Tak Berdaya

26 01 2010

memang kuharus akui ku merindukan indahnya dirimu

ku merindukan kebersamaan yang takan terlupakan

tapi apalah dayaku, semuanya tlah berubah

diriku bukanlah yang dulu

diriku bukanlah seseorang yang lemah lagi akan perasaan yang kurasakan ini

pedih kurasakan harus membunuh semua harapanku

ku tahu ini tak semudah yang dibayangkan

ku harus mengorbankan kasih sayang ini demi sesuatu yang lebih baik

mungkin cinta ini begitu kuat tetapi kusadari ada yang dari hal tersebut

kebersamaan kita bukanlah jalan menuju kebahagian

karena kusadari kau takkan merubah perasaanmu

begitu besar pengorbanan ini tetapi begitu pedih  kau membalasnya

kutahu masih ada cinta yang diantara kita tapi bukan itu yang terpenting

diantara kita yang sebenarnya

tlah kusadari sekarang

dirimu bukanlah milikku, tetapi sahabatku . . . .

Iklan




Arti Cinta

26 01 2010

dapatkah kau artikan arti hidup ini

yang terpikir hanyalah cinta

dan kasih sayang yang kau butuhkan

demi itu kau rela berkorban

cinta dan kasih sayang yang didapatkan dari seseorang

sungguh gombal mengenang semua itu

tapi itulah hidup

layak bermain dalam khayalan

yang sebenarnya nyata

semua lagu dan puisi ditulis dalam tema cinta

namun apakah kau dapatkan

cinta dan kasih sayang tersebut

jangan kau tanya saat kau masih bermain-main

untuk mendapat kesenangan dan status

pacar dan kekasih yang diinginkan

bagai romeo dan juliet dalam cerita

padahal ini adalah kehidupan yang sebenarnya

tapi ini semua adalah karunia

yang tak dapat kau tolak dan hindari

suatu saat kau tak dapat menahan

semua rasa di hati

saat kau menyukai dan berbuah cinta serta kasih sayang

kepada seseorang yang kau anggap spesial

saat kau lihat sebuah uraian tentang cinta

seperti yang ku tulis saat ini

kadang kau remehkan dan kau cela

tertawa melihat semua itu dan bertanya

apa sih artinya cinta?

buat apa cinta?

cuih….omong kosong!

pikiranmu menolak semua itu (cinta)

tanpa sadar kau akan terlibat di dalamnya

dan kau harapkan semua itu

karena kau belum dapatkan cinta sebenarnya

tunggulah sampai suatu saat

pasti kan datang

~ igum ~





Dir. Sengketa Pertanahan

25 01 2010

Tanah merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan hidup dan kehidupan masyarakat serta berlangsungnya proses pembangunan. Dalam konteks yang demikian maka masalah pertanahan menjadi bersifat multi aspek, baik aspek fisik dan non fisik yang meliputi dimensi hukum, sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan keamanan Negara. Begitu kompleksnya masalah pertanahan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka pemahaman terhadap pengelolaan masalah pertanahan seyogyanya diposisikan dalam kerangka sistem ketatanegaraan kita.

Untuk itu penanganan sengketa pertanahan secara sistematis dan langsung ke akar masalahnya akan menuntaskan masalah yang sudah ada dan dapat mencegah konflik-konflik baru. Permasalahan yang timbul tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks historis kebijakan pemerintah dalam penanganan penyelesaian sengketa pertanahan.

Pengertian Sengketa

Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya (Petunjuk Teknis No: 01/juknis/d.v/2007 (Tentang Pemetaan masalah dan akar masalah pertanahan). Permasalahan sengketa tersebut timbul karena sistem perundang-undangan, administrasi pertanahan, atau mekanisme penanganan yang belum sempurna.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
  4. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN RI
  5. Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan:
  1. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/DV/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan
  2. Petunjuk Teknis Nomor 02/JUKNIS/DV/2007 tentang Tata Laksana Loket Penerimaan Pengaduan Masalah Pertanahan
  3. Petunjuk Teknis Nomor 03/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyelenggaraan Gelar Perkara
  4. Petunjuk Teknis Nomor 04/JUKNIS/DV/2007 tentang Penelitian Masalah Pertanahan
  5. Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/DV/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi
  6. Petunjuk Teknis Nomor 06/JUKNIS/DV/2007 tentang Berperkara di Pengadilan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan
  7. Petunjuk Teknis Nomor 07/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyusunan Risalah Pengolahan Data (RDP)
  8. Petunjuk Teknis Nomor 08/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyusunan Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/Pembatalan/Sertifikat Hak Atas Tanah
  9. Petunjuk Teknis Nomor 09/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyusunan Laporan Periodik
  10. Petunjuk Teknis Nomor 10/JUKNIS/DV/2007 tentang Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Republik Indonesia.

Kegiatan Direktorat SengketaPertanahan

Kegiatan yang telah kami lakukan di Direktorat Konflik Pertanahan antara lain:

  1. Telaah kasus sengketa hak atas tanah ex grand no 13 tanggal 5 November 1904 pada tanah di kawasan Jalan Kol. Yos Sudarso / Jalan Cilincing, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan antara Budi Hardjo Candra dengan Safri tanjung.
  2. Telaah pengaduan kasus sengketa tanah peninggalan Belanda yang merupakan Eigendom Verponding No 10031 yang dijadikan kompleks perumahan oleh para purnawirawan dan putra-putri purnawirawan di kompleks Siliwangi seluas 91.500 M2.
  3. Telaah permohonan pemeriksaan warkah yang selanjutnya dibuat rekontruksi perkaplingan (peta) dilahan yang terletak dipinggira Jalan raya Jakarta –Bekasi, Kelurahan Ujung Menteng, Kawasan Jakarta Timur, dengan No Girik  No. 1556 persil c.No.35.F.8, seluas 7 Ha.
  4. Telaah mengenai surat aduan dari H. dajadja Sukmaputra, S.H, selaku Direktur Utama PT. Saprotan, tanggal 16 juni 2009 No 16/DIR-SAP/VI/2009 atas permohonan pembatalan sertifikat HGB No 1, 4, dan 8 atas nama PT. Mandala Pratama Permai .
  5. Telaah kasus penguasaan tanah Ex Eigendom oleh Yayasan Darul Hikam dengan dibuatnya sertifikat HGB tanpa sepengetahuan yang berhak atau kuasanya yang sah.
  6. Telaah kasus permohonan pembatalan HGB No 3/ Sodong karena terjadi tumpang tindih dengan sertifikat Hak Milik atas nama Sdr. H. Uding Pathudin dan Sdr. Djumri.
  7. Telaah kasus penerbitan sertifikat HGB No. 318/Gambir Jakarta Pusat tanggal 9- November 2000, yang mencakup Jalan Veteran I No. 27 telah mengabaikan hak dan penguasaan fisik yang dimiliki oleh PT. Kertajaya(Travel Agent) yaitu dalam kurun waktu SIP dan sewa yang masih berlaku sampai dengan 6 Maret 2000.
  8. Telaah Resume keberatan LSM Clean Government  terhadap penolakan permohonan balik nama SHM No. 87 Surat Ukur No. 10 RT 1 dan RW III Kota Bogor.
  9. Resume permohonan penyelesaian tanah milik ahli waris dari Alm. Michael Maximiliaan Lanchinsky di Kawasan Polonia, Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur berdasarkan Akte Van Eigendom No 1285 tanggal 15 Agustus 1949.

Penanganan Secara Sistemik Sebagai Strategi Percepatan

Beberapa operasi yang dilakukan pada tahun 2008 dalam menangani sengketa pertanahan sacara sistemik dan cepat sehingga permasalah-permasalahan pertanahan dapat berkurang.

A.    Operasi Dengan Sandi “Tuntas Sengketa”

Tahun 2008 ditetapkan 1660 Target Operasi (TO)

–        Periode I         :  628 kasus (dicanangkan bulan Februari s/d bulan Maret 2008)

–        Periode II        :  660 kasus (dicanangkan bulan Juli s/d. September 2008)

–        Periode III      :  372 kasus (dicanangkan bulan November s/d Desember 2008)

B.     Operasi Dengan Sandi “Sidik Sengketa”

Tahun 2008 ditetapkan  170 Target Opersai (TO)

–        Periode I         :  101 kasus

–        Periode II        :   69  kasus

Kesimpulan

  1. Direktorat Sengketa Pertanahan adalah suatu direktorat yang berada di bawah Deputi V yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan.
  2. Sampai saat ini penyelesaian permasalahan sengketa pertanahan masih belum tuntas, hal ini terlihat dari data masih banyaknya kasus sengketa pertanahan yaitu mencapai 4.581  kasus. (data tahun 2007).

Saran

  1. Sebaiknya dapat diusahakan  koordinasi  yang baik antara BPN dengan berbagai instansi terkait sehubungan dengan penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di tingkat pemerintah pusat dan daerah termasuk PEMDA, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengurus permasalahan tanahnya.
  2. Dengan terwujudnya percepatan penanganan dan penyelesaian permasalahan pertanahan maka dapat membantu terwujudnya trust building masyarakat kepada BPN sesuai dengan 11 agenda prioritas BPN RI.




Dir. Perkara Pertanahan

25 01 2010

Salah satu direktorat yang ada dibawah Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah Direktorat Perkara Pertanahan. Direktorat ini membawahi 3 (tiga) subdirektorat sesuai dengan lingkup wilayah kerja yang ditangani.

Dalam pelaksanaan orientasi di direktorat perkara, para CPNS termasuk kelompok 11 ditempatkan di suatu ruangan “spesial” dan diserahi tugas pemahaman mandiri untuk menyelesaikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi direktorat perkara pertanahan (daftar pertanyaan terlampir). Hasil pemahaman mandiri tersebut diserahkan dalam bentuk makalah perorangan pada hari terakhir orientasi di direktorat perkara.

Bentuk pengetahuan dan pengalaman kerja yang dimaksud adalah:

  1. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Perkara Pertanahan, sub direktorat-sub direktorat dibawahnya dan struktur organisasinya.
  2. Pemetaan masalah pertanahan, gelar perkara, Risalah Pengolahan Data (RPD), bagaimana berperkara di pengadilan dan tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan, serta penyusunan keputusan pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah/pendaftaran/sertifikat hak atas tanah.
  3. Teknis foto kopi dan lain-lain.

Semua pengetahuan dan pengalaman kerja diatas diperoleh melalui hasil kajian pustaka beberapa literatur yang telah disiapkan, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Pokok Agraria.

Definisi Umum

  • Masalah pertanahan meliputi permasalahan teknis, sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian.
  • Permasalahan teknis adalah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di pusat maupun di daerah berkaitan dengan sistem perundang-undangan, administrasi pertanahan atau mekanisme penanganan yang belum sempurna.
  • Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang-perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.
  • Konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan warga dan atau kelompok masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.
  • Perkara adalah sengketa dan atau konflik pertanahan yang penyelesaiannya dilakukan melalui badan peradilan.
  • Tipologi masalah pertanahan adalah jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani, terdiri dari masalah yang berkaitan dengan :
  1. Penguasaan dan pemilikan tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan diatas tanah tertentu yang tidak atau belumdilekati dengan hak (tanah negara) maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
  2. Penetapan hak dan pendaftaran tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perizinan di bidang pertanahan.
  3. Batas atau letak bidang tanah, yaitu perbedaan pendapat, nilai, kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
  4. Pengadaan tanah, yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal dari pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi.
  5. Tanah objek land reform, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subjek-objek dan pembagian tanah objek landreform.
  6. Tuntutan ganti rugi tanah partikelir, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan atau nilai mengenai keputusan tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang dilikwidasi.
  7. Tanah ulayat, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat diatas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah ataupun yang belum akan tetapi dikuasai oleh pihak lain.
  8. Pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subjek atau objek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Gelar Perkara merupakan kegiatan pemaparan yang disampaikan oleh penyaji untuk mendalami dan atau pengkajian secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan obyektif mengenai masalah pertanahan, langkah-langkah penanganan dan penyelesaiannya dalam suatu diskusi di antara para peserta gelar perkara untuk mencapai suatu kesimpulan.

Landasan Hukum

  1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

  1. UUPA No 5 Tahun 1960, Pasal 1 ayat (2).

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan YME adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

  1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2006 tentang struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional
  2. Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2006 tentang struktur organisasi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan
  3. Keputusan Kepala BPN Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
  5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
  6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.34 tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan orientasi di Direktorat Perkara Pertanahan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Direktorat Perkara Pertanahan adalah satu dari tiga direktorat yang terdapat dibawah Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan sengketa dan Konflik Pertanahan. Direktorat Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengkajian, penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan.
  2. Kegiatan orientasi di Direktorat  Perkara Pertanahan bertujuan untuk mendidik dan mengarahkan para CPNS agar memahami tugas pokok dan fungsi direktorat ini sehingga menciptakan sumber daya manusia BPN yang berkualitas ke depannya.

SARAN

Selama kegiatan orientasi di Direktorat Perkara Pertanahan, ada beberapa hal yang dapat disarankan sebagai berikut :

  1. Hendaknya para CPNS diberi pengarahan secara langsung melalui sharing informasi dan komunikasi dua arah sehingga tercipta harmoni dan kesan yang baik terhadap direktorat ini.
  2. Memperhatikan ruang kerja direktorat perkara, sepertinya diperlukan tata ruang yang lebih rapi lagi sehingga tercipta kenyamanan kerja pegawai. Salah satunya mungkin dengan dibuatkannya papan nama (plang) bagi tiap-tiap ruangan kerja kasubdit, kasi dan staf sehingga memudahkan akses bagi pihak yang berkepentingan.




Pusat Hukum dan Humas

20 01 2010

Visi dan Misi

Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat telah metetapkan visi dan misinya sebagai berikut :

a. Visi

“ Terwujudnya pengelolaan dan penyaluran informasi mengenai Sistem Politik dan Hukum Pertanahan, dan Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Kepada Masyarakat, serta terbangunnya hukum tanah nasional yang baru, sinkron dan harmoni “

b. Misi

“ Membangun dan mengembangkan media center, Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi ( SJDI ) Hukum Pertanahan dan pembangunan hukum pertanahan nasional“

Tujuan dan Sasaran

Sedangkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat antara lain :

a. Tujuan

Tujuan yang ingin diwujudkan/dicapai oleh Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah tersusunnya kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum dengan tetap memperhatikan penguatan hak-hak rakyat dan fungsi sosial hak atas tanah termasuk hak masyarakat hukum adat.

b. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat yang merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan, adalah

1)      Tersedianya peraturan perundang-undangan pertanahan yang dapat menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan pertanahan di Indonesia;

2)      Memberikan well informed kepada masyarakat luas mengenai sistem, politik, birokrasi dan pengembangan BPN-RI;

3)      Tersedianya  data base peraturan perundang-undangan pertanahan berbasis teknologi informasi;

4)      Terdistribusikannya peraturan perundang-undangan pertanahan dalam bentuk buku dan digital pada unit jaringan di lingkungan BPN-RI.

Bidang Perundang-undangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPN terkait erat dengan hukum dan peraturan perundang-undangan karena setiap program harus didukung pranata hukum yang memadai. Pranata hukum, antara lain, menyangkut peraturan perundang-undangan, kajian hukum, layanan bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum. Oleh karena itu, kebijakan di bidang hukum dan perundang-undangan diarahkan pada terwujudnya sistem hukum, terselenggaranya layanan bantuan dan informasi hukum, dan tertatanya dokumentasi hukum pertanahan.

Peningkatan kuantitas peraturan perundang-undangan tersebut seyogyanya diimbangi dengan peningkatan kualitas. Peraturan perundang-undangan hendaknya disusun secara hati-hati dan seksama, dengan mengikuti syarat-syarat teknis dan yuridis tanpa mengabaikan kaidah-kaidah filosofis dan sosiologis. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan tidak saja dilakukan dalam rangka pembuatan rancangan peraturan, tetapi juga perlu dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, rasa keadilan, hak-hak asasi manusia, dan lain-lain.

Pelayanan Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum

Sejalan dengan agenda Reformasi Agraria untuk melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan, Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum mendapat amanat untuk :

  1. Menghimpun dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum  peraturan perundang-undangan atau produk hukum lain khususnya di bidang pertanahan;
  2. Mendistribusikan dan mempublikasikan peraturan peraturan perundang-undangan atau produk hukum lain khususnya di bidang pertanahan;
  3. Menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk buku maupun digital.

Untuk menjalankan tugas ini, SJDI dituntut untuk menyediakan dokumentasi tidak hanya dalam bentuk buku saja, namun harus menyediakan informasi melalui data komputer yang lengkap, akurat, transparan dan dalam jaringan informasi yang terintegrasi serta mudah diakses oleh siapapun yang membutuhkan informasi hukum dan perundang-undangan, mudah pemeliharaannya dalam bentuk digital dan sekaligus menghemat ruangan penyimpanan dokumen.

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan dokumen hukum dan perundang-undangan adalah:

  1. Membuat data digital dokumen.
  2. Meningkatkan kualitas fisik dokumen yang berkualitas (kertas, tinta dsb).
  3. Melaksanakan penataan, perawatan dan pemeliharaan dokumen hukum.
  4. Menertibkan peminjaman, pengembalian dan penelusuran dokumen.

Adapun tujuan dari pengembangan SJDI  Hukum  adalah :

  1. Untuk dapat mengerti perkembangan terakhir dari peraturan perundang-undangan.
  2. Untuk dapat mengumpulkan secara sistematis dan menyeluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan suatu masalah.
  3. Untuk dapat mencari jawaban yang tepat mengenai suatu masalah yang menyangkut satu atau lebih peraturan perundang-undangan.
  4. Menyebarluaskan peraturan perundang-undanga

Dengan kata lain, Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum tersebut harus segera dapat menentukan ada atau tidaknya dokumen informasi Hukum yang dibutuhkan. Kegiatan yang dilakukan Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum ini meliputi rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang dengan unit-unit jaringan di lingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional baik dengan tingkat Pusat maupun Daerah.

Selain itu, dalam menjalankan kegiatannya, Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum selaku Pusat Jaringan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional selalu berkoordinasi dan mempunyai hubungan timbal balik yang saling menunjang dengan Pusat Jaringan Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Sosialisasi dan  Hubungan Masyarakat

Dalam rangka menyukseskan program Reforma Agraria beberapa Rapat Konsultasi dan Koordinasi dengan beberapa instansi dan departemen terkait (Sekneg, Departemen Kehutanan, Departemen Pertambangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Departemen Keuangan) terus dilakukan oleh BPN RI. Melalui rapat koordinasi dan  konsultasi ini Tim BPN RI berharap dapat membantu proses sosialisasi dan pelaksanaan Reforma Agraria.

Guna mendukung program-program Reforma Agraria, bidang Humas berupaya untuk mengkomunikasikan, mempublikasikan serta mensosialisasikan semua kebijakan dan program-program BPN kepada masyarakat, baik melalui brosur, iklan, talkshow media, workshop, dialog interaktif maupun kepada seluruh jajaran yang ada di BPN RI yang salah satunya melalui majalah Bhumibhakti. Pada intinya bidang Humas mempunyai andil besar sebagai penyambung lidah BPN untuk menyampaikan suatu kebijakan, tindakan dan pencapaian hasil yang positif  kepada masyarakat luas.

Sosialisasi yang dilakukan bidang Humas merupakan langkah konsolidasi dan sarana diskusi dalam mengkomunikasikan program-program BPN RI ke depan dengan tujuan untuk menghasilkan hal-hal yang penting untuk percepatan pelaksanaan program. Terkait dengan pelaksanaan Reforma Agraria, bidang Humas bersama  Tim BPN RI selalu melakukan rapat koordinasi dan konsultasi yang dapat mebantu proses sosialisasi dan pelaksanaan Reforma Agraria.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan humas antara lain :

  1. menampung dan memberi informasi segala permasalahan mengenai pertanahan dari masyarakat;
  2. mengumpulkan kliping dari beberapa surat kabar yang bertema tentang pertanahan untuk mengetahui dinamika pertanahan yang terjadi di masyarakat;
  3. memberi penerangan kepada masyarakat baik internal (karyawan dan keluarga besar BPN-RI) maupun eksternal (masyarakat luas) dalam bentuk majalah yang diterbitkan setahun dua kali;
  4. melakukan komunikasi dan memberi penerangan kepada masyarakat mengenai pertanahan melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang. Media cetak berupa surat kabar, media elektronik melalui radio, dan televisi, serta media luar ruang berupa brosur, leaflet, umbul-umbul, dan baliho;
  5. melakukan sosialisasi dan workshop yang bertujuan mendekatkan organisasi BPN kepada masyarakat;
  6. melakukan liputan pada semua kegiatan di lingkungan BPN sehingga kegiatan-kegiatan tersebut terdokumentasi dengan baik.

Kesimpulan

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPN terkait erat dengan hukum dan peraturan perundang-undangan karena setiap program harus didukung pranata hukum yang memadai. Pranata hukum, antara lain, menyangkut peraturan perundang-undangan, kajian hukum, layanan bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum. Oleh karena itu, kebijakan di bidang hukum dan perundang-undangan diarahkan pada terwujudnya sistem hukum, terselenggaranya layanan bantuan dan informasi hukum, dan tertatanya dokumentasi hukum pertanahan.

Untuk mendukung keberhasilan program BPN RI, peran bidang Humas BPN menjadi sangat penting karena dituntut untuk mengkomunikasikan segala informasi yang baik, tepat, jujur dan profesional. Sebaik apapun sebuah organisasi, apabila tidak dikomunikasikan kepada masyarakat, tidak akan bisa menyampaikan pesan yang ada dalam organisasi kepada masyarakat. Banyak sekali program-program baik yang tidak dikomunikasikan dengan baik membawa hasil yang tidak baik.

Saran

Demi kemajuan BPN dan Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, ada beberapa permasalahan yang kami amati, dan  kami memberikan saran berikut ini:

  1. Kurangnya staf membuat pekerjaan menjadi tidak optimal;
  2. Pembagian porsi dan posisi pekerjaan yang tepat dan jelas;
  3. Sistem kontroling dan evaluasi secara berkala, sehingga permasalahan yang muncul saat itu segera teratasi;
  4. Optimalisasi pekerjaan yang merata.




Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)

20 01 2010

Teknologi Informasi Pertanahan

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah merambah ke berbagai sektor termasuk pertanahan. Meskipun bidang pertanahan merupakan bidang yang sangat penting, akan tetapi adopsi teknologi informasi relatif tertinggal. Sebagai contoh, dari sebagian banyak kantor pertanahan diseluruh Indonesia belum seluruhnya mengadopsi sistem komputerisasi. Masih banyak kantor pertanahan di tanah air yang masih menggunakan sistem analog. Dan kebanyakan masih bersifat paper oriented. Disisi lain, masyarakat menyadari bahwa teknologi informasi marupakan salah satu tool penting dalam peradaban manusia untuk mengatasi sebagian masalah derasnya arus manajemen informasi. Teknologi informasi  dan komunikasi saat ini adalah bagian penting dalam manajemen informasi.

Nampaknya penerapan teknologi informasi dalam bidang pertanahan mutlak diterapkan dalam era serba digitalisasi seperti sekarang ini. Seperti diketahui bahwa sebagian besar tanah di tanah air banyak yang belum memiliki sertifikat. Oleh sebab itu, maka Badan Pertanahan Nasional merupakan pihak yang paling berperan untuk mengatasi hal tersebut. Sebagai jalan keluar dari masalah tersebut adalah penerapan teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan sistem manual, diantaranya seperti memiliki kemampuan dalam penyimpanan data dalam jumlah yang lebih besar berkali-kali lipat dibandingkan dengan sistem manual, serta memiliki konektivitas antardaerah maupun antara daerah dan pusat secara lebih cepat. Disamping itu hal ini berkaitan dengan karakteristik data pertanahan itu sendiri yang bersifat multidimensi yang terkait dengan masalah ekonomi, politik, pertanahan dan keamanan dan sosial budaya.

Pengelolaan data pertanahan itu sendiri harus terintegrasi suatu Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) yang mengalirkan informasi antar seluruh unit organisasi baik di tingkat kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. Disamping sifat data pertanahan tersebut juga pengelolaan pertanahan secara elektronik ini untuk mewujudkan good governance yang akhirnya akan berkaitan dengan keterbukaan informasi untuk masyarakat dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

BASIS DATA PERTANAHAN

Basis data menurut Adi Nugroho adalah sebagai “koleksi dari data yang terorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga data mudah disimpan dan dimanipulasi (diperbaharui, dicari, diolah dengan perhitungan-perhitungan tertentu serta dihapus)”

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pertanahan Nasional saat ini memiliki jenis basis data sebagai berikut:

  • Data spasial (objek hak)
  • Data Yuridis (data textual) beserta riwayat tanahnya
  • Penilaian Tanah dan
  • Penggunaan dan pemanfaaran bidang-bidang tanahnya

Dari berbagai basis data yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional tersebut, sering kali ditemui beberapa permasalahan pertanahan yang signifikan sering ditemui dari data tekstual maupun data spasial analog diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Data Tekstual:
  • Dokumen yang tidak terdapat di dalam bundel;
  • Dokumen sedang dalam proses di prosedur, tetapi tidak ada informasi dokumen mana yang sedang diproses;
  • Tidak ada informasi dokumen sudah dipindahkan ke bundel yang lain, karena:

–          Data peningkatan dari HGB ke HM

–          Data GS/SU yang sudah pindah bundel karena penomoran baru;

–          Pindah Desa / Kelurahan

  • Nomor Loncat
  • Dokumen hilang
  • Data tidak lengkap; Surat Ukur tanpa informasi buku tanah atau sebaliknya; informasi yang tidak lengkap.
  • Data tidak standar: Desa lama yang tidak diketahui desa barunya, perubahan data yang tidak standar, HPL berdasarkan desa, type SU yang tidak standar, penomoran dengan menggunakan karakter (huruf)
  • Data duplikat/Ganda; Surat Ukur Ganda. Nomor hak ganda, Gambar Ukur Ganda.
  1. Data Spasial:
  • Batas persil tidak jelas
  • Persil mempunyai beberapa nomor Hak/SU/NIB yang sama
  • Batas persil dari hasil penggabungan beberapa peta tidak konsisten (berbeda)
  • Perubahan batas wilayah administrasi, contoh : satu blok perumahan secara geografis posisinya telah berada dikelurahan yang berbeda berdasarkan Informasi Textual.
  • Pemberian penomeran menggunakan karakter
  • Luas tidak sesuai dengan dimensi pada GU

Maka berdasarakan permasalahan seperti tersebut diatas, maka perubahan sistem dari analog ke digital merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan. Badan Pertanahan Nasional sendiri telah mulai melakukan pembangunan database pertanahan secara elektronik pada tahun 1999 melalui kegiatan Komputerisasi kantor Pertanahan (LOC). Diharapkan kedepan, seluruh Kantor Wilayah, serta Kantor Pertanahan diseluruh Indonesia dapat menerapkan sistem komputerisasi secara online. Layanan online yang dimaksudkan adalah layanan online antara masing-masing Kantor Pertanahan dengan Kantor BPN Pusat, antara Kantor Pertanahan dengan Publik (masyarakat dan PPAT) dan antara Kantor Pertanahan dengan Instansi Lain (Dirjen Pajak dan Tata Kota)

Beberapa layanan online yang telah dikembangkan oleh Pusdatin diantaranya seperti peta online, dan informasi status berkas permohonan. Layanan lainnya yang masih dikembangkan diantaranya adalah layanan PPAT untuk pengecekan sertipikat dan untuk pendaftaran pelayanan secara online dan sedang disiapkan pula layanan online untuk masyarakat yaitu dengan menyiapkan layanan e-form sebagai sarana pengisian form pendaftaran pertanahan secara online. Disamping itu, telah dikembangkan pula data centre di BPN Pusat untuk membangun database pertanahan secara nasional dan sebagai backup data untuk semua Kantor Pertanahan.

Skema rancangan penggunaan teknologi informasi dapat dilihat dalam skema berikut:

Dalam hal pengelolaan arsip, buku tanah sebagai salah satu arsip dokumen negara yang sangat penting, maka BPN telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 19 Tahun 1997ntentang Pedoman Pengurusan Surat dan Pengelolaan Arsip dan Keputusan Kepala BPN No.4 Tahun 1989 tentang Tata Kearsipan BPN, sedangkan dalam rangka pelaksanaan agenda BPN tahun 2007-2009 mengenai pembangunan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan Sistem Pengamanan Dokumen Pertanahan (SPDP) kegiatan yang dilakukan antara lain document scanning/imaging, pembangunan database tekstual (digitalisasi dan validasi), pembangunan database spasial (digitalisasi dan validasi). Hal ini sesuai pula dengan Keputusan Presiden No.34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan khususnya Pasal 1 yang menyatakan bahwa pembangunan SIMTANAS meliputi antara lain penyusunan basis data tanah-tanah di seluruh Indonesia dan penyiapan aplikasi tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah.

Kegiatan BPN dalam rangka mendukung SIMTANAS dan SPDP antara lain penerapan Local Office Computerization (LOC) dan Stand Alond System (SAS) dalam pelayanan pertanahan. keduanya dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan pelayanan pertanahan.

Landasan Hukum

  1. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disyahkan pada tanggal 21 April 2008. Undang undang ini banyak memberikan terobosan-terobosan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan data elektronik, prosedur transaksi elektronik dan keamanan dan legalitas data melalui tandatangan elektronik (digital signature).
  2. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini memuat beberapa pasal yang berkaitan dengan:
    1. pengelolaan data digital yaitu pada pasal 35 ayat (5) yang menyatakan bahwa secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm dan ayat (6) yang menyatakan bahwa rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kekuatan pembuktian sesudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
    2. Akses informasi pertanahan kepada publik yaitu pada pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsi informasi dimaksud, maka data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. Pada pasal 33 ayat (1) secara spesifik dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan daftar umum dalam penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah adalah terdiri peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan daftar nama.
    3. Pembatasan informasi pertanahan kepada publik untuk yang bersifat pribadi yaitu pada pasal 34 ayat (2) bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya
  3. Perpres 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional pasal 3 Huruf r pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan yang ditindaklanjuti dengan dibentuknya Pusat Data dan Informasi Pertanahan (PUSDATIN). Adapun tugas PUSDATIN menurut pasal 411 adalah mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi pertanahan serta membangun dan mengembangkan sistem informasi pertanahan nasional (SIMTANAS) berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala. Dengan fungsi ini maka PUSDATIN melaksanakan tugas untuk membangun ‘Etalase’ informasi BPN, menyiapkan dan mengembangkan Teknologi Informasi secara terintegrasi untuk seluruh unit kegiatan di Badan Pertanahan Nasional dan menyediakan Layanan data dan informasi untuk keperluan internal dan ekternal.
  4. Keputusan Presiden nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan pada Ayat 1 huruf b, menugaskan Badan Pertanahan Nasional untuk membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pertanahan dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) angka 2 mengenai Penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan pemilikan tanah, yang dihubungkan dengan e-government, ecommerce dan e-payment. Ketentuan ini dijadikan sebagai landasan bagi Badan Pertanahan Nasional dalam menyiapkan sistem elektronik dalam penggunaan sistem komputer secara luas yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi.
  5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan mengenai media penyimpanan dan tatacara penyimpanan data dan dokumen pertanahan.
  • keterangan mengenai media dan metoda penyimpanan data dan dokumen secara  elektronik dijelaskan pada pasal 184
    • ayat (1) bahwa dokumen dan data pendaftaran tanah dapat disimpan dalam bentuk digital, imaging system atau mikro film,
    • ayat (2) bahwa data yang dapat disimpan dalam bentuk digital grafis yaitu gambar ukur, surat ukur dan peta pendaftaran, sedangkan daftar-daftar isian dapat disimpan sebagai data digital tekstual,
    • ayat (3) bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan alat bukti pendaftaran tanah dapat disimpan dalam bentuk mikro film atau imaging system, misalnya girik, kikitir dan lainnya
    • keterangan mengenai tatacara penyimpanan data dan dokumen pertanahan dijelaskan pada pasal 186
      • ayat (1) bahwa media penyimpan data dan dokumen yang berbentuk digital, imaging system atau mikro film, harus disimpan di Kantor Pertanahan dalam tempat khusus sesuai dengan tata cara yang standard untuk penyimpanan media yang bersangkutan.
      • ayat (2) bahwa dalam hal data dan dokumen telah dibuat mikro film atau imaging system, maka data asli dapat disimpan di tempat lain
  1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan. Keputusan ini merupakan landasan operasinal dan layanan Badan Pertanahan Nasional kepada Publik dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Keputusan ini merupakan salah satu landasan operasional agar menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab. Ke depan harus dipertimbangakan mengenai standar pelayanan pertanahan yang berstandar ISO diseluruh kantor pertanahan secara bertahap baik dari sisi jumlah dan jenis pelayanan pertanahan maupun dari sisi jumlah kantor , seperti yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota malang untuk 2 jenis pelayanan yaitu Roya dan Pengecekan Sertipikat.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal pengelolaan data pertanahan ini juga sesuai dengan pandangan dari hasil studi FIG (Cadastre 2014 A Vision for a future Cadaster System, FIG, Juli 1998) mengenai perkiraan Cadastral pada tahun 2014 disebutkan antara lain bahwa:

1. Pemisahan antara peta-peta dan pendaftaran-pendaftaran akan hilang

2. Pemetaan kadastral akan berakhir dan digantikan dengan model yang sifatnya abadi.

3. “Kadaster – kertas dan pensil” akan berakhir

4. Kadaster 2014 akan menjadi swadana

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat suatu kesimpulan mengenai Pusat Data dan Informasi Pertanahan BPN RI adalah sebagai berikut:

  1. Pusat Data dan Informasi Pertanahan (PUSDATIN) Badan Pertanahan Nasional RI mempunyai peran yang sangat strategis dalam menghimpun, mengelola, mengolah dan menginformasikan kepada semua pihak yang membutuhkan mengenai pertanahan di seluruh Indonesia secara akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
  2. Undang-Undang nomor 11 tahun tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum dan tatacara dalam pemanfaatan teknologi informasi karena pendekatan sistem hukum secara konvensional sudah tidak relevan lagi digunakan. Pengunaan teknologi informasi ini menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun.

Saran

Saran yang dapat diberikan di Pusat Data dan Informasi Pertanahan BPN RI ini adalah sebagai berikut.

  1. Dalam menjalankan dan mendukung implementasi TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) yang sedang dikembangkan oleh PUSDATIN, maka diperlukan komitmen

Dari seluruh jajaran aparat BPN RI baik yang berada di pusat maupun di daerah. Hal ini dimaksudkan agar realisasi SIMTANAS (Sistem Manajemen Informasi Pertanahan Nasional) di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

  1. Meningkatkan kinerja dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka mendukung SIMTANAS dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat (public) secara cepat, cermat, dan sempurna.
  2. Menfasilitasi layanan online di tiap Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah secara terintegrasi sehingga proses pemutakhiran (update) data dan informasi mengenai pertanahan di BPN Pusat dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif.
  3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat ataupun jajaran aparat pemerintah lainnya seluruh Indonesia yang terkait dengan BPN RI, pada hal Teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang pertanahan.
  4. Menyediakan satu orang operator khusus untuk menjawab telepon masuk atau membuat aplikasi sistem otomatis untuk menjawab telepon.




Cinta Sahabat

20 01 2010

Kadang kubertanya

Kenapa harus aku ?

Kenapa harus kamu ?

Kenapa kita bertemu ?

kenapa semua ini terjadi ?

Semua itu sesungguhnya berawal dari pertanyaan,

Kenapa rasa itu datang?

Kenapa aku bukan mencintai orang yang mencintaiku ?

Kenapa kupilih orang yang memang tidak dapat diharapkan olehku ?

Orang yang sudah memiliki cinta di hatinya

Bukan kepadaku

Kumerasa bimbang dalam kejujuran dan

hanya kedustaan, kemunafikan, kebohongan

tanpa kutahu akhir dari kebimbangan ini

semoga kejujuran dari hati yang kudapatkan

walaupun itu akan sangat menyakitkan

Kini kutahu jawaban yang kudapatkan

membuat hancur hatiku

semua adalah bualan, kesia-siaan, dusta dan nista yang kudapat

cukup sudah semua ini terjadi

Meskipun ku’slalu ragu padanya,

akan perkataannya, akan sikapnya, akan niatnya,

tapi kenapa ku tetap slalu mendambakannya

Ini semua adalah salahku

salah hatiku dan cintaku

semua berawal dariku, dan

semua harus diakhiri olehku

jika kumampu !

Mengertilah bahwa yang terjadi

jangan kau sesali

jangan kau tangisi

Mungkin seharusnya saya menyadari bahwa

rasa cinta dan sayang yang tumbuh

adalah rasa cinta dan sayang terhadap seorang sahabat

Maafkan aku

Karena semua ini ku tlah merubah sesuatu

harapan, keinginan, dan keyakinan akan kebaikan

yang diharapkan dari seorang sahabat.

~ igum ~