PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2006

10 02 2010

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang      :   a.    bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia;

b.    bahwa tanah merupakan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, karenanya perlu diatur dan dikelola secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara;

c.   bahwa pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak hanya ditujukan untuk menciptakan ketertiban hukum, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan yang timbul;

d.   bahwa kebijakan nasional di bidang pertanahan perlu disusun dengan memperhatikan aspirasi dan peran serta masyarakat guna dapat memajukan kesejahteraan umum;

e.   bahwa sehubungan dengan dasar menimbang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta dalam rangka penguatan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional, dipandang perlu untuk mengatur kembali Badan Pertanahan Nasional dengan Peraturan Presiden;

Mengingat         :  1.    Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun     1945;

2.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:  PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)  Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2)  Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;

e. penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan;

f. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;
g. pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;

h. pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus;

i. penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;

j. pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;
k. kerja sama dengan lembaga-lembaga lain;

l. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;

m. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;

n. pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan;

o. pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;
p. penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;

q. pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan;

r. pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;

s. pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan;

t. pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

u. fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

Badan Pertanahan Nasional terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat Utama;
c. Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;
d. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
e. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
f. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
g. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
h. Inspektorat Utama.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Utama

Pasal 6

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Badan Pertanahan Nasional;

c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Badan Pertanahan Nasional;

d. pembinaan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi, hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Badan Pertanahan Nasional;

f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Badan Pertanahan Nasional.

Bagian Keempat
Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan

Pasal 9

(1) Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 10

Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
b. pelaksanaan survei dan pemetaan tematik;
c. pelaksanaan pengukuran dasar nasional;
d. pelaksanaan pemetaan dasar pertanahan.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Pasal 12

(1) Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dipimpin oleh Deputi.

Pasal 13

Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah;
b. pelaksanaan pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;

c. inventarisasi dan penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah;

d. pelaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi sosial keagamaan, dan kepentingan umum lainnya;

e. penetapan batas, pengukuran dan perpetaan bidang tanah serta pembukuan tanah;

f. pembinaan teknis Pejabat Pembuat Akta Tanah, Surveyor Berlisensi dan Lembaga Penilai Tanah.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Pasal 15

(1) Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang pengaturan dan penataan pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 16

Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan dan penataan pertanahan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengaturan dan penataan pertanahan;
b. penyiapan peruntukan, persediaan, pemeliharaan, dan penggunaan tanah;

c. pelaksanaan pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan tanah serta pemanfaatan dan penggunaan tanah;

d. pelaksanaan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

(1) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Deputi.

Pasal 19

Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat;

b. pelaksanaan pengendalian kebijakan, perencanaan dan program penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;

c. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
d. evaluasi dan pemantauan penyediaan tanah untuk berbagai kepentingan.

Bagian Kedelapan
Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan

Pasal 21

(1) Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 22

Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan;

b. pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan konflik pertanahan;

c. penanganan masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum;

d. penanganan perkara pertanahan;

e. pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya;

f. pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan pertanahan;

g. penyiapan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Inspektorat Utama

Pasal 24

(1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 25

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala Badan Pertanahan Nasional;

c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Utama;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Bagian Kesepuluh
Lain-lain

Pasal 27

(1) Di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dapat dibentuk Pusat-Pusat sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.

(2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

(3) Pusat terdiri dari sejumlah Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, masing-masing Bidang terdiri dari sejumlah Subbidang.

Pasal 28

(1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota.

(2) Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 29

Di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

(1) Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Biro, masing masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(2) Deputi terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat, masing masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

(3) Inspektorat Utama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Inspektorat dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha, Inspektorat membawahkan kelompok jabatan fungsional Auditor dan Bagian Tata Usaha terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subbagian.

BAB III
STAF KHUSUS

Pasal 31

Di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan penugasan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 32

(1) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.

(2) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

(3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai usia batas usia pensiun.

Pasal 33

(1) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(2) Masa bakti Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional paling lama sama dengan masa jabatan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan.

(3) Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun atau uang pesangon.

Pasal 34

(1) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional diberikan setingkat dengan jabatan struktural eselon II.a atau setinggi-tingginya eselon I.b.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Khusus Kepala Badan Pertanahan Nasional difasilitasi oleh Sekretariat Utama.

BAB IV
KOMITE PERTANAHAN

Pasal 35

Untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan bidang pertanahan dan dalam rangka perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional membentuk Komite Pertanahan.

Pasal 36

Komite Pertanahan mempunyai tugas memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.

Pasal 37

Komite Pertanahan di ketuai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional secara ex-officio.

Pasal 38

(1) Keanggotaan Komite Pertanahan berjumlah paling banyak 17 (tujuh belas) orang.

(2) Keanggotaan Komite Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari para pakar di bidang pertanahan dan tokoh masyarakat.

Pasal 39

Keanggotaan Komite Pertanahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pertanahan didukung oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 41

Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, masa jabatan keanggotaan, dan tata kerja Komite Pertanahan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 42

Semua unsur di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 45

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 47

(1) Kepala adalah jabatan negeri.

(2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri.

Pasal 48

(1) Kepala yang berasal dari Pegawai Negeri, Sekretaris Utama, Deputi, Inspektur Utama adalah jabatan eselon I.a.

(2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi adalah jabatan eselon II.a.

(3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah jabatan eselon III.a.

(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan eselon IV.a.

Pasal 49

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.

(3) Pejabat Eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

Pasal 50

Pelantikan Kepala dilakukan oleh Presiden atau Menteri yang ditugaskan oleh Presiden.

Pasal 51

Hak keuangan, administrasi, dan fasilitas-fasilitas lain bagi Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dijabat oleh bukan pegawai negeri diberikan setingkat dengan jabatan eselon I.a.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 52

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pertanahan Nasional, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

(1) Peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 yang mengatur mengenai Badan Pertanahan Nasional, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, tetap melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(3) Sampai dengan terbentuknya organisasi Badan Pertanahan Nasional secara terinci berdasarkan Peraturan Presiden ini, seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tetap melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

a. Ketentuan sepanjang mengenai Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

b. Ketentuan mengenai Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO





Tak Berdaya

26 01 2010

memang kuharus akui ku merindukan indahnya dirimu

ku merindukan kebersamaan yang takan terlupakan

tapi apalah dayaku, semuanya tlah berubah

diriku bukanlah yang dulu

diriku bukanlah seseorang yang lemah lagi akan perasaan yang kurasakan ini

pedih kurasakan harus membunuh semua harapanku

ku tahu ini tak semudah yang dibayangkan

ku harus mengorbankan kasih sayang ini demi sesuatu yang lebih baik

mungkin cinta ini begitu kuat tetapi kusadari ada yang dari hal tersebut

kebersamaan kita bukanlah jalan menuju kebahagian

karena kusadari kau takkan merubah perasaanmu

begitu besar pengorbanan ini tetapi begitu pedih  kau membalasnya

kutahu masih ada cinta yang diantara kita tapi bukan itu yang terpenting

diantara kita yang sebenarnya

tlah kusadari sekarang

dirimu bukanlah milikku, tetapi sahabatku . . . .





Arti Cinta

26 01 2010

dapatkah kau artikan arti hidup ini

yang terpikir hanyalah cinta

dan kasih sayang yang kau butuhkan

demi itu kau rela berkorban

cinta dan kasih sayang yang didapatkan dari seseorang

sungguh gombal mengenang semua itu

tapi itulah hidup

layak bermain dalam khayalan

yang sebenarnya nyata

semua lagu dan puisi ditulis dalam tema cinta

namun apakah kau dapatkan

cinta dan kasih sayang tersebut

jangan kau tanya saat kau masih bermain-main

untuk mendapat kesenangan dan status

pacar dan kekasih yang diinginkan

bagai romeo dan juliet dalam cerita

padahal ini adalah kehidupan yang sebenarnya

tapi ini semua adalah karunia

yang tak dapat kau tolak dan hindari

suatu saat kau tak dapat menahan

semua rasa di hati

saat kau menyukai dan berbuah cinta serta kasih sayang

kepada seseorang yang kau anggap spesial

saat kau lihat sebuah uraian tentang cinta

seperti yang ku tulis saat ini

kadang kau remehkan dan kau cela

tertawa melihat semua itu dan bertanya

apa sih artinya cinta?

buat apa cinta?

cuih….omong kosong!

pikiranmu menolak semua itu (cinta)

tanpa sadar kau akan terlibat di dalamnya

dan kau harapkan semua itu

karena kau belum dapatkan cinta sebenarnya

tunggulah sampai suatu saat

pasti kan datang

~ igum ~





Dir. Sengketa Pertanahan

25 01 2010

Tanah merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan hidup dan kehidupan masyarakat serta berlangsungnya proses pembangunan. Dalam konteks yang demikian maka masalah pertanahan menjadi bersifat multi aspek, baik aspek fisik dan non fisik yang meliputi dimensi hukum, sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan keamanan Negara. Begitu kompleksnya masalah pertanahan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka pemahaman terhadap pengelolaan masalah pertanahan seyogyanya diposisikan dalam kerangka sistem ketatanegaraan kita.

Untuk itu penanganan sengketa pertanahan secara sistematis dan langsung ke akar masalahnya akan menuntaskan masalah yang sudah ada dan dapat mencegah konflik-konflik baru. Permasalahan yang timbul tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks historis kebijakan pemerintah dalam penanganan penyelesaian sengketa pertanahan.

Pengertian Sengketa

Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya (Petunjuk Teknis No: 01/juknis/d.v/2007 (Tentang Pemetaan masalah dan akar masalah pertanahan). Permasalahan sengketa tersebut timbul karena sistem perundang-undangan, administrasi pertanahan, atau mekanisme penanganan yang belum sempurna.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
  4. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN RI
  5. Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan:
  1. Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/DV/2007 tentang Pemetaan Masalah dan Akar Masalah Pertanahan
  2. Petunjuk Teknis Nomor 02/JUKNIS/DV/2007 tentang Tata Laksana Loket Penerimaan Pengaduan Masalah Pertanahan
  3. Petunjuk Teknis Nomor 03/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyelenggaraan Gelar Perkara
  4. Petunjuk Teknis Nomor 04/JUKNIS/DV/2007 tentang Penelitian Masalah Pertanahan
  5. Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/DV/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi
  6. Petunjuk Teknis Nomor 06/JUKNIS/DV/2007 tentang Berperkara di Pengadilan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan
  7. Petunjuk Teknis Nomor 07/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyusunan Risalah Pengolahan Data (RDP)
  8. Petunjuk Teknis Nomor 08/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyusunan Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/Pembatalan/Sertifikat Hak Atas Tanah
  9. Petunjuk Teknis Nomor 09/JUKNIS/DV/2007 tentang Penyusunan Laporan Periodik
  10. Petunjuk Teknis Nomor 10/JUKNIS/DV/2007 tentang Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Republik Indonesia.

Kegiatan Direktorat SengketaPertanahan

Kegiatan yang telah kami lakukan di Direktorat Konflik Pertanahan antara lain:

  1. Telaah kasus sengketa hak atas tanah ex grand no 13 tanggal 5 November 1904 pada tanah di kawasan Jalan Kol. Yos Sudarso / Jalan Cilincing, Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan antara Budi Hardjo Candra dengan Safri tanjung.
  2. Telaah pengaduan kasus sengketa tanah peninggalan Belanda yang merupakan Eigendom Verponding No 10031 yang dijadikan kompleks perumahan oleh para purnawirawan dan putra-putri purnawirawan di kompleks Siliwangi seluas 91.500 M2.
  3. Telaah permohonan pemeriksaan warkah yang selanjutnya dibuat rekontruksi perkaplingan (peta) dilahan yang terletak dipinggira Jalan raya Jakarta –Bekasi, Kelurahan Ujung Menteng, Kawasan Jakarta Timur, dengan No Girik  No. 1556 persil c.No.35.F.8, seluas 7 Ha.
  4. Telaah mengenai surat aduan dari H. dajadja Sukmaputra, S.H, selaku Direktur Utama PT. Saprotan, tanggal 16 juni 2009 No 16/DIR-SAP/VI/2009 atas permohonan pembatalan sertifikat HGB No 1, 4, dan 8 atas nama PT. Mandala Pratama Permai .
  5. Telaah kasus penguasaan tanah Ex Eigendom oleh Yayasan Darul Hikam dengan dibuatnya sertifikat HGB tanpa sepengetahuan yang berhak atau kuasanya yang sah.
  6. Telaah kasus permohonan pembatalan HGB No 3/ Sodong karena terjadi tumpang tindih dengan sertifikat Hak Milik atas nama Sdr. H. Uding Pathudin dan Sdr. Djumri.
  7. Telaah kasus penerbitan sertifikat HGB No. 318/Gambir Jakarta Pusat tanggal 9- November 2000, yang mencakup Jalan Veteran I No. 27 telah mengabaikan hak dan penguasaan fisik yang dimiliki oleh PT. Kertajaya(Travel Agent) yaitu dalam kurun waktu SIP dan sewa yang masih berlaku sampai dengan 6 Maret 2000.
  8. Telaah Resume keberatan LSM Clean Government  terhadap penolakan permohonan balik nama SHM No. 87 Surat Ukur No. 10 RT 1 dan RW III Kota Bogor.
  9. Resume permohonan penyelesaian tanah milik ahli waris dari Alm. Michael Maximiliaan Lanchinsky di Kawasan Polonia, Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur berdasarkan Akte Van Eigendom No 1285 tanggal 15 Agustus 1949.

Penanganan Secara Sistemik Sebagai Strategi Percepatan

Beberapa operasi yang dilakukan pada tahun 2008 dalam menangani sengketa pertanahan sacara sistemik dan cepat sehingga permasalah-permasalahan pertanahan dapat berkurang.

A.    Operasi Dengan Sandi “Tuntas Sengketa”

Tahun 2008 ditetapkan 1660 Target Operasi (TO)

-        Periode I         :  628 kasus (dicanangkan bulan Februari s/d bulan Maret 2008)

-        Periode II        :  660 kasus (dicanangkan bulan Juli s/d. September 2008)

-        Periode III      :  372 kasus (dicanangkan bulan November s/d Desember 2008)

B.     Operasi Dengan Sandi “Sidik Sengketa”

Tahun 2008 ditetapkan  170 Target Opersai (TO)

-        Periode I         :  101 kasus

-        Periode II        :   69  kasus

Kesimpulan

  1. Direktorat Sengketa Pertanahan adalah suatu direktorat yang berada di bawah Deputi V yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan.
  2. Sampai saat ini penyelesaian permasalahan sengketa pertanahan masih belum tuntas, hal ini terlihat dari data masih banyaknya kasus sengketa pertanahan yaitu mencapai 4.581  kasus. (data tahun 2007).

Saran

  1. Sebaiknya dapat diusahakan  koordinasi  yang baik antara BPN dengan berbagai instansi terkait sehubungan dengan penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di tingkat pemerintah pusat dan daerah termasuk PEMDA, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengurus permasalahan tanahnya.
  2. Dengan terwujudnya percepatan penanganan dan penyelesaian permasalahan pertanahan maka dapat membantu terwujudnya trust building masyarakat kepada BPN sesuai dengan 11 agenda prioritas BPN RI.




Dir. Perkara Pertanahan

25 01 2010

Salah satu direktorat yang ada dibawah Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah Direktorat Perkara Pertanahan. Direktorat ini membawahi 3 (tiga) subdirektorat sesuai dengan lingkup wilayah kerja yang ditangani.

Dalam pelaksanaan orientasi di direktorat perkara, para CPNS termasuk kelompok 11 ditempatkan di suatu ruangan “spesial” dan diserahi tugas pemahaman mandiri untuk menyelesaikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi direktorat perkara pertanahan (daftar pertanyaan terlampir). Hasil pemahaman mandiri tersebut diserahkan dalam bentuk makalah perorangan pada hari terakhir orientasi di direktorat perkara.

Bentuk pengetahuan dan pengalaman kerja yang dimaksud adalah:

  1. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Perkara Pertanahan, sub direktorat-sub direktorat dibawahnya dan struktur organisasinya.
  2. Pemetaan masalah pertanahan, gelar perkara, Risalah Pengolahan Data (RPD), bagaimana berperkara di pengadilan dan tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan, serta penyusunan keputusan pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah/pendaftaran/sertifikat hak atas tanah.
  3. Teknis foto kopi dan lain-lain.

Semua pengetahuan dan pengalaman kerja diatas diperoleh melalui hasil kajian pustaka beberapa literatur yang telah disiapkan, antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Pokok Agraria.

Definisi Umum

  • Masalah pertanahan meliputi permasalahan teknis, sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian.
  • Permasalahan teknis adalah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di pusat maupun di daerah berkaitan dengan sistem perundang-undangan, administrasi pertanahan atau mekanisme penanganan yang belum sempurna.
  • Sengketa adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang-perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.
  • Konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan warga dan atau kelompok masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.
  • Perkara adalah sengketa dan atau konflik pertanahan yang penyelesaiannya dilakukan melalui badan peradilan.
  • Tipologi masalah pertanahan adalah jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani, terdiri dari masalah yang berkaitan dengan :
  1. Penguasaan dan pemilikan tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan diatas tanah tertentu yang tidak atau belumdilekati dengan hak (tanah negara) maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
  2. Penetapan hak dan pendaftaran tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perizinan di bidang pertanahan.
  3. Batas atau letak bidang tanah, yaitu perbedaan pendapat, nilai, kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
  4. Pengadaan tanah, yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal dari pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi.
  5. Tanah objek land reform, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subjek-objek dan pembagian tanah objek landreform.
  6. Tuntutan ganti rugi tanah partikelir, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan atau nilai mengenai keputusan tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang dilikwidasi.
  7. Tanah ulayat, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat diatas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah ataupun yang belum akan tetapi dikuasai oleh pihak lain.
  8. Pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subjek atau objek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Gelar Perkara merupakan kegiatan pemaparan yang disampaikan oleh penyaji untuk mendalami dan atau pengkajian secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan obyektif mengenai masalah pertanahan, langkah-langkah penanganan dan penyelesaiannya dalam suatu diskusi di antara para peserta gelar perkara untuk mencapai suatu kesimpulan.

Landasan Hukum

  1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

  1. UUPA No 5 Tahun 1960, Pasal 1 ayat (2).

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan YME adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

  1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2006 tentang struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional
  2. Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2006 tentang struktur organisasi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan
  3. Keputusan Kepala BPN Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
  5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2006 tanggal 16 Mei 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
  6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.34 tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan orientasi di Direktorat Perkara Pertanahan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Direktorat Perkara Pertanahan adalah satu dari tiga direktorat yang terdapat dibawah Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan sengketa dan Konflik Pertanahan. Direktorat Perkara Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengkajian, penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan.
  2. Kegiatan orientasi di Direktorat  Perkara Pertanahan bertujuan untuk mendidik dan mengarahkan para CPNS agar memahami tugas pokok dan fungsi direktorat ini sehingga menciptakan sumber daya manusia BPN yang berkualitas ke depannya.

SARAN

Selama kegiatan orientasi di Direktorat Perkara Pertanahan, ada beberapa hal yang dapat disarankan sebagai berikut :

  1. Hendaknya para CPNS diberi pengarahan secara langsung melalui sharing informasi dan komunikasi dua arah sehingga tercipta harmoni dan kesan yang baik terhadap direktorat ini.
  2. Memperhatikan ruang kerja direktorat perkara, sepertinya diperlukan tata ruang yang lebih rapi lagi sehingga tercipta kenyamanan kerja pegawai. Salah satunya mungkin dengan dibuatkannya papan nama (plang) bagi tiap-tiap ruangan kerja kasubdit, kasi dan staf sehingga memudahkan akses bagi pihak yang berkepentingan.







Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.