Dir. Konsolidasi Tanah (KT)

20 01 2010

Pertumbuhan dan perkembangan kota dalam perjalanannya telah memunculkan berbagai persoalan. Salah satunya adalah persoalan pertanahan, ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan tanah untuk memenuhi kebutuhan perumahan, pertanian dan kegiatan usaha serta penyediaan infrastruktur lingkungannya. Kondisi ini mengakibatkan munculnya permukiman-permukiman kumuh terutama di pinggiran perkotaan yang sangat minim dengan sarana dan prasarana lingkungan permukiman. Hal seperti ini dapat dihindari apabila dari awal perencanaan dan menata kota berpihak pada kepentingan masa datang dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungannya.

Pengertian Konsolidasi Tanah

Konsolidasi Tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Peraturan KaBPN No. 4 tahun 1991 pasal 1 ayat 1).

Tujuan dan Sasaran Konsolidasi Tanah

Kegiatan konsolidasi tanah memiliki tujuan untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatkan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur dan dilengkapi dengan prasarana-sarana lingkungan.

Manfaat Konsolidasi Tanah

Untuk kawasan perumahan dan permukiman, konsolidasi tanah dapat member manfaat berupa :

  1. Kesempatan kepada pemilik tanah untuk menikmati secara langsung keuntungan dari konsolidasi tanah, baik kenaikan harga tanah maupun kenikmatan lainnya karena terciptanya lingkungan yang teratur;
  2. Terhindar dari ekses-ekses yang sering timbul dalam penyediaan tanah secara konvensional;
  3. Adanya percepatan laju pembangunan wilayah permukiman;
  4. Tertib administrasi pertanahan serta menghemat pengeluaran dana Pemerintah untuk biaya pembangunan prasarana, fasilitas umum, ganti rugi dan operasional.

Prinsip-Prinsip Dasar Konsolidasi Tanah

  1. Membangun tanpa menggusur;
  2. Kegiatan pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat;
  3. Dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama (musyawarah);
  4. Penyediaan tanah melalui STUP (Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan) ;
  5. Pembangunan dibiayai melalui TPBP (Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan);
  6. Transparansi;
  7. Keadilan;
  8. Kepastian hak atas tanah dengan lingkungan yang tertata.

Peraturan Pelaksana Konsolidasi Tanah

  1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;
  2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional;
  3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  dan Kantor Pertanahan;
  4. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah;
  5. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No.410-4245 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
  6. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1078 tentang Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah;
  7. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1637 tentang Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP) Konsolidasi Tanah;
  8. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-55 tentang Organisasi Peserta Konsolidasi Tanah;
  9. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 462-3872 tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah;
  10. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-2084 tentang Peningkatan Pelayanan Konsolidasi Tanah;
  11. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1047 tentang Penggunaan Dana Kompensasi TPBP;
  12. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1150 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-2084 tentang Peningkatan Pelayanan Konsolidasi Tanah;
  13. Surat Edaran Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah No. 410-1919.DII tentang Petunjuk Laporan monitoring Tindak Lanjut dan Kemajuan Pekerjaan Konsolidasi Tanah;
  14. Surat Edaran Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah No. 225.2/DII/VII/99 tentang Izin Perubahan Penggunaan dan Izin Lokasi dalam Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
  15. Surat Edaran Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah No. 22/D.III/2004 tentang Tindak-lanjut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 2003.

Wilayah Yang Berpotensi Untuk Konsolidasi Tanah

  1. Wilayah yang direncanakan menjadi kota/permukiman baru;
  2. Wilayah yang sudah mulai tumbuh;
  3. Wilayah permukiman yang tumbuh pesat (daerah pinggiran kota dan sepanjang jalan-jalan kota besar);
  4. Wilayah bagian pinggir kota yang telah ada atau direncanakan jalan penghubung;
  5. Wilayah yang relatif kosong;
  6. Wilayah yang belum teratur/kumuh (permukiman padat);
  7. Wilayah yang perlu renovasi/rekonstruksi;
  8. Wilayah pengembangan industri;
  9. Wilayah lain yang bercirikan perkotaan;
  10. Di daerah-daerah yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) direncanakan untuk pengembangan permukiman baru dan juga perkampungan/permukiman yang akan dilalui oleh jalan tol atau jalan arteri antar propinsi/kabupaten;
  11. Permukiman di pinggiran kota yang penduduknya jarang dan memiliki akses ke jalan utama serta diperkirakan akan berkembang menjadi wilayah permukiman baru.

Tahapan Konsolidasi Tanah

  1. Pemilihan Lokasi

Hal-hal yang harus diperhatikan dlm pemilihan lokasi:

  1. Sesuai dengan RTRW
  2. Minat Awal Masyarakat
  3. Dukungan dari Stakeholder
  4. Tingkat kemudahan Pencapaian lokasi (aksesibilitas)
    1. Jumlah peserta, jumlah bidang tanah dan luas yang akan ditata
    2. Status Tanah

g.Keadaan topografis

  1. Bimbingan Masyarakat

bertujuan untuk mendorong masyarakat berperan aktif dalam organisasi/asosiasi yang akan dibentuk dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah, mendorong terbentuknya organisasi peserta berikut tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta tanggung jawab dengan susunan pengurus. Selain itu melakukan pendampingan terhadap para peserta Konsolidasi Tanah.

  1. Penjajakan kesepakatan,

Bertujuan agar lokasi terpilih yang akan ditata telah disepakati para peserta Konsolidasi Tanah, lokasi terpilih sesuai RTRW, diperoleh gambaran lokasi secara umum dan Rencana Pembangunan Daerah pada lokasi terpilih, calon peserta Konsolidasi Tanah menyatakan bersedia memberikan Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP).

  1. Penetapan Lokasi
  2. Pengorganisasian
  3. Identifikasi subyek dan obyek
  1. Perkotaan (Luas </= 10 Ha ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
  2. Pedesaan (Luas </= 200 Ha ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
  3. Luas diatas 10 ha (perkotaan) dan diatas 200 Ha (pertanian) ditetapkan oleh Bupati/Walikota

merupakan kegiatan pengumpulan data yuridis yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pelaksanaan Konsolidasi (nama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat, dan informasi lain).

  1. Pengukuran Dan Pemetaan Keliling

Pengukuran dan pemetaan keliling dilaksanakan oleh Satgas teknis/petugas yang ditunjuk. Kegiatannya meliputi: Pemasangan tugu-tugu poligon, pengukuran keliling, pemetaan hasil pengukuran keliling, menghitung luas area lokasi.

  1. Pengukuran dan pemetaan rincikan, meliputi:
    1. Menetapkan batas bidang tanah
    2. Melaksanakan pengukuran batas bidang tanah dan bangunan yang ada
    3. Membuat gambar ukur
    4. Membuat peta bidang tanah
    5. Membuat daftar tanah
    6. Membuat peta pendaftaran
    7. Mencocokan luas tanah hasil perhitungan dengan luas tanah yang tercantum dalam leter C/Girik/Pipil atau bukti hak atas tanah lainnya.
  2. Pengukuran dan Pemetaan Topografi serta Pemetaan Penggunaan Tanah

bertujuan untuk mengetahui ketinggian dan sudut kemiringan lereng lokasi Konsolidasi Tanah serta mengetahui jenis penggunaan tanah saat ini pada lokasi Konsolidasi Tanah.

  1. Penyusunan Rencana Blok/Pradesain Konsolidasi Tanah dan Perhitungan Luas Rencana Peruntukkan Tanah

Hasil akhir dari rencana blok adalah gambaran tata letak dari struktur jaringan jalan, kavling, fasilitas umum, fasilitas sosial dan TPBP yang dituangkan dalam Peta skala 1:1.000 atau skala tertentu.

11. Penyusunan Desain Konsolidasi Tanah dan Perhitungan Luas

untuk menyusun perencanaan letak, bentuk dan luas kavling-kavling baru pada lokasi Konsolidasi Tanah setelah dikurangi STUP.

12. Musyawarah Rencana Penetapan Kavling Baru

bertujuan untuk menyakinkan kepada para peserta Konsolidasi Tanah bahwa telah diadakan penetapan kavling baru dan dikurangi untuk STUP.

13. Pelepasan Hak Atas Tanah

dimaksudkan untuk memenuhi syarat legalitas agar menjadikan status tanah sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara yang diwujudkan dalam bentuk Surat Pernyataan. Setelah pelepasan hak, tanah tersebut ditegaskan sebagai tanah obyek Konsolidasi Tanah.

14. SK Penegasan Tanah Obyek Konsolidasi Tanah

Penerbitan SK Penegasan Tanah Obyek Konsolidasi Tanah didasarkan atas usulan Penegasan Tanah Obyek Konsolidasi Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

15. Relokasi/Pemindahan Desain Konsolidasi Tanah Ke Lapang, meliputi:

  1. Pengukuran dan penempatan patok batas fasilitas umum, fasilitas sosial dan TPBP;
  2. Penentuan batas badan jalan dan saluran air;
  3. Checking lapangan masing-masing peserta Konsolidasi Tanah untuk penempatan kavling baru.

16. Konstruksi

merupakan pekerjaan fisik seperti pembangunan fisik bangunan/pembersihan badan jalan, penggali parit, pengerasan jalan, pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya.

17. Penerbitan Surat Keputusan Hak Atas Tanah

peserta Konsolidasi Tanah yang tanahnya sudah dilekati suatu hak atas tanah, maka dalam perolehan hak atas tanah tersebut setelah konsolidasi tanah, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara.

18. Penerbitan Sertipikat Tanah.

STUP dan TPBP

STUP adalah sumbangan tanah dari  para peserta yang akan dipergunakan untuk pembangunan/penyediaan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya dan pembiayaan pelaksanaan konsolidasi tanah.  Besarnya STUP ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama peserta konsolidasi tanah. Peserta yang persil tanahnya terlalu kecil sehingga tidak mungkin menyerahkan sebagian tanahnya sebagai STUP dapat mengganti sumbangan tersebut dengan uang atau bentuk lainnya yang disetujui bersama oleh para peserta konsolidasi tanah.

Adapun TPBP adalah bagian dari Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan yang tidak digunakan untuk prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya. TPBP  diserahkan penggunaannya kepada peserta Konsolidasi Tanah yang memiliki kapling kecil atau kepada pihak lainnya dengan pembayaran kompensasi berupa uang dengan jumlah yang ditetapkan berdasarkan musyawarah para peserta Konsolidasi Tanah.

Pembiayaan Konsolidasi Tanah

  1. Pada azasnya biaya kegiatan konsolidasi tanah ditanggung oleh peserta Konsolidasi Tanah (dalam bentuk uang maupun TPBP);
  2. Sumbangan berupa tanah dilepaskan  Hak Atas Tanah/garapannya kepada Negara dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat;
  3. Uang kompensasi diterima dan dikelola oleh Bendaharawan Khusus Kantor Pertanahan;
  4. Pertanggungjawaban atas pengelolaan disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Jenis Konsolidasi Tanah

Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan dengan dua cara,yaitu:

  1. Konsolidasi Tanah Horizontal
  2. Konsolidasi Tanah Vertikal

KESIMPULAN

  1. Direktorat Konsolidasi Tanah adalah suatu direktorat yang berada di bawah Deputi III yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan konsolidasi tanah.
  2. Kegiatan Utama Direktorat Konsolidasi Tanah adalah merumuskan kebijakan teknis  mengenai kegiatan konsolidasi tanah; promosi dan sosialisasi konsolidasi tanah; evaluasi pelaksanaan konsolidasi tanah; pengelolaan basis data dan informasi konsolidasi tanah.
  3. Produk Direktorat Konsolidasi Tanah adalah kebijakan teknis mengenai konsolidasi tanah.

SARAN

  1. Pemberian pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai konsolidasi tanah terhadap masyarakat sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan.
  2. Dibutuhkan kerjasama dengan pihak swasta sehingga pendanaan untuk kegiatan Konsolidasi Tanah tidak terbatas dari anggaran pemerintah saja.
  3. Perlu perhitungan yang holistik pada perencanaan konsolidasi tanah sehingga nilai/produktivitas tanah hasil konsolidasi memiliki ukuran yang jelas.
  4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana sehingga rencana tata ruang lebih menampung aspirasi masyarakat.
  5. Pembenahan aturan mengenai konsolidasi tanah agar tidak terjadi tumpang tindih dengan sektor lainnya.
  6. Penyuluhan masyarakat merupakan awal kegiatan yang menentukan bahwa konsolidasi tanah bisa terlaksana atau tidak. Maka pada kegiatan tersebut perlu digambarkan hasil dari konsolidasi tersebut berupa gambaran visual tata ruang dan keuntungan yang diperoleh masyarakat.
About these ads

Aksi

Information

3 tanggapan

22 08 2010
bayu

gud jab!! nais abiss gan!!

orientasi is the best!! hehehe…

15 09 2010
eleveners

so pasti…orientasi saatny mnunjukan sesuatu kpd dunia…narsis is the best lah

6 11 2011
MAX M

Wah, kayakx nggak sia -sia orientasi di Dit KT. Maju terus Adik2 n trims telah ikut menyebarluaskan materi Konsolidasi Tanah. Keep Posting n Bravo !.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: