Dir. Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang

19 01 2010

Sub Direktorat Batas Bidang Tanah

Penetapan batas bidang tanah didasarkan pada kesepakatan pihak yang bersangkutan (contradictoire delemitatie), dimana kegiatan tersebut meliputi,

  • menentukan batas-batas yang bersebelahan dengan pemilik atas tanah yang bersebelahan
  • penentuan tanda batas (berupa patok)
  • pengukuran dan pemetaan bidang tanah

Untuk keperluan pendaftaran hak, Pengukuran bidang tanah dilaksanakan setelah selesai melakukan penetapan batas dan pemasangan tanda-tanda batas pada bidang yang dimohon.

Pengukuran bidang tanah dilaksanakan untuk menentukan posisi / letak geografis, batas, luas, dan bentuk geometris bidang tanah untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah, dalam hal ini untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematik. Pengukuran untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah dilaksanakan untuk pembuatan peta pendaftaran, peta bidang tanah, lampiran sertipikat (berupa surat ukur), dan terutama untuk mendapatkan data ukuran bidang tanah sebagai unsur pengembalian batas apabila karena suatu hal batas-batas bidang tanah tersebut hilang.

Beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk pengukuran bidang tanah dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematik adalah sebagai berikut:

  1. Persiapan pengukuran ; (perhatikan Standard Operasional Prosedur, SOP Pengukuran dan Pemetaan 2001)
  2. Penunjukan batas bidang tanah
  • Hadirkan pemohon/pemilik bidang tanah dan pihak-pihak yang berbatasan di lokasi bidang tanah yang akan diukur. Kewajiban ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas Yuridis.
  • Jika salah satu pihak tidak dapat hadir atau berhalangan, maka sebagai penggantinya dapat menghadirkan Kuasanya. Kuasa dari pihak yang berhalangan dapat diterima dan sah secara hukum apabila dinyatakan dengan Surat Kuasa tertulis. Surat kuasa yang dimaksud dilampirkan bersama dengan gambar ukurnya.
  • Berikan kesempatan kepada pihak-pihak yang hadir untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya untuk memenuhi azas kontradiktur delimitasi.
  • Jika batas bidang tanah yang ditunjukkan oleh salah satu pihak saja, maka batas bidang tanah tersebut merupakan batas sementara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada  ayat 1 pasal 19 PP No.24/1997.
  1. Penetapan batas bidang tanah
  • Tetapkanlah batas bidang tanah yang dimohon berdasarkan hasil penunjukan batas oleh pihak yang berkepentingan.
  • Untuk pengukuran bidang tanah baru (belum terdaftar), penetapan batas bidang tanah menjadi mutlak harus dilakukan.
  • Penetapan batas dilaksanakan oleh Satgas Ukur atas nama Ketua Panitia Ajudikasi apabila pengukuran bidang–bidang tanah dilaksanakan oleh pegawai BPN dalam pendaftaran tanah sistematik, atau
  • Penetapan batas dilaksanakan oleh Satgas Yuridis atas nama Panitia Ajudikasi apabila pengukuran bidang-bidang tanah dilaksanakan oleh pihak ketiga (swasta) dalam pendaftaran tanah sistematik.
  • Jika dalam penetapan batas bidang tanah tidak diperoleh kesepakatan antara pemohon/pemilik bidang tanah yang bersangkutan dengan salah satu pihak yang berbatasan, maka batas bidang tanah yang bersangkutan dinyatakan sebagai batas sementara.
  • Hasil Penetapan batas dituangkan dalam risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Daftar Isian 201), dan dilengkapi tanda tangan pemohon/pemilik bidang tanah dan para pihak yang berbatasan pada kolom yang tersedia.
  • Berilah Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) pada setiap bidang yang telah ditetapkan batas-batasnya.
  1. Penempatan/Pemasangan tanda batas.
  • Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemohon/pemilik bidang tanah yang bersangkutan.
  • Tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah dan, apabila dianggap perlu dipasang pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut atas permintaan petugas ukur.
  1. Pelaksanaan pengukuran bidang tanah.

Pelaksanakan pengukuran bidang tanah mengikuti ketentuan yang terdapat pada Standard Operasional Prosedur (SOP) pengukuran dan pemetaan, serta sesuai dengan PP No.24/1997, PMNA/KBPN No.3/1997 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

  • Satgas Yuridis cukup mengisi skets bidang yang ada pada DI 201 yang akan berfungsi sebagai alat kontrol untuk Satgas ukur bukan pegawai BPN (konsultan pelaksana).
  • Satgas Yuridis harus bekerja bersama-sama dengan Satgas ukur untuk menghasilkan peta bidang maupun peta pendaftaran, terutama dalam koordinasi pemberian dan pencantuman NIB, karena dengan hasil pengukuran dan pemetaan yang baik akan menghasilkan kualitas pendaftaran tanah yang baik dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum.

Sub Direktorat Batas Ruang dan Perairan

Dalam sub direktorat ini, salah satu kajian yg dibahas adalah mengenai pemanfaatan laut untuk diberikan alas hak diatasnya. Kajian mengenai laut dan wilayah perairan tersebut lebih dikenal dengan kadaster kelautan.

Hingga saat ini masih sangat sedikit definisi yang telah dirumuskan oleh para ahli mengenai kadaster kelautan, salah satunya yaitu definisi yang dirumuskan oleh Permanent Comitee on GIS Infrastructure for Asia and the Pasific (PCGIAP), yaitu :

A Marine Cadastre is a system to enable the boundaries of maritime rights and interests to be recorded, spatially managed and physically defined in relationship to the boundaries of other neighbouring or underlying rights and interests.   It is not about defining international boundaries, but about how a country administers its marine resource in the context of UNCLOS” [PCGIAP, 2001].

Pengertian di atas menyatakan bahwa kadaster kelautan adalah suatu sistem yang dapat mengelola dan menyajikan batas-batas wilayah di  laut secara spasial dan hubungannya dengan batas-batas wilayah lain di sekitarnya ataupun yang diatas dan/atau di bawahnya atau di sekitarnya, serta dikaitkan dengan data atribut mengenai kepentingan dan hak yang melekat padanya.

Batasan “persil” pada kadaster kelautan mencakup wilayah yurisdiksi nasional dan internasional, yang terkait dengan UNCLOS 1982, seperti perairan dalam, laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE),  dan landas kontinen, kemudian juga mencakup wilayah yurisdiksi berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yaitu wilayah laut propinsi dan wilayah laut kotamadya/kabupaten, dan kemudian mencakup wilayah-wilayah laut berdasarkan kepemilikan haknya, misalnya wilayah konsesi migas, perikanan, perumahan, penelitian, pelayaran, pariwisata laut, dan lain-lain.

Namun terdapat hal yang membedakan antara persil di darat dengan persil di laut, yaitu ruang di laut bersifat 3 dimensi karena selain bidang mendatar juga memiliki bidang vertikal mengingat laut terdiri dari 3 lapisan, yaitu : dasar laut, kolom air, dan permukaan air laut itu sendiri.   Dengan kondisi tersebut,   dalam satu bidang vertikal, persil di laut memungkinkan untuk memiliki lebih dari satu jenis pemakaian hak, misalnya :

  • persil di bagian permukaan laut digunakan  untuk pemanfaatan arus laut untuk pembangkit tenaga listrik,
  • persil di kolom air (tengah) digunakan untuk penangkapan ikan,
  • dan persil di dasar laut digunakan untuk  penambangan bahan mineral.

Dari uraian tersebut, maka pendefinisian kadaster kelautan adalah terkait dengan pengelolaan data batas-batas persil, jenis hak-hak pemanfaatan, pemilik hak,  batasan-batasan hak, dan tanggung jawab yang melekat pada persil tersebut dalam suatu sistem informasi spasial. Secara garis besar, kadaster kelautan berkaitan dengan bagaimana suatu negara, khususnya Indonesia, mengelola dan mengatur administrasi sumber daya laut dalam konteks terkait dengan Hukum Laut Internasional UNCLOS 82, Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan perundangan yang mengatur hak pengelolaan yang terdapat di laut. Namun dalam hal ini terdapat penegasan bahwa kadaster kelautan tidak membahas penentuan batas-batas internasional.

Sub Direktorat Sistem Informasi Bidang Tanah

Pendaftaran tanah yang diharapkan sebagaimana digambarkan oleh Douglas J. Willem merupakan pekerjaan yang kontinu dan konsisten atas hak-hak seseorang sehingga memberikan informasi dan data administrasi atas bagian-bagian tanah yang didaftarkan.

Dengan informasi pertanahan yang tersedia di kantor pertanahan maka pemerintah akan mudah merencanakan pembangunan negara yang menyangkut tanah, bahkan bagi rakyat sendiri lebih mengetahui kondisi peruntukan tanah dan kepemilikannya.

Setiap ada dilakukan pendaftaran tanah, maka akan ada informasi yang harus diberikan kepada pelaksananya sehingga tanah tersebut dapat didaftarkan dengan benar. Di samping informasi fisik juga ada informasi yuridis yang harus dipenuhi, sehingga inilah yang direkam dalam setiap buku tanah. Dengan rekaman yang tersedia dalam buku tanah ini maka sebenarnya pendaftaran tanah akan memberikan informasi tentang tanah tersebut. Baik atas dasar informasi pendaftaran yang pertama kali dilakukan maupun atas informasi dari peralihan dan perbuatan hukum lain atas dasar tanah yang telah pernah tercatat dan direkam dalam buku tanah. Kehendak inilah yang sebenarnya menjadi tujuan pendaftaran tanah tersebut, sebagaimana jelas disebutkan dalam pasal 3 “bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan informasi tentang tanah”.

Dengan informasi tentang tanah yang sudah terekam dalam buku tanah ini, sangat banyak manfaatnya bila akan dilihat dari berbagai kepentingan, baik bagi diri pemilik, dari pemerintah, maupun dari stakeholder lain yang menginginkan tanah itu untuk dikembangkan kelak. Secara umum informasi yang diberikan atas dasar pendaftaran tersebut meliputi antara lain:

  1. Memberikan jaminan keamanan penggunaan bagi pemiliknya;
  2. Mendorong atau meningkatkan penarikan pajak oleh negara;
  3. Meningkatkan fungsi tanah sebagai jaminan kredit;
  4. Meningkatkan pengawasan pasar tanah;
  5. Melindungi tanah negara;
  6. Mengurangi sengketa tanah;
  7. Memfasilitasi kegiatan rural land reform;
  8. Meningkatkan urban planning dan memajukan infrastruktur;
  9. Mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas;
  10. Dapat menyediakan data statistik tanah yang baik.

Bahkan informasi fisik dan informasi yuridis ini akan dapat ditingkatkan menjadi informasi geografical-nya. Yang sudah dikembangkan menjadi satu sistem informasi tanah yang sering disebut Geographical Information System (GIS), yang akan memberikan semua informasi mengenai tanah dan rencana pemanfaatannya bila akan dikembangkan oleh negara nantinya.

Kesimpulan

Direktorat Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang berperan penting dalam masalah teknis pelaksanaan pengukuran, perpetaan dan pembukuan batas bidang tanah dan ruang serta wilayah perairan. Selain itu direktorat ini mengatur mengenai pelayanan informasi pertanahan yang berkaitan dengan bidang-bidang tanah, ruang atau perairan yang telah diukur dan didaftarkan.

Secara teknis untuk memudahkan pelaksanaan tugasnya direktorat ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu Subdirektorat Batas Bidang Tanah yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan pengukuran, perpetaan dan pembukuan batas bidang tanah, pembinaan Surveyor Berlisensi serta tenaga teknis dan pengelolaan peralatan teknis; Subdirektorat Batas Ruang dan Perairan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengukuran, perpetaan dan pembukuan ruang atas dan bawah tanah,perairan dan wilayah khusus; dan Subdirektorat Sistem Informasi Bidang Tanah yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan informasi pertanahan, bimbingan dan supervisi, dan komputerisasi pelayanan pertanahan.

Saran

  • Perlu adanya standar penyimpanan file/ database pada komputer  (PC), sehingga setiap pegawai akan dengan mudah untuk menemukan file-file dokumen yang telah tersimpan.
  • Perlu adanya format khusus pelaksanaan pengukuran dan standar ketelitian untuk setiap pengukuran yang mudah dipelajari oleh setiap orang.
  • Perlu adanya penambahan alat dan fasilitas pengukuran lainnya dalam rangka penetapan batas dengan teknologi yang lebih canggih dan ketelitian yang tinggi.
  • Diperlukan pengarahan kepada kantor pertanahan tingkat daerah/wilayah untuk melengkapi data-data yang akan diajukan kepada BPN pusat.
About these ads

Aksi

Information

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: