Pusat Hukum dan Humas

20 01 2010

Visi dan Misi

Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat telah metetapkan visi dan misinya sebagai berikut :

a. Visi

“ Terwujudnya pengelolaan dan penyaluran informasi mengenai Sistem Politik dan Hukum Pertanahan, dan Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Kepada Masyarakat, serta terbangunnya hukum tanah nasional yang baru, sinkron dan harmoni “

b. Misi

“ Membangun dan mengembangkan media center, Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi ( SJDI ) Hukum Pertanahan dan pembangunan hukum pertanahan nasional“

Tujuan dan Sasaran

Sedangkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat antara lain :

a. Tujuan

Tujuan yang ingin diwujudkan/dicapai oleh Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah tersusunnya kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum dengan tetap memperhatikan penguatan hak-hak rakyat dan fungsi sosial hak atas tanah termasuk hak masyarakat hukum adat.

b. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat yang merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan, adalah

1)      Tersedianya peraturan perundang-undangan pertanahan yang dapat menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan pertanahan di Indonesia;

2)      Memberikan well informed kepada masyarakat luas mengenai sistem, politik, birokrasi dan pengembangan BPN-RI;

3)      Tersedianya  data base peraturan perundang-undangan pertanahan berbasis teknologi informasi;

4)      Terdistribusikannya peraturan perundang-undangan pertanahan dalam bentuk buku dan digital pada unit jaringan di lingkungan BPN-RI.

Bidang Perundang-undangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPN terkait erat dengan hukum dan peraturan perundang-undangan karena setiap program harus didukung pranata hukum yang memadai. Pranata hukum, antara lain, menyangkut peraturan perundang-undangan, kajian hukum, layanan bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum. Oleh karena itu, kebijakan di bidang hukum dan perundang-undangan diarahkan pada terwujudnya sistem hukum, terselenggaranya layanan bantuan dan informasi hukum, dan tertatanya dokumentasi hukum pertanahan.

Peningkatan kuantitas peraturan perundang-undangan tersebut seyogyanya diimbangi dengan peningkatan kualitas. Peraturan perundang-undangan hendaknya disusun secara hati-hati dan seksama, dengan mengikuti syarat-syarat teknis dan yuridis tanpa mengabaikan kaidah-kaidah filosofis dan sosiologis. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan tidak saja dilakukan dalam rangka pembuatan rancangan peraturan, tetapi juga perlu dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, rasa keadilan, hak-hak asasi manusia, dan lain-lain.

Pelayanan Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum

Sejalan dengan agenda Reformasi Agraria untuk melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan, Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum mendapat amanat untuk :

  1. Menghimpun dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum  peraturan perundang-undangan atau produk hukum lain khususnya di bidang pertanahan;
  2. Mendistribusikan dan mempublikasikan peraturan peraturan perundang-undangan atau produk hukum lain khususnya di bidang pertanahan;
  3. Menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk buku maupun digital.

Untuk menjalankan tugas ini, SJDI dituntut untuk menyediakan dokumentasi tidak hanya dalam bentuk buku saja, namun harus menyediakan informasi melalui data komputer yang lengkap, akurat, transparan dan dalam jaringan informasi yang terintegrasi serta mudah diakses oleh siapapun yang membutuhkan informasi hukum dan perundang-undangan, mudah pemeliharaannya dalam bentuk digital dan sekaligus menghemat ruangan penyimpanan dokumen.

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan dokumen hukum dan perundang-undangan adalah:

  1. Membuat data digital dokumen.
  2. Meningkatkan kualitas fisik dokumen yang berkualitas (kertas, tinta dsb).
  3. Melaksanakan penataan, perawatan dan pemeliharaan dokumen hukum.
  4. Menertibkan peminjaman, pengembalian dan penelusuran dokumen.

Adapun tujuan dari pengembangan SJDI  Hukum  adalah :

  1. Untuk dapat mengerti perkembangan terakhir dari peraturan perundang-undangan.
  2. Untuk dapat mengumpulkan secara sistematis dan menyeluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan suatu masalah.
  3. Untuk dapat mencari jawaban yang tepat mengenai suatu masalah yang menyangkut satu atau lebih peraturan perundang-undangan.
  4. Menyebarluaskan peraturan perundang-undanga

Dengan kata lain, Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum tersebut harus segera dapat menentukan ada atau tidaknya dokumen informasi Hukum yang dibutuhkan. Kegiatan yang dilakukan Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum ini meliputi rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang dengan unit-unit jaringan di lingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional baik dengan tingkat Pusat maupun Daerah.

Selain itu, dalam menjalankan kegiatannya, Bidang Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi (SJDI) Hukum selaku Pusat Jaringan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional selalu berkoordinasi dan mempunyai hubungan timbal balik yang saling menunjang dengan Pusat Jaringan Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Sosialisasi dan  Hubungan Masyarakat

Dalam rangka menyukseskan program Reforma Agraria beberapa Rapat Konsultasi dan Koordinasi dengan beberapa instansi dan departemen terkait (Sekneg, Departemen Kehutanan, Departemen Pertambangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Departemen Keuangan) terus dilakukan oleh BPN RI. Melalui rapat koordinasi dan  konsultasi ini Tim BPN RI berharap dapat membantu proses sosialisasi dan pelaksanaan Reforma Agraria.

Guna mendukung program-program Reforma Agraria, bidang Humas berupaya untuk mengkomunikasikan, mempublikasikan serta mensosialisasikan semua kebijakan dan program-program BPN kepada masyarakat, baik melalui brosur, iklan, talkshow media, workshop, dialog interaktif maupun kepada seluruh jajaran yang ada di BPN RI yang salah satunya melalui majalah Bhumibhakti. Pada intinya bidang Humas mempunyai andil besar sebagai penyambung lidah BPN untuk menyampaikan suatu kebijakan, tindakan dan pencapaian hasil yang positif  kepada masyarakat luas.

Sosialisasi yang dilakukan bidang Humas merupakan langkah konsolidasi dan sarana diskusi dalam mengkomunikasikan program-program BPN RI ke depan dengan tujuan untuk menghasilkan hal-hal yang penting untuk percepatan pelaksanaan program. Terkait dengan pelaksanaan Reforma Agraria, bidang Humas bersama  Tim BPN RI selalu melakukan rapat koordinasi dan konsultasi yang dapat mebantu proses sosialisasi dan pelaksanaan Reforma Agraria.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan humas antara lain :

  1. menampung dan memberi informasi segala permasalahan mengenai pertanahan dari masyarakat;
  2. mengumpulkan kliping dari beberapa surat kabar yang bertema tentang pertanahan untuk mengetahui dinamika pertanahan yang terjadi di masyarakat;
  3. memberi penerangan kepada masyarakat baik internal (karyawan dan keluarga besar BPN-RI) maupun eksternal (masyarakat luas) dalam bentuk majalah yang diterbitkan setahun dua kali;
  4. melakukan komunikasi dan memberi penerangan kepada masyarakat mengenai pertanahan melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruang. Media cetak berupa surat kabar, media elektronik melalui radio, dan televisi, serta media luar ruang berupa brosur, leaflet, umbul-umbul, dan baliho;
  5. melakukan sosialisasi dan workshop yang bertujuan mendekatkan organisasi BPN kepada masyarakat;
  6. melakukan liputan pada semua kegiatan di lingkungan BPN sehingga kegiatan-kegiatan tersebut terdokumentasi dengan baik.

Kesimpulan

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPN terkait erat dengan hukum dan peraturan perundang-undangan karena setiap program harus didukung pranata hukum yang memadai. Pranata hukum, antara lain, menyangkut peraturan perundang-undangan, kajian hukum, layanan bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum. Oleh karena itu, kebijakan di bidang hukum dan perundang-undangan diarahkan pada terwujudnya sistem hukum, terselenggaranya layanan bantuan dan informasi hukum, dan tertatanya dokumentasi hukum pertanahan.

Untuk mendukung keberhasilan program BPN RI, peran bidang Humas BPN menjadi sangat penting karena dituntut untuk mengkomunikasikan segala informasi yang baik, tepat, jujur dan profesional. Sebaik apapun sebuah organisasi, apabila tidak dikomunikasikan kepada masyarakat, tidak akan bisa menyampaikan pesan yang ada dalam organisasi kepada masyarakat. Banyak sekali program-program baik yang tidak dikomunikasikan dengan baik membawa hasil yang tidak baik.

Saran

Demi kemajuan BPN dan Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, ada beberapa permasalahan yang kami amati, dan  kami memberikan saran berikut ini:

  1. Kurangnya staf membuat pekerjaan menjadi tidak optimal;
  2. Pembagian porsi dan posisi pekerjaan yang tepat dan jelas;
  3. Sistem kontroling dan evaluasi secara berkala, sehingga permasalahan yang muncul saat itu segera teratasi;
  4. Optimalisasi pekerjaan yang merata.
About these ads

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: