Dir. Perkara Pertanahan

25 01 2010

Salah satu direktorat yang ada dibawah Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah Direktorat Perkara Pertanahan. Direktorat ini membawahi 3 (tiga) subdirektorat sesuai dengan lingkup wilayah kerja yang ditangani.

Dalam pelaksanaan orientasi di direktorat perkara, para CPNS termasuk kelompok 11 ditempatkan di suatu ruangan “spesial” dan diserahi tugas pemahaman mandiri untuk menyelesaikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi direktorat perkara pertanahan (daftar pertanyaan terlampir). Hasil pemahaman mandiri tersebut diserahkan dalam bentuk makalah perorangan pada hari terakhir orientasi di direktorat perkara.

Bentuk pengetahuan dan pengalaman kerja yang dimaksud adalah:

  1. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Perkara Pertanahan, sub direktorat-sub direktorat dibawahnya dan struktur organisasinya.
  2. Pemetaan masalah pertanahan, gelar perkara, Risalah Pengolahan Data (RPD), bagaimana berperkara di pengadilan dan tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan, serta penyusunan keputusan pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah/pendaftaran/sertifikat hak atas tanah.
  3. Teknis foto kopi dan lain-lain.

Semua pengetahuan dan pengalaman kerja diatas diperoleh melalui hasil kajian pustaka beberapa literatur yang telah disiapkan, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Pokok Agraria.

Definisi Umum

  • Masalah pertanahan meliputi permasalahan teknis, sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian.
  • Permasalahan teknis adalah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di pusat maupun di daerah berkaitan dengan sistem perundang-undangan, administrasi pertanahan atau mekanisme penanganan yang belum sempurna.
  • Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang-perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.
  • Konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan warga dan atau kelompok masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.
  • Perkara adalah sengketa dan atau konflik pertanahan yang penyelesaiannya dilakukan melalui badan peradilan.
  • Tipologi masalah pertanahan adalah jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani, terdiri dari masalah yang berkaitan dengan :
  1. Penguasaan dan pemilikan tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan diatas tanah tertentu yang tidak atau belumdilekati dengan hak (tanah negara) maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
  2. Penetapan hak dan pendaftaran tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perizinan di bidang pertanahan.
  3. Batas atau letak bidang tanah, yaitu perbedaan pendapat, nilai, kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
  4. Pengadaan tanah, yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal dari pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi.
  5. Tanah objek land reform, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subjek-objek dan pembagian tanah objek landreform.
  6. Tuntutan ganti rugi tanah partikelir, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan atau nilai mengenai keputusan tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang dilikwidasi.
  7. Tanah ulayat, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat diatas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah ataupun yang belum akan tetapi dikuasai oleh pihak lain.
  8. Pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subjek atau objek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Gelar Perkara merupakan kegiatan pemaparan yang disampaikan oleh penyaji untuk mendalami dan atau pengkajian secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan obyektif mengenai masalah pertanahan, langkah-langkah penanganan dan penyelesaiannya dalam suatu diskusi di antara para peserta gelar perkara untuk mencapai suatu kesimpulan.

Landasan Hukum

  1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

  1. UUPA No 5 Tahun 1960, Pasal 1 ayat (2).

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan YME adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

  1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2006 tentang struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional
  2. Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2006 tentang struktur organisasi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan
  3. Keputusan Kepala BPN Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
  5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
  6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.34 tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan orientasi di Direktorat Perkara Pertanahan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Direktorat Perkara Pertanahan adalah satu dari tiga direktorat yang terdapat dibawah Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan sengketa dan Konflik Pertanahan. Direktorat Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengkajian, penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan.
  2. Kegiatan orientasi di Direktorat  Perkara Pertanahan bertujuan untuk mendidik dan mengarahkan para CPNS agar memahami tugas pokok dan fungsi direktorat ini sehingga menciptakan sumber daya manusia BPN yang berkualitas ke depannya.

SARAN

Selama kegiatan orientasi di Direktorat Perkara Pertanahan, ada beberapa hal yang dapat disarankan sebagai berikut :

  1. Hendaknya para CPNS diberi pengarahan secara langsung melalui sharing informasi dan komunikasi dua arah sehingga tercipta harmoni dan kesan yang baik terhadap direktorat ini.
  2. Memperhatikan ruang kerja direktorat perkara, sepertinya diperlukan tata ruang yang lebih rapi lagi sehingga tercipta kenyamanan kerja pegawai. Salah satunya mungkin dengan dibuatkannya papan nama (plang) bagi tiap-tiap ruangan kerja kasubdit, kasi dan staf sehingga memudahkan akses bagi pihak yang berkepentingan.




Pusat Hukum dan Humas

20 01 2010

Visi dan Misi

Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat telah metetapkan visi dan misinya sebagai berikut :

a. Visi

“ Terwujudnya pengelolaan dan penyaluran informasi mengenai Sistem Politik dan Hukum Pertanahan, dan Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Kepada Masyarakat, serta terbangunnya hukum tanah nasional yang baru, sinkron dan harmoni “

b. Misi

“ Membangun dan mengembangkan media center, Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi ( SJDI ) Hukum Pertanahan dan pembangunan hukum pertanahan nasional“

Tujuan dan Sasaran

Sedangkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat antara lain :

a. Tujuan

Tujuan yang ingin diwujudkan/dicapai oleh Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah tersusunnya kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum dengan tetap memperhatikan penguatan hak-hak rakyat dan fungsi sosial hak atas tanah termasuk hak masyarakat hukum adat.

b. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat yang merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan, adalah

1)      Tersedianya peraturan perundang-undangan pertanahan yang dapat menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan pertanahan di Indonesia;

2)      Memberikan well informed kepada masyarakat luas mengenai sistem, politik, birokrasi dan pengembangan BPN-RI;

3)      Tersedianya  data base peraturan perundang-undangan pertanahan berbasis teknologi informasi;

4)      Terdistribusikannya peraturan perundang-undangan pertanahan dalam bentuk buku dan digital pada unit jaringan di lingkungan BPN-RI.

Bidang Perundang-undangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPN terkait erat dengan hukum dan peraturan perundang-undangan karena setiap program harus didukung pranata hukum yang memadai. Pranata hukum, antara lain, menyangkut peraturan perundang-undangan, kajian hukum, layanan bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum. Oleh karena itu, kebijakan di bidang hukum dan perundang-undangan diarahkan pada terwujudnya sistem hukum, terselenggaranya layanan bantuan dan informasi hukum, dan tertatanya dokumentasi hukum pertanahan.

Peningkatan kuantitas peraturan perundang-undangan tersebut seyogyanya diimbangi dengan peningkatan kualitas. Peraturan perundang-undangan hendaknya disusun secara hati-hati dan seksama, dengan mengikuti syarat-syarat teknis dan yuridis tanpa mengabaikan kaidah-kaidah filosofis dan sosiologis. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan tidak saja dilakukan dalam rangka pembuatan rancangan peraturan, tetapi juga perlu dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, rasa keadilan, hak-hak asasi manusia, dan lain-lain.

Pelayanan Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum

Sejalan dengan agenda Reformasi Agraria untuk melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan, Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum mendapat amanat untuk :

  1. Menghimpun dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum  peraturan perundang-undangan atau produk hukum lain khususnya di bidang pertanahan;
  2. Mendistribusikan dan mempublikasikan peraturan peraturan perundang-undangan atau produk hukum lain khususnya di bidang pertanahan;
  3. Menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk buku maupun digital.

Untuk menjalankan tugas ini, SJDI dituntut untuk menyediakan dokumentasi tidak hanya dalam bentuk buku saja, namun harus menyediakan informasi melalui data komputer yang lengkap, akurat, transparan dan dalam jaringan informasi yang terintegrasi serta mudah diakses oleh siapapun yang membutuhkan informasi hukum dan perundang-undangan, mudah pemeliharaannya dalam bentuk digital dan sekaligus menghemat ruangan penyimpanan dokumen.

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan dokumen hukum dan perundang-undangan adalah:

  1. Membuat data digital dokumen.
  2. Meningkatkan kualitas fisik dokumen yang berkualitas (kertas, tinta dsb).
  3. Melaksanakan penataan, perawatan dan pemeliharaan dokumen hukum.
  4. Menertibkan peminjaman, pengembalian dan penelusuran dokumen.

Adapun tujuan dari pengembangan SJDI  Hukum  adalah :

  1. Untuk dapat mengerti perkembangan terakhir dari peraturan perundang-undangan.
  2. Untuk dapat mengumpulkan secara sistematis dan menyeluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan suatu masalah.
  3. Untuk dapat mencari jawaban yang tepat mengenai suatu masalah yang menyangkut satu atau lebih peraturan perundang-undangan.
  4. Menyebarluaskan peraturan perundang-undanga

Dengan kata lain, Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum tersebut harus segera dapat menentukan ada atau tidaknya dokumen informasi Hukum yang dibutuhkan. Kegiatan yang dilakukan Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum ini meliputi rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang dengan unit-unit jaringan di lingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional baik dengan tingkat Pusat maupun Daerah.

Selain itu, dalam menjalankan kegiatannya, Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum selaku Pusat Jaringan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional selalu berkoordinasi dan mempunyai hubungan timbal balik yang saling menunjang dengan Pusat Jaringan Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Sosialisasi dan  Hubungan Masyarakat

Dalam rangka menyukseskan program Reforma Agraria beberapa Rapat Konsultasi dan Koordinasi dengan beberapa instansi dan departemen terkait (Sekneg, Departemen Kehutanan, Departemen Pertambangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Departemen Keuangan) terus dilakukan oleh BPN RI. Melalui rapat koordinasi dan  konsultasi ini Tim BPN RI berharap dapat membantu proses sosialisasi dan pelaksanaan Reforma Agraria.

Guna mendukung program-program Reforma Agraria, bidang Humas berupaya untuk mengkomunikasikan, mempublikasikan serta mensosialisasikan semua kebijakan dan program-program BPN kepada masyarakat, baik melalui brosur, iklan, talkshow media, workshop, dialog interaktif maupun kepada seluruh jajaran yang ada di BPN RI yang salah satunya melalui majalah Bhumibhakti. Pada intinya bidang Humas mempunyai andil besar sebagai penyambung lidah BPN untuk menyampaikan suatu kebijakan, tindakan dan pencapaian hasil yang positif  kepada masyarakat luas.

Sosialisasi yang dilakukan bidang Humas merupakan langkah konsolidasi dan sarana diskusi dalam mengkomunikasikan program-program BPN RI ke depan dengan tujuan untuk menghasilkan hal-hal yang penting untuk percepatan pelaksanaan program. Terkait dengan pelaksanaan Reforma Agraria, bidang Humas bersama  Tim BPN RI selalu melakukan rapat koordinasi dan konsultasi yang dapat mebantu proses sosialisasi dan pelaksanaan Reforma Agraria.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan humas antara lain :

  1. menampung dan memberi informasi segala permasalahan mengenai pertanahan dari masyarakat;
  2. mengumpulkan kliping dari beberapa surat kabar yang bertema tentang pertanahan untuk mengetahui dinamika pertanahan yang terjadi di masyarakat;
  3. memberi penerangan kepada masyarakat baik internal (karyawan dan keluarga besar BPN-RI) maupun eksternal (masyarakat luas) dalam bentuk majalah yang diterbitkan setahun dua kali;
  4. melakukan komunikasi dan memberi penerangan kepada masyarakat mengenai pertanahan melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang. Media cetak berupa surat kabar, media elektronik melalui radio, dan televisi, serta media luar ruang berupa brosur, leaflet, umbul-umbul, dan baliho;
  5. melakukan sosialisasi dan workshop yang bertujuan mendekatkan organisasi BPN kepada masyarakat;
  6. melakukan liputan pada semua kegiatan di lingkungan BPN sehingga kegiatan-kegiatan tersebut terdokumentasi dengan baik.

Kesimpulan

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPN terkait erat dengan hukum dan peraturan perundang-undangan karena setiap program harus didukung pranata hukum yang memadai. Pranata hukum, antara lain, menyangkut peraturan perundang-undangan, kajian hukum, layanan bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum. Oleh karena itu, kebijakan di bidang hukum dan perundang-undangan diarahkan pada terwujudnya sistem hukum, terselenggaranya layanan bantuan dan informasi hukum, dan tertatanya dokumentasi hukum pertanahan.

Untuk mendukung keberhasilan program BPN RI, peran bidang Humas BPN menjadi sangat penting karena dituntut untuk mengkomunikasikan segala informasi yang baik, tepat, jujur dan profesional. Sebaik apapun sebuah organisasi, apabila tidak dikomunikasikan kepada masyarakat, tidak akan bisa menyampaikan pesan yang ada dalam organisasi kepada masyarakat. Banyak sekali program-program baik yang tidak dikomunikasikan dengan baik membawa hasil yang tidak baik.

Saran

Demi kemajuan BPN dan Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, ada beberapa permasalahan yang kami amati, dan  kami memberikan saran berikut ini:

  1. Kurangnya staf membuat pekerjaan menjadi tidak optimal;
  2. Pembagian porsi dan posisi pekerjaan yang tepat dan jelas;
  3. Sistem kontroling dan evaluasi secara berkala, sehingga permasalahan yang muncul saat itu segera teratasi;
  4. Optimalisasi pekerjaan yang merata.




Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN)

20 01 2010

Teknologi Informasi Pertanahan

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah merambah ke berbagai sektor termasuk pertanahan. Meskipun bidang pertanahan merupakan bidang yang sangat penting, akan tetapi adopsi teknologi informasi relatif tertinggal. Sebagai contoh, dari sebagian banyak kantor pertanahan diseluruh Indonesia belum seluruhnya mengadopsi sistem komputerisasi. Masih banyak kantor pertanahan di tanah air yang masih menggunakan sistem analog. Dan kebanyakan masih bersifat paper oriented. Disisi lain, masyarakat menyadari bahwa teknologi informasi marupakan salah satu tool penting dalam peradaban manusia untuk mengatasi sebagian masalah derasnya arus manajemen informasi. Teknologi informasi  dan komunikasi saat ini adalah bagian penting dalam manajemen informasi.

Nampaknya penerapan teknologi informasi dalam bidang pertanahan mutlak diterapkan dalam era serba digitalisasi seperti sekarang ini. Seperti diketahui bahwa sebagian besar tanah di tanah air banyak yang belum memiliki sertifikat. Oleh sebab itu, maka Badan Pertanahan Nasional merupakan pihak yang paling berperan untuk mengatasi hal tersebut. Sebagai jalan keluar dari masalah tersebut adalah penerapan teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan sistem manual, diantaranya seperti memiliki kemampuan dalam penyimpanan data dalam jumlah yang lebih besar berkali-kali lipat dibandingkan dengan sistem manual, serta memiliki konektivitas antardaerah maupun antara daerah dan pusat secara lebih cepat. Disamping itu hal ini berkaitan dengan karakteristik data pertanahan itu sendiri yang bersifat multidimensi yang terkait dengan masalah ekonomi, politik, pertanahan dan keamanan dan sosial budaya.

Pengelolaan data pertanahan itu sendiri harus terintegrasi suatu Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) yang mengalirkan informasi antar seluruh unit organisasi baik di tingkat kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. Disamping sifat data pertanahan tersebut juga pengelolaan pertanahan secara elektronik ini untuk mewujudkan good governance yang akhirnya akan berkaitan dengan keterbukaan informasi untuk masyarakat dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

BASIS DATA PERTANAHAN

Basis data menurut Adi Nugroho adalah sebagai “koleksi dari data yang terorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga data mudah disimpan dan dimanipulasi (diperbaharui, dicari, diolah dengan perhitungan-perhitungan tertentu serta dihapus)”

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pertanahan Nasional saat ini memiliki jenis basis data sebagai berikut:

  • Data spasial (objek hak)
  • Data Yuridis (data textual) beserta riwayat tanahnya
  • Penilaian Tanah dan
  • Penggunaan dan pemanfaaran bidang-bidang tanahnya

Dari berbagai basis data yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional tersebut, sering kali ditemui beberapa permasalahan pertanahan yang signifikan sering ditemui dari data tekstual maupun data spasial analog diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Data Tekstual:
  • Dokumen yang tidak terdapat di dalam bundel;
  • Dokumen sedang dalam proses di prosedur, tetapi tidak ada informasi dokumen mana yang sedang diproses;
  • Tidak ada informasi dokumen sudah dipindahkan ke bundel yang lain, karena:

-          Data peningkatan dari HGB ke HM

-          Data GS/SU yang sudah pindah bundel karena penomoran baru;

-          Pindah Desa / Kelurahan

  • Nomor Loncat
  • Dokumen hilang
  • Data tidak lengkap; Surat Ukur tanpa informasi buku tanah atau sebaliknya; informasi yang tidak lengkap.
  • Data tidak standar: Desa lama yang tidak diketahui desa barunya, perubahan data yang tidak standar, HPL berdasarkan desa, type SU yang tidak standar, penomoran dengan menggunakan karakter (huruf)
  • Data duplikat/Ganda; Surat Ukur Ganda. Nomor hak ganda, Gambar Ukur Ganda.
  1. Data Spasial:
  • Batas persil tidak jelas
  • Persil mempunyai beberapa nomor Hak/SU/NIB yang sama
  • Batas persil dari hasil penggabungan beberapa peta tidak konsisten (berbeda)
  • Perubahan batas wilayah administrasi, contoh : satu blok perumahan secara geografis posisinya telah berada dikelurahan yang berbeda berdasarkan Informasi Textual.
  • Pemberian penomeran menggunakan karakter
  • Luas tidak sesuai dengan dimensi pada GU

Maka berdasarakan permasalahan seperti tersebut diatas, maka perubahan sistem dari analog ke digital merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan. Badan Pertanahan Nasional sendiri telah mulai melakukan pembangunan database pertanahan secara elektronik pada tahun 1999 melalui kegiatan Komputerisasi kantor Pertanahan (LOC). Diharapkan kedepan, seluruh Kantor Wilayah, serta Kantor Pertanahan diseluruh Indonesia dapat menerapkan sistem komputerisasi secara online. Layanan online yang dimaksudkan adalah layanan online antara masing-masing Kantor Pertanahan dengan Kantor BPN Pusat, antara Kantor Pertanahan dengan Publik (masyarakat dan PPAT) dan antara Kantor Pertanahan dengan Instansi Lain (Dirjen Pajak dan Tata Kota)

Beberapa layanan online yang telah dikembangkan oleh Pusdatin diantaranya seperti peta online, dan informasi status berkas permohonan. Layanan lainnya yang masih dikembangkan diantaranya adalah layanan PPAT untuk pengecekan sertipikat dan untuk pendaftaran pelayanan secara online dan sedang disiapkan pula layanan online untuk masyarakat yaitu dengan menyiapkan layanan e-form sebagai sarana pengisian form pendaftaran pertanahan secara online. Disamping itu, telah dikembangkan pula data centre di BPN Pusat untuk membangun database pertanahan secara nasional dan sebagai backup data untuk semua Kantor Pertanahan.

Skema rancangan penggunaan teknologi informasi dapat dilihat dalam skema berikut:

Dalam hal pengelolaan arsip, buku tanah sebagai salah satu arsip dokumen negara yang sangat penting, maka BPN telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 19 Tahun 1997ntentang Pedoman Pengurusan Surat dan Pengelolaan Arsip dan Keputusan Kepala BPN No.4 Tahun 1989 tentang Tata Kearsipan BPN, sedangkan dalam rangka pelaksanaan agenda BPN tahun 2007-2009 mengenai pembangunan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan Sistem Pengamanan Dokumen Pertanahan (SPDP) kegiatan yang dilakukan antara lain document scanning/imaging, pembangunan database tekstual (digitalisasi dan validasi), pembangunan database spasial (digitalisasi dan validasi). Hal ini sesuai pula dengan Keputusan Presiden No.34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan khususnya Pasal 1 yang menyatakan bahwa pembangunan SIMTANAS meliputi antara lain penyusunan basis data tanah-tanah di seluruh Indonesia dan penyiapan aplikasi tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah.

Kegiatan BPN dalam rangka mendukung SIMTANAS dan SPDP antara lain penerapan Local Office Computerization (LOC) dan Stand Alond System (SAS) dalam pelayanan pertanahan. keduanya dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan pelayanan pertanahan.

Landasan Hukum

  1. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disyahkan pada tanggal 21 April 2008. Undang undang ini banyak memberikan terobosan-terobosan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan data elektronik, prosedur transaksi elektronik dan keamanan dan legalitas data melalui tandatangan elektronik (digital signature).
  2. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini memuat beberapa pasal yang berkaitan dengan:
    1. pengelolaan data digital yaitu pada pasal 35 ayat (5) yang menyatakan bahwa secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm dan ayat (6) yang menyatakan bahwa rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kekuatan pembuktian sesudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
    2. Akses informasi pertanahan kepada publik yaitu pada pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsi informasi dimaksud, maka data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. Pada pasal 33 ayat (1) secara spesifik dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan daftar umum dalam penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah adalah terdiri peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan daftar nama.
    3. Pembatasan informasi pertanahan kepada publik untuk yang bersifat pribadi yaitu pada pasal 34 ayat (2) bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya
  3. Perpres 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional pasal 3 Huruf r pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan yang ditindaklanjuti dengan dibentuknya Pusat Data dan Informasi Pertanahan (PUSDATIN). Adapun tugas PUSDATIN menurut pasal 411 adalah mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi pertanahan serta membangun dan mengembangkan sistem informasi pertanahan nasional (SIMTANAS) berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala. Dengan fungsi ini maka PUSDATIN melaksanakan tugas untuk membangun ‘Etalase’ informasi BPN, menyiapkan dan mengembangkan Teknologi Informasi secara terintegrasi untuk seluruh unit kegiatan di Badan Pertanahan Nasional dan menyediakan Layanan data dan informasi untuk keperluan internal dan ekternal.
  4. Keputusan Presiden nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan pada Ayat 1 huruf b, menugaskan Badan Pertanahan Nasional untuk membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pertanahan dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) angka 2 mengenai Penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan pemilikan tanah, yang dihubungkan dengan e-government, ecommerce dan e-payment. Ketentuan ini dijadikan sebagai landasan bagi Badan Pertanahan Nasional dalam menyiapkan sistem elektronik dalam penggunaan sistem komputer secara luas yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi.
  5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan mengenai media penyimpanan dan tatacara penyimpanan data dan dokumen pertanahan.
  • keterangan mengenai media dan metoda penyimpanan data dan dokumen secara  elektronik dijelaskan pada pasal 184
    • ayat (1) bahwa dokumen dan data pendaftaran tanah dapat disimpan dalam bentuk digital, imaging system atau mikro film,
    • ayat (2) bahwa data yang dapat disimpan dalam bentuk digital grafis yaitu gambar ukur, surat ukur dan peta pendaftaran, sedangkan daftar-daftar isian dapat disimpan sebagai data digital tekstual,
    • ayat (3) bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan alat bukti pendaftaran tanah dapat disimpan dalam bentuk mikro film atau imaging system, misalnya girik, kikitir dan lainnya
    • keterangan mengenai tatacara penyimpanan data dan dokumen pertanahan dijelaskan pada pasal 186
      • ayat (1) bahwa media penyimpan data dan dokumen yang berbentuk digital, imaging system atau mikro film, harus disimpan di Kantor Pertanahan dalam tempat khusus sesuai dengan tata cara yang standard untuk penyimpanan media yang bersangkutan.
      • ayat (2) bahwa dalam hal data dan dokumen telah dibuat mikro film atau imaging system, maka data asli dapat disimpan di tempat lain
  1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan. Keputusan ini merupakan landasan operasinal dan layanan Badan Pertanahan Nasional kepada Publik dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Keputusan ini merupakan salah satu landasan operasional agar menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab. Ke depan harus dipertimbangakan mengenai standar pelayanan pertanahan yang berstandar ISO diseluruh kantor pertanahan secara bertahap baik dari sisi jumlah dan jenis pelayanan pertanahan maupun dari sisi jumlah kantor , seperti yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota malang untuk 2 jenis pelayanan yaitu Roya dan Pengecekan Sertipikat.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal pengelolaan data pertanahan ini juga sesuai dengan pandangan dari hasil studi FIG (Cadastre 2014 A Vision for a future Cadaster System, FIG, Juli 1998) mengenai perkiraan Cadastral pada tahun 2014 disebutkan antara lain bahwa:

1. Pemisahan antara peta-peta dan pendaftaran-pendaftaran akan hilang

2. Pemetaan kadastral akan berakhir dan digantikan dengan model yang sifatnya abadi.

3. “Kadaster – kertas dan pensil” akan berakhir

4. Kadaster 2014 akan menjadi swadana

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat suatu kesimpulan mengenai Pusat Data dan Informasi Pertanahan BPN RI adalah sebagai berikut:

  1. Pusat Data dan Informasi Pertanahan (PUSDATIN) Badan Pertanahan Nasional RI mempunyai peran yang sangat strategis dalam menghimpun, mengelola, mengolah dan menginformasikan kepada semua pihak yang membutuhkan mengenai pertanahan di seluruh Indonesia secara akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
  2. Undang-Undang nomor 11 tahun tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum dan tatacara dalam pemanfaatan teknologi informasi karena pendekatan sistem hukum secara konvensional sudah tidak relevan lagi digunakan. Pengunaan teknologi informasi ini menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun.

Saran

Saran yang dapat diberikan di Pusat Data dan Informasi Pertanahan BPN RI ini adalah sebagai berikut.

  1. Dalam menjalankan dan mendukung implementasi TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) yang sedang dikembangkan oleh PUSDATIN, maka diperlukan komitmen

Dari seluruh jajaran aparat BPN RI baik yang berada di pusat maupun di daerah. Hal ini dimaksudkan agar realisasi SIMTANAS (Sistem Manajemen Informasi Pertanahan Nasional) di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

  1. Meningkatkan kinerja dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka mendukung SIMTANAS dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat (public) secara cepat, cermat, dan sempurna.
  2. Menfasilitasi layanan online di tiap Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah secara terintegrasi sehingga proses pemutakhiran (update) data dan informasi mengenai pertanahan di BPN Pusat dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif.
  3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat ataupun jajaran aparat pemerintah lainnya seluruh Indonesia yang terkait dengan BPN RI, pada hal Teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang pertanahan.
  4. Menyediakan satu orang operator khusus untuk menjawab telepon masuk atau membuat aplikasi sistem otomatis untuk menjawab telepon.




Cinta Sahabat

20 01 2010

Kadang kubertanya

Kenapa harus aku ?

Kenapa harus kamu ?

Kenapa kita bertemu ?

kenapa semua ini terjadi ?

Semua itu sesungguhnya berawal dari pertanyaan,

Kenapa rasa itu datang?

Kenapa aku bukan mencintai orang yang mencintaiku ?

Kenapa kupilih orang yang memang tidak dapat diharapkan olehku ?

Orang yang sudah memiliki cinta di hatinya

Bukan kepadaku

Kumerasa bimbang dalam kejujuran dan

hanya kedustaan, kemunafikan, kebohongan

tanpa kutahu akhir dari kebimbangan ini

semoga kejujuran dari hati yang kudapatkan

walaupun itu akan sangat menyakitkan

Kini kutahu jawaban yang kudapatkan

membuat hancur hatiku

semua adalah bualan, kesia-siaan, dusta dan nista yang kudapat

cukup sudah semua ini terjadi

Meskipun ku’slalu ragu padanya,

akan perkataannya, akan sikapnya, akan niatnya,

tapi kenapa ku tetap slalu mendambakannya

Ini semua adalah salahku

salah hatiku dan cintaku

semua berawal dariku, dan

semua harus diakhiri olehku

jika kumampu !

Mengertilah bahwa yang terjadi

jangan kau sesali

jangan kau tangisi

Mungkin seharusnya saya menyadari bahwa

rasa cinta dan sayang yang tumbuh

adalah rasa cinta dan sayang terhadap seorang sahabat

Maafkan aku

Karena semua ini ku tlah merubah sesuatu

harapan, keinginan, dan keyakinan akan kebaikan

yang diharapkan dari seorang sahabat.

~ igum ~





Inspektorat Utama (IRTAMA)

20 01 2010

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Utama

Berdasarkan peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja BPN RI, maka tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPN.

Adapun dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPN;
  2. penyusunan standar pengawasan intern di bidang pertanahan;
  3. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala BPN;
  4. pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan atas hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan dalam bidang pertanahan;
  5. penyiapan pelaksanaan tindakan penertiban terhadap permasalahan di bidang pertanahan yang ditemukan;
  6. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dalam pengelolaan dan pelayanan pertanahan;
  7. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Utama terdiri dari:

  1. Inspektorat Wilayah I ;
  2. Inspektorat Wilayah II ;
  3. Inspektorat Wilayah III ;
  4. Inspektorat Wilayah IV;
  5. Inspektorat Wilayah V;
  6. Bagian Tata Usaha

Inspektorat Wilayah I

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan  pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah I yang meliputi : Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Inspektorat Utama,  dan Provinsi-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Barat  berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Wilayah II

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan  maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan  pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah  II  yang meliputi : Deputi Bidang Survei,Pengukuran dan Pemetaan, Pusat Pendidikan dan Latihan dan Provinsi-provinsi Jambi , Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku  berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Wilayah III

Inspektorat Wilayah III  mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan  maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan  pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah III  yang meliputi : Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Provinsi-provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Wilayah IV

Inspektorat Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan  maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan  pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah  IV  yang meliputi :  Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Provinsi-Provinsi Riau, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Wilayah V

Inspektorat Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan administrasi di bidang pertanahan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan pada unit-unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan di Wilayah V yang meliputi :  Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Data dan Informasi Pertanahan, dan Provinsi-provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah,  Bali dan Papua berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Inspektur Utama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan program, serta laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Utama.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan penyusunan dan rencana program pengawasan;
  2. penghimpunan dan penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan;
  3. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Utama.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

  1. Sub Bagian Penyusunan Program;

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengawasan;

  1. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi;

Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas menghimpun dan menyiapkan penyusunan laporan hasil pengawasan;

  1. Sub Bagian Umum.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Inspektorat Utama.

Definisi Umum

Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional dan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasioanal provinsi serta Kantor pertanahan kabupaten/kota agar dapat mendorong terselenggaranya pengawasan melekat pada satuan kerja masing-masing dengan baik dan benar.

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dan terus-menerus serta berkesinambungan dengan tujuan untuk membina, mengupayakan, serta mengembangkan tugas bawahannya dan/atau instansi/unit kerja yang dipimpinnya agar berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran sesuai rencana, kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Pengawasan

  • Menilai ketaatan atas jalannya pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pelaksana, apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  • Mengetahui apakah pelaksanaan TUPOKSI telah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
  • Mengetahui adanya penyalahgunaan wewenang, korupsi, pemborosan, penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana.
  • Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat.
  • Hasil pengawasan merupakan umpan balik dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan dalam menentukan rencana kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang masing-masing.
  • Hasil pengawasan akan dijadikan sebagai bahan penilaian terhadap Auditan yang bersangkutan.

Wewenang Pengawasan

  • Melakukan pengawasan BPN Pusat maupun Daerah;
  • Meminta dan menerima laporan-laporan dan bahan-bahan yang diperlukan dari semua Pejabat/Aparat BPN;
  • Menerima, meneliti, menganalisa, memeriksa dan mengevaluasi pengaduan masyarakat;
  • Memanggil Pejabat/Aparat BPN untuk dimintai keterangan yang diperlukan dalam audit;
  • Melakukan audit seluruh atau sebagian kegiatan pelaksanaan TUPOKSI/Pelayanan masyarakat;
  • Melaporkan hasil audit kepada Pejabat berwenang;
  • Menyarankan kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap permasalahan yang ada;

Prinsip Pengawasan

  • Obyektif

Pengawasan harus bersifat OBYEKTIF, tidak bias, tanpa kepentingan serta meletakkan permasalahan sebagaimana mestinya.

  • Menghasilkan Fakta

Pengawasan harus dapat menemukan fakta-fakta mengenai pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

  • Berpedoman Pada Kriteria

Untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan dan penyimpangan, Pengawasan harus berpedoman pada KRITERIA.

  • Sifatnya Preventif / Mencegah.

Karena Pengawasan pada dasarnya adl untuk menjamin tercapainya tujuan yg ditetapkan, maka Pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, berkembangnya kesalahan dan atau terulangnya kesalahan.

  • Bukan tujuan, tetapi Sarana.

Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sebagai sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan.

  • Apa yang salah.

Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, tidak mencari siapa yang salah, tetapi lebih utama pada apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahannya.

  • Berkesinambungan.

Pengawasan merupakan proses berkesinambungan, sehingga dapat diperoleh hasil yg optimal dalam rangka mencapai tujuan Organisasi.

  • Dinamis dan Membimbing.

Sebagai unsur manajemen, Pengawasan harus bersifat DINAMIS dan MEMBIMBING, yg dapat menimbulkan nilai tambah untuk perbaikan dan mengurangi atau meniadakan kesalahan dalan pelaksanaan kegiatan.

  • Korektif

Hasil Pengawasan harus menjamin adanya pengambilan koreksi yg cepat dan tepat atas terjadinya kesalahan, penyimpangan dan penyelewengan.

Sasaran pengawasan mencakup seluruh aspek pelaksanaan kegiatan , yaitu Kebijakan / ketetapan, Rencana / Program Kerja, Sumbernya berupa Dana, SDM, Sarana, Waktu, Prosedur dan cara kerjanya, Produk yang berupa kualitatif dan kuantitatif.

Audit adalah pengujian atas kegiatan auditan baik prosedur, teknis maupun kualitas dengan cara membandingkan antarakeadaan senyatanya dengan ketentuan pelaksanaannya, melakukan analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi dan melaporkan hasil kegiatannya, baik di bidang teknis pertanahan yang meliputi pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

Norma Audit adalah kaidah, pedoman, dan patokan yang harus diikuti dalam melakukan audit agar mencapai maksud yang dikehendaki untuk dipergunakan sebagai dasar dalam menetapkan batas-batas tanggung jawab auditor bagi perangkat pengawasan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Perencanaan Audit meliputi

  1. Menetapkan Tujuan :
  • Tujuan Umum adalah merupakan hasil akhir yg hendak dicapai dlm jangka waktu tertentu.
  • Tujuan Khusus :
    • Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yg berlaku.
    • Menilai kesesuaian dg pedoman akuntansi yg berlaku.
    • Menilai apakah kegiatan dilaksanakan Secara 3 E.
    • Mendeteksi adanya kecurangan.
  1. Menyiapkan Jadwal Kerja

Jadwal kerja biasanya dimuat dalam PKPT.

Data dalam PKPT antara lain :

  • Identitas Auditan
  • Anggaran Biaya
  • Sasaran Audit
  • Periode Audit
  • Jumlah Auditor
  • Waktu Mulai Audit
  • Waktu Penerbitan LHA.
  1. Menyiapkan Perencanaan Staf

Keberhasilan audit sangat ditentukan oleh ketepatan dalam memilih Auditor.

Hal-hal yg perlu diperhatikan dalam pemilihan Auditor :

  • Jenis dan Luas cakupan pengujian;
  • Tingkat luas/besarnya auditan;
  • Tingkat kompleksitas audit dan jenis pengolahan datanya;
  • Keahlian dan pengalaman Auditor;
  • DIKLAT yg pernah diikuti Auditor;
  • Jenis audit pertama (initial audit) atau audit ulangan (repeat audit).

Landasan Hukum

  1. UUPA No 5 Tahun 1160, Pasal 1 ayat (2).

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan YME adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

  1. Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang auditor
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
  3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
  4. Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2006 tentang struktur organisasi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan
  5. Keputusan Kepala BPN Nomor 2 tahun 2004 tentang Norma pengawasan dan daftar materi audit di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

KESIMPULAN

Secara garis besar tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Utama adalah sebagai berikut :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPN;
  2. Penyusunan standar pengawasan intern di bidang pertanahan;
  3. Pelaksanaan  pengawasan kinerja,  keuangan  dan  pengawasan untuk  tujuan tertentu atas  petunjuk Kepala BPN;
  4. Pengusutan  kebenaran  laporan  atau  pengaduan  atas  hambatan,  penyimpangan dan penyalahgunaan dalam bidang pertanahan;
  5. Penyiapan  pelaksanaan  tindakan  penertiban  terhadap  permasalahan  di  bidang     pertanahan  yang ditemukan;

Demikian secara keseluruhan kegiatan orientasi kelompok 11 di Inspektorat Utama selama 2 (dua) minggu.

Diharapkan dengan adanya orientasi ini dapat menjadi proses pembelajaran bagi kami, Untuk memperoleh  gambaran yang utuh dan lengkap tentang Inspektorat Utama  sehingga nantinya dapat diimplementasikan dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.





Dir. Pengendalian Penerapan Kebijakan Dan Program

20 01 2010

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertanahan yang mempunyai visi mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. Salah satu misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah mengembangkan dan menyelenggarakan kebijakan pertanahan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan misi tersebut Badan Pertanahan Nasional telah melaksanakan pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak atas tanah (Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan) dan Ijin Lokasi bagi masyarakat, badan hukum dan atau perusahaan. Setiap pemegang hak tersebut wajib  menggunakan dan memanfaatkan tanah haknya sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian haknya. Sebagai contoh, Badan Hukum/Perusahaan yang memperoleh Hak Guna Usaha untuk perkebunan kelapa sawit, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan usaha perkebunan kelapa sawit di lokasi tanah HGU yang telah diberikan kepadanya.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pemegang hak menggunakan dan memanfaatkan tanah hak yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Bahkan, banyak pemegang hak atas tanah skala besar (HGU, HGB induk dan Hak Pakai) yang tersebar di seluruh provinsi, ada indikasi menelantarkan tanahnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa potensi tanah yang merupakan sumber kemakmuran bagi rakyat tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Oleh karena itu tanah-tanah hak yang diindikasikan terlantar ini perlu ditertibkan sebagai upaya menciptakan sumber kemakmuran bagi rakyat melalui penataan kembali tanah-tanah hak yang diindikasikan terlantar tersebut demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Salah satu tahap kegiatan dalam rangka penertiban tanah hak yang diindikasikan terlantar adalah identifikasi tanah terindikasi terlantar yang dimaksudkan untuk meneliti secara detil baik subyek maupun obyek hak atas tanah/perijinan untuk memperoleh data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tanah serta aspek-aspek fisik, sosial dan ekonomi lainnya pada lokasi hak atas tanah yang diindikasikan terlantar. Selanjutnya data tersebut dapat dijadikan dasar penetapan langkah tindak lanjut dalam rangka pengendalian pertanahan khususnya penertiban tanah terindikasi terlantar untuk ditata kembali agar dapat dimanfaatkan untuk memberikan kemakmuran secara optimal bagi rakyat.

Pengertian Tanah Terlantar

Tanah terlantar berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dan Tujuan Penertiban Tanah Terlantar

Maksud dilaksanakan penertiban tanah yang diindikasikan terlantar adalah untuk menghidupkan aset tanah yang tertidur (terlantar) agar dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan kontribusi untuk kesejahteraan rakyat. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pemegang hak/dasar penguasaan atas tanah untuk memanfaatkan tanah haknya yang diindikasikan terlantar, dan apabila tidak dapat memanfaatkannya, pemerintah akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanah yang diindikasikan terlantar tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dasar Hukum Penertiban Tanah Terlantar

  1. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan HP atas Tanah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2006 Tentang BPN RI
  6. Peraturan Ka BPN Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN RI
  7. Peraturan Ka BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan
  8. Keputusan Kepala BPN Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Kegiatan Pokok Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program

a.   Inventarisasi tanah yang diindikasikan terlantar, meliputi tahapan pengumpulan sumber data untuk keperluan inventarisasi; inventarisasi dilaksanakan secara terus menerus oleh petugas di jajaran seksi pengendalian dan pembedayaan pada kantor pertanahn kabupaten/kota; koordinasi antar komponen pda kantor yang bersangkutan untuk memperoleh data; pengolahan data hasil inventarisasi dan pelaporan hasil inventarisasi.

b.   Identifikasi tanah yang diindikasikan terlantar, meliputi tahapan perencanaan identifikasi; pelaksanaan identifikasi; pengolahan data hasil identifikasi dan pelaporan hasil identifikasi.

c.   Penilaian hasil identifikasi tanah tanah yang diindikasikan terlantar, meliputi tahapan pembentukan panitia penilai kabupaten/kota; pelaksanaan penilaian hasil identifikasi tanah terlantar dan pelaporan hasil penilaian.

d.   Tindakan pendayagunaan tanah yang diindikasikan terlantar, meliputi tahapan persiapan penanganan penetapan tindakan pendayagunaan tanah terlantar; pelaksanaan penetapan tindakan pendayagunaan tanah terlantar; pemantauan  pelaksanaan penetapan tindakan pendayaagunaan tanah yang diindikasikan terlantar.

e.   Penertiban dan pendayagunaan tanah yang diindikasikan terlantar

Produk Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program

  1. Database hak atas tanah dan indikasi tanah yang ditelantarkan;
  2. Surat Peringatan 1,2 dan 3 atas tanah-tanah yang diindikasikan terlantar.
  3. Peta yang disertai informasi secara geografis posisi tanah-tanah terlantar berikut informasi tekstualnya.

Kesimpulan

  1. Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program adalah suatu direktorat yang berada di bawah Deputi IV yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan.
  2. Kegiatan Utama Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program adalah inventarisasi tanah yang diindikasikan terlantar; identifikasi tanah yang diindikasikan terlantar; penilaian hasil identifikasi tanah tanah yang diindikasikan terlantar; tindakan pendayagunaan tanah yang diindikasikan terlantar; dan penertiban dan pendayagunaan tanah yang diindikasikan terlantar.
  3. Produk Direktorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program adalah Database hak atas tanah dan indikasi tanah yang ditelantarkan; dan Surat Peringatan 1, 2 dan 3 atas tanah-tanah yang diindikasikan terlantar.

Saran

  1. Perlunya payung hukum yang efektif dan efisien yang dapat dijadikan sebagai instrumen dalam penegakan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pengendalian pertanahan, sehingga para aparat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
  2. Diperlukannya basis data yang jelas dan akurat mengenai hak atas tanah dalam kaitannya dengan hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan dengan menggunakan teknologi informasi untuk meminimalisir konflik, perkara, dan sengketa pertanahan selain itu dapat juga dijadikan dasar oleh pemangku kepentingan dalam pengembangan pertanahan  dan pemberdayaan masyarakat.
  3. Perlu adanya kebijakan pengendalian, pemantauan dan evaluasi atas hak guna tanah baik disektor pertanian maupun sektor non pertanian sehingga kecil kemungkinan timbul tanah-tanah terlantar di sektor tersebut.

Perlu adanya kebijakan-kebijakan praktis yang perlu dipikirkan lebih dalam sebagai langkah-langkah apabila terjadi komplikasi di luar dugaan akibat adanya pencabutan hak atas tanah yang ditelantarkan.





Dir. Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan Dan Wilayah Tertentu (WP3WT)

20 01 2010

Pengertian Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

  1. Wilayah Pesisir

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (UU No 27 tahun 2007). Wilayah pesisir mempunyai kharakteristik yang khusus sebagai akibat interaksi antara proses-proses yang terjadi di daratan dan di lautan. Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

  1. Pulau Kecil

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 beserta kesatuan ekosistemnya (UU No 27 tahun 2007).

  1. Perbatasan

Perbatasan adalah wilayah yang strategis yang mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan negara. Pengertian lainnya, wilayah perbatasan adalah wilayah yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas (Bappenas, 2008)

  1. Wilayah Tertentu

Wilayah yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan meliputi aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan hidup.

Dasar Hukum Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

  1. UU No 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria
  2. UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  3. UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  4. UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
  5. PP No 40 Tahun 1996  tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
  6. PP No 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
  7. PP  No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional
  8. PerPres No 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
  9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional RI

Kegiatan Pokok Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

  1. Menyiapkan Bahan Kebijakan Teknis.
  2. Melakukan pendataan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.
  3. Menyusun basis data wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.
  4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kawasan.

Objek Kegiatan Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

  1. Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 24 pulau besar dan 17.480 pulau kecil, diantaranya 92 pulau kecil terluar;
  2. Garis pantai Indonesia adalah garis pantai terpanjang, yaitu 81.000 km (273  kabupaten pada 33 provinsi);
  3. Perbatasan Indonesia dengan negara lain berupa laut  (92  buah pulau kecil terluar di 20 provinsi) dan daratan (15 kabupaten pada 4 provinsi);
  4. Wilayah tertentu Indonesia adalah kawasan strategis nasional menurut PP 26/2008, meliputi kawasan strategis dari aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan;
  5. Prioritas danau besar (>500 ha) sebanyak 12 danau.

Produk Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

  1. Kebijakan Teknis mengenai pengaturan dan penataan pertanahan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
  2. Data mengenai P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan  Tanah) di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;
  3. Data Sekunder mengenai potensi wilayah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;

KESIMPULAN

  1. Direktorat WP3WT adalah suatu direktorat yang berada di bawah Deputi III yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.
  2. Kegiatan Utama Direktorat WP3WT adalah  menyiapkan bahan kebijakan teknis; melakukan pendataan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu; menyusun basisdata wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu; melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan kawasan.
  3. Produk Direktorat WP3WT adalah kebijakan teknis mengenai pengaturan dan penataan pertanahan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu; data mengenai P4T (penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan  tanah) di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu; data sekunder mengenai potensi wilayah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.

SARAN

  1. Diperlukan payung hukum yang jelas tentang pengaturan dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan wilayah tertentu.
  2. Diperlukan kegiatan untuk menyiapkan dan mengembangkan suatu sistem manajemen data/informasi spasial (data spasial) yang mampu berfungsi mendukung pengambilan keputusan dalam penataan ruang laut, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.
  3. Diperlukan suatu kebijakan khusus dalam pemanfaatan dan pengelolaan pulau-pulau kecil melalui kegiatan perlindungan, pemeliharaan, pengawasan dan pemantauan secara terus menerus agar keberadaannya terus dipertahankan.
  4. Diperlukan adanya kebijakan khusus tentang  penguasaan, pemilikan, penggunaaan dan pemanfaatan Tanah (P4T) khususnya di daerah perbatasan (zona perbatasan sejauh 5 km), sehingga diharapkan ada kepastian “legal status” yang  berdampak posisif  bagi masyarakat sekitar perbatasan.







Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.