61 tahun 1998 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menentukan bahwa Daftar Koordinat tersebut harus didepositkan di Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Undang-undang No. 6 tahun 1996 tersebut kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1998 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, dengan melampirkan daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Daftar koordinat ini tidak dimasukkan sebagai ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah ini dengan tujuan agar perubahan atau pembaharuan (updating) data dapat dilakukan dengan tidak perlu mengubah ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah ini. Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Selain itu terdapat pula beberapa Undang-Undang yang dikeluarkan sebelum Indonesia meratifikasi UNCLOS pada tahun 1985 yang belum diubah yaitu:

1.   Undang-undang No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

Undang-Undang ini dibuat berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa tentang Landas Kontinen tahun 1958 yang menganut penetapan batas terluar landas kontinen berbeda dengan UNCLOS. Dengan demikian perlu diadakan perubahan terhadap Undang-Undang ini dengan menyesuaikan sebagaimana mestinya ketentuan tentang batas terluar landas kontinen.

2.   Undang-undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Menurut Undang-Undang ini di Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dengan mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi. Batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ditetapkan sejauh 200 mil-laut.

Sampai saat ini Indonesia belum mengumumkan zona tambahannya maupun memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan batas terluar, maupun tentang penetapan garis batas pada zona tambahan yang tumpang tindih atau yang berbatasan dengan zona tambahan negara lain. Badan Pembinaan Hukum Nasional dari Departemen Kehakiman dan HAM pernah melakukan pengkajian dan menghasilkan suatu naskah akademik dan RUU tentang Zona Tambahan, namun sampai saat ini belum menjadi Undang-Undang.

Menurut ketentuan Pasal 47 ayat 8 dan 9 dari UNCLOS, garis-garis pangkal yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut harus dicantumkan dalam peta atau peta-peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya. Sebagai gantinya dapat dibuat daftar koordinat geografis titik-titik yang secara jelas memerinci datum geodetik.





Mitigasi Bencana

19 01 2010

Bencana adalah suatu kecelakaan tak diduga sebagai hasil dari faktor buatan manusia atau alami (atau suatu kombinasi kedua-duanya) yang mempunyai berdampak negatif pada kondisi kehidupan manusia dan flora/fauna .

Jenis bencana:

Bencana alam meliputi banjir, musim kering berkepanjangan, gempa bumi, gelombang tsunami, angin puyuh, angin topan, tanah longsor, letusan gunung berapi (vulkanis) dan lain lain.bencana Buatan manusia dapat meliputi radiasi akibat kecelakaan bahan kimia, minyak tumpah, kebakaran hutan dan lain lain (Srinivas, 1996).

Untuk menangani masalah bencana maka dikenal dengan penanggulangan bencana, yaitu suatu siklus kegiatan yang saling berkaitan mulai dari kegiatan pencegahan, kegiatan mitigasi, kegiatan kesiapsiagaan, kegiatan tanggap darurat, kegiatan pemulihan yang meliputi restorasi, rehabilitasi dan rekonstruksi, dan kegiatan pembangunan. Semua kegiatan, mulai dari tanggap darurat sampai pengumpulan data dan informasi serta pembangunan, merupakan rangkaian dalam menghadapi kemungkinan bencana.

Mitigasi bencana merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penanggulangan bencana, karena kegiatan ini merupakan kegiatan sebelum terjadinya bencana yang dimaksudkan untuk mengantisipasi agar dampak yang ditimbulkan dapat dikurangi.

Mitigasi bencana alam dilakukan secara truktural dan non struktural. Secara struktural yaitu dengan melakukan upaya teknis, baik secara alami maupun buatan mengenai sarana dan prasarana mitigasi. Secara non struktural adalah upaya non teknis yang menyangkut penyesuaian dan pengaturan tentang kegiatan manusia agar sejalan dan sesuai dengan upaya mitigasi struktural maupun upaya lainnya.

Untuk mengatasi masalah bencana perlu dilakukan upaya mitigasi yang komprehensif yaitu kombinasi upaya struktur (pembuatan prasarana dan sarana pengendali) dan non struktur yang pelaksanaannya harus melibatkan instansi terkait. Seberapa besarpun upaya tersebut tidak akan dapat membebaskan terhadap masalah bencana alam secara mutlak. Oleh karena itu kunci keberhasilan sebenarnya adalah keharmonisan antara manusia/masyarakat dengan alam lingkungannya (Pratikto, 2005).

Kata “mitigasi” secara bahasa dapat diterjemahkan sebagai berikut:

  1. tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menyebabkan suatu bentuk keadaan yang salah terlihat lebih serius
  2. suatu bagian dari alasan untuk mengurangi celaan; suatu usaha untuk menghadirkan suatu keadaan yang salah lebih sedikit serius dibanding yang nampak pada kenyataan yang ada dengan menampilkan usaha mengurangi keadaan yang salah tersebut

[http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd]

Adapun definisi mitigasi menurut modul: Mitigasi Bencana Edisi Kedua, Program Pelatihan Manajemen Bencana UNDP (Coburn, A.W, R. J. S. Spence, N. Pomonis, 1994) adalah sebagai berikut:

Mitigasi berarti mengambil tindakan-tindakan untuk mengurangi pengaruh-pengaruh dari satu bahaya sebelum bencana itu terjadi. Istilah mitigasi berlaku untuk cakupan yang luas dari aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan perlindungan yang mungkin diawali, dari yang fisik, seperti membangun bangunan-bangunan yang lebih kuat, sampai dengan prosedural, seperti teknik-teknik yang baku untuk menggabungkan penilaian bahaya di dalam rencana penggunaan lahan.

Satu analogi yang bermanfaat dengan ilmu pengetahuan yang berkembang dari mitigasi bencana adalah pelaksanaan tindakan-tindakan kesehatan umum yang mulai pada pertengahan abad 19. sebelum waktu itu, tuberkulosis, tipus, kolera, disentri, cacar dan banyak penyakit lain adalah penyebab utama kematian dan cenderung menganggap epidemi semakin meningkat sejalan dengan pembangunan industri dari kota-kota yang memicu meningkatnya konsentrasi-konsentrasi populasi. Penyakit-penyakit ini mempunyai pengaruh besar tehadap harapan hidup pada waktu itu tetapi dianggap sebagai bagian dari resiko hidup sehari-hari. Ketidakteraturan yang tidak kentara dari serangan penyakit tersebut menyerang dan tidak dapatnya penyakit tersebut ditebak berarti bahwa takhayul, mitologi dan sejumlah fatalisme tertentu hanyalah respon publik terhadap bencana-bencana: resiko yang tinggi dari penyakit umumnya diterima saja karena hanya ada sedikit alternatif.

Pada saat pemahaman dari apa yang menyebabkan timbuknya penyakit semakin meningkat, terutama lewat upaya-upaya dari ilmuwan dan parah ahli epidemologi pada abad 19, maka insiden epidemi dan penyakit biasanya menjadi mudah dipahami. Dengan adanya sanitasi untuk menanggulangi bahaya penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Menjadi jelas bahwa penyakit dapat dicegah dan secara berangsur-angsur konsep perlindungan umum terhadap penyakit menjadi dapat diterima hal ini disebut dengan revolusi sanitari.

Bencana-bencana saat ini dilihat dalam cara yang sama sebagai mana penyakit dilihat pada awal abad 19; tidak dapat ditebak, musibah dan bagian dari resiko hidup seharihari. Konsentrasi-konsentrasi orang dan tingkat populasi yang semakin meningkat di seluruh dunia ini meningkat pula resiko bencana dan melipatgandakan konsekuensi-konsekuensi bahaya alam ketika bahaya-bahaya itu muncul. Sehingga muncul konsep mitigasi bencana revolusi sanitari untuk mengurangi dampak resiko dari suatu bencana alam.

Bagian paling kritis dari pelaksanaan mitigasi adalah pemahaman penuh sifat bencana. Tipe-tipe bahaya bencana pada setiap daerah berbeda-beda, ada suatu daerah yang rentan terhadap banjir, ada yang rentan terhadap gempa bumi, ada pula daerah yang rentan terhadap longsor dan lain-lain.

Pemahaman bahaya-bahaya mencakup memahami tentang:

–          bagaimana bahaya-bahaya itu muncul

–          kemungkinan terjadi dan besarannya

–          mekanisme fisik kerusakan

–          elemen-elemen dan aktivitas-aktivitas yang paling rentan terhadap pengaruh-pengaruhnya

–          konsekuensi-konsekuensi kerusakan.

Informasi Geospasial sebagai faktor kunci dalam melakukan pertukaran informasi secara global, merupakan suatu sarana fital bagi berlangsungnya suatu tatanan masyarakat berwawasan iptek dengan kekayaan sumberdaya alam yang sangat besar.

Data & Informasi geospasial tentang kebencanaan dan kedaruratan, dibutuhkan oleh lokasi kejadian bisa didapat melalui sistem koordinasi yang terpadu, cepat, dan akurat.

Data & informasi yang dibutuhkan meliputi :

–    titik-titik lokasi dimana bencana terjadi

–  seberapa besar bencana terjadi: luas area, besar bencana, periode berlangsungnya,       lamanya, dll

–    berapa besar jumlah korban jiwa : luka-luka, meninggal

–    berapa jumlah kerugian : fisik, materi, dll

Data & informasi akan digunakan di dalam menentukan kebijakan: pencegahan, penanggulangan, penanganan, evaluasi, serta rehabilitasi (Hudawati,2003).

Makalah TA Ihwan Fauji (IMG-01)