Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran

24 02 2010

Tugas Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.3 Tahun 2003 adalah melaksanakan pengelolaan anggaran dan penerimaan, perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta akuntansi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi yang terdapat dalam Pasal  Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006, yaitu :

  1. Penyiapan pedoman dan pelaksanaan pengelolaan anggaran
  2. Pengelolaan keuangan Non Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
  3. Administrasi dan penatausahaan keuangan
  4. Pelaksanaan perbendaharaan dan penertiban Surat Perintah Membayar (SPM)
  1. Akuntansi pelaksanaan anggaran dan penerimaan serta penyusunan laporan.

Sesuai dengan pembahasan diatas, Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran terdiri atas :

  1. Bagian Anggaran dan Penerimaan;
  2. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan;
  3. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
  1. 1. Bagian Anggaran dan Penerimaan

Bagian Anggaran dan Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman dan pelaksanaan pengelolaan anggaran, pengelolaan keuangan Non Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Bagian Anggaran dan Penerimaan menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan pengelolaan anggaran pengaluaran;
  2. Penyiapan pengelolaan anggaran penerimaan;
  3. Penyiapan penglolaan anggaran Non DIPA.

Bagian Anggaran dan Penerimaan

  1. a. Sub Bagian Anggaran Pengeluaran

Sub Bagian Anggaran Pengeluaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan anggaran pengeluaran. Uraian tugas Sub Bagian Anggaran Pengeluaran adalah:

  1. Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Anggaran dan Penerimaan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang pengelolaan anggaran pengeluaran;
  2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis sera bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Anggaran Pengeluaran sebagai pedoman pelaksana tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam mempersiapkan pengelolaan anggaran pengeluaran;
  5. Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan/ mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan pengelolaan anggaran pengeluaran;
  6. Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan pengelolaan anggaran pengeluaran;
  7. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran  pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  8. Menyiapkan dan memproses usulan revisi DIPA dan pembahsan revisi DIPA yang bersumber dari rupiah murni dan PHLN dalam melaksanakan anggaran pengeluaran tahun berjalan;
  9. Menyiapkan bahan pembahasan revisi DIPA anggaran pengeluaran bersama dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Komponen dan Instansi  terkait;
  10. Menyiapkan bahan koordinasi atas pelaksanaan pengelolaan anggaran pengeluaran dengan instansi pemerintah dan unit-unit kerja terkait di lingkungan BPN RI;
  11. Menyiapkan dan memproses revisi POK BPN RI yang dananya bersumber dari kegiatan Rupiah Murni (RM) dan PHLN;
  12. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan anggaran pengeluaran;
  13. Menyiapkan bahan usulan dan proses RAPBN-P;
  14. Melakukan koordinasi pelaksanaan penyusunan dan pembahasan anggaran (RAPBN);
  15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
  16. b. Sub Bagian Anggaran Penerimaan

Sub Bagian Anggaran Penerimaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan anggaran penerimaan. Uraian tugas Sub Bagian Anggaran Penerimaan adalah:

1)      Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Anggaran dan Penerimaan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang pengelolaan anggaran penerimaan;

2)      Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

3)      Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Anggaran Penerimaan sebagai pedoman pelaksana tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

4)      Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka  penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan pengelolaan anggaran penerimaan;

5)      mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistimatisasikan/mengolah  data  dan informasi  yang  berhubungan  dengan penyiapan bahan pengelolaan anggaran penerimaan;

6)      melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan pengelolaan anggaran penerimaan;

7)      melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

8)      menyiapkan, memproses dan pembahasan usulan revisi DIPA khususnya kegiatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan;

9)      memantau dan mengevaluasi pengelolaan PNBP;

10)  melakukan pencatatan/inventarisasi data pengelolaan uang pemasukan pemberian hak (SK pusat maupun daerah) dan uang redistribusi tanah;

11)  menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka PNBP;

12)  menyiapkan bahan monitoring pengelolaan uang pemasukan ( SK hak atas tanah);

13)  menyiapkan bahan koordinasi atas pelaksanaan pengelolaan anggaran penerimaan dengan instansi pemerintah dan unit-unit kerja terkait dilingkungan BPN RI;

14)  melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan anggaran penerimaan;

15)  menyiapkan dan memproses revisi POK BPN RI yang bersumber dari PNBP;

16)  melakukan pencatatan/inventarisai data PNBP penerimaan umum;

17)  melakukan koordinasi pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan anggaran RAPBN-PNBP;

18)  menyiapkan bahan usulan dan proses RAPBN-P;

19)  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. c. Sub Bagian Anggaran Non DIPA

Sub bagian Anggaran Non DIPA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan anggaran Non DIPA. Uraian tugas dari Sub bagian Anggaran Non DIPA adalah:

1)      menyampaikan saran-saran dan  atau  pertimbangan-pertimbangan  kepada Kepala  Bagian  Anggaran dan Penerimaan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang pengelolaan anggaran non-DIPA;

2)      menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

3)      membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Anggaran non-DIPA sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

4)      mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan pengelolaan anggaran non-DIPA;

5)      mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistimatisasikan/mengolah  data  dan  informasi  yang  berhubungan dengan penyiapan bahan pengelolaan anggaran non-DIPA;

6)      melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan pengelolaan anggaran non-DIPA;

7)      melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

8)      menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyetoran dana bantuan pengelolaan dari Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan;

9)      menyiapkan  bahan  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanan  pengelolaan  dana  pelayanan  pertanahan  yang dilakukan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah (SPKS);

10)   menyiapkan  bahan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  biaya  transport  pengukuran  dan pemeriksaan tanah;

11)   menyiapkan bahan evaluasi laporan bulanan dari bendahara penggunan non-DIPA (dana bantuan pengelolaan (transito), dana pelayanan pertanahan kerjasama dengan instansi pemerintah (SPKS), dan biaya transport pengukuran dan pemeriksaan tanah serta biaya pelayanan pertanahan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

12)   melakukan penyiapan bahan-bahan untuk proses revisi anggaran non-DIPA BPN RI dan laporan realisasi anggaran non-DIPA;

13)   menyiapkan bahan pembinaan bendaharawan dan atasan langsung bendahara pengguna non-DIPA dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran non-DIPA di daerah;

14)   menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyiapan kegiatan SPKS dan anggaran non-DIPA dengan BiroPerencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;

15)   menyiapkan bahan koordinasi atas pelaksanaan pengelolaan anggaran non-DIPA dengan instansi pemerintah dan unit-unit kerja terkait dilingkungan BPN RI;

16)   melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan anggaran non-DIPA;

17)   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan penatausahaan keuangan, pelaksanaan perbendaharaan serta penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM). Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan menyelenggarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan urusan tata usaha keuangan
  2. Pelaksanaan administrasi perbendaharaan
  3. Pelaksanaan administrasi tuntutan ganti rugi
  4. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan terdiri dari :

  1. a. Sub Bagian Tata Usaha Keuangan

Sub Bagian Tata Usaha Keuangan tugas melakukan administrasi keuangan, biaya pindah mutasi dan pensiun. Uraian tugas Sub Badian Tata Usaha Keuangan adalah:

1)      menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang administrasi keuangan, biaya pindah mutasi dan pensiun;

2)      menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

3)      membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

4)      mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistimatisasikan/mengolah  data  dan  informasi  yang  berhubungan dengan penyiapan bahan administrasi keuangan, biaya pindah mutasi, dan pensiun;

5)       melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalahadministrasi keuangan, biaya pindah mutasi, dan pensiun;

6)       menerima surat masuk, pengagendaan, pendistribusian, dan pengendalian yang memerlukan pertimbangan tindak lanjut;

7)      melakukan penanganan surat-surat keluar yang bersifat internal maupun eksternal;

8)      menyiapkan usulan dan bahan pertimbangan pengembangan pegawai dilingkungan Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran;

9)      menyiapkan permintaan surat usulan, memproses dan menyiapkan penerbitan SK Pengelola Keuangan dilingkungan BPN RI dan Kantor Wilayah BPN;

10)   menyiapkan dan memproses usulan pembayaran biaya pindah mutasi dan pensiun pegawai BPN serta CPNS;

11)   melakukan penyelesaian pembayaran biaya pindah/mutasi dan pensiun pegawai BPN RI;

12)   melakukan inventarisasi pelaporan rekening dinas;

13)   melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;

14)   menyiapkan dan memproses usulan retensi arsip keuangan;

15)    menyiapkan bahan koordinasi dengan unit dan instansi terkait berkaitan dengan pelaksanaan retensi arsip

16)    keuangan dan penyelesaian masalah administrasi keuangan;

17)    menyiapkan bahan penyusunan penetapan kinerja dilingkungan Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran;

18)   melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

19)    melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan administrasi keuangan, biaya pindah mutasi, dan pensiun;

20)   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. b. Sub Bagian Perbendaharaan

Sub BagianPerbendaharaan mempunyai tugas melakukan tugas administrasi perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Uraian tugas Sub Bagian Perbendaharaan adalah:

1)      menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang administrasi perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

2)      menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

3)       membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Perbendaharaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

4)      mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan dan pembinaan administrasi perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

5)      mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistimatisasikan/mengolah  data  dan  informasi  yang  berhubungan dengan administrasi perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

6)      menyiapkan  konsep  nota  dan  surat  yang  berkaitan  dengan  tindak  lanjut  upaya  penyelesaian  masalah perbendaharaan/tuntutan ganti rugi;

7)      menyiapkan bahan rapat koordinasi penyelesaian masalah (Tuntutan Ganti Rugi (TGR) ) dengan unit dan instansi terkait;

8)      menyiapkan   bahan   pemantauan   dan   evaluasi,   perkembangan   penyelesaian   proses   masalah perbendaharaan/TGR;

9)      melaksanakan pembinaan administrasi perbendaharaan dan TGR;

10)   menghimpun dan menyiapkan laporan perkembangan penyelesaian masalah kasus TGR setiap bulan ke BPK sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1999;

11)   melakukan inventarisasi dan evaluasi Berita Acara Pemeriksaan Kas Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (triwulan I, II dan III) tahun berjalan serta triwulan IV tahun yang lalu;

12)   melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dalam rapat tim pertimbangan tuntutan ganti rugi;

13)   melakukan hubungan kerja dalam rangka kelacaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

14)   melaksanakan  evaluasi  dan  merekap  laporan  hasil  pemeriksaan (BPK,  BPKP,  Irtama)  khusus  bidang administrasi keuangan sebagai bahan tindak lanjut;

15)   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. c. Sub Bagian Penerbitan Surat Membayar (SPM)

Sub bagian Penerbitan Surat Membayar (SPM) mempunyai tugas menyiapkan dan memproses Surat Perinah  Membayar. Uraian tugas dari Sub Bagian Penerbitan Surat Membayar (SPM) adalah:

1)      menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan dan memproses SPM;

2)      menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

3)      membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Penerbitan SPM sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

4)      melakukan   pembinaan   prosedur   pencairan   dan   pertanggungjawaban   keuangan          (melakukan pembinaan/evaluasi pengelolaan penerbitan SPM di daerah);

5)      mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistimatisasikan/mengolah  data  dan  informasi  yang  berhubungan dengan penyiapan dan proses SPM;

6)      melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam penyiapan dan proses SPM;

7)      menginventarisasi  data  pagu  anggaran  DIPA  dan  POK  BPN  RI  menurut  masing-masing  satuan  kerja (SATKER), kegiatan, serta klasifikasi belanja;

8)      memasukkan data pagu anggaran DIPA BPN RI sesuai dengan program Aplikasi SPM;

9)      menerima dan meneliti dokumen Surat Permintaan Pembayaran DU/ Tambahan Uang(TU)/ Ganti Uang (GU)/ Langsung  (LS) sebagai data pendukung penerbitan SPM yang diajukan masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen untuk digunakan sebagai data pendukung penerbitan SPM;

10)   memeriksa kesesuaian tujuan dan sasaran kegiatan dengan POK yang tercantum dalam DIPA;

11)   melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen/berkas tagihan dan persyaratan lainnya menurut ketentuan yang berlaku;

12)   melakukan pembukuan dalam buku kendali penerbit SPM;

13)   menyiapkan dan meneliti konsep SPM;

14)   memproses  penyiapan  konsep/net  SPM  yang  selanjutnya  untuk  mendapatkan  pengesahan  Pejabat Penandatanganan SPM setelah Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4) membubuhkan paraf;

15)   melakukan pengendalian dan pemantauan penerbitan SPM serta tindak lanjut penerbitan SP2D;

16)   menyiapkan surat penolakan terhadap Surat Permintaan Pembayaran yang tidak lengkap/tidak sesuai dengan pembayaran untuk ditetapkan oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4);

17)   menyiapkan bahan laporan bulanan penerbitan SPM/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara berkala;

18)   melakukan koordinasi dengan sub bagian Akuntansi Pelaporan I, Bagian Akuntansi dan Pelaporan dalam rangka rekonsiliasi atas penerbitan SPM dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V maupun KPPN Khusus Jakarta VI;

19)   melakukan tindak lanjut atas surat-surat peringatan dari KPPN setempat tentang penggunaan dana uang persediaan (UP);

20)   menyampaikan foto copy dokumen SPM/SP2D per bulan kepada Sub Bagian Akuntansi Pelaporan paling lambat  3 hari setiap akhir bulan;

21)   melaksanakan penyimpanan dokumen SPM;

22)   melakukan Penerbitan Surat Kuasa Pelaksanaan Anggaran (SKPA);

23)   melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait berkaitan dengan penyiapan serta penerbitan SP2D dan atau SPM;

24)   melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan dan memproses SPM;

25)   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, akuntansi pelaksanaan anggaran dan menyusun laporan keuangan. Bagian akuntasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

  1. Pelaksanaan verifikasi dan akuntans;
  2. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan (LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan)

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :

  1. a. Sub Bagian Akuntasi dan Pelaporan I

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan verfikasi, akuntansi dan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca untuk Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan BPN Pusat. Uraian tugas Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan I adalah:

1)      menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

2)      menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

3)       membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

4)      mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam melakukan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

5)      mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistimatisasikan/mengolah  data  dan  informasi  yang  berhubungan dengan penyiapan bahan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

6)       melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam melakukan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

7)       melakukan  hubungan  kerja  dalam  rangka  kelancaran  pelaksanaan  tugasnya  dengan  unit  kerja  terkait pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);

8)       menyiapkan bahan verifikasi, akuntansi, penatausahaan serta penyusunan LRA, neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai wilayah kerjanya;

9)      menyiapkan bahan pembinaan penyusunan laporan keuangan di wilayah lingkup tugasnya;

10)   menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan dan rekonsiliasi  data anggaran BPN RI  ke KPPN Jakarta V;

11)   menyusun Laporan keuangan belanja pengeluaran secara manual dari laporan Keadaan Kas dan Laporan Keadaan Kas Anggaran (LKK/LKKA);

12)   menyiapkan bahan penggabungan data laporan keuangan SAI;

13)   menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan per triwulan (LRA dan neraca) dan laporan keuangan per semester laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;

14)   melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam melakukan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

15)   melaksanakan verifikasi laporan keuangan belanja pengeluaran manual dengan laporan keuangan dengan sistem SAI;

16)   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. b. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan II

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan verifikasi, akuntansi dan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca untuk Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat. Uraian tugas dari Sub bagian Akuntansi dan Pelaporan II adalah:

1)      menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

2)      menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

3)       membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

4)      mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam melakukan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

5)      mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistematisasikan/mengolah  data  dan  informasi  yang  berhubungan dengan penyiapan bahan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

6)       melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam melakukan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

7)       melakukan  hubungan  kerja  dalam  rangka  kelancaran  pelaksanaan  tugasnya  dengan  unit  kerja  terkait pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);

8)       menyiapkan bahan verifikasi, akuntansi, penatausahaan serta penyusunan LRA, neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai wilayah kerjanya;

9)       menyiapkan bahan pembinaan penyusunan laporan keuangan di wilayah lingkup tugasnya;

10)   menyiapkan  bahan  penggabungan  data  laporan  keuangan  SAI  dan  melakukan  penggabungan  laporan keuangan;

11)   melaksanakan  rekonsiliasi  data  dengan  Direktorat  Informasi  dan  Akuntansi,  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan (DIA);

12)   menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan per triwulan (LRA dan Neraca) dan laporan keuangan per semester laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;

13)   menyampaikan laporan keuangan ke Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan;

14)    melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam melakukan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

15)   mempersiapkan bahan tanggapan terhadap reviuw dan audit laporan keuangan;

16)    melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. c. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan III

Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan III mempunyai tugas melaukan verifikasi, akuntasni dan penyusunana Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca untuk Nangroe Aceh Darussalam, Sumater Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Jawa Timur, Jambi, Lampung dan Sulawesi Utara. Uraian tugas Sub Bagian dan Pelaporan III adalah:

1)      menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

2)      menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

3)       membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Akuntansi Pelaporan I sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

4)      mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam melakukan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

5)      mengumpulkan,  menghimpun  dan  mensistematisasikan/mengolah  data  dan  informasi  yang  berhubungan dengan penyiapan bahan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

6)       melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam melakukan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

7)       melakukan  hubungan  kerja  dalam  rangka  kelancaran  pelaksanaan  tugasnya  dengan  unit  kerja  terkait  pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);

8)       menyiapkan bahan verifikasi, akuntansi, penatausahaan serta penyusunan LRA, neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai wilayah kerjanya;

9)      menyiapkan bahan pembinaan penyusunan laporan keuangan di wilayah lingkup tugasnya;

10)   menyusun laporan keuangan belanja pendapatan secara manual dari Laporan Keadaan Kas Penerimaan (LKKUP);

11)   menyiapkan bahan penggabungan data laporan keuangan SAI;

12)   menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan per triwulan (LRA dan neraca) dan laporan keuangan per semester laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;

13)   melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam melakukan verifikasi, akuntansi dan penyusunan LRA, neraca sesuai wilayah kerjanya;

14)   menyampaikan laporan keuangan belanja pendapatan ke Departemen Keuangan;

15)   melaksanakan verifikasi laporan keuangan belanja pendapatan manual dengan laporan keuangan dengan sistem SAI;

16)   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. B. Kegiatan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran

Kegiatan CPNS pada Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran dumulai dengan membantu pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No 73/PMK.05/2008 tentang “Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja” selama 3 (tiga) hari, dimulai dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009.

Dimana pada intinya isi Peraturan Menteri Keuangan No 73/PMK.05/2008 tersebut adalah:

  1. 1. Ruang Lingkup Peraturan

Bahwa ruang lingkup Peraturan Menteri Keuangan No 73/PMK.05/2008 adalah seperti terdapat dalam Pasal 2 yaitu:

(1)    Kewajiban melakukan penatausahaan dan penyusunan LPJ dilakukan oleh setiap Bendahara Penerimaan/Pengeluaran pada satuan kerja Kementrian Negara/ Lembaga, termasuk BPP dan bendahara pengelola dana dikonsentrasi dan dana tugas pembantuan.

(2)    Penatausahaan dan penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilakukan atas pengelolaan uang atau surat berharga dalam rangka pelaksanaan APBN.

(3)    Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bendahara pengeluaran yang menyalurkan dana dalam rangka pelaksanaan APBD.

  1. 2. Pengelolaan Kas Bendahara Penerimaan

Dalam hal pengelolaan Kas Bendahara Penerimaan, terdapat beberapa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No 73/PMK.05/2008 yaitu:

(1)    Orang atau badan hukum yang berdasarkan ketentuan diwajibkan menyetor PNBP, wajib menyetorkannya langsung ke Kas Negara, kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang diatur secara khusus dan telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(2)     Penyetoran PNBP ke Kas Negara harus menggunakan formulir SSBP.

(3)    SSBP yang dinyatakan sah disampaikan kepada Bendahara Penerimaan satuan kerja yang diberi tugas untuk menatausahakan penerimaan berkenaan, sebagai bukti bahwa orang atau badan hukum dimaksud telah melaksanakan kewajibannya.

(4)    Bendahara Penerimaan dilarang menerima secara langsung setoran dari wajib setor, kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang diatur secara khusus dan telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(5)    Dalam hal Bendahara Penerimaan secara langsung penerimaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari wajib setor, Bendahara wajib:

  1. membuat dan menyampaikan SBS lembar ke-1 kepadapenyetor, dan lembar ke-2 sebagai bukti pembukuan bendahara;
  2. Menyetor seluruh penerimaannya ke Kas Negara selambat lambatnya dalam waktu satu hari kerja kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang berdasarkan ketentuan penyetorannya diatur secara berkala;
  3. Dalam hal penyetoran dilakukan secara berkala, Bendahara Penerimaan wajib menyimpan uang yang diterimanya dalam rekening sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (9).

(6).    Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b dilakukan dengan menggunakan formulir SSBP. SSBP yang dinyatakan sah, merupakan bukti bahwa bendahara telah melaksanakan kewajibannya selaku wajib setor.

(7).   Bentuk dan format SBSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga yang bertanggungjawab atas penerimaan dimaksud sesuai kebutuhan.

3. Laporan Pertanggungjawaban

a. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban

Bentuk Laporan Pertanggungjawaban bendahara dicantumkan dalam pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan No 73/PMK.05/2008 yaitu:

    1. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib menyusun LPJ secara bulanan atas uang yang dikelolanya.
    2. LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyajikan informasi sebagai berikut:
  1. Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan, penggunaan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu;
  2. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo di rekening bank/pos;
  3. Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA);
  4. Penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.

b. Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Selanjutnya, tata cara penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dalam pasal 19 adalah:LPJ disusun berdasarkan Buku kas Umum, buku-buku pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran yang direkonsiliasi dengan UAKPA.

  1. c. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

Setelah Laporan tersebut disusun, tahap selanjutnya adalah Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban. Dalam pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan No 73/PMK.05/2008 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja wajib menyampaikan LPJ kepada:

  1. Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA satuan kerja yang berada dibawah pengelolaannya;
  2. Menteri/pimpinan lembaga masing-masing;
  3. Badan Pemeriksa Keuangan.

Perlu diingat juga bahwa penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dilakukan secara bulanan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya,disertai dengan salinan rekening koran dari bank/pos untuk bulanberkenaan.

d. Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban

Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban dilakukan oleh KPPN selaku Kuasa BUN melakukan verifikasi atas LPJ yangditerima dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban dilakukan dengan cara:

1)      Membandingkan saldo UP yang tertuang dalam LPJ denganKartu Pengawasan Kredit Anggaran yang ada di KPPN;

2)       membandingkan saldo awal yang tertuang dalam LPJ dengansaldo akhir yang tertuang dalam LPJ bulan sebelumnya;

3)      menguji kebenaran nilai uang di rekening bank yangtercantum dalam LPJ dengan salinan rekening koranbendahara;

4)      menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan)pada LPJ;

5)      meneliti kepatuhan bendahara dalam penyetoran pajak dandalam penyampaian LPJ.

BAB III. PENUTUP

  1. A. Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisai dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri berada di bawah Sekretaris Utama.

Biro Keuangan Dan Pelaksanaan Anggaran dipimpin oleh pejabat eselon 2 yang membawahi 3(tiga) bagian yang dipimpin oleh pejabat eselon 3 yaitu :

  1. Bagian Anggaran dan Penerimaan;
  2. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan;
  3. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Dan tiap-tiap bagian membawahi sub bagian yang dipimpin oleh pejabat eselon 4.

Tugas dan fungsi Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisai dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional, yaitu melaksanakan pengelolaan anggaran dan penerimaan, perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta akuntansi dan pelaporan.

Orientasi CPNS di Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran di isi dengan kegiatan mandiri yang dilakukan oleh para CPNS dengan cara mencari berbagai macam bahan bacaan yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran.

  1. B. Saran

Selama menjalani kegiatan orientasi CPNS di Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran ada beberapa hal yang ingin di sampaikan untuk menjadi saran :

  1. Untuk lebih terarahnya proses pembelajaran mohon kiranya para pejabat di Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran dapat menyisihkan sedikit waktunya untuk memberikan pengarahan kepada CPNS secara terjadwal berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dari Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran, sehingga para CPNS dapat lebih mendalami mengenai tugas pokok dan fungsi dari Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran sendiri.
  2. Hendaknya peserta orientasi di Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran diberikan tugas mandiri ataupun kelompok yang dimaksudkan agar kami lebih giat dalam mendalami mengenai tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran secara umum.
  3. Hendaknya perangkat teknologi yang sudah ada (Wifi) diperbaiki, sehingga memudahkan para CPNS untuk dapat mendapatkan informasi lebih jauh lagi tentang Biro ini.
About these ads

Aksi

Information

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: