PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2006

10 02 2010

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  2  TAHUN 2006

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :   a.   bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional perlu diatur pembinaan dan penerapan pola karier pegawai yang adil dan transparan;

  1. bahwa berdasarkan hasil  evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dipandang perlu untuk disempurnakan;
  2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat     :   1.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000  tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1966, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  7. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1993 tentang Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
  8. 10. Keputusan …

    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :   PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

  1. Unit Organisasi adalah unit organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang terdiri dari :

a.   Badan Pertanahan Nasional;

b.   Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, selanjutnya disebut Kantor Wilayah;

c.   Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Kantor Pertanahan;

d.   Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, selanjutnya disebut STPN.

  1. Pola karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara penempatan, jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama sampai dengan pensiun.
  2. Karier adalah seluruh jabatan yang dipegang oleh seseorang selama masa kerjanya.
  3. Sistem karier dan sistem prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian di mana pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan pada masa kerja, kesetiaan, pengabdian, kecakapan dan prestasi kerja yang bersangkutan, serta syarat-syarat obyektif lainnya.
  4. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
  5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara.
  6. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu sistem organisasi negara.
  7. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
  8. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam susunan organisasi.
  9. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural dan pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural serta kenaikan pangkat istimewa di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
  10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  11. 13. Kepala Biro …

    Unit Kerja adalah satuan unit organisasi yang tercermin dalam subbagian dan seksi di Kantor Pertanahan, bagian dan bidang di Kantor Wilayah; serta sekretariat utama, deputi, inspektorat utama dan pusat di Badan Pertanahan Nasional.

  1. Kepala Biro adalah Kepala Biro yang bertanggung jawab dalam bidang kepegawaian.
  2. Penghargaan adalah piagam yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki prestasi tertentu dan berkaitan dengan bidang tugasnya.

BAB II

PEMBINAAN KARIER

Pasal 2

(1)     Pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dimulai sejak pengangkatan seseorang sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil hingga pensiun atau berhenti.

(2)     Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada kebutuhan organisasi antara lain dengan mempertimbangkan  dari segi kualitas maupun kuantitas SDM pada satuan unit organisasi atau pertimbangan lain Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(3)     Pegawai Negeri Sipil yang lulus diklat dengan nilai terbaik memperoleh prioritas dalam promosi dan tugas belajar dengan mempertimbangkan konduite yang bersangkutan dan pertimbangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(4)     Lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang lulus dengan nilai terbaik memperoleh prioritas dalam promosi pertama kali dan tugas belajar, dengan memperhatikan formasi jabatan struktural yang tersedia, konduite yang bersangkutan dan pertimbangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(5)     Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dan melakukan inovasi yang bermanfaat bagi organisasi memperoleh prioritas dalam promosi dan tugas belajar selanjutnya dan pertimbangan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(6)     Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan tugas belajar dengan nilai terbaik memperoleh prioritas dalam penempatan dan promosi.

Pasal 3

(1)     Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Kantor Pertanahan yang belum pernah menduduki Jabatan Struktural secara berjenjang dapat diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Struktural Eselon V di Kantor Pertanahan atau Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Wilayah, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional.

(2)     Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Wilayah yang belum pernah menduduki Jabatan Struktural secara berjenjang dapat diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, atau Badan Pertanahan Nasional.

(3)     Penyimpangan terhadap ketentuan di atas hanya dapat dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Struktural di daerah yang jumlah dan kualitas sumberdaya manusianya sangat terbatas, atau pertimbangan lain dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

BAB III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 4

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Pasal 5

Pasal 6 …

Secara normal alih tugas dan atau alih wilayah bagi Pejabat Struktural dapat dilaksanakan, dalam waktu antara 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural dan kemudian akan dimutasikan dalam suatu Jabatan Struktural maka jabatan yang akan didudukinya sekurang-kurangnya setingkat dengan jabatan yang terakhir.

BAB IV

PERSYARATAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 7

Persyaratan umum pengangkatan dalam Jabatan Struktural berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)     Persyaratan khusus Jabatan Eselon V adalah sebagai berikut :

  1. pangkat/golongan minimal Pengatur Tk. I (II/d);
  2. pendidikan diutamakan serendah-rendahnya SMTA atau yang sederajat dengan memperhatikan pendidikan tertinggi yang dicapai para calon;
  3. memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang tugas untuk jabatan yang akan diduduki;
  4. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya;
  5. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat berat dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

(2)     Persyaratan khusus Jabatan Eselon IV adalah sebagai berikut :

  1. pangkat/golongan minimal Penata Muda Tk. I (III/b);
  2. pernah menduduki jabatan struktural Eselon V di Kantor Pertanahan, jabatan fungsional, atau staf dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional atau Badan Pertanahan Nasional Pusat;
  3. pendidikan diutamakan serendah-rendahnya SMTA atau yang sederajat dengan memperhatikan pendidikan tertinggi yang dicapai para calon;
  4. memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang tugas untuk jabatan yang akan diduduki;
  5. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tk.IV) atau yang dipersamakan;
  6. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya;
  7. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(3)     Persyaratan khusus Jabatan Eselon III adalah sebagai berikut:

  1. pangkat/golongan minimal Penata Tk. I (III/d);
  2. pendidikan diutamakan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau Diploma III atau yang sederajat dengan memperhatikan pendidikan tertinggi yang dicapai para calon;
  3. memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang tugas untuk jabatan yang akan diduduki;
  4. pernah/sedang menduduki jabatan struktural setingkat di bawahnya atau jabatan fungsional yang setara dengan jabatan struktural eselon IV sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  5. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III (Diklatpim Tk.III) atau yang dipersamakan;
  6. diutamakan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang menunjang bidang tugasnya;
  7. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(4)     Persyaratan khusus Jabatan Eselon II adalah sebagai berikut :

  1. pangkat/golongan minimal Pembina Tk. I (IV/b);
  2. pendidikan diutamakan serendah-rendahnya Sarjana atau Diploma IV atau yang sederajat dengan memperhatikan pendidikan tertinggi yang dicapai para calon;
  3. memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang tugas untuk jabatan yang akan diduduki ;
  4. e. diutamakan …

    pernah/sedang menduduki jabatan struktural setingkat di bawahnya atau jabatan fungsional yang setara dengan jabatan struktural eselon III sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

  1. diutamakan telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II (Diklatpim Tk.II) atau yang dipersamakan;
  2. tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 9

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, selain telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), juga memenuhi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4).

BAB V

PERPINDAHAN JABATAN ATAU WILAYAH KERJA

Pasal 10

(1)     Dalam rangka pembinaan karier Pegawai, maka perpindahan jabatan dilakukan secara terencana baik dalam bentuk perpindahan antar unit kerja dan/atau perpindahan antar wilayah kerja.

(2)     Perpindahan jabatan dilakukan secara horizontal yaitu perpindahan jabatan dalam tingkat eselon yang sama atau secara vertikal yaitu perpindahan yang bersifat kenaikan jabatan atau promosi.

(3)     Perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) termasuk perpindahan dari Jabatan Struktural ke dalam Jabatan Fungsional atau sebaliknya.

(4)     Untuk kepentingan dan kelancaran tugas-tugas kedinasan, memperluas wawasan serta meningkatkan prestasi kerja, perpindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang setingkat dalam perpindahan antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)     Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam 1 (satu) unit organisasi atau antar unit organisasi dalam rangka mengisi jabatan yang lowong atau perpindahan antar jabatan dengan memperhatikan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6)     Perpindahan pejabat yang menduduki jabatan struktural dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1)     Permohonan pindah wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan setelah bertugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada unit kerja yang bersangkutan, kecuali:

  1. mengikuti suami sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/Pegawai Swasta;
  2. dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa/dari kawasan barat Indonesia ke kawasan timur Indonesia.

(2)     Permohonan pindah Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar tidak diperkenankan.

(3)     Permohonan pindah antar Provinsi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani tugas belajar di STPN dilaksanakan sekurang-kurangnya setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas di tempat semula selama 4 (empat) tahun, kecuali ada pertimbangan lain dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(4)     Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perpindahan harus tetap melaksanakan tugas di tempat semula sebelum ada keputusan dari pejabat yang berwenang tentang perpindahannya.

BAB VI …


BAB VI

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

Pasal 12

Kepala Badan Pertanahan Nasional membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) pada Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Kantor Wilayah dan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional membentuk Tim Pembantu BAPERJAKAT, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PROSEDUR PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 13

(1)     Kepala Biro melaporkan Jabatan Eselon II, III dan IV yang akan lowong paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(2)     Kepala Subbagian yang bertanggung jawab dalam bidang Kepegawaian melaporkan Jabatan Eselon III, IV dan V yang akan lowong paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Kepala Kantor Wilayah atau Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

(3)     Usulan pengisian jabatan yang akan lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 14

(1)     Pengangkatan dalam Jabatan Eselon V diusulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Bidang kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Bagian Tata Usaha dalam bentuk daftar calon disertai hasil penilaian.

(2)     Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, dan 10 yang disusun berdasarkan daftar urut usulan pengangkatan (DUP) dalam jabatan dengan mempertimbangkan daftar urutan kepangkatan (DUK).

(3)     Untuk promosi diusulkan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang, sedangkan untuk alih tugas dan wilayah diusulkan 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.

(4)     Sekretaris Tim Pembantu BAPERJAKAT membuat daftar jabatan yang lowong dalam bentuk matrik.

(5)     Tim  Pembantu BAPERJAKAT mengusulkan calon-calon pejabat Eselon V kepada Kepala Kantor Wilayah.

(6)     Kepala Kantor Wilayah menetapkan 1 (satu) orang calon Pejabat Eselon V sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menerbitkan Surat Keputusan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Pejabat yang ditunjuk, dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak usulan tersebut diterima.

(7)     Apabila dalam waktu 30 hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum mendapatkan persetujuan, maka Kepala Kantor Wilayah menetapkan Pejabat Eselon V tersebut.

Pasal 15

(1)     Pengangkatan dalam Jabatan Eselon IV diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah, Ketua STPN atau Pejabat Eselon I kepada Sekretaris Utama dalam bentuk daftar calon disertai hasil penilaian.

(2) Daftar …

(2)     Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, dan 10 yang disusun berdasarkan daftar urut usulan pengangkatan (DUP) dalam jabatan dengan mempertimbangkan daftar urutan kepangkatan (DUK).

(3)     Untuk promosi diusulkan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang, sedangkan untuk alih tugas dan wilayah diusulkan 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.

(4)     Kepala Biro secara fungsional membuat daftar jabatan yang lowong dengan meneliti dan menyusun nilai pertimbangan berdasarkan matrik yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyiapkan usulan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(5)     Usulan promosi atau alih tugas dan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diteruskan oleh Sekretaris Utama kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat pertimbangan kemampuan teknis dari Deputi terkait dan konduite para calon dari Inspektur Utama.

(6)     Deputi yang terkait dan Inspektur Utama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja harus sudah memberikan konfirmasi pengisian jabatan dan apabila lewat tenggang waktu tersebut maka sudah dianggap menyetujui.

(7)     Setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Biro menyiapkan Surat Keputusan Pengangkatan  Pejabat Eselon IV untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16

(1)     Pengangkatan dalam Jabatan Eselon III diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Sekretaris Utama, Deputi serta Inspektur Utama kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk daftar calon disertai hasil penilaian.

(2)     Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, dan 10 yang disusun berdasarkan daftar urut usulan pengangkatan (DUP) dalam jabatan dengan mempertimbangkan daftar urutan kepangkatan (DUK).

(3)     Untuk promosi diusulkan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang, sedangkan untuk alih tugas dan wilayah diusulkan 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.

(4)     Kepala Biro selaku Sekretaris BAPERJAKAT membuat daftar jabatan yang lowong dengan meneliti dan menyusun nilai pertimbangan berdasarkan matrik yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)     Hasil BAPERJAKAT dibuat dalam daftar calon yang akan mengisi jabatan yang lowong atau mutasi tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan disertai pertimbangan hasil BAPERJAKAT  untuk menetapkan seorang calon yang paling memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut.

(6)     Setelah mendapat persetujuan Kepala Badan, Kepala Biro selaku Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan Surat Keputusan Pengangkatan  Pejabat Eselon III untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 17

(1)     Pengangkatan dalam Jabatan Eselon II diusulkan oleh Sekretaris Utama, Deputi dan Inspektur Utama kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk daftar calon disertai hasil penilaian.

(2)     Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daftar calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, dan 10 yang disusun berdasarkan daftar urut usulan pengangkatan (DUP) dalam jabatan dengan mempertimbangkan daftar urutan kepangkatan (DUK).

(3)

(4) Kepala Biro…

Untuk promosi diusulkan minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang, sedangkan untuk alih tugas dan wilayah diusulkan 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.

(4)     Kepala Biro selaku Sekretaris BAPERJAKAT membuat daftar jabatan yang lowong dengan meneliti dan menyusun nilai pertimbangan berdasarkan matrik yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)     Hasil BAPERJAKAT dibuat dalam daftar calon yang akan mengisi jabatan yang lowong atau mutasi tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan disertai pertimbangan hasil BAPERJAKAT untuk menetapkan seorang calon yang paling memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut.

(6)     Setelah mendapat persetujuan Kepala Badan, Kepala Biro selaku Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan Surat Keputusan Pengangkatan  Pejabat Eselon II untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Dalam hal calon yang diusulkan oleh BAPERJAKAT kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional ditolak, maka Tim BAPERJAKAT segera melakukan rapat dengan mengusulkan calon lain yang memenuhi syarat.

Pasal 19

Pelantikan Pejabat Struktural dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

TATA CARA PENILAIAN

Pasal 20

(1)     Penilaian calon yang diusulkan untuk diangkat dalam suatu jabatan struktural dilakukan melalui penilaian berdasarkan nilai skor matrik terhadap unsur-unsur penilaian sebagai berikut :

  1. Kepangkatan/Golongan;
  2. Lama dalam Kepangkatan/Golongan;
  3. Pendidikan Formal;
  4. Pengalaman Dalam Jabatan;
  5. Pengalaman Penempatan;
  6. Diklat Kepemimpinan/Diklat Struktural;
  7. Lemhanas;
  8. Diklat Fungsional;
  9. Diklat Teknis;
  10. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
  11. Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  12. Penghargaan Satyalencana Karya Satya;
  13. Penghargaan lainnya.

(2)     Selain dari unsur penilaian  tersebut diatas, oleh pejabat yang berwenang juga dilakukan penilaian terhadap kemampuan manajemen yang meliputi integritas, kompetensi dan komitmen.

(3)     Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

BAB IX …


BAB IX

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

(1)     Persyaratan penilaian, pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)     Perpindahan dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional dapat dilakukan apabila pegawai yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

(1)     Penempatan pegawai yang masih ada hubungan kekeluargaan seperti suami–isteri, orang tua–anak, kakak–adik tidak diperbolehkan pada satu unit satuan kerja;

(2)     Pengecualian untuk ayat (2) adalah untuk mereka yang menduduki jabatan fungsional.

(3)     Pegawai Negeri Sipil yang ada hubungan keluarga seperti suami–isteri, orang tua–anak,  atau kakak–adik, tidak diperkenankan bekerja sebagai pengelola kegiatan.

Pasal 23

Sebagai bahan penilaian prestasi kerja, pimpinan mengisi buku penilaian kegiatan pelaksanaan pekerjaan bawahannya.

Pasal 24

Pengecualian dari ketentuan peraturan ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 25

Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat meminta lembaga independen untuk melakukan fit and proper test terhadap calon-calon yang akan menduduki jabatan struktural eselon II kebawah.

Pasal 26

Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan jabatan struktural eselon I dalam organisasi baru belum terisi, pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II kebawah dalam struktur organisasi baru ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 27

Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II kebawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat meminta bantuan lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk melakukan fit and proper test.

BAB XI …


BAB XI

PENUTUP

Pasal 28

(1)     Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2)     Semua ketentuan bidang kepegawaian di lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

(3)     Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal  : 16 Mei  2006

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

ttd

JOYO WINOTO, Ph.D.

About these ads

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: