“Sebuah renungan pada dies natalis ke-50 Undang-Undang Pokok Agraria”

26 09 2010

Juma’t tanggal 24 September 2010, insan pertanahan telah merayakan anniversary ke-50. Usia yang cukup dewasa bahkan tergolong tua untuk umur hidup manusia. Selama kurun waktu setengah abad tersebut telah banyak lembaga pertanahan ini memberikan sumbangan untuk pembangunan dan kemajuan bangsa. Permasalahan pertanahan makin hari makin ruwet, ribet, atau apalah namanya untuk menyebut permasalahan yang ada. Sebenarnya hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena keadaan tanah permukaan bumi indonesia tetap, bahkan luasnya cenderung berkurang karena adanya aktivitas alam seperti abrasi, longsor, erosi, dsb. Di sisi lain jumlah akan kebutuhan tanah terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk negeri ini. Ketidakadilan penguasaan dan pemilikan tanah di negeri ini merupakan masalah yang cukup serius. Ketidakadilan ini merupakan sumber kemiskinan. Insan-insan pertanahan mempunyai tugas yang cukup mulia dan penting untuk menekan angka kemiskinan di negeri ini, melalui pengaturan secara adil supaya tanah di negeri ini dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Sampai kapan keadilan akan terwujud untuk seluruh rakyat di negeri ini?. Insan pertanahanlah yang seharusnya mampu untuk menjawab pertanyaan sederhana itu. Rencana strategis jangka panjang dan jangka pendek sangat diperlukan untuk bisa mencapai tujuan mulia tersebut. Di hari ulang tahun yang ke-50 ini, marilah kita tancapkan tonggak yang kokoh, kita tatap masa depan pertanahan dengan penuh optimisme, kita bangun lagi semangat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui lembaga pertanahan, kita tunjukkan kepada bangsa ini bahwa lembaga pertanahan ada dan siap melayani rakyat. Marilah kita berikan pelayanan kepada rakyat dengan ikhlas, jangan lagi ada pamrih menerima imbalan sesuatu hal dalam mengemban tugas yang cukup mulia ini. Jika semua cita-cita pertanahan sudah tercapai, saat dimana seluruh rakyat mempunyai hak penguasaan dan kepemilikan tanah yang adil dan merata, maka bisa diyakini permasahan-permasahan sosial dinegeri ini akan jauh berkurang. Akhirnya selamat ulang tahun yang ke-50 kepada insan-insan pertanahan, selamat bertugas dan berkarya, memberikan pelayanan prima kepada rakyat Indonesia.





SERTIPIKAT

22 05 2010

Diambil dari Tugas Kuliah Indra Gumilar

BAB 1

PENDAHULUAN

Setiap macam hak atas tanah wajib didaftarkan dan diserifikatkan pada Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berkantor di setiap Kabupaten dan daerah kota, demikian kurang lebih pesan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 19 atau UU RI No.5 Tahun 1960. Macam-macam hak atas tanah tersebut antara lain : Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai, Hak Sewa, dan lain-lain.

Hak milik atas tanah sudah pasti merupakan macam atau status hak atas tanah yang paling tinggi derajatnya bila dibandingkan dengan macam atau status hak lainnya. Hanya hak milik saja yang tidak dibatasi masa berlakuknya oleh negara, dan karenanya ia mempunyai harga atau nilai yang paling tinggi bila dibandingkan dengan macam atau status hak atas tanah lainnya untuk bidang tanah yang sama kualitasnya.

Walaupun status sosial-ekonomi nya paling kuat dan tinggi, tanah hak milik juga rawan terhadap tangan-tangan jahil beritikad buruk dari pihak lain, buktinya tak jarang kita dengar kasus dimana tanah milik seseorang yang belum disertifikatkan oleh pemiliknya, tiba-tiba telah disertifikatkan oleh orang lain secara “aspal” (asli tapi palsu). Bahkan tak jarang pula kita dengar beredarnya sertifikat lain yang sebelumnya sudah ada sertifikatnya atas nama pemiliknya yang biasa dikenal dengan istilah “sertifikat dobel” atau sertifikat ganda”.

Oleh karena itu, sebaiknya tanah milik kita harus segera disertifikatkan agar kepemilikan atas tanah dijamin kepastian dan perlindungannya oleh hukum dari tangan-yang jahat para pembuat sertifikat palsu. Sebab jika sudah disertifikatkan atas nama orang lain, maka kita akan direpotkan  untuk menggugatnya, terlebih jika umur dari sertifikat tersebut sudah lama. Akan tetapi jika tanah kita sudah dbuatkan sertifikat, maka jika ada yang akan mencoba menggandakan sertifikat atas tanah kita tersebut, kita tidak perlu khawatir karena semua data fisik objek tanah maupun data yuridis kepemilikan tanah kita yang telah disertifikatkan oleh Kantor Pertanahan pasti tersedia secara otentik di Kantor tersebut.

Di negara-negara yang telah maju (developed countries) maupun negara-negara yang belum maju (less developed) program-program atau proyek-proyek administrasi pertanahan seperti penerbitan sertifikat hak-hak atas tanah yang merupakan tugas Pemerintah tersebut memberikan dampak positif pada sosial-ekonomi baik kepada negara maupun pada pemilik tanah. Sejak zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda pun, nenek moyang kita telah mengenal dengan apa yang disebut Pendaftaran Tanah (recht cadastral), namun dapat dikatan hanya tanah-tanah milik (eigendom) orang-orang Belnda sajalah yang didaftarkan dan disertifikatkan.

Ada dua cara yang bisa dilakukan dalam mendapatkan sertifikat tanah hak milik untuk pertama kali, artinya sebelumnya tanah-tanah tersebut belum pernah didaftarkan. Adapun caranya yaitu :

  1. Sporadik
  2. Sistematik

Pada cara pertama yaitu pendaftaran tanah dengan cara sporadik, inisiatif datang dari seseorang yang ingin mendaftarkan tanahnya sebagai pemohon sertifikat. Orang tersebut harus mendatangi Kantor Pertnahan untuk mendaftarkan tanahnya. Pada cara ini pemohon sertifikat diminta mengisi dan menandatangani formulir khusus permohonan sertifikat seraya menyerahkan berkas persyaratan atau kelengkapan seperlunya dan membayar sejumlah biaya yang telah ada tarifnya.  Semuanya harus berlangsung di depan loket khusus di dalam ruang lobi gedung Kantor Pertanahan. Cara ini juga bisa dilakukan secara massal, yaitu beberapa pemilik (atau kuasanya) yang tanahnya saling berdekatan secara bersamaan mengajukan permohonan penyertifikatan ke Kantor Pertanahan, cara demikian biasa disebut sebagai Pendaftaran tanah Sporadik Secara Massal.

Cara yang kedua yaitu pendaftaran tanah secara sistematik, inisiatif datang dari Kantor Pertanahan, mereka datang mengunjungi lokasi yang akan didaftarkan tanahnya. Beberapa orang dari Kantor Pertanahan dan juga dari aparat Desa/Kelurahan yang melakukan proses pendaftaran tanah tergabung dalam panitia Ajudikasi. Panitia ini ditugaskan oleh Kepala BPN untuk menyertifikatkan tanah-tanah penduduk yang belum disertifikatkan dalam satu wilayah desa/kelurahan. Akan tetapi, kecil sekali kemungkinan suatu wilayah desa/kelurahan didatangi oleh Panitia Ajudikasi mengingat terbatasnya keuangan Pemerintah, sebab pada cara ini Pemerintah harus mensubsidi 100% para pemilik tanah yang tanahnya belum pernah  disertifikatkan, baik penduduk kaya maupun penduduk miskin. Biaya pendaftaran tanah ini dibebankan kepada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan uang pinjaman negara dari Bank dunia.

BAB 2

DASAR TEORI

2.1 Pengertian Sertifikat

Sertifikat merupakan tanda bukti hak atas tanah, suatu pengakuan dan penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah secara perorangan atau bersama atau badan hukum yang namanya ditulis didalamnya dan sekaligus menjelaskan lokasi, gambar, ukuran dan batas – batas bdang tanah tersebut. Dalam bahasa Inggris sertifikat hak atas tanah disebut dengan title deed, sedangkan penguasaan hak atas tanah biasa disebut land tenure, pemilikan atas tanah biasa disebut land ownership, dan bidang tanah sering disebut dengan parcel atau plot. Sertifikat sendiri dalam terminologi atau “bahasa resmi” hukum-hukum keagrarian ditulis sertipikat (dengan huruf p, bukan f).

Menurut definisi formalnya dikatakan bahwa, “Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.” (Pasal 20 PP 24/1997).

Pasal 19 (2) huruf c UUPA yang disebut dalam definisi diatas menegaskan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sedangkan yang dimaksud dengan “hak atas tanah” dalam definisi tersebut adalah “macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dpaat diberikan kepada dan dipunyai oleh  orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum, yaitu hak milik, hak guna usah, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undangserta hak-hak yang sifatnya sementara seperti: hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.” (Pasal 4 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) UUPA)

Dapat disimpulkan bahwa hak milik atas tanah merupakan salah satu dari macam-macam hak atas tanah, dan sertifikat hak milik merupakan sertifikat untuk bidang tanah yang macam haknya adalah hak mlik. Bagaimana dengan hak milik atas satuan rumah susun?

Hak milik atas satuan rumah susun (bagian dari rumah susun), bukanlah macam hak atas tanah, melainkan hak milik atas fisik satuan rumah susun, namun tetap merupakan obyek pendaftaran tanah yang wajib disertifikatkan. Bidang tanah tempat bedirinya rumah susun (bangunan gedungbertingkat berisikan antara lain satuan-satuan rumah susun) itu sendiri tergolong “tanah bersama”, yang statusnya bisa hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara. Di atas tanah hak pengelolaan juga bisa dibangun rumah susun, hanya saja wajib segera diubah statusnya menjadi hak guna bangunan sebelum satuan-satuan rumah susun dijual. Seperti halnya tanah negara, tanah hak pengelolaan juga tidak tergolong hak-hak atas tanah. Yang dimaksudkan dengan “tanah bersama” adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya menurut persyaratan izin bangunan. Seperti halnya tanah dengan status hak milikataupun tanah-tanah dengan status hak lainnya, setiap hak milik atas satuan rumah susun pun bisa dibebani oleh hak tanggungan/”hipotik”/”gadai”. Untuk bangunan bertingkat lainnya seperti kondominium/flat, ataupun gedung-gedung bertingkat untuk bukan hunian seperti pertokoan dan gedung perkantoran berlaku “aturan main” seperti pada rumah susun sebagaimana diatu dalam UU No. 16 tahun 1985 sepanjang mengandung sistem pemilikan perseorangan dan hak bersama (contohnya bidang tanahnya, lift, atap, fondasi, kolom, selasar, instalasi air, instalasi lisrik, dan lain-lain).

2.2 Dasar Hukum

UU no. 5 Tahun 1960 angka 1 dan 2 :

  1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah     Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
    1. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
    2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak- hak tersebut;
    3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku  sebagai alat pembuktian yang kuat.

PP 24 Tahun 1997 memuat tentang segala urusan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah dan pembuatan sertifikat.

PP 24 tahun 1997 Pasal 1 angka 1 :

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

PP 24 tahun 1997 Pasal 1 angka 20 :

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakat hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

2.3 Tujuan Pembuatan Sertifikat

Tujuan pembuatan sertifikat sama halnya dengan tujuan dari pendaftaran tanah yaitu yang tertera pada Pasal 3 –PP 24/1997 :

  1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,
  2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
  3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

2.4 Isi Serifikat

Sertifikat tanah hak milik wajib berisikan dua bagian utama yaitu Buku Tanah dan Surat Ukur. Sedangkan Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun harus berisikan empat bagian utama yaitu: 1) salinan buku tanah, 2) salinan surat ukur atas Tanah Hak Bersama, 3) gambar denah tingkat rumah susun yang bersangkutan yang menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki, dan 4) Pertelaan/uraian mengenai besarnya hak milik atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang bersangkutan. Semua bagian-bagian dari sertifikat-sertifikat tersebut ada arsipnya dan dipelihara baik-baik di Kantor Pertanahan.

Untuk menjamin keamanan, kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemilik sertifikat, Kantor Pertanahan meneylenggarakan suatu penatausahaan pendaftaran tanah dengan antara lain menyelenggarakan, menyimpan dan memelihara apa yang disebut dengan Daftar Umum, yang terdiri dari enam daftar yaitu: 1) Daftar Nama; 2) Daftar Tanah; 3) Daftar Buku Tanah; 4) Daftar Surat Ukur; 5) Daftar Denah satuan rumah susun; dan 6) Daftar Salinan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Tugas-tugas penyelenggaraan penatausahaan dimaksud merupakan amanat dari pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UU No.5/1961 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria) dan PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang tata caranya diatur secara operasional oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997. Ketiga peraturan perundangan tersebut memang merupakan dasar hukum utama bagi penyelenggaraan pendaftaran tanah.

Dapat disimpulkan bahwa isi sertifikat tak lain dan tak bukan adalah buku tanah dan surat ukur yang dijadikan satu buku dan disampul (sampul luar berwarna hijau, ukuran kwarto) menjadi sebuah dokumen dan diberi judul SERTIPIKAT. Sedangkan isi sertifikat hak milik atas satuan rumah susun masih harus ditambah lagi dengan gambar denah dan uraian hak pemilik setifikat atas tanah/bagian /benda bersama.

Oleh karena itu, halaman satu isi Buku Tanah dengan sendirinya menjadi halaman pertama isi sertifikat. Halaman satu Buku Tanah itu sendiri berwarna hijau yang sedikit lebih tua daripada warna hijau sampul Sertifikat, juga ukuran kwarto.

Sampul sertifikat berwarna hijau muda, ukuran 21 cm x 28 cm atau ukuran kwarto, bertuliskan dalam huruf-huruf kapital warna hitam: “BADAN PERTANAHAN NASIONAL” pada bagian atas, kemudian di bawahnya ada gambar lambang negara RI yaitu Burung Garuda, kemudian “SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)” atau “SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN” pada bagian tengan, selanjutnya “KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTAMADYA ……..” pada bagian bawah, dan paling bawah terdapat nomor Sertifikat yang menempati sederetan kotak-kotak kecil.

Nomor Sertifikat (sama dengan nomor Buku Tanah), terdiri dari 14 dijit. Misalnya nomor sertifikat tersebut adalah 10.15.22.05.1.02324. Dua dijit pertama (10) adalah nomor kode Propinsi (Jawa Barat), dua dijit kedua (yaitu 15) adalah nomor kode Kabupaten /Kota (yaitu kota Bandung), dua dijit ketiga (yaitu 22) adalah nomor kode kecamatan (yaitu kecamatan Ujung Berung) , dua dijit keempat (yaitu 05) adalah nomor kode kelurahan/desa (yaitu kelurahan pasanggrahan), satu dijit kemudian (yaitu 1) adalah nomor kode nama/macam hak (yaitu Hak Milik), dan lima dijit terakhir adalah nomor hak (yaitu 02324).

Pada bagian dalam sampul belakang sertifikat yang diterbitkan setelah 8 Oktober 1997 tertulis “Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan” yaitu bunyi dari pasal-pasal 17, 32, 36, 40, dan 42 PP 24/1997. Sedangkan pada sertifikat yang diterbitkan sebelum 8 Oktober 1997 tertulis “Ketentuan P.P. 10 Tahun 1961 yang perlu diperhatikan” yaitu bunyi dari pasal-pasal 19, 20, 21, 22, 33, 42, 43 dan 44 PP 10/1961.

2.4.1 Bagian Buku Tanah

Buku tanah merupakan dokumen yang menegaskan data keabsahan penguasaan/kepemilikan hak si pemegang sertifikat dan data keabsahan obyektif bidang tanah yang dikuasai/dimiliki si pemegang sertifikat. Menurut definisi formalnya, “Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.” (Pasal 1 butir 19 PP No. 24 Th. 1997).Buku tanah terdiri dari empat halaman ukuran kwarto (21cm x 28cm), namun bisa ditambah apabila halaman terakhir sudah penuh diisi.

2.4.2 Bagian Surat Ukur

Surat Ukur merupakan dokumen yang menyatakan kepastian lokasi dan besaran-besaran obyektif  (lokasi, batas dan luas) dari bidang tanah yang digambarkan yang dikuasai/ dimiliki si pemegang sertifikat. Menurut definisi formalnya, “Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.” (Pasal 1 butir 17 PP No. 24 Th. 1997).

Surat Ukur pada sertifikat hak milik atas tanah merupakan hasil salinan dari Peta Pendaftaran Tanah (biasanya pada cara pendaftaran tanah sistematik) atau dari hasil pengukuran bidang tanah (biasanya pada cara pendaftaran tanah sporadik). Pada sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan berdasarkan PP 10/1961, Surat Ukur boleh digantikan oleh Gambar Situasi/GS, yang bersumber pada peta apa sajayang layak. Namun setelah berlakunya PP 24/1997 Gambar Situasi tidak diperkenankan lagi untuk menggantikan Surat Ukur. Itulah sebabnya mengapa dalam sertifikat contoh-3 masih menggunakan Gambar Situasi (kata “Surat Ukur”-nya dicoret), karena sertifikat ini diterbitkan Tahun 1995 berdasarkan PP 10/1961 atau sebelum lahir/ berlakunya PP 24/1997 serta memang belum ada Peta Pendaftaran Tanahnya untuk lokasi tersebut sebagai sumber kutipan. Sedangkan pada sertifikat contoh-1 dan contoh-2 sudah langsung Surat Ukur (tidak tersedia lagi pilihan/ alternatif Gambar Situasi), karena kedua sertifikat ini diterbitkan setelah berlakunya PP 24/1997, yang menggantikan PP 10/1961. Kandungan data dalam Surat Ukur bisa dibedakan menjadi dua jenis data, walaupun sama-sama merupakan data fisik.

Jenis pertama adalah data berupa uraian mengenai: Nomor Surat Ukur, lokasi ( Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, dan Propinsi); Nomor Peta Pendaftaran (yang menjadi sumber kutipan Surat Ukur), keadaan tanah, tanda-tanda batas, luas bidang tanah, penunjukan dan penetapan batas, pengesahan Kepala Kantor Pertanahan atau Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan pada cara pendaftaran tanah sistematik (lihat contoh-1 dan contoh-2), dan keterangan pemisahan/pengggabungan/penggantian sertifikat.

Jenis data kedua adalah peta bidang tanah (lengkap denagn penunjuk arah Utara sebagai orientasi) yang disertifikatkan dan bidang-bidang tanah lain sekitarnya yang berbatasan, yang dibubuhi nomor-nomor bidang tanah (dalam lima dijit) dalam wilayah Desa/Kelurahan lokasi bidang tanah bersangkutan. Nomor ini sama dengan lima dijit terakhir pada NIB dalam kotak b) halaman 2 pada Buku Tanah. Garis batas untuk bidang tanah bersangkutan dicetak lebih tebal. Skala peta bisa satu berbanding 500 (1:500) atau bisa juga satu berbanding 1000 (1:1000) atau lainnya disesuaikan dengan ruang gambar/kertas yang tersedia, dan kalau terpaksa boleh juga dengan menggunakan salinan Peta Pendaftaran (skalanya bisa 1:1000 atau 1:2000 atau 1:5000)

Yang menarik bagi kita juga adalah adanya nomor Buku Tanah pada lembar pertama Surat Ukur ini, pencantuman nomor tersebut memang diperlukan sebagai data penghubung antara Surat Ukur dan Buku Tanah. Adanya data penghubung antara bagian/file ini merupakan keharusan dalam sistem basis data apapun, termasuk pada sistem basis data pengelolaan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat.

2.4.3 Gambar Denah Satuan Rumah Susun

Gambar denah satuan rumah susun diawali dengan nomor gambar denah dan uraian mengenai status hak “tanah bersama” serta keterangan mengenai Surat Ukur. Pada sertifikat dengan tegas dijelaskan bahwa status hak tanah bersama tempat berdirinya bangunan rumah susun tersebut adalah Hak Guna Bangunan. Selanjutnya berupa uraian mengenai letak satuan rumah susun yang disertifikatkan itu di dalam bangunan rumah susun. Hal ini penting, mengingat sebuah rumah susun tentunya bisa terdiri dari puluhan atau mungkin ratusan satuan rumah susun, yang masing-masing harus disertifikatkan. Uraian mengenai hal yang berkenaan dengan satuan rumah susun yang disertifikatkan tersebut disahkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan.

Selain data uraian di atas, Gambar Denah harus menggambarkan melalui peta secara pasti batas-batas satuan rumah susun yang disebut dengan “Denah Satuan Rumah Susun”, dan posisi satuan rumah susun tersebut pada lantai berapa dimana satuan rumah susun tersebut beradayang disebut dengan “Denah Bangunan Lantai”.

Pada sertifikat hak milik atas satuan rumah susun pun ternyata terdapat data penghubung atau biasa disebut atribut relasi yang menghubungkan antara Buku Tanah dan Gambar Denah. Pada lembar uraian Gambar Denah, misalnya, terdapat nomor Buku Tanah yang mencantumkan data Gambar Denah. Data penghubung yang tumpang tindih (overlapping) demikian akan sangat membantu dalam pengelolaan sistem basis data pendaftaran tanah untuk hak milik atas satuan rumah susun dan pendaftaran tanah umumnya pada Kantor Pertanahan.

BAB 3

MEKANISME PEMBUATAN SERTIFIKAT

Pada proses pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat terdapat dua mekanisme yang biasa dilakukan di Kantor Pertanahan BPN, mekanisme tersebut disusun dengan logika masukan-proses-keluaran (input-process-output). Masukan merupakan kondisi awal, misalnya adanya permohonan sertifikat dari pemilik tanah. Proses merupakan kegiatan-kegiatan berurutan setelah menerima masukan. Sedangklan keluaran merupakan hasil sementara ataupun hasil akhir setelah kegiatan-kegiatan dalam proses dilaksanakan.

3.1 Mekanisme Pelayanan Front Office

Mekanisme tersebut dapat dijelaskan melalui urutan berikut :

  1. Permohonan pendaftaran tanah/sertifikat oleh masyarakat baik secara individu ataupun massal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
  2. Permohonan tersebut diatas disertai dengan berkas-berkas yang menunjukan bukti kepemilikan atau penguasaan tanah.

Berkas dimaksud cukup salah satu atau beberapa dari surat-surat yang membuktikan kepemilikan

tanah :

  • Petuk Pajak bumi/Landrete, girik, pipil atau kekitir.
  • Akta yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala  Adat, Lurah atau Kepala Desa yang berisikan pernyataan pemindahan hak dari si A kepada B yang dibuat “di bawah tangan”.
  • Akta PPAAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang berisikan pemindahan hak atas tanah dari si A kepada B.
  • Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
  • Groose akta hak eigendom, berisikan pernyataan pejabat keagrariaan yang berwenang bahwa tanah eigendom tersebut telah dikonversi menjadi hak milik.
  • Surat Keputusan Pejabat Keagrariaan yang berwenang yang berisikan pernyataan pemberian hak miik dari Negara/ pemerintah kepada anda.
  • Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, berisikan pernyataan bahwa anda telah memenangkan lelang atas sebidang tanah yang diselnggarakan oleh Badan Utang Piutang Negara/BPUN.
  • Surat Penunujukan kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Ditambah dengan :

1. Fotokopi KTP

2. Tanda lunas PBB tahun terakhir

3. Tanda lunas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jika tanah dan bangunannya bernilai lebih dari Rp. 30 juta dan tanah tersebut bukan warisan.

Dokumen-dokumen yang telah disebutkan diatas merupakan alat pembuktian data yuridis dan data fisik bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah termasuk penerbitan sertifikat. Apabila dokumen-dokumen tersebut telah digunakan untuk dasar pendaftaran tanah atau penerbitan sertifikat maka dokumen-dokumen tersebut dinamakan warkah, yang disimpan dan dipelihara dengan baik oleh Kantor Pertanahan.

  1. Berkas pendaftaran yang lengkap akan diproses di bagian Entri Data Permohonan (baik itu permohonan pendaftaran tanah ataupun permohonan pekerjaan pengukuran) kemudian dicetak SPS (Surat Permohonan Sertifikat) dan surat tanda terima berkas untuk diserahkan kepada pemohon.
  2. Pemohon menerima SPS dan tanda terima berkas kemudian melakukan pembayaran kepada bendahara khusus di loket penerimaan.

Pembayaran tersebut dilakukan untuk membayar biaya pengukurn bidang tanah yang besarnya sesuai dengan tariff yang telah ditentukan berdasarkan kelas luas tanah.

3.2 Mekanisme Back Office

Pada mekanisme tersebut merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pegawai bagian kantor pertanahan yang bertugas untuk menyelesaikan permintaan pemohon dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemetaan dan memeriksa risalah data yuridis untuk pembuatan sertifikat.

Dibawah ini adalah skema dari mekanisme back office yang merupakan kegiatan akhir atau proses untuk mendapatkan sertifikat.

Mekanisme tersebut dapat dijelaskan melalui urutan berikut :

  1. Mencari Peta Dasar Pendaftaran Tanah daerah yang akan diukur bidang persilnya.

Peta Dasar Pendaftaran Tanah adalah peta yang memuat titik-titik dasar teknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah.

  1. Spesifikasi Teknis Peta Pendaftaran

Elemen utama pada peta peta dasar  pendaftaran tanah adalah :

  • Sistem proyeksi (TM-3 derajat)
  • Skala peta yang digunakan
  • Sistem penomoran lembar peta
  • Ukuran muka peta adalah (50 x 50) cm
  • Ukuran grid (5 cm)

Elemen tambahan, adalah :

  • peta garis (tidak dalam bentuk peta foto)

digunakan peta garis, karena :

ü  Kita akan menentukan batas-batas bidang tanah

ü  Mempermudah dalam up dating pada peta pendaftaran misalnya penetapan batas tanah

ü  Hitam putih / tidak berwarna

Peta pendaftaran tanah memiliki skala besar, adapun skala yang digunakan :

  • Untuk wilayah perkotaan 1 : 1000 sampai dengan skala 1 : 2000
  • Untuk wilayah pedesaan 1:5000
  • Untuk wilayah kehutanan 1 : 10000
  1. Pengukuran dan penetapan Titik-titik Dasar Teknik oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (P2T).

Pengukuran dan pemetaan dimaksud dilaksanakan bidang demi bidang dengan satuan wilayah desa/kelurahan. Sebelum dilaksanakan pengukuran, batas-batas tanah harus dipasang tanda batas dan ditetapkan batas-batasnya melalui asas kontradiksi delimitasi (dihadiri dan disetujui oleh pemilik tanah yang letaknya berbatasan langsung) dengan bidang tanah dimaksud

  1. Pengolahan data ukuran dan hitungan koordinat.
  2. Pengeplotan bidang tanah pada peta dasar hingga pembuatan gambar ukur bidang-bidang tanah oleh P2T.
  3. Pembuatan peta pendaftaran tanah yang diturunkan dari gambar ukur yang telah dibuat.
  4. Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas serta Pengesahannya oleh Kepala Kantor Pertanahan.
  5. Pengumuman serta pempublikasian Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah dan peta bidang tanah selama 60 hari di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa atau Kelurahan atau pada sebuah Harian Umum setempat atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon..
  6. Penerbitan Sertifikat, Buku Tanah dan Surat Ukur yang dikutip dari peta pendaftaran tanah.

BAB 4

PENUTUP

Pembuatan sertifikat merupakan bagian dari pelaksanaan tertib administrasi pertanahan yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dari pemegang hak atas suatu bidang tanah, sehingga persengketaan dapat dihindari.

Dalam Pembuatan sertifikat ada tahapan penting yang harus dilakukan, secara garis besar dapat disusun melalui skema input, proses, dan output.

DAFTAR PUSTAKA

Herman Hermit, 2004, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda, Mandar Maju, Bandung.

http://www.tanahkoe.tripod.com

Materi Kuliah Pertanahan 1, Sistematika Pendaftaran Tanah di Indonesia





SUDUT

22 05 2010

Dalam pengukuran tanah sudut merupakan hal yang sangat penting yang mana sudut-sudut yang diukur dalam pengukuran tanah digolongkan sebagai horizontal dan Vertikal,tergantung pada bidang datar dimana sudut diukur.Sudut horizontal adalah pengukuran dasar yang diperlukan untuk penentuan sudut arah dan azimuth.

Untuk menentukan nilai sudut dapat diukur langsung dilapangan dengan kompas,teodolit kompas,teodolit atau sextanSudutdapat dibentuk tanpa pengukuran pada bidang planset.

Ada tiga persyaratan dasar dalam menentukan sebuah sudut yaitu:

1.Garis awal atau acuan

2.Arah perputaran

3.Jarak sudut

Namun pada sudut juga mempunyai satuan-satuan pengukuran sudut yang mana satuan yang semata-mata dapat dipilih sendiri menentukan harga sebuah sudut.Sistem sexagesimal yang dipakai di Amerika Serikat dan banyak Negara lainnya berdasarkan derajat,menit dan sekon.

JENIS-JENIS SUDUT

Jenis sudut yang yang paling dikenal  adalah SUDUT HORIZONTAL dan SUDUT VERTIKAL namun ada jenis lainnya.

SUDUT HORIZONTAL

Jenis-jenis sudut horizontal yang paling biasa diukur dalam pengukuran tanag adalah:

a.Sudut dalam

b.Sudut kekanan

c.Sudut belokan

selain itu ada hal lain yang diperlukan dalam pengukuran sudut yaitu arah sebuah garis yang mana Arah sebuah garis adalah sudut horizontal antara garis itu dan sebuah garis acauan yang dipilih tertentu disebut meridian.Meridian-meridian yang dipakai berbeda-beda.Meridian astronomic adalah garis acuan utara-selatan melalui kutub-kutub geografik bumi.Meridian magnetic ditentukan dengan jarum magnit bergerak bebas yang hanya terpengaruhi oleh bidang magnetic bumi.Kutub magnet adalah pusat konvergensi meridian magnetic.

SUDUT ARAH

Sudut arah merupakan satu system penentuan arah garis dengan memakai sebuah sudut dan huruf-huruf kuadran.Sudut arah sebuag garis adalah sudut lancip horizontal antara sebuah meridian acuan dan sebuah garis.Sudut diukur dari utara maupun selatan kearah timur atau barat untuk menghasilkan sudut kurang dari 90 derajat

AZIMUTH

Azimuth adalah sudut yang diukur searah jarum jam dari sembarang meridian acuan.Dalam pengukuran tanah datar,azimuth biasanya diukur dari utara,tetapi para ahli astronomi,militer dan National Geodetics Survey memakai selatan sebagai arah acuan

SUDUT VERTIKAL

Sudut Vertikal adalah selisih antara dua garis berpotongan dibidang vertical.Seperti yang biasa dipakai dalam pengukuran tanah,sudut itu adalah sudut yang berada diatas atau dibawah bidang horizontal yang melalui titik pengamatan.Sudut diatas bidang horizontal disebut sudut plus atau sudut elevasi. Sudut dibawah bidang horizontal disebut sudut mins atau sudut junam(depresi).Sudut vertical diukur dalam sipat datar trigonometric dan dalam EDM serta pekerjaan tacimertik sebagai sebuah bagian penting dari prosedur lapangan.

Untuk mengukur sudut vertical dengan transit,instrument dipasang pada titiknya dan didatarkan dengan cermat.Gelembung dalam tabung nivo teropong harus tetap seimbang bila teropong dikunci pada kedudukan horizontal dan diputar 360 derajat mengelilingi sumbu I.Jika nonius pada bussur vertical tidak terbaca 0 derajat 00 menit bila nivo seimbang,maka ada galat indeks yang harus ditambahkan pada atau dikurangkan dari semua pembacaan.Kekacauan tanda dihilangkan dengan menempatka dalam catatan lapangan.

Pada Teodolit dirancang sedemikian rupa sehingga pembacaan lingkaran vertical menghasilkan sudut Zenit.Jadi jika pembacaan 0 derajat beratri teropon terarah vertical (kearah zenith).Dalam kedudukan hadap kiri,dengan teropong horizontal,pembacaan adalah 90 derajat,dan bila teropong diberi elevasi 30 derajat diatas horizontal,pembacaan adalah 60 derajat.Dalam hadap kanan,pembacaan horizontal adalah 270 derajat dan bila teropong dinaikkan 30 derajat diatas horizon,pembacaannya adalah 300 derajat.





Sekilas Administrasi Pertanahan

22 05 2010

REVIEW MATERI PERTANAHAN

Dosen Tamu : Bpk. Tjahyo Widianto

Kepala Kantor BPN Bandung

Tanah atau “soil” (Bhs Inggris)  menurut ahli pertanian yaitu bagian daratan Bumi yang tipis yang merupakan media bagi vegetasi, menurut pendapat ahli geologi tanah sebagai lapisan batuan paling atas, sedangkan menurut ahli ekonomi tanah adalah salah satu aspek ekonomi.

Lahan:  “land” (Bhs Inggeris), yaitu tanah beserta faktor-faktor fisik lingkungannya, seperti lereng, hidrologi, iklim dsb. (Hardjowigeno 20023)

Dalam bidang pertanahan yang dimaksud dengan tanah adalah  lahan, sehingga muncul kosakata pendaftaran tanah, bukan pendaftaran lahan.

Pertanahan yaitu suatu kebijakan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan antara tanah dengan orang agar tercipta keamanan dan ketentraman dalam mengelola tanah tersebut sehingga tidak melampaui batas.

Menurut Bpk. Cahyo ada tiga aspek di dalam pertanahan, yaitu :

  1. Aspek Hukum, yaitu kelembagaan yang mengurusi masalah keperdataan tentang tanah. Dan lembaga yang mengurusi hukum perdata pertanahan ini yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional).
  2. Aspek Tata Ruang, yaitu kelembagaan yang menangani masalah penataan ruang bagi pembangunan dan tata kota ataupun desa. Masalah tata ruang ini diatur pada Keputusan Presiden No.10 tahun 2003, ada 9 kewenangan di dalamnya, dan pihak yang menangani tata ruang ini yaitu Pemerintah Daerah.
  3. Aspek Pajak, yaitu kelembagaan yang berperan dalam mengurusi pajak bagi pertanahan, diantaranya yaitu pajak bumi dan bangunan. Aspek ini merupakan aspek yang memberikan pemasukan bagi Negara. Pada aspek ini lembaga yang berperan yaitu Departemen Keuangan.

Masalah keperdataan tentang pertanahan setelah diurusi oleh Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya akan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk penyelesaiannya. Segala keputusan di PTUN tidak dapat lagi dirubah dan diganggu gugat. Oleh karena itu betapa pentingnya untuk mendapatkan kekuatan hukum tentang pertanahan agar tidak terjadi masalah. Oleh karena itu demi terjadinya ketertiban di bidang pertanahan pemerintah mengusulkan administrasi pertanahan yang terpadu dan terencana.

ADMINISTRASI PERTANAHAN : Menuju kepada penerimaan kegiatan sektor publik untuk mendukung kepemilikan, pembangunan, penggunaan, hak atas tanah dan pemindahan hak atas tanah.

TUJUAN ADMINISTRASI PERTANAHAN:

  1. Komponen yuridis memegang kendali utama dalam administrasi pertanahan untuk  mendapatkan kepastian hak atas tanah.
  2. Komponen Regulator yang penting untuk dihubungkan dengan pembangunan dan pengunaan lahan.Hal ini termasuk pembangunan lahan dan ketatnya penggunaan pajak melalui mekanisme yang berlaku.
  3. Komponen fiskal lebih mengutamakan pada pemberian pajak lahan yang menunjang perekonomian.Proses ini digunakan untuk mendukung naiknya nilai pengumpulan dan produksi,serta sebagai insentif untuk mendisrtibusikan lahan terhadap tujuan-tujuan khusus lainnya.
  4. Manajemen informasi,untuk memberi berbagai kelengkapan data yang memuat tiga aspek diatas yaitu fiskal kadaster dalam nilai dan pajak,dan pembagian wilayah dari sistem informasi yang lain dalam perencanaan dan pematuhan peraturan yang berkaitan.

MANFAAT  ADMINISTRASI PERTANAHAN:

  1. Memberikan jaminan atas kepastian hak,maksud semakin jelas penentuan hak milik seseorang akan mempermudah untuk orang tersebut mempertahankan haknya atas klaim dari orang lain.
  2. Stabilitas sosial,catatan publik yang tepat akan melindungi dari   pengunjingan mengenai kepemilikan yang sah (bila nantinya ada yang menggugat),dan membantu menyelesaikan masalah-masalah lain dengan cepat sejak batasan dan kepemilikan tanah dibuat .
  3. Kredit,catatan publik akan mengurangi ketidakpastian informasi melalui pemberian kewenagan pada kreditor untuk menentukan apakah peminjam potensial telah memiliki hak untuk pemindahan hak yang diminta menurut apa yang diminta sebagai jaminan peminjam.
  4. Proses perbaikan lahan,pembaharuan jaminan atas kepastian hak pemilik akan menaikan kecenderungan seseorang untuk mencari keuntungan ketika akan berinvestasi pada bangunan,peralatan atau perbaikan infrastruktur termasuk pengukuran perlindungan lahan. Cara kredit yang sudah diperbaiki menyediakan sumber daya keuangan yang bisa mempengaruhi nilai lahan.
  5. Produktivitas,faktor-faktor seperti nilai guna, perpindahan lahan, kepemilikan, pembanguan, hak atas tanah dan lain-lain dikombinasikan untuk meyakinkan bahwa lahan itu sedang berkembang menuju nilai dan manfaat yang terbaik,misalnya,pertanian komersil dilakukan oleh petani yang cerdik untuk mendapatkan keuntungan dan lahan lebih. Beda dengan petani biasa yang tidak bisa mengembangkan lahannya.
  6. Likuiditas,ketika hak kepemilikan sudah dapat legalitas formal aset-aset tersebut bisa ditukar dengan cepat dalam skala besar dan pada harga yang rendah. Pada Negara-negara berkembang,mayoritas hak kepemilikan dalam stastus informal,oleh karena itu mereka tidak dapat memasuki tempat pasaran formal sebagai aset yang bisa dinegosiasikan

Pada pelaksanaan administrasi pertanahan ada aspek yang penting untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah, yaitu pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ini lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pedoman pendaftaran tanah.

Ada dua jenis pendaftaran, yaitu :

1. Pendaftaran Akta

Berdasarkan sistem pendaftaran akta, tempat penyimpanan publik ditetapkan untuk mendaftar dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transaksi-transaksi hak milik (akta-akta, gadai, rencana-rencana peninjauan, dsb).   Terdapat tiga unsur dasar dalam pendaftaran akta :pencatatan waktu pemasukan dokumen hak milik; penyusunan daftar instrumen; dan pengarsipan dokumen atau salinannya.  Meskipun terdapat banyak jenis sistem pendaftaran akta, system-sistem pendaftaran tersebut didasarkan pada tiga prinsip (Nichols 1993) :

  1. Jaminan-pendaftaran dokumen pada kantor publik menentukan beberapa ukuran jaminan terhadap kehilangan, kerusakan atau penggelapan.
  2. Bukti-dokumen-dokumen yang didaftarkan dapat digunakan sebagai bukti dalam mendukung tuntutan terhadap kepentingan-kepentingan hak milik (meskipun dokumen-dokumen tersebut tidak dapat memberi jaminan hak).
  3. Pemberitahuan dan Prioritas-pendaftaran dokumen memberi pemberitahuan publik bahwa transaksi hak milik telah terjadi, dengan pengecualian-pengecualian, waktu pendaftaran menetapkan tuntutan prioritas.

Pendaftaran akta menentukan cara untuk mendaftarkan dokumen-dokumen hukum saja; pendaftaran akta tidak mendaftarkan hak pada hak milik.

2. Pendaftaran Hak

Pendaftaran hak dimaksudkan untuk mengatasi cacat-cacat pendaftaran akta dan untuk menyederhanakan proses-proses pelaksanaan transaksi-transaksi hak milik.   Menurut sistem seperti itu pendaftaran menggambarkan pemilikan hak milik saat ini dan beban-beban dan gadai-gadai yang belum diselesaikan. Pendaftaran biasanya adalah wajib dan negara memainkan peranan yang aktif dalam memeriksa dan menjamin transaksi-transaksi.

Terdapat berbagai jenis system pendaftaran hak, yang paling dikenal yang diperkenalkan oleh Sir Robert Torrens di Australia pada abad kesembilan belas.  Sistem pendaftaran Torrens didasarkan pada tiga prinsip :

  1. The mirror principle-pendaftaran menggambarkan hak saat ini secara akurat dan lengkap
  2. The curtain principle-pendaftaran adalah satu-satunya sumber informasi hak. Sebenarnya
  3. The insurance principle-negara berkewajiban untuk ketelitian pendaftaran dan untuk memberikan index-index patok dan membatasi batas-batas hak milik secara tepat.

Pendaftaran hak menunjukkan peningkatan yang berarti atas sistem pendaftaran akta yang belum sempurna abad kesembilan belas.

Selain itu ada beberapa keuntungan dalam sistem pendaftaran hak yaitu terdiri dari:

v  Sengketa mengenai batas tanah dapat diatasi karena batas-batas persil yang telah ditentukan sesuai dengan batas-batas yang yang tergambar pada peta pendaftaran tanah.

v  Batas-batas yang hilang dapat direkonstruksi

v  Seseorang yang akan membeli persil dapat mengetahui secara pasti posisi batas-batas serta luas tanah.

Maka perlu ditegaskan bahwa betapa pentingnya kita melakukan administrasi pertanahan yaitu dengan melakukan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan melaksanakan ketertiban administrasi pertanahan.





Tips membuat judul dan abstrak dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi, proposal atau karya ilmiah

22 05 2010

Seorang researcher atau peneliti, sesudah melakukan sebuah penelitian, sangat disarankan untuk segera memublikasikan hasil penelitiannya. Karena banyak sekali manfaat yang akan diperoleh dengan memublikasikan hasil penelitian, terutama sekali adalah adanya tindak lanjut dari hasil penelitian (pengembangan) atau untuk menghindari tema yang sama dari penelitian itu sendiri.

Banyak sekali cara yang bisa dilakukan researcher dalam memublikasikan hasil penelitiannya, diantaranya bisa dilakukan dengan melalui presentasi pada seminar ataupun melalui jurnal-jurnal ilmiah, lokal maupun internasional.

Pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana menulis judul dan abstrak.

Judul
Bagaimana cara menulis judul yang baik? atau lebih tepatnya mungkin bagaimana kita menarik perhatian calon pembaca artikel kita dengan judul?
Menurut buku, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, judul yang kita buat harus mencerminkan isi keseluruhan makalah. Kedua adalah, usahakan judul yang dibuat menjawab pertanyaan ataupun menawarkan sebuah jawaban. Bisa juga anda membuat tulisan mengenai sesuatu hal yang sedang ramai dibicarakan, misalnya saat ini sedang ramai mengenai masalah isu pemanasan global. Cobalah buat sebuah judul artikel ilmiah mengenai hal ini, niscaya orang yang membaca judul ini akan tertarik untuk membaca keseluruhan artikel Anda.

Abstrak
Setelah judul, sebelum orang lain memutuskan untuk membaca artikel ilmiah anda yang mereka lakukan adalah membaca abstrak. Abstrak menjadi salah satu bagian terpenting dalam sebuah artikel ilmiah. Keputusan apakah seseorang tertarik dengan artikel yang anda buat sebagian besar ditentukan setelah membaca abstrak.
Untuk itu, apa yang sebenarnya dibutuhkan dalam membuat sebuah abstrak??
Ada 4 langkah penting yang harus dilaksanakan, yaitu
1. Ciptakan ruang penelitan, hal ini dapat dilakukan dengan cara: (a) Nyatakan pentingnya bidang yang anda teliti (bisa ditunjukkan dengan banyaknya penelitian di bidang yang sama), (b) Tunjukkan kekurangan artikel ilmiah yang telah ada (dalam bidang yang sama tentu saja), (c) Tunjukkan tujuan artikel ilmiah anda
2. Uraikan metodologi penelitian dengan jelas
3. Nyatakan hasil penelitian (dengan singkat dan jelas tentu saja)
4. Evaluasi-lah hasil penelitian yang telah dilakukan (kesimpulan artikel)
Panjang abstrak biasanya 100-200 kata. Menurut Hadijanto dalam Zifirdaus, tahap 2 dan 4 tidak wajib ada dalam sebuah abstrak.

Abstrak merupakan rangkuman dari isi tulisan dalam format yang sangat singkat. Untuk makalah, biasanya abstrak itu hanya terdiri dari satu atau dua paragraf saja. Sementara itu untuk thesis dan tugas akhir, abstrak biasanya dibatasi satu halaman. Untuk itu isi dari abstrak tidak perlu “berbunga-bunga” dan berpanjang lebar, cukup langsung kepada intinya saja. Memang kesulitan yang dihadapi adalah bagaimana merangkumkan semua cerita dalam satu halaman. Justru itu tantangannya. Ada juga tulisan ilmiah yang membutuhkan extended abstract. Kalau yang ini merupakan abstrak yang lebih panjang, yang biasanya disertai dengan data-data yang lebih mendukung. Biasanya extended abstract ini dibutuhkan ketika kita mengirimkan makalah untuk seminar atau konferensi.

Ini sebagian dari review saya terhadap hasi penelitian yang sudah jadi. Kebanyakan abstrak di susun atas ‘jumlah bab’ pada laporan penelitian. Jika suatu laporan/skripsi terdiri dari 5 bab: (1) pendahuluan, (2) kajian pustaka, (3) metodologi, (4) analisis dan pembahasan, (5) penutup. Maka hendaknya menulis abstrak sebagai berikut:
1. Paragraf pertama ringkasan dari ‘latar belakang/pendahuluan’
2. Paragraf kedua ringkasan dari ‘kajian teori’
3. Paragraf ketiga ringkasan dari ‘metodologi’
4. Paragraf keempat ringkasan dari ‘analisis dan pembahasan’
5. Paragraf kelimaringkasan dari ‘penutup/kesimpulan dan saran’





Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri

21 05 2010

A. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat

Bagian Perencanaan dan Anggaran Pusat memiliki tiga Subbagian, Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I, Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II dan Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III.

Uraian Tugas dari Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Sekretariat Utama, Inspektorat Utama dan Unit Pelaksana Teknis.
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Sekretariat Utama, Inspektorat Utama dan Unit Pelaksana Teknis;
  5. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan penyusunan  rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Sekretariat Utama, Inspektorat Utama dan Unit Pelaksana Teknis;
  6. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  7. melaksanakan penyiapan bahan/data dilingkungan Sekretariat Utama, Inspektorat Utama dan Unit Pelaksana Teknis dalam hal;
  1. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Sekretariat Utama, Inspektorat Utama dan Unit Pelaksana Teknis;

-            penyusunan harga satuan biaya khusus dan harga satuan umum lainnya;

-            penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan mengiformasikannya sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;

-            penyiapan bahan nota keuangan;

-            penyusunan RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga) mulai dari pagu indikatif, pagu sementara sampai pagu definitif sesuai dengan satuan kerja yang bersangkutan;

-            penyusunan rencana dan anggaran;

-            pembahasan intern RKAKL sesuai dengan satuan kerja yang bersangkutan dan melakukan pembahasan RKAKL dengan Departemen Keuangan (DJA);

-            penelaah SRAA (Satuan Rincian Alokasi Anggaran) untuk proses penerbitan DIPA;

-            penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis);

-            usulan revisi;

-          rapat dengar pendapat pembahasan anggaran dengan DPR;

-          penetapan kinerja dilingkungan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;

-          penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);

-          koordinasi penyusunan rencana infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang pertanahan;

-          penilaian, sinkronisasi, penelaahan, pembahasan usulan revisi perencanaan dan anggaran antara Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran dan Satuan Kerja pengusul serta unit kerja terkait;

  1. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Sekretariat Utama, Inspektorat Utama dan Unit Pelaksana Teknis;

10.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas dari Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang rencana dan program anggaran dilingkungan Deputi II, Deputi III, Deputi IV dan Deputi V;
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program serta evaluasi teknis penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia satuan-satuan kerja dilingkungan Deputi II, Deputi III, Deputi IV dan Deputi V;
  5. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Deputi II, Deputi III, Deputi IV dan Deputi V;
  6. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan penyusunan  rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Deputi II, Deputi III, Deputi IV dan Deputi V;
  7. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  8. melaksanakan penyiapan bahan/data dilingkungan Deputi II, Deputi III, Deputi IV dan Deputi V dalam hal;

-                      penyusunan harga satuan biaya khusus dan harga satuan umum lainnya;

-       penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan mengiformasikannya sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;

-                                              penyiapan bahan nota keuangan;

-       penyusunan RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga) mulai dari pagu indikatif, pagu sementara sampai pagu definitif sesuai dengan satuan kerja yang bersangkutan;

-       penyusunan rencana dan anggaran;

-       pembahasan intern RKAKL sesuai dengan satuan kerja yang bersangkutan dan melakukan pembahasan RKAKL dengan Departemen Keuangan (DJA);

-       penelaah SRAA (Satuan Rincian Alokasi Anggaran) untuk proses penerbitan DIPA;

-       penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis);

-       usulan revisi;

-       rapat dengar pendapat pembahasan anggaran dengan DPR;

-       penetapan kinerja dilingkungan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;

-       penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);

-       koordinasi penyusunan rencana infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang pertanahan;

-       penilaian, sinkronisasi, penelaahan, pembahasan usulan revisi perencanaan dan anggaran antara Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran dan Satuan Kerja pengusul serta unit kerja terkait;

  1. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Deputi II, Deputi III, Deputi IV dan Deputi V;
  2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas dari Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang rencana dan program anggaran dilingkungan Deputi I, Pusat Data dan Informasi, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pusat Pendidikan dan Latihan;
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program serta evaluasi teknis penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia satuan-satuan kerja dilingkungan Deputi I, Pusat Data dan Informasi, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pusat Pendidikan dan Latihan;
  5. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Deputi I, Pusat Data dan Informasi, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pusat Pendidikan dan Latihan;
  6. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan penyusunan  rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Deputi I, Pusat Data dan Informasi, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pusat Pendidikan dan Latihan;
  7. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  8. melaksanakan penyiapan bahan/data dilingkungan Deputi I, Pusat Data dan Informasi, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pusat Pendidikan dan Latihan dalam hal;

-          penyusunan harga satuan biaya khusus dan harga satuan umum lainnya;

-          penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan mengiformasikannya sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;

-          penyiapan bahan nota keuangan;

-          penyusunan RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga) mulai dari pagu indikatif, pagu sementara sampai pagu definitif sesuai dengan satuan kerja yang bersangkutan;

-          penyusunan rencana dan anggaran;

-          pembahasan intern RKAKL sesuai dengan satuan kerja yang bersangkutan dan melakukan pembahasan RKAKL dengan Departemen Keuangan (DJA);

-          penelaah SRAA (Satuan Rincian Alokasi Anggaran) untuk proses penerbitan DIPA;

-          penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis);

-          usulan revisi;

-          rapat dengar pendapat pembahasan anggaran dengan DPR;

-          penetapan kinerja dilingkungan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;

-          penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);

-          koordinasi penyusunan rencana infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang pertanahan;

-          penilaian, sinkronisasi, penelaahan, pembahasan usulan revisi perencanaan dan anggaran antara Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran dan Satuan Kerja pengusul serta unit kerja terkait;

  1. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Deputi I, Pusat Data dan Informasi, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pusat Pendidikan dan Latihan;

10.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah

Bagian Perencanaan dan Anggaran Pusat memiliki tiga Subbagian, Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah I, Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah II  dan Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah III.

Uraian Tugas dari Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah I berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang rencana program, infrstruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah I sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan penyusunan rencana program, infrstruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  5. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  6. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan penyusunan  rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  7. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  8. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyiapan kegiatan  Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan anggaran non-DIPA dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;
  9. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas dari Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah II berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang rencana program, infrstruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah II sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan penyusunan rencana program, infrstruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  5. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  6. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan penyusunan  rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  7. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  8. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyiapan kegiatan  Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan anggaran non-DIPA dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;
  9. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas dari Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah III berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang rencana program, infrstruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah II sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan penyusunan rencana program, infrstruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  5. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  6. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan penyusunan  rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;
  7. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  8. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyiapan kegiatan  Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan anggaran non-DIPA dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;
  9. menyiapkan persuratan dan kelengkapan berkas yang berhubungan dengan perjalanan dinas si Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.

10.  melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;

11.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Bagian Kerjasama Luar Negeri

Bagian Kerjasama Luar Negeri memiliki tiga Subbagian, Subbagian Kerjasama Bilateral, Subbagian Kerjasama Multilateral dan Subbagian Kerjasama Organisasi Internasional.

Uraian Tugas dari Subbagian Kerjasama Bilateral berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama bilateral;
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Kerjasama bilateral sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan hubungan kerjasama Bilateral yang dapat dibiayai oleh pinjaman/hibah luar negeri;
  5. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman/hibah luar negeri(PHLN);
  6. menyiapkan bahrevisi bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan Kerjasama Bilateral yang dibiayai oleh PHLN;
  7. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan penyusunan rencana, program, kegiatan dan kerjasama yang dapat dibiayai dari PHLN Bilateral;
  8. menyiapkan bahan, meneliti, mengkaji merumuskan kebijakan terhadap penyusunan rencana, program, kegiatan dan kerjasama luar negeri Bilateral serta mendukung pelaksanaannya;
  9. menyiapkan bahan penyusunan buku biru perencanaan (blue book);
  10. menyiapkan bahan dalam rangka persiapan hubungan dan kerjasama luar negeri bilateral serta koordinasi penyusunan anggaran PHLN;
  11. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  12. melaksanakan koordinasi dengan komponen teknis berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dan dapat dibiayai dengan PHLN bilateral;
  13. melakukan koordinasi dengan komponen dan insansi terkait sehubungan dengan pengembangan sumber daya manusiai bidang pertanah melalui program kegiatan dan hubungan kerjasama bilateral;
  14. mengumpulkan, menyiapkan dan menyusun rencana, program, kegiatan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan melalui program kegiatan dan hubungan kerjasama bilateral;
  15. melaksanakan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan penyiapan penyusunan rencana, program, kegiatan dan  kerjasama luar negeri bilateral;
  16. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama bilateral;
  17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas dari Subbagian Kerjasama Multilateral berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama multilateral;
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Kerjasama Multilateral sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan hubungan kerjasama multilateral yang dapat dibiayai oleh pinjaman/hibah luar negeri;
  5. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan yang dibiayai oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri(PHLN);
  6. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  7. melaksanakan koordinasi dengan komponen teknis berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dan dapat dibiayai dengan PHLN multilateral;
  8. menyiapkan bahan penyusunan buku biru perencanaan (blue book);
  9. menyiapkan bahan dalam rangka persiapan hubungan dan kerjasama multilateral serta koordinasi penyusunan anggaran PHLN;
  10. menyelenggarakan pengurusan persyaratan administrasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka hubungan kerjasama multilateral;
  11. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan penyusunan rencana, program, kegiatan dan kerjasama yang dapat dibiayai dari PHLN multilateral;
  12. melakukan koordinasi dengan komponen dan instansi terkait sehubungan dengan pengembangan sumber daya manusiai bidang pertanah melalui program kegiatan dan hubungan kerjasama multilateral;
  13. mengumpulkan, menyiapkan dan menyusun rencana, program, kegiatan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan melalui program kegiatan dan hubungan kerjasama multilateral;
  14. menyiapkan bahan, meneliti, mengkaji rumusan kebijakan terhadap penyusunan rencana, program, kegiatan dan kerjasama multilateral serta mendukung pelaksanaannya;
  15. melaksanakan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan penyiapan penyusunan rencana, program, kegiatan dan  kerjasama luar negeri multilateral;
  16. menyiapkan surat menyurat dalam rangka hubungan kerjasama multilateral;
  17. menyiapkan revisi bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama multilateral yang dibiayai oleh PHLN;
  18. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama multilateral;
  19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas dari Subbagian Kerjasama Organisasi Internasional berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama organisasi internasional;
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Kerjasama Organisasi Internasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan hubungan kerjasama organisasi internasional yang dapat dibiayai oleh pinjaman/hibah luar negeri;
  5. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan yang dibiayai oleh Pinjaman Hibah Luar Negeri(PHLN);
  6. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  7. melaksanakan koordinasi dengan komponen teknis berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dan dapat dibiayai dengan PHLN organisasi internasional;
  8. menyiapkan bahan penyusunan buku biru perencanaan (blue book);
  9. menyiapkan bahan dalam rangka persiapan hubungan dan kerjasama organisasi internasional serta koordinasi penyusunan anggaran PHLN;
  10. menyelenggarakan pengurusan persyaratan administrasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka hubungan kerjasama organisasi internasional;
  11. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan penyusunan rencana, program, kegiatan dan kerjasama yang dapat dibiayai dari PHLN organisasi internasional;
  12. melakukan koordinasi dengan komponen dan instansi terkait sehubungan dengan pengembangan sumber daya manusiai bidang pertanah melalui program kegiatan dan hubungan kerjasama organisasi internasional;
  13. mengumpulkan, menyiapkan dan menyusun rencana, program, kegiatan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan melalui program kegiatan dan hubungan kerjasama organisasi internasional;
  14. menyiapkan bahan, meneliti, mengkaji rumusan kebijakan terhadap penyusunan rencana, program, kegiatan dan kerjasama organisasi internasional serta mendukung pelaksanaannya;
  15. melaksanakan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan penyiapan penyusunan rencana, program, kegiatan dan  kerjasama organisasi internasional;
  16. menyiapkan surat menyurat dalam rangka hubungan kerjasama organisasi internasional;
  17. menyiapkan revisi bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama organisasi internasional yang dibiayai oleh PHLN;
  18. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama organisasi internasional;
  19. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bagian Pemantauan dan Evaluasi

Bagian Pemantauan dan Evaluasi memiliki dua Subbagian, Subbagian Pemantauan dan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Uraian Tugas dari Subbagian Pemantauan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Pemantauan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
  5. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
  6. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
  7. melakukan koordinasi dengan subbagian lain di lingkungan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dalam rangka menyiapkan bahan untuk penyusunan pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
  8. melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  9. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Badan Pertanahan Nasional di Pusat dan Daerah;
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Uraian Tugas dari Subbagian Pemantauan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

  1. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
  2. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan;
  5. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan;
  6. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan;
  7. mengkompilasi seluruh LAKIP di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI);
  8. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi;
  9. melakukan koordinasi dengan subbagian lain di lingkungan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dalam rangka menyiapkan bahan untuk penyusunan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan;

10.  melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

11.  melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Badan Pertanahan Nasional di Pusat dan Daerah;

12.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.


PENUTUP

4.1 Kesimpulan dan Saran

4.1.1 Kesimpulan

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Biro Perencanaan dan kerja sama luar negeri mempunyai tugas yang sangat strategis. Diantara tugas tersebut antara lain melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi kerjasama luar negeri serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi perencanaan diperlukan berbagai dokumen perencanaan sebagai sumber dalam merencanakan kegiatan dan anggaran, baik jangka pendek, menengah dan panjang secara regional maupun nasional.

4.1.2 Saran

  1. Dikarenakan proses penyusunan anggaran RKA-KL yang memakan waktu lama akibat dari proses birokrasinya terlalu panjang diharapkan ditemukan solusi yang lebih baik sehingga bisa diperoleh birokrasi yang lebih efisien yang sesuai dengan kaedah hukum tetapi tidak memakan waktu yang lama.
  2. Dalam perancangan anggaran diharapkan melengkapi dan sesuai dengan segala kaedah hukum yang berlaku guna mencegah dana yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan tetapi tidak bisa digunakan atau ditangguhkan karena menunggu kelengkapan yang dimaksud.
  3. Dalam hal perancangan anggaran haruslah di susun dengan teliti dan dikoordinasikan dengan daerah dengan memperhatikan kebutuhan di daerah-daerah sehingga program yang telah di rancang oleh pusat dan daerah itu sendiri bisa berjalan selaras dan tujuan tercapai maksimal.




Direktorat Pengukuran Dasar

6 05 2010

Pembuatan peta haruslah diikatkan pada suatu koordinat tertentu. Di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, peta-peta yang dibuat diikatkan pada Titik Dasar Teknik. Pembuatan Titik Dasar Teknik ini dilakukan oleh Direktorat Pengukuran Dasar. Hasil pemasangan Titik Dasar Teknik yang dilakukan oleh Direktorat Pengukuran Dasar nantinya akan berfungsi dan dipakai oleh direktorat-direktorat lain di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

3.1Pengertian Pengukuran

Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan pengukuran. Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian, atau kepercayaan konsumen. (Wikipedia).

Pengukuran adalah proses atau cara yang hasilnya menunjukkan besar satuan suatu benda. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Pengukuran adalah kegiatan yang diperlukan untuk mendefinisikan suatu obyek dalam besaran atau satuan unit tertentu.

3.2Tujuan Pengukuran

Kegiatan pengukuran bertujuan untuk mendefinisikan suatu obyek dalam besaran atau satuan unit tertentu.

3.3Dasar Hukum Pengukuran Dasar

Beberapa landasan hukum mengenai Pengukuran Dasar yaitu :

1.  Pasal 19 Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

2.  Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3.  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 2 sampai dengan Pasal 11.

3.4 Kerangka Dasar Kadaster Nasional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai tahun 1996 menetapkan penggunaan DGN-95 sebagai datum rujukan pengukuran dan pemetaan di lingkungan BPN dengan pewujudannya berupa pengadaan Jaring Kontrol Geodesi Nasional Orde 2, Orde 3 dan Orde 4. Jaring kerangka dasar yang ditetapkan oleh BPN ini disebut juga Jaring Kerangka Dasar Kadaster Nasional.

Kerapatan titik-titik JKGN Orde 2 ± 10 km dan ± 1 – 2 km untuk JKGN orde 3. Kedua kelas JKGN BPN ini diukur dengan menggunakan teknik GPS, diikatkan dan diperiksa hasil ukurannya ke titik-titik JKGN Bakosurtanal Orde 0 dan 1. Posisi horizontal (X,Y) JKGN BPN dalam bidang datar dinyatakan dalam sistem proyeksi peta TM-3, yaitu sistem proyeksi transverse mercator dengan lebar zone 3. Khusus untuk JKGN BPN Orde 4, dengan kerapatan hingga 150 m, pengukurannya dilakukan dengan cara poligon yang terikat dan terperiksa pada JKGN BPN Orde 3 serta hitungan perataannya menggunakan cara Bowditch.

3.5 Kegiatan Pokok Pengukuran Dasar

  1. Pemasangan Titik Dasar Teknik

Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas (Pasal 1 angka 13 Paraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Titik dasar teknik diklasifikasikan menurut tingkat kerapatannya yaitu titik dasar teknik orde 0, titik dasar teknik orde 1, titik dasar teknik orde 2, titik dasar teknik orde 3, titik dasar teknik orde 4 dan titik dasar teknik perapatan. Dalam hal ini yang menjadi Tupoksi dari Direktorat Pengukuran Dasar adalah titik dasar teknik Orde 2, Orde 3 dan Orde 4. Titik Dasar Teknik ini diwakili dengan adanya tugu di lapangan.

  1. Mengukur Titik Dasar Teknik

Pengukuran titik dasar teknik orde 2 dilaksanakan dengan kerapatan ± 10 kilometer. Pengukuran titik dasar teknik orde 3 dilaksanakan dengan kerapatan 1-2 kilometer. Titik dasar teknik orde 4 merupakan titik dasar teknik dengan kerapatan hingga 150 meter. Titik dasar teknik perapatan merupakan hasil perapatan titik dasar teknik orde 4. Pengukuran titik dasar teknik orde 2  dilaksanakan dalam sistem koordinat nasional dengan mengikatkan ke titik-titik dasar orde 0  dan orde 1 yang dibangun oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan nasional.

Pengukuran titik dasar teknik orde 3 dilaksanakan dalam sistem koordinat nasional dengan mengikatkan ke titik-titik dasar teknik orde 2. Pengukuran titik dasar teknik orde 4 pada prinsipnya dilaksanakan dalam  sistem  koordinat nasional dengan mengikatkan ke titik-titik dasar teknik orde 3. Apabila tidak memungkinkan, pengukuran titik dasar  teknik orde 4 dapat dilaksanakan dalam sistem koordinat lokal dimana dikemudian hari harus ditransformasi ke dalam sitem koordinat nasional.

Titik dasar teknik dengan orde 2,3,4 disebut titik dasar teknik nasional, sedangkan titik dasar teknik Orde 4 apabila belum ditransformasi ke dalam koordinat sistem koordinat nasional disebut titik dasar teknik lokal.

Pengukuran titik dasar teknik orde 2, orde 3, dan orde 4 dilaksanakan dengan menggunakan metoda pengamatan satelit atau metoda lainnya.

3.6Produk Pengukuran Dasar

  1. Tugu

Tugu merupakan bangunan yang dibuat untuk mewakili suatu Titik Dasar Teknik di lapangan. Titik dasar teknik orde 2 dibuat dengan konstruksi beton dari campuran semen, pasir dan kerikil dengan perbandingan 1 : 2 : 3 dengan diameter tulang besi 12 mm, yang besarnya sekurang-kurangnya 0,35 m x 0,35 m dan tinggi sekurang-kurangnya 0,80 m, dan berdiri di atas beton dasar dengan ukuran 0,55 m x 0,55 m dan tinggi 0,2 m, diberi warna biru dan dilengkapi dengan marmer dan logam yang berbentuk tablet yang memuat sekurang-kurangnya nomor titik dasar teknik tersebut.

Titik dasar teknik orde 3 dibuat dengan konstruksi beton dari campuran semen, pasir dan kerikil dengan perbandingan 1 : 2 : 3 dengan diameter tulang besi 8 mm, yang besarnya sekurang-kurangnya 0,30 m x 0,30 m dan tinggi sekurang-kurangnya 0,60 m, dan berdiri di atas beton dasar dengan ukuran 0,40 m x 0,40 m dan tinggi 0,20 m, diberi warna biru dan dilengkapi dengan logam yang berbentuk tablet yang memuat sekurang-kurangnya nomor titik dasar teknik tersebut.

Titik dasar teknik orde 4 dibuat dengan konstruksi yang dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

  1. Peta Dasar Teknik

Peta dasar teknik adalah peta yang memuat penyebaran titik-titik dasar teknik dalam cakupan wilayah tertentu.
Penyebaran titik-titik dasar teknik dipetakan pada peta topografi atau peta lain yang ada. Untuk titik dasar teknik lokal, penyebarannya dipetakan dalam peta skala besar yang meliputi satu wilayah desa/kelurahan. Peta yang menggambarkan penyebaran sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinamakan peta dasar teknik. Nomor lembar peta yang digunakan untuk peta dasar teknik mengikuti nomor lembar peta asalnya.

  1. Buku Tugu

Untuk titik dasar teknik orde 2, orde 3 dan orde 4 dibuatkan deskripsi, sketsa lokasi, dan foto yang menggambarkan dan menjelaskan cara pencapaian lokasi titik tersebut serta daftar koordinat yang sekurang-kurangnya memuat nilai koordinat titik dasar teknik tersebut dalam  sistem koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Deskripsi, sketsa lokasi, daftar koordinat dan foto titik dasar teknik dijilid menjadi satu dan disebut Buku Tugu.

Deskripsi, sketsa lokasi, daftar koordinat dan foto titik dasar teknik orde 2 dibuat dengan menggunakan daftar isian 100, 100A, 100B dan 100C. Deskripsi, sketsa lokasi, daftar koordinat dan foto titik dasar teknik orde 3 dibuat dengan menggunakan daftar isian 101, 101A, 101B dan 101C. Deskripsi, sketsa lokasi, daftar koordinat dan foto titik dasar teknik orde 4 dibuat dengan menggunakan daftar isian 102 dan 102A.

Tiap titik dasar teknik orde 2 dan orde 3 dibuatkan buku tugunya sebanyak 3 (tiga) rangkap yang masing-masing disimpan di Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan, sedangkan buku tugu titik dasar teknik orde 4 dibuat 1 (satu) rangkap yang disimpan di Kantor Pertanahan.

3.7Kegiatan Penyelenggaraan Pengukuran KDKN

Urutan pekerjaan pengadaan kerangka dasar pemetaan secara umum:

Peninjauan lapangan:

Pengumpulan informasi keadaaan lapangan seperti titik-titik yang sudah ada, medan dan kesampaian lapangan, administrasi teknis dan non-teknis seperti perijinan dan lain-lainnya.

Perencanaan:

  1. Bentuk kerangka, ketelitian dan penempatan serta kerapatan titik-titik kerangka,
  2. Peralatan ukur yang akan digunakan,
  3. Tata-cara pengukuran dan pencatatan yang sepadan dengan ketelitian dan cara serta alat yang digunakan,
  4. Bentuk dan bahan titik pilar dan cara pemasangannya,
  5. Jadual pelaksanaan pekerjaan termasuk jadual personil, peralatan dan logistik,
  6. Tata-laksana pekerjaan administrasi, teknis. Personil, peralatan dan logistik.

Pemasangan dan penandaan patok / pilar:

  1. Pilar dan patok dipasang agar kuat dan stabil pada tenggang waktu yang direncanakan,
  2. Lokasi pilar dan patok harus aman, stabil dan terjangkau serta mudah pengukurannya,
  3. Memasang tanda pengenal pilar dan patok,
  4. Membuat deskripsi lokasi, struktur, cara dan pelaksana pemasangan pilar.

Pengukuran:

Pengukuran dilaksanakan sesuai ketentuan yang dibuat pada perencanaan pengukuran.

Perhitungan:

  1. Menghitung dan membuat koreksi hasil ukuran,
  2. Mereduksi hasil ukuran,
  3. Menghitung data titik kontrol, misalnya azimuth,
  4. Menghitung koordinat dan ketinggian.

Bila data KDH akan dinyatakan dalam sistem proyeksi peta tertentu – misalnya UTM, maka juga harus dilakukan reduksi data ukuran ke sistem proyeksi. Hitungan koordinat dan ketinggian definitif menggunakan cara perataan sederhana – BOWDITCH misalnya, atau menggunakan cara perataan kwadrat (kesalahan) terkecil.

Menyusun daftar Koordinat dan Ketinggian:

Daftar dibuat dalam bentuk kolom yang menunjukkan nomor titik pilar, koordinat, dan ketinggian serta keterangan sistem koordinat dan rujukan ketinggian yang digunakan.








Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.